Ditemukan 1649 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagainana sebagaimnana sebagaitnana sebagaiinana sebagairnanaã
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 20-01-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 17-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 10 Juni 2020 — Penuntut Umum:
Gusti Ayu Rai Artini, SH
Terdakwa:
ANAK AGUNG NGURAH ARWATHA
311 — 159
  • diverifikasi.Dokumen administrasi pengajuan pencairan anggaran kegiatan setelahlolos verifikasi, oleh Sekretaris Desa diajukan kepada Kepala Desa untukmendapatkan persetujuan pencairan dengan ditandai pembubuhan tandatangan dan stempel.Atas perintah Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD, BendaharaDesa mencairkan anggaran sebagaimana yang tertuang dalam dokumenadministrasi anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan.Dengan sepengetahuan Sekretaris Desa sebagai Koordinator PTPKD,Bendahara Desa menyerahkan anggaran sebagairnana
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 24-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 24 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
Dr. Ir. HADO HASINA, MT.
171 — 133
  • Putusan Perkara No.33/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdi Bahwa benar, saksi tidak pernah membuat laporannya dan tandatangan padalembar Halaman pengesahan laporan Akhir bukan tandatangan saksi, dan saksitidak pernah terlibat atau turun ke lapangan terkait kegiatan sebagairnana yangada dalam laporan tersebut dan setelah saksi memperhatikan dokumen berupaDPLH Terminal di Waremesiu Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum adapengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup karena belum ada yang terlampir dalamdokumen yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
64 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orangyang berhak atas ganti rugi ;Pasal 47 menyebutkan:1.Setelah menerima undangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44ayat (2), pihak yang berhak atas ganti rugi tidak hadir, PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang kembali pihaktersebut untuk menenima pembayaran ganti rugi pada waktu yangditetapkan ;.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. WARIDJAN lawan SUGIHARTOYO, S.H, dkk
557 — 306
  • Menyatakan sah dan berlaku Perubahan Organ Pengurus PERPENAS17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagairnana yang termuat dalam AkteNotaris Abdul Malik, Sarjana Hukum, Nomor: 09, tanggal 26 Oktober 2015;7. Menyatakan Dewan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangimasa bakti 20152020 berlaku sejak diterbitkannya Akte Notaris AbdulMalik, Sarjana Hukum, Nomor: 09, tanggal 26 Oktober 2015 Jo. KeputusanMenteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000101.AH.01.03.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
137 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pid.B/2007/PN.Jr, Poin 1, menyebutkan :Menyatakan Terdakwa : Prasetyo Waluyo dan Terdakwa II: Drs.Muhammad Ali Mansyur , terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.Bahwa kemudian dalam pertirnbangan putusan PN Jember No. 787/Pid.B/2007/PN.Jr,(Pn6) halarnan 262, yang dibenarkan olehMahkarnah Agung RI dalam putusannya No. 1095 K /Pid.Sus /2008 ,sebagairnana telah diuraikan pada halarnan 52 poin 2 huruf b MernoriPK dirnaksud, menunjukkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2274 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — ARIFIN AHMAD
80 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini akhirnya menyebabkanJudex Facti telah melakukan kekeliruankekeliruan (falacies) dalam mengambilkesimpulan yang secara langsung mengakibatkan dalam purusannya Judex Facti telahsalah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagairnana mestinya;Selain itu, ketika membaca pertimbanganpertimbangan Judex Facti yanginkonsisten dengan putusannya Pemohon Kasasi semakin berkeberatan karena terlihatjelas cara mengadili Judex Facti dalam Perkara ini tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 23 Desember 2021 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
LAODE MUHAMMAD NURRAKHMAD ARSYAD, ST.,MT.
156 — 111
  • Bahwa benar, saksi tidak pernah membuat laporannya dan tandatangan padalembar Halaman pengesahan laporan Akhir bukan tandatangan saksi, dan saksitidak pernah terlibat atau turun ke lapangan terkait kegiatan sebagairnana yangada dalam laporan tersebut dan setelah saksi memperhatikan dokumen berupaDPLH Terminal di Waremesiu Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara belum adapengesahan dari Dinas Lingkungan Hidup karena belum ada yang terlampir dalamdokumen yang seharusnya itu ada sebagai bukti keabsahan sebuah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 21-06-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.B/TPKOR/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Nopember 2012 —
169 — 69
  • atau PenyelenggaraNegara;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya 2 jenis Tindak PidanaSuap, yaitu tindak pidana pemberi suap (actieve omkoping) dalam hai ini subyekhukumnya adalah si pemberi suap dan tindak pidana penerima suap (passieveomkoping) dalam hal ini subyek hukumnya adalah Pegawai Negeri atauPenyelenggara Negara yang menerima suap ;Menimbang, bahwa Gratifikasi sebagairnana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
989 — 699 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mulanya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan ("LHPL") yang dibuatoleh KPPU, kerugian konsumen dihitung berdasarkan perbandingandengan hargaharga layanan jasa telekomunikasi selular negaranegaralain, sebagairnana disebutkan dengan jelas dalam Putusan KPPU halaman110, paragraph 195:"... consumer loss dapat diperkirakan dengan membandingkan harga tarif diIndonesia dan besaran harga lain yang dinilai kompetitif sebagaibenchmark (harga di negara lain, berdasarkan rekomendasi OVUM)..."b.