Ditemukan 1759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subtanail substansial substansiil subtansi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1950 K/PDT/2016
Tanggal 19 Oktober 2017 — MENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT (MENKO KESRA. RI) VS HIBANI, dkk.
467 — 351 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Obscuur Libel; Bahwa kami Kuasa Hukum setelan mempelajari gugatan paraPenggugat, ternyata gugatan yang disusun para Penggugat tidakmemenuhi kualifikasi sebagai suatu bentuk gugatan karena secarakeseluruhan tidak memenuhi syarat subtansial sebagaimana dimaksudPasal 8 Rv, yakni:a.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 108/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pembanding/Penggugat : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL. Diwakili Oleh : PT. Adindo Hutani Lestari .AHL.
Terbanding/Tergugat : PT. Sebakis Inti Lestari .SIL.
Terbanding/Turut Tergugat I : Bupati Nunukan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
89 — 183
  • pencabutan izin lokasi dan usahaperkebunan yang diterbitkan oleh Turut Terbanding kepadaTerbanding yang berada diatas areal kawasan hutan yang menjadihak pembanding oleh karena disebabkan causa prima (sebab utama)dalam perkara TUN a quo tidak melibatkan Pembanding dan tidakterkait terhadap gugatan perbuatan melawan hukum dan yangmerugikan Pembanding yang dilakukan oleh Terbanding dan TurutTerbanding sehingga kenyataan yuridis (Ibso Yuris) Pertimbangan incassu secara kontekstual merupakan perseoalan subtansial
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 18-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 95/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
395 — 379
  • Putusan Nomor 95/G/2021/PTUN.Bdg4)peralihan hak dari TERGUGAT Il INTERVENSI 2 keTERGUGAT II INTERVENSI 1 atas Objek SHGB 09807;Bahwa terhadap peralihan hak dari TERGUGAT IlINTERVENSI 2 kepada TERGUGAT II INTERVENSI 1 dalamperkara Nomor 256/PDT.G/2018/PN.DPK yang diajukan olehBETSY SUJANTO DKK telah dipertimbangkan Majelis Hakimsbb: Menimbang, bahwa majelis berpendapat dengan telahdinyatakan batalnya ke 111 (Seratus sebelas) sertifikat hakmilik karena baik dari segi formal prosedural maupunmaterial subtansial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-03-2011 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 22-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.-
Tanggal 24 Mei 2012 — Dra. ENDAYANTI, MBA DIPL. ING. CHAIRIL ANWAR NOOR M E L A W A N PT. PAKEMA INDAH ASRI TEGUH MASRONI
141 — 175
  • ganti kerugian.M Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, 2006hlm. 474 menuliskan bahwa : ......Tidak ada ketentuan mengenai syarat materiilPasal 132a HIR hanya berisi penegasan, bahwa :e Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan rekonvensi;Hal 41 dari 145 Hal Putusan No. 182/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Tidak disyaratkan antara keduanya mesti mempunyai hubungan yangerat atau koneksitas yang subtansial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
79 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALASANALASAN PEMOHON KASASII/TERDAKWA :e Pertama, secara subtansial dengan memperhatikan pada kronologis danpertimbangan hakim tinggi Pengadilan Tinggi Semarang di atas, makakelihatan jelas bahwa pertimbangan tersebut sangat sumir dan tidakmempertimbangkan secara ajek perkara ini, bahwa salah dalam menerapkanhukum karena tidak mempertimbangkan tupoksi kedudukan dan kewenanganpemohon kasasi dalam melaksanakan azas pembantuan di daerah.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
246 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • class action dan di dalam UndangUndang No. 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan (UUK) dikenal gugatan perwakilansebagaimana diatur dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 UUK danPasal 90 UndangUndang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Airmengatur juga tentang gugatan perwakilan, maka dapat disimpulkanharus ada pihak dalam jumlah yang besar, adanya kesamaankepentingan yakni permasalahan dan fakta hukum serta tuntutan yangsama ;Bahwa surat gugatan para Penggugat tidak sempurna dan tidakmemenuhi syarat subtansial
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 06-07-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
IMANG HALIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG
Intervensi:
1.Sitie Njoman, S.H.
