Ditemukan 1645 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
188148
  • Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi Bahwa benar, saksi tidak pernah membuat laporannya dan tandatangan padalembar Halaman pengesahan laporan Akhir bukan tandatangan saksi, dan saksitidak pernah terlibat atau turun ke lapangan terkait kegiatan sebagairnana yangada dalam laporan tersebut dan setelah saksi memperhatikan dokumen berupaDPLH Terminal di Waremesiu Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum adapengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup karena belum ada yang terlampir dalamdokumen yang
Putus : 11-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2274 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — ARIFIN AHMAD
9255 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini akhirnya menyebabkanJudex Facti telah melakukan kekeliruankekeliruan (falacies) dalam mengambilkesimpulan yang secara langsung mengakibatkan dalam purusannya Judex Facti telahsalah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagairnana mestinya;Selain itu, ketika membaca pertimbanganpertimbangan Judex Facti yanginkonsisten dengan putusannya Pemohon Kasasi semakin berkeberatan karena terlihatjelas cara mengadili Judex Facti dalam Perkara ini tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
173123
  • Bahwa benar, saksi tidak pernah membuat laporannya dan tandatangan padalembar Halaman pengesahan laporan Akhir bukan tandatangan saksi, dan saksitidak pernah terlibat atau turun ke lapangan terkait kegiatan sebagairnana yangada dalam laporan tersebut dan setelah saksi memperhatikan dokumen berupaDPLH Terminal di Waremesiu Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum adapengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup karena belum ada yang terlampir dalamdokumen yang seharusnya itu ada sebagai bukti keabsahan sebuah
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
17669
  • atau PenyelenggaraNegara;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya 2 jenis Tindak PidanaSuap, yaitu tindak pidana pemberi suap (actieve omkoping) dalam hai ini subyekhukumnya adalah si pemberi suap dan tindak pidana penerima suap (passieveomkoping) dalam hal ini subyek hukumnya adalah Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima suap ;Menimbang, bahwa Gratifikasi sebagairnana
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1055742 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mulanya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ("LHPL") yang dibuatoleh KPPU, kerugian konsumen dihitung berdasarkan perbandingandengan hargaharga layanan jasa telekomunikasi selular negaranegaralain, sebagairnana disebutkan dengan jelas dalam Putusan KPPU halaman110, paragraph 195:"... consumer loss dapat diperkirakan dengan membandingkan harga tarif diIndonesia dan besaran harga lain yang dinilai kompetitif sebagaibenchmark (harga di negara lain, berdasarkan rekomendasi OVUM)..."b.