Ditemukan 2277 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 27-10-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 594/PDT/2020/PT SBY Tanggal 27 Oktober 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
85 — 48
85 — 48
Sisa pokok hutang pada angsuran ke8 : Rp238.467.978, (lama : 48 bulan) (Jt Tempo : 2122019)2) Tunggakan bunga :Rpo3) Bunga harian angsuran berjalan : Rp19.485.194,(28 hari x 17,313100% x Rp 238.467.978, /360 hari)4) Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp13.756.612,Denda periode lalu Rp. 1.725.327,5) Penalti dan Biaya Admin Pelunasan Rp.14.308.079,Dipercepat6) Biaya penanganan : Rp O+Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 594/PDT/2020/PT SBY.Rp 287.743.190,7) Total discount : Rp 0,8) Faktor pengurang
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yang merupakanobyek PPN.7.4.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000/B/PK/PJK/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INTI EVERSPRING INDONESIA
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hsiao Mao Yi dapat dibebankansebagai pengurang penghasilan bruto;bahwa mengingat biaya jasa profesi ini merupakan biaya yang dapatdikurangkan dengan penghasilan bruto sebagaimana hal ini diperkuatdalam amar putusan Majelis Pengadilan sebagaimana telahdisampaikan oleh Pemohon Banding dalam paragraf di atas, makadengan demikian PPN Masukan yang telah dibayar oleh PemohonBanding dengan menggunakan SSP telah memenuhi kriteria sebagaidokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar danseharusnya
Register : 05-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NEWMONT MINAHASA RAYA;
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 143/B/PK/PJK/2017perpajakan Pemohon Banding belum membebankan pencadangan tersebutsebagai pengurang dalam menghitung PPh Badan;Bahwa pendapat Terbanding bahwa Pajak Masukan atas biaya reklamasitidak dapat dikreditkan dikarenakan pada Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwa biayareklamasi sudah harus memperhitungkan pajak yang berlaku, adalah tidakbenar.
Register : 01-06-2009 — Putus : 15-02-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 60/G/2009/PTUN.SBY Tanggal 15 Februari 2010 — Suroto, dkk melawan CAMAT KECAMATAN RUNGKUT PEMERINTAHAN KOTA SURABAYA PROPINSI JAWA TIMUR
105 — 43
105 — 43
Nomor : 298/PDT/2008/PT.Sby. yang saatini dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI ;Maka berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranyaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskanDalam Penundaan / Penangguhan :Memerintahkan Tergugat untuk menunda dan memberhentikan kegiatan Pengkerukandan pembuatan tanggul yang mengakibatkan terjadi pengurang luasan tanah Negarayang menjadi obyek sengketa perkara Perkara Nomor : 690/Pdt.G/2004/PN.Sby. jo.Nomor : 298/PDT
Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 610/B/PK/PJK/2011 DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITRA SAMAYA
128 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengurang Penghasilan Bruto :Gaji, Lembur, THR, Tunjangan 95.981.366 95.981 .366 95.981 .366 95.981 .366Biaya Konsuhan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000Biaya Jamsostek 2.513.687 2.513.687 2.513.687 2.513.687Biaya Pengiriman 539.000 539.000Biaya Transport, Tol, Parkir 16.132.000 16.132.000Biaya Sewa 342.597.600 342.597.600 342.597.600 342.597.600Biaya Perlengkapan Gudang 40.552.726 40.552.726Biaya Asuransi 10.200.000 10.200.000Biaya Listrik 40.259.740 40.259.740 40.259.740 40.259.740Biaya
Register : 20-06-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 73Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. Tanggal 2 Agustus 2017 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr. Dodi S. Abdulkadir, BSc., S.E., S.H., M.H., Dr. Adnan Hamid,S.H., M.H., M.M., Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Muhammad Ridwan, S.H., Hasbullah, S.H., M.H., Dave Advitama, S.H, M.H., Andreas Dony Kurniawan, S.H., Husni Az-zaki, S.H., M.H., Yudianta Medio Natamana, S.H., M.Hum., Rinto Ari Nando, S.H., M.H., Dendy Kadir Amudi, S.H., Arief Budiman, S.H. dkk, selaku Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung, para advokat yang memilih domisili hukum kantor di MR & Partners Law Office, Grand Wijaya Centre Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Mei 2017 untuk selanjutnya disebut âÃÂÃÂPEMOHONâÃÂÃÂ,