2.Nanang Salikin
3.Liana Salikin
4.H. SOFYANSAH HASAN
5.Drs. SUPENDI, M.M.,
6.Drs. H. Dedi Budiawan, M.M.
7.ROMEO M. J. SUMENDAF
8.GILBERT JOEL SUMENDAF
275 — 146
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Atas Tanah, yaitu:Halaman 22 dari 138 Halaman Putusan Nomor
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 13 Januari 2014 — HENY NURCAHYANTI, ST.Binti SAMIN
74 — 25
  • menjalankanwewenarg yaitu atribusi, delegasi dan mandate.Bahwa atribusi adalah wewenang = yangdijalankan berdasarkan undang undang.Bahwa delegasi adalah wewenang yang manatanggungjawab berubah dari pemberi kepadasipemberi.Bahwa mandat tanggung jawab ada padapenerima mandat.Bahwa tentang menyalahgunakan wewenagtelah diatur didalam pasal 53 ayat 2 huruf a, bdan c UU Nomor 5 Tahun 1986.Bahwa penyalahgunaan wewenang ada tigamacam yaitu bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang procedural,bertentangan subtansial
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 14 Juni 2012 — Drs. PRIYANTONO JAROT NUGROHO
134 — 33
  • Koordinator Semarang dan di Bank JatengCabang Syariah Semarang; Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil PemeriksaanNo.746/040/W.1/2011 tanggal 13 Juli 2011 terbukti adanya penyimpanganberupa perbuatan penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa; Bahwa Terdakwa telah membuat dan menandatangani dokumen yangtidak benar sekurangkurangnya 31 SPMK dan 31 SPP dengan nilaipekerjaan seluruhnya sebesar Rp.14.817.504.500,, padahalsesungguhnya tidak ada pekerjaan; Bahwa SPP dan SPMK tersebut secara subtansial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-12-2017 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3121 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Desember 2017 — AMIRUDDIN (ALMARHUM), dkk vs PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO)
89 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal mana untuk mengungkapkanfakta berdasarkan hukum dan dengan tujuan untuk menerbitkan suatukeyakinan diantara alat bukti yang diajukan para pihak dalam haladanya dua jenis surat yang secara subtansial diterbitkan oleh instansiHalaman 117 dari 148 hal. Put. Nomor 3121 K/Pdt/2016yang sama yang menerangkan tentang adanya hak atas tanah dengannama yang berbeda dan dengan tanggal bulan tahun penerbitan yangberbeda pula;17.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
218 — 66
  • besar dan penting ; v Menyusun prioritas dampak besar dan penting ; vy Menyusun RKL dan RPL berdasarkan hasil evaluasi dan prioritasdampak besar dan penting ; v Menyusun RE ;Bahwa kepada Ahli dikemukakan temuan oleh Ahli Amdal dari ITS sehingga AbhliAmdal berpendapat bahwa dokumen Amdal tidak layak lingkungan, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat bahwa :Dalam konsep Hukum Administrasi setiap tindakan pemerintah harus memenuhiunsur legalitas (keabsahan) yang meliputi legalitas formal dan legalitas subtansial
    Sesuai dengan temuan dari AbhliAMDAL dari ITS yang menyatakan bahwa Penetapan persetujuan kelayakandokumen KAAMDAL tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) Permen LH Nomor 24 tahun2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL dapat dikatakan bahwa tindakanpenilaian dokumen KA AMDAL tidak memenuhi legalitas subtansial yang didasarkan pada beberapa hal antara lain : a tidak adanya bukti formal tentang pernyataan bahwa kegiatan eksploitasidapat dilakukan ; Y Belum terlihat dalam latar belakang apakah kegiatan
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
