Ditemukan 2225 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BLITAR Nomor 447/Pid.B/2015/PN Blt Tanggal 22 Februari 2016 — SUCO Bin SEMO (alm)
66 — 10
66 — 10
Jadi,seorang terdakwa berhak untuk membantah dalildalil yang diajukan dalam dakwaan danmemberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmupengetahuan hukum pidana asas ini disebut non self incrimination, yaitu seorangterdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan /merugikan dirinya di muka persidangan, maka majelis hakim berpendapat terdakwamenyangkal atau membantah keterangan saksisaksi yang menerangkan tentangperbuatan terdakwa dipersidangan namun bantahan
Putus : 03-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89/B/PK/PJK/2016 Tanggal 3 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RIO TINTO INDONESIA
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
113 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Freeport Indonesia; dane PTRTI sudah melakukan kewajiban Tahun Pajak 2006 sesuaiasas self assesment dan sudah diuji dalam pemeriksaan pajakyang sudah selesai tahun 2008;5.
Register : 12-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2017 Tanggal 3 Agustus 2017 — ASOSIASI PENGUSAHA PEMANFAATAN KAYU KALIMANTAN VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
HUM/2015adalah sebagai berikut:Bahwa sesuai dengan kewenangan bebas dalam urusan pemerintahan(discretionary power) yang dilandasi AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2)huruf b UU Peradilan Tata Usaha Negara dengan tidak meninggalkanobjektivitas dan itikad baik (vide Pasal 21 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) serta mengedepankankedudukan hukum dalam menghargai dan menempatkan dirinya suatuAsas Pemungutan Sistem Self
Register : 07-09-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 186/G/2015/PTUN-JKT Tanggal 20 Januari 2016 — LAW OFFICE BATUBARA & BELLS;KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PASAR MINGGU
168 — 121
168 — 121
Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dankewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corakdalam perubahan UndangUndang ini dengan tetap menganutsistem self assessment. Perubahan tersebut khususnyaberkaitan dengan peningkatan keseimbangan hak dan kewajibanbagi masyarakat Wajib Pajak sehingga masyarakat Wajib Pajakdapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya denganlebih baik.
Upload : 13-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Nabil Rao Bin Sholahudin
96 — 29
96 — 29
Sehingga dengan kondisi tersebutpara debitur tidak memiliki self financing atau fresh money dalam bentukapapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
Sehingga dengankondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financing atau fresh moneydalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberian fasilitas kredit.b.Penyusunan analisa keuangan yang disajikan oleh saksi RIKA FATRISIA,SE.
Penyusunan analisa keuangan untuk menilai kelayakan debiturHalaman 166 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgdilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadapinformasiinformasi yang disampaikan oleh para debitur, sehinggapenetapan akseptasi penghasilan dan penetapan plafond tidakdidasari dengan datadata yang dapat dipertanggungjawabkan.Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh paradebitur karena
Tidak dilakukannya verifikasi terhadap validitas RAB pembangunandan renovasi rumah serta self financing yang dimiliki oleh para debiturkarena seluruh RAB yang disampaikan kepada pihak bank di susunoleh suami sdri. Rika fatrisia.. Kunjungan kepada beberapa debitur dilakukan pada hari libur denganditemani oleh suami..
Dalam hal beberapa RAB yang dipersiapkan oleh calondebitur pun diragukan keabsahannya karena tidak dibuat dan di tandatanganioleh konsultan bangunan, dimana dokumen RAB disusun oleh para pihakketiga (perantara) yaitu saksi Trisno, saksi Carmad dan saksi Waska (Dion).Sehingga dengan kondisi tersebut para debitur tidak memiliki self financingatau fresh money dalam bentuk apapun sebagai salah satu syarat pemberianfasilitas kredit.Halaman 228 dari 264 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgb.
Putus : 17-08-2009 — Upload : 04-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468PK/PDT/2008 Tanggal 17 Agustus 2009 — PT. ANTIK DIMENSI ; vs. DEDY GUNADI SUSANTO ; Ny. NANING TJATOERPRILIYANI OETAMI ; Dkk
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal iniberbeda dengan hukum Barat, dengan jualbeli hak atas tanah belumberpindah (agreement to self), baru berpindah setelah dilakukan pendaftaran(juridische levering/sell) yang tidak sesuai dengan Undangundang PokokAgraria.