596 — 306
596 — 306
Wahyuni Mandira(WM) yang merupakan faktor pengurang kewajibanSjamsul Nursalim (SN) dalam Master Settlement AndAcquisition Agreement (MSAA) yang masih bermasalah.Hal tersebut mengakibatkan KKSK mengambil Keputusanyang dituangkan dalam SK KKSK Nomor:KEP.01/K.KKSK/03/2004 Tentang Kebijakan PenyehatanPerbankan Dan Restrukturisasi Utang PerusahaanBerdasarkan Hasil Rapat Komite Kebijakan SektorKeuangan Tanggal 17 Maret 2004, sehingga KKSKmenyetujui pemberian bukti penyelesaian oleh KetuaBPPN berupa pelepasan
Wahyuni Mandira (WM) sebesar Rp. 220Milyar.Berdasarkan kronologi singkat diatas, diketahui sejakPemohon menjabat selaku Sekretaris Komite KebijakanSektor Keuangan (KKSK) periode tahun 20002002,Pemohon sudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD danPT WS bermasalah dan statusnya macet yang seharusnyatidak dapat dihitung sebagai pengurang dari kewajibanSJAMSUL NURSALIM (SN), namun pada saat Pemohonmenjabat selaku Ketua BPPN periode tahun 20022004,Pemohon justru mengajukan penghapusan hak tagih/piutangPT
Sel.statusnya macet yang seharusnya tidak dapat dihitungsebagai pengurang dari kewajiban SJAMSUL NURSALIM(SN), namun pada saat Pemohon menjabat selaku KetuaBPPN periode tahun 20022004, Pemohon justrumengajukan penghapusan hak tagih/piutang PT DCD danPT WS sehingga seolaholah SJAMSUL NURSALIM (SN)telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagai pemegangsaham pengendali PT.
Sel.NYATA dan PASTI dengan nilai sekurangkurangnya Rp 3,7 Trilyun(sebagaimana telah Termohon uraikan di atas)yang pada pokoknyasebagai berikut:Sejak Pemohon menjabat selaku Sekretaris Komite KebijakanSektor Keuangan (KKSK) periode tahun 20002002, Pemohonsudah mengetahui hak tagih/piutang PT DCD dan PT WSbermasalah dan statusnya macet yang seharusnya tidak dapatdihitung sebagai pengurang dari kewajiban SJAMSULNURSALIM (SN), namun pada saat Pemohon menjabat selakuKetua BPPN periode tahun 20022004,
KWIK KIAN GIE;Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Menko Ekuin periodetahun 1999 tahun 2000 dan secara ex officio menjabat KetuaKKSK periode tahun 1999 tahun 2000BDNI tidak mampu membayar hutang BLBI karena nilai asetnyajau lebih kecil dari jumlah hutang, sehingga BDNI diminta untukmembayar dengan berbagai macam asetBahwa benar ada hutang petambak sejumlah + 4,8T yangdipresentasikan oleh Sjamsul Nursalim dalam MSAA sebagaiaset/faktor pengurang total kewajiban BDNIBahwa benar terdapat adanya
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1541/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipungut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), di mana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Register : 28-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 B/PK/PJK/2017 Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yang merupakanobyek PPN;7.4.
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
159 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Putus : 09-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756/B/PK/PJK/2014 Tanggal 9 Desember 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA TBK
160 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Pasal 18 UndangUndang 7 Tahun 1983tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang 36 Tahun 2008, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mendapatkanpinjaman tanpa bunga dari pemegang saham atau pihakyang memiliki hubungan istimewa dan Direktur Jenderal Pajakberwenang untuk menentukan kembali besamya penghasilandan pengurang penghasilan sesuai dengan kewajaran dankelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubunganistimewa;9.