6241 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Dalam perikatannya tunduk pada Pasal1320 BW karena sesungguhnya transaksi elektronik secara subtansial sama dengantransaksi perdata yang dilakukan secara konvensional. Perbedaannya pada persoalanpenggunaan media elektronik, yaitu digital transaction, misalnya ecommercial.2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 28-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 640/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat I : Maman Jusmana
Terbanding/Tergugat I : Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung
Terbanding/Tergugat II : Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat IV : Menteri BUMN
Terbanding/Tergugat V : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Terbanding/Tergugat VI : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VIII : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Penggugat II : Gunarto
Turut Terbanding/Penggugat III : Adin
Turut Terbanding/Penggugat IV : Mochamad Rizal
Turut Terbanding/Penggugat V : Terry Dwiwantoro Cq. Hj. Nursigan
Turut Terbanding/Penggugat VI : Rd. Mohammad Mucharram
Turut Terbanding/Penggugat VII : Sjafril
Turut Terbanding/Penggugat VIII : Lucy Iswati Cq. F. Sunardhi Budianto
Turut Terbanding/Penggugat IX : Emmy Karmini
Turut Terbanding/Penggugat X
79 — 43
  • Bahwa pertamatama perlu Tergugat V sampaikan hal yang mendasardan subtansial dari Tanah Objek Sengketa.Sertipikat Hak Pakai Nomor 2 atas nama Departemen PerhubunganRepublik Indonesia c.q. Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) seluas26.440 m2 sesuai dengan Gambar Situasi Nomor 406/1977, diterbitkantanggal 9 April 1977 oleh Kantor Sub Direktorat Agraria KabupatenBandung yang berasal dari tanah negara sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 23-04-2020 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 215/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.TONY SURJANA
2.JOHNY SURJANA
Tergugat:
1.GOZALI bin ASMAT
2.TASLIMAH binti ASMAT
3.SAYUTI bin ASMAT
4.TUHAMAH
5.MUHAMMAD CHOLIL bin ABDUL HALIM
6.MUHAMMAD AHYAT bin ABDUL HALIM
7.KARLIN bin ABDUL HALIM
8.SUGIARTO TJIPTOHARTONO
9.PT. CIPTA HASIL SUGIARTO
10.GINAWATI, SE
11.Drs. EKITA LUKMANSUY
12.MOHAMMAD SOLEH
13.TOMMY LATIEF
14.ADI DHARMA, SH
185 — 154
  • Justru yang terjadi dalam seharihari seseorang dipanggil dengan nama panggilan yang tidak sesual dengannama di akta kelahiran maupun KTP;Menimbang, bahwa dengan diatas, jika adanya kesalahaan dalam ejaannama Tergugat , kesalahan tersebut tidak subtansial, atapun menjadikangugatan kabur;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dalil eksepsi dinyatakantidak dapat diterima.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YUSSY SRI NURAMELIA, SH
Terdakwa:
H. ARDI Bin H. HASAN
318 — 271
  • Terdakwa rasa keadilan subtansial bagi Terdakwa belum didapatkan, danhal itu mohon menjadi pertimbnagan Majelis Hakim yang Mulia.Setelah Terdakwa cermati Runtutan Jaksa Penuntut Umum, Bahwa Jaksamenyakini bahwa Terdakwa dianggap sudan memenuhi unsur pasal pasal11 UU TIPIKOR, tapi setelah Terdakwa simak berdsarakan ahli yang telahdihadirkan, berdasarkan pendapatnya atas rujukan Undang undang PokokPokok Kepegawian dan UU Desa, bahwa Kepala Desa bukan PegawalNegeri karena kami tidak punya NIP secara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Umum Pemalsuan
Register : 04-10-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 367/PID.B/2013/PN.BKL
Tanggal 25 Maret 2014 — - ANDESPEN, SE Alias IPEN bin M.DAILAMI
98 — 48