Upload : 09-09-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 89/PDT/2020/PT DPS 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia â Direktorat Jenderal Pajak â Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali. dkk
melawan
Ir. I Gede Agus Hardiawan,
138 — 116
138 — 116
penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan WajibPajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaranperbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabilaWayjib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaranperbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaranjJumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupadenda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yangkurang dibayar.Prinsip dari sistem self
Dalamrangka penerapan sistem self assessment secara konsisten, meskipun WajibPajak telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas danterhadapWajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Wajib Pajaktetap memiliki kesempatan untuk mengungkapkan sendiri kesalahannya dan terhadap Wajib Pajak tidak akan dilakukan Penyidikan sebagaimanamakna dari self assessment itu sendiri yaitu memberikan ruang kepadaWajib Pajak untuk berinisiatif melakukan pengungkapan atas kesalahannya;Halaman
Putus : 28-08-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kendari Tanggal 28 Agustus 2017 — MADE SUTASTRA
346 — 732
346 — 732
Kabupaten Bombanamemiliki kKewajiban menyetor/membayar royalty yang melekat sebagai HakNegara sebesar 3,75 % (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun2003 dan dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012),dimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self
SusTPK/2017/ PN Kaidimana dari setiap hasil produksi dan penjualan menyetor/membayar sejumlahRoyalty kepada Negara yang wajib disetor langsung secepatnya setelah PT.Panca Logam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri( self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Putus : 25-08-2017 — Upload : 04-11-2017
Putusan PN KENDARI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi Tanggal 25 Agustus 2017 — RIJAL TAUFIK FAHREZA, S.T.
223 — 143
223 — 143
PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas (PT.
PancaLogam Makmur menjual produksi emas yang didapatnya.Bahwa dalam hal penyetoran/pembayaran royalty seluruhnya dilakukan sendiri(self assessment) oleh Perusahaan pertambangan emas ( PT.
Register : 13-07-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 43/PID.SUS/2017/PT BJM Tanggal 15 Agustus 2017 — EDDY SUSANTO als EDY als CUNG CUNG als Ad YUSUF GUNAWAN, SE., DKK.
73 — 37
73 — 37
Dalam teorihukum pidana, asas ini disebut non self incrimination, yaituseorang terdakwa berhak untuk tidak memberikanHalaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 43/PID.SUS/2017/PT.BJMketerangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidanganBahwa Majelis Hakim didalam pertimbangan pembuktianunsur tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa telahmenyatakan secara jelas tentang serangkaian perbuatanpara terdakwa bersama dengan Maya Buntoso sehinggadidapatkan petunjuk atas perbuatan yang
Putus : 06-11-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN BOJONEGORO Nomor Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN Bjn. Tanggal 6 Nopember 2015 — ZULIYATI
33 — 7
33 — 7
Divisi Self Employed Mass Market Surabaya selaku Penjual (TergugatII) dihadapan Pejabat Lelang Tergugat III adalah sah dan benar secara hukum;5 Menyatakan Risalah Lelang Nomor :624/2014 tanggal 18 Juli 2014 adalah sah danberharga berdasar hukum serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidakdapat dibatalkan.6 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;7 Mohon Putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono)Menimbang, bahwaterhadap dari jawaban yang diajukan oleh Para
Register : 08-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PANGKATAN INDONESIA;
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalinan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Putus : 17-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 215 / Pdt.G / 2013 / PN. Sda. Tanggal 17 Juli 2014 — ANNA TUNING SITANGGANG
M e l a w a n
SITANGGANG TUMPAL ABDUL ADHIPUTRA Als. TUMPAL SITANGGANG
95 — 24
95 — 24
Mutiara Pusat di Jakarta.Pada awalnya Tergugat dalam mengurus / menjalankan tugasnyadilakukan secara baik baik, selanjutnya berdasarkan hasil analis /pengamatan managemen Penggugat ternyata sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2011 terjadi kejanggalan terhadap pembayaran gajikaryawan, kemudian Direksi melakukan fungsi kegiatan managemen( Duties of Diligence ) dan melakukan pengawasan seluruh jalannyaperusahaan ( Duty of Care ) diketahui Tergugat telah melakukan tindakanyang memberikan manfaat pribadi (self
Register : 19-09-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1371 B/PK/PJK/2016 Tanggal 24 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV;
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1371/B/PK/PJK/2016ataupun surat keputusan dari administrasi perpajakan",Bahwa sesuai dengan system self assesment yang dianut undangundang perpajakan sekarang dimana wajib pajak sendiri yang menghitung,memperhitungkan dan membayar pajaknya, dengan demikian SuratPemberitahuan (SPT/SPM) yang disampaikan oleh wajib pajak harus diterimadan dianggap benar sepanjang Direktorat Jenderal Pajak tidak mempunyaibukti atau data lainnya;Terbanding harus punya bukti:Bahwa Pasal 12 ayat 3, UndangUndang
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 608 B/PK/PJK/2017 Tanggal 25 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PANGKATAN INDONESIA
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Another optional taxable supply is the application of self constructedgoods;Bahwa dari pendapat para ahli yang diuraikan di atas, terdapat persamaankonsep yaitu penyerahan telah terjadi apabila telah terjadi kepindahankepemilikan, telah terjadi pengalihan hak untuk menguasai barang, baikbarang bergerak maupun barang tidak bergerak.
Register : 24-12-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 144/PID.B/2014/PN DPU Tanggal 17 Februari 2015 — - M. SALEH HMS
102 — 33
102 — 33
setiap pengangkutan kayu yang berasal dari hutan negara harusdilengkapi dengan salah satu dari dokumen tersebut yang, sekaligusberfungsi sebagai dokumen penguasaan/ kepemilikan hasil hutan serta BuktiLegalitas dari Hasil Hutan kayu tersebut, sedangkan untuk hasil hutan kayuyang berasal dari hutan hak, berdasarkan P.30/MenhutII/2012 dokumenyang digunakan adalah SKAU, Nota Angkutan dan Nota AngkutanPenggunaan Sendiri;Bahwa Dokumen FAKB diterbitkan oleh petugas perusahaan pemilik kayutersebut secara self
Register : 18-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN MALANG Nomor 650/Pid.Sus/2015/PN Mlg Tanggal 11 Februari 2016 — TIO PETRUS KRISTIANTO
300 — 62
300 — 62
Halhal yang dilaporkan yaitu isi dariSPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajakkepada Ditjen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkanberdasarkan prinsip self assessment;Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, fungsi SuratPemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (PPh) adalahsebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untukmelaporkan tentang :Halaman 75 dari 219 halaman Putusan
200.000.000,00(dua ratus juta rupiah)25 % (dua puluh limapersen) di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) 35% (tiga puluh limapersen) Bahwa setelah Wajid Pajak diberimelaksanakan kegotongroyongankepercayaan untuk dapatnasionalmelaluisistemHalaman 79 dari 219 halaman Putusan Nomor : 650/Pid.Sus/2015/PN Migmenghitung, memperhitungkan, membayar, maka proses selanjutnyaadalah melaporkan sendiri pajak yang terutang tersebut;Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan yang dijalankan diIndonesia yaitu sistem self
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA WATES Nomor 281/Pdt.G/2021/PA.Wt Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
26 — 5
Ibu adalah orang yang memegangperanan penting sejak anak berada dalam kandungan, dilahirkan, hinggausia remaja, dari masa pencarian identitas (self identity) hingga fasepertumbuhan usia dewasa.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-06-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 1143/Pdt.G/2017/PA.Dpk Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
47 — 44
Yasmin binti Saad Salim
Tergugat:
Muhammad Reza Bin M. Alijih
47 — 44
Bukannya membahas masa depan anak denganitikad baik, ayah saya malah tidak di hormati;Saya dengan tegas menolak dalil penggugat semuanya dan memohonmajelis hakim mempertimbangkan buktibukti yang saya sampaikan danmeminta memberikan penuh hak anak saya: self siraj & Javed mirzasebagai pemilik penuh dari tanah dan bangunan yang di sengketakan;Kesimpulan:1.2.Menolak seluruh dalil penggugat;Mengabulkan permintaan tergugat dengan memberikan hak penuh tanahbangunan yang terletak di komplek Mampang Indah
Putus : 21-12-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus/2012 Tanggal 21 Desember 2013 — PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENGINEERING, Tbk VS BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), DKK
242 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal itu ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP,yang mengatakan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajibanpembuktian atau self incrimination. Dengan demikian dengan tegasdan pasti terdakwa tidak boleh bertindak sebagai saksi untuk dirinyasendiri."Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 292 K/Pdt.Sus/20121414"Berdasarkan pengamatan, meskipun tidak ada ketentuan hukumpositif yang melarang para pihak materiil bertindak sebagai saksi,praktik peradilan tidak membenarkannya.