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 274/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
167 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakimPengadilan Pajak menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakandalam dalildalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman52 dan 53, berbunyi sebagai berikut :> Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Putus : 28-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681/B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT FUJITA INDONESIA
128 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehubungan dengan tidak adanyadokumen lain yang mendukung transaksi yangdipengaruhi hubunganistimewa tersebut maka pemeriksa menjadi pihak yang menerapkanprinsip kewajaran dan kelaziman usaha;Bahwa selama proses pemeriksaan maupun proses penyelesaianatas pengajuan keberatan, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding)tidak pernah memberikan Transfer pricingDocument terkaitkoreksi atas royalti sebesar Rp.4.430.896.705,yang tidak dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto.Transfer
Register : 01-02-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 55/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 8 Agustus 2017 — Ir. EDDY YANTO BUDIONO
L A W A N
1. PT. NUSA INDAH CIPTAKARYA
2. M. MUSA DATUK
3. RONALD MARADEN HUTAPEA
79 — 50
79 — 50
PENGGUGAT)Bahwa atas Total Kewajiban PARA TERGUGAT kepada PENGGUGATtersebut, maka berdasarkan Perjanjian, Nilai tanah sebagaimanaJaminan Sertifikat Hak Milik, Nomor 7261/Kelurahan Jaka Sampurna,yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bekasi Barat, KotaBekasi yang terdaftar atas nama Ronald Maraden Hutapea akanmenjadi faktor pengurang dari Total Kewajiban PARA TERGUGAT,karena bagaimanapun juga, Nilai Tanah Jaminan tersebut masih lebihkecil daripada Total Kewajiban yang harus diselesaikan.Bahwa
Register : 21-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INNI PIONEER INDUSTRY, LTD;
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Inni Pioneer FoodIndustry Ltd, NPWP: 01.061.864.3057.000, alamat: Desa Gintung Kerta,Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41371 dan menetapkanjumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Peredaran Usaha 11.506.045.180,002 HPP 9.279.279.768,003 Laba Bruto 2.226.765.412,004 Penghasilan Bruto dari Luar Usaha 0,005 Jumlah Penghasilan Bruto 2.226.765.412.006 Pengurang Penghasilan Bruto 2.173.139.805,007 Penghasilan Neto dalam Negeri 53.625.607,008 Penghasilan
Register : 28-06-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN SRAGEN Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Sgn Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DANANJAYA WIDHIHARSONO, SH.MH
Terdakwa:
ANDIK DUWI SUSANTO Als PLEKENTHUK Bin YANTO HADI SUPATMO
23 — 5
DANANJAYA WIDHIHARSONO, SH.MH
Terdakwa:
ANDIK DUWI SUSANTO Als PLEKENTHUK Bin YANTO HADI SUPATMO
23 — 5
kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atauimplan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawatorang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Bahwa TRAMADOL dan YARINDO adalah termasuk dalam sediaanfarmasi karena Tramadol dan Yarindo merupakan Obat Keras;Bahwa TRAMADOL adalah termasuk Golongan obat daftar G (dalamkategori jenis obat keras) dan digunakan untuk pengurang
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 459 B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
37 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 401 — Berkekuatan Hukum Tetap
terdiri dari Peredaran Usaha menurutSPT PPh Badan dan Pendapatan Luar Usaha menurut SPT PPhBadan.Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaan dandisetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), dimana atas hal tersebut tidak diajukan keberatan danbanding, serta uang muka penjualan' periode berikutnya(pengurang
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
26 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar (selanjutnyadisebut dengan TBS) yang diketemukan dalam pemeriksaandan disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidak diajukankeberatan dan banding, serta uang muka penjualan periodeberikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yang merupakanobyek PPN.7.4.
Register : 30-05-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 06-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr Tanggal 20 Juli 2016 — Sevri Yandri Vs Kepala Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia. TBK Cabang Duri
73 — 33
73 — 33
B.600/MEN/SjHk/VII/2005tanggal 31 Agustus, Uang Penggantian Hak atas Fasilitas Pengobatan dan Perumahan, Tidak diberikan;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T8, Tergugat telah melakukanPembayaran Hakhak atas Pemutusan Hubungan Kerja melalui Transfer kerekening Penggugat sebesar Rp. 34.441.576,, Majelis berpendapat bahwaPembayaran tersebut merupakan Komponen Pengurang atas HakhakPenggugat dalam Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Seluruh Pertimbangan dan uraiantersebut diatas
Putus : 22-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAYAP MAS UTAMA
37 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harga 3 dus +6 botol=Rp1 15.440Jumlah 115.440/ potongan harga 8.880 ====> sebesar jumlah nilai hadiah/barang promosi (6 botol xRp1.480)DPP PPN =100/110 96.872,73X (ab)PPN 10% x DPP 9.687,27 Berdasarkan 2 sample bukti yang disampaikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebutmaka dapat disimpulkan bahwa pemberian hadiah/barangpromosi dari distributor kepada retailer/konsumendiperhitungkan sebagai pengurang Dasar Pengenaan Pajak.Dari mekanisme penghitungan pemberian hadiah/barangpromosi