  • ditunjukan Surat Kuasa penarikan namun persetujuan yang diberikanoleh Leterina Situmorang kepada Haekal pada tanggal 6 Juni 2011 di Kantor Notaris denganmemberikan Slip Penarikan Uang yang sudah ditandatangani dan menyerahkan Buku Tabunganyang dibuatnya pada tanggal 6 Jum 2011 serta persetujuan yang diberikan oleh LeterinaSitumorang guna penarikan uang miliknya tersebut melalui dr Amah Alias dr devi Tri Anggrainidengan menyerahkan KTP aseli miliknya menunjukan bahwa persetujuanpersetujuan faktuildan subtansial
Pengadilan PTUN SERANG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 10-05-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/LH/2017/PTUN-SRG
Tanggal 15 Nopember 2017 — DENNY GUSMALINO, dkk MELAWAN: 1. WALIKOTA TANGERANG SELATAN 2. PT ICHSAN MEDICAL CENTRE
646 — 265
  • KTUN tersebut bertentangan dengan ketentuaan dalanperundangan yang bersifat Materiil / Subtansial;c. KTUN tersebut dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan UsahaNegra yang tidak berwenang;(2).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-10-2013 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/Pid.Sus/2012/PN.Sby
Tanggal 21 Oktober 2013 — Drs. ANDOYO, SIP, MM ; KEJAKSAAN NEGERI MALANG
107 — 22
  • Kapasitas Saksi sebagai Rektorhanya sebatas subtansial;Bahwa proposal berangkat dari universitas, yang merancang adalah unit pengadaanbarang dan jasa. Kemudian di proses bagian perencanaan. Saksi tidak bisa memastikanpara Terdakwa ada di bagian tersebut;Bahwa panitia terbentuk baru februari 2009. tapi proposal sudah dibuat sejak 2008;Hal. 151 dari 279 Putusan No. 93/Pid.Sus/2012/PN. SbyBahwa dalam proses penyusunan rancangan harus ada usulan barang dan harga.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — Drs.EEP HIDAYAT Bin P. OEKING
107 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemindahbukuan, Pelimpahan, dan Pembagian HasilPenerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) jelas dan tegas bahwaperintah Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tidak mengatur bagaimana penggunaan dana BP PBB diDaerah selain hanya membagikan PBB dan BP PBB untuk Daerah.BAHWA MENGARTIKAN KATA DAERAH PADA PASAL 4 KEPUTUSANMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 83/KMK.04/2000 BAIK SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH MAUPUN SEBAGAIPEMERINTAH DAERAH DAN DPRD (PEMERINTAHAN DAERAH) SAMASEKALI TIDAK SUBTANSIAL
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 11-11-2019 — Putus : 21-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 27/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 21 April 2020 — Penggugat:
JAILIM SINAGA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAMBI CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BATANGHARI
Intervensi:
1.HASAN BIN AMIN
2.SAMSUDIN BIN TARMIJI
3.M. SOEBLI/SABLI BIN RAMLI
4.M.TAKI/M. TAKYUDIN BIN TAMRIN
5.A. ZAKI BIN AGEL
6.BURHANUDIN BIN TAMRIN
7.SAPARUDIN BIN NASIR
8.SAPARUDIN BIN SUPI
9.SOFWAN BIN SAPARUDIN
10.HIPNI BIN M YUSUP
11.HIPNI BIN PAIJO
12.USMAN BIN SALEH
13.MUHTAR BIN TAYIB
14.SITI AMINAH BIN TAMRIN
233 — 85
  • Pekerjaan, bahwa targetPendaftaran Tanah Sistematila Lengkap ( PTSL ) tahun 2018,Kabupaten Batanghari mendapat Target 8.000 bidang ;7.Bahwa menangapi Posita gugatan Angka III. 12 dan 13.Bahwa Suatu Keputusan Tata Usaha Negara ( KTUN ) Dapatdikatakan bertentangan dengan Undang Undangan Apabila ;Bertentangan dengan Peraturan perundangundangan yangbersifat prosedur/Formal.Halaman 26 dari 211 HalamanPutusan Nomor : 27/G/2019/PTUN.JBIBertentangan dengan peraturan perundanganundangan yangbersifat material / Subtansial