Ditemukan 1900 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.ap suar suan suep suat
Penelusuran terkait : Korupsi Suap menyuap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
TAMIN SUKARDI
359 — 230
  • Pst Bahwa saksi baru mengetahui diri saksi telah difitnan olehHelpandi (berkaitan dengan penerimaan uang suap) saat saksi menjalanipemeriksaan di tingkat penyidikan KPK; Bahwa sehubungan dengan adanya tuduhan/fitnah terhadap dirisaksi, saksi telah menyampaikan hal ini kepada pihak Penasihat Hukumsaksi, tetapi hingga saat ini saksi tidak melaporkan fitnah tersebut kepadapihak yang berwajib; Bahwa di persidangan diperlihatkan kepada saksi barang buktisaksi membenarkannya;Terdakwa tidak kenal dengan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 09-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
KIKI AHMAD YANI
Terdakwa:
1.Drs. H. RIJAL SIRAIT
2.FADLY NURZAL
3.ROOSLYNDA MARPAUNG
4.RINAWATI SIANTURI
211 — 95
  • Lebih lanjut dikemukakanbahwa korupsi pegawai negeri pemberi suap pada pegawai negeri menurutPasal 5 ayat (1) huruf b akan terwujud manakala pemberian itu disebabkankarena atau berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pegawai negeritersebut yang bertentangan dengan kewajibannya. Apabila si pembuatmenurut Pasal 5 ayat (1) huruf b selesai memberi hadiah, artinya hadiah telahditerima oleh pegawai negeri, maka korupsi telah terjadi.
    lain :1)Menurut Undangundang Nomor 11, Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.Pengertian dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannyadijelaskan dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 11 Tahun 1980 yangselengkapnya berbunyi : Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatukepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengankewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dipidanakarena memberi suap
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm
Tanggal 4 Februari 2015 — - CATUR TRIASTONO, SE Bin SANYOTO KUNCORO - TAUFIQ QURAHMAN, S.Sos Bin H. FACHRUDDIN (Alm); - ZAENAL HAKIM, ST Bin HASAN BASRI (Alm);
80 — 18
  • Jika ada indikasi gratifikasi atau suap maka sanksi pidana4. Jika menimbulkan adanya kerugian keuangan negara makasanksi pidanaBahwa jika ternyata diketahui adanya dokumen yang palsu ataukeadaan yang fiktif, maka yang bertanggung jawab adalah dilevelmana diketahui adanya keadaan yang palsu atau fiktif tersebut :1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
2.Ni Komang Swastini, SH.
Terdakwa:
Putu Eka Priyana, SE.
420 — 347
  • dari rumusan deliknya ini disebutdelicta propria artinya subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalahkhusus tidak setiap orang tetapi terkualifikasi dalam dewan komisaris, direksi danpegawai bank dimana di ayat (1) itu adalah norma untuk perumusan pencatatanpalsu di dalam pembukuan bank di dalam laporan dan di dalam rekening banktersebut kemudian rumusan norma yang berbeda kita bisa temukan di pasal 49Hal. 117 dari 161 halaman Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2021/PN Dpsayat (2) a yaitu tentang suap
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-06-2015 — Putus : 08-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 16/PID.SUS-TPK/2015/PT PTK
Tanggal 8 Juli 2015 — IWAN JAYA, SH.,MM
105 — 56
  • lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandangsebagai perbuatan tersendirisendiri yaitu kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara dianggap pemberian suap
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 7/Pid.Tipikor/2015/PN Smr
Tanggal 25 Juni 2015 — JUMALI, S.H. Bin SUTAR
323 — 123
  • Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya denganmaksud yang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;3. Seseorang memiliki kKewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya;4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-08-2009 — Putus : 26-04-2011 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 April 2011 —
62 — 25
  • duakejahatan yang terjadi yang tidak terhubungi dengan suatu bentuk penyertaan dan didalamrancangan Undangundang korupsi yang akan datang dijadikan satu dan tidak lagidipisahkan ;Bahwa kalau tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri masingmasingmaka yang harus bertanggung jawab terhadap pejabat publik tersebut karena pejabat itulahyang telah menyalahgunakan kewenangan ; Bahwa untuk yang swasta karena tidak menyalahgunakan kewwenangan tidak terbuktikecuali bisa dibuktikan adanya suap
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 40/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - NENGAH SUMARDANA
97 — 50
  • ;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (suap) dari saksi kepada merekatidak benar;98Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE ARI KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : TONNY FRENGKY PANGARIBUAN
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AMRIL MUKMININ Diwakili Oleh : TAIRAN, SH
737 — 243
  • sehingga uang yang telahditerima Terdakwa dari ADYANTO seluruhnya = sebesarRp10.907.412.755,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tujuh jutaempat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).Bahwa penerimaan uang yang merupakan gratifikasi tersebut tidakpernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Komisi PemberantasanKorupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerjaHalaman 18 dari 173 Putusan Nomor 24/PID.SUS.TPK/2020/PTPBRsebagaimana dipersyaratkan dalam undangundang' danmerupakan pemberian suap
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 4 Nopember 2013 — Pidana - AHMAD FATHANAH
1465 — 3408
  • Berpijak pada pengertian tersebut,walaupun rumusan itu berupa rumusan dalam bentuk formal, artinya tindakpidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan memberikan dapat selesaisecara sempurna, bilamana perbuatan itu telah selesai dilakukan.
    Perludiperhatikan bahwa untuk menyelesaikan perbuatan memberikan (untuk suatubenda) maka disyaratkan benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan siHalaman 635 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain in casu pegawainegeri yang menerima suap secara nyata dan mutlak. Singkatnya, pegawainegeri yang disuap telah menerima sesuatu tersebut.
    satuelemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.Menimbang, bahwa unsur untuk menggerakkan agar melakukan atautidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya pada Pasal 12 huruf a, di dalam hukum pidana disebutbijkomend oogmerk atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapaipada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana (vide : R.Wiyono, S.H., op.cit. hlm. 92).Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur kesalahan si pembuat dalamkorupsi menerima suap
    Walaupununsur menggerakkan ini adalah unsur perbuatan, tetapi dalam konteksdengan rumusan korupsi menerima suap huruf a Pasal 12 ini bukan termasukunsur perbuatan pidananya, karena unsur perbuatan pidananya adalahperbuatan menerima hadiah atau menerima suatu janji.
    Roeslan Saleh, op.cit., hlm. 8283).Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbanganhukum mengenai unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalamjabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya diatas, bahwa unsur iniadalah unsur kesalahan si pembuat dalam korupsi menerima suap Pasal 12huruf a ini.
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN RANTAU Nomor 93/Pid.Sus/2011/PN.Rtu
Tanggal 16 Nopember 2011 — -H. MASKUNI, S.Sos., M.A.P. -HASAN SYAIRAZI, S.Hut, Msi. -SUGENG TRI HUDOYO, S.P, Msi. -RACHMAD HIDAYAT, S.T. -ANETA FAHRIANA, S.E.
218 — 154
  • BUMN / BUMD yang masihpada tahap pelelangan, maka hal ini masih domain panitia lelang untuktahap penyelesaian dengan mengacu pada ketentuan pengadaan barang danjasa instansi Pemerintah yang berlaku sebelum masuk ranah tindak pidanakorupsi;3 Penyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesaidikerjakan atau yang belum diserahkan oleh pemborong kepada pejabatpembuat komitmen atau kuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahappemeliharaan, tetapi hanya berdasarkan dugaan terkait adanya suap
    REPUBLIK INDONESIA JAKARTA Nomor : B1237 / Fd.1 / 06 / 2009 tanggal 25 Juni 2009 Perihal : PENANGANAN LAPORAN TINDAKPIDANA KORUPSI PADA PROYEK PEMERINTAH MASIH PADA TAHAPPELELANGAN, menjadikan kontradiktif, khusus dalam poin 3 ( tiga ) berbunyiPenyelidikan atau penyidikan terhadap proyek yang belum selesai dikerjakan atauyang belum diserahkan oleh pemborong kepada pejabat pembuat komitmen ataukuasa pengguna anggaran atau masih dalam tahap pemeliharaan, tetapi hanyaberdasarkan dugaan terkait adanya suap
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
59 — 21
  • Seseorang sengaja tidak menggunakan kewenangannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Tidak dilakukan penahanan karena menerima suap ;. Seseorang memiliki kewenangan, tetapi digunakannya dengan maksudyang bersifat melawan hukum.Contoh : Menangguhkan penahanan karena telah menerima sejumlahuang dari penasehat hukumnya ;.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-10-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 93/ Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 2 Oktober 2018 — WINARDI KRESNA YUDHA, SE.Ak ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
165 — 140
  • Peradilan Pidana,dil).Bahwa aktivitas AHLI di luar jabatan dinas adalah sebagai nara sumberdalam seminar, lokakarya yang berkaitan dengan hukum termasuk dalamhukum pidana korupsi, serta memberikan keterangan ahli di KepolisianKejaksaan maupun di Pengadilan.Bahwa AHLI di beri gelar Guru Besar untuk bidang ilmu hukum pidanakhususnya tindak pidana korupsi.Bahwa AHLI seringkali dimintai keterangan sebagai ahli dalam perkaratindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pidang pengadaanbarang/jasa pemerintah, suap
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-03-2022 — Putus : 05-07-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 5 Juli 2022 — Penuntut Umum:
1.Arif Suhermanto
2.Ihsan
Terdakwa:
HERMAN MAYORI
248 — 114

    • Barang Bukti Nomor 175 s/d 180 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);

    1. 1 (SATU) UNIT LAPTOP MERK : APPLE, MODEL : A1466 EMC 2925, SN : FVFTMPFKH3QD, WARNA : SILVER. BESERTA DATA ELEKTRONIK DIDALAMNYA dan CHARGER LAPTOP.

    Barang Bukti Nomor 188 s/d 191 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap yaitu saling berkomunikasi terkait dengan peneriman sejumlah uang oleh Terdakwa);

    1. 1 (satu) perangkat elektronik, jenis handphone, merk samsung, warna hitam, Nomor Model : cover case warna abu-abu.
      strong>dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita;

      1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung, model: SM-N985F/DS, warna: gold, didalamnya terdapat simcard XL dengan kode: 8962115935463859175 dan simcard merk Sandisk kapasitas 16GB

      Barang Bukti Nomor 198 dirampas untuk Negara (alat komunikasi atau telpon yang digunakan oleh Terdakwa DODY REZA ALEX NOERDIN, EDDY UMARI dan HERMAN MAYORI, SUHANDY dalam melakukan tindak pidana suap

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1003 — 708 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakil Presiden Altimo untukkomunikasi perusahaan Kirill Babaev menyangkal semua tuduhan danmengklaim bahwa dia adalah korban dari kampanye perusakan.Altimo membuka kantor cabang di Indonesia pada bulan Desember danberencana untuk menginvestasikan US$2 milyar di Industri telekomunikasinegara.Ketua FSPBUMN Arief Poyuono menyatakan bahwa penyelidikan olehKPPU telah tercoreng dengan adanya keterlibatan dari Altimo, danjuga ditambahkan bahwa dia dapat membuktikan hal ini.Saya akan melaporkan adanya suap
    Messi telah menerima suap,dan dengan demikian keduanya akan dilaporkan kepada yang berwajib:e Dalam kasus ini, diduga bahwa KPPU telah digunakan sebagai alatoleh Altimo Alfa Group, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Rusiayang bermaksud untuk membeli saham Temasek pada Indosat.e Keputusan Ketua KPPU Muhammad Iqbal untuk memaksakankelanjutan pemeriksaan sehingga menyimpulkan adanyapraktekmonopoli yang dilakukan oleh Temasek merupakan bukti terkuat bahwaKPPU, atau setidaknya Ketua KPPU, telah mengutamakan
    tersebut tidaklah etis, karena Tim PemeriksaKPPU belum mengeluarkan keputusan apapun.e Muhammad Iqbal mencoba untuk membentuk opini public sebelumdikeluarkannya keputusan KPPU untuk memperoleh dukungan publikbila KPPU memutuskan bahwa Temasek bersalah.e Pada hari Jumat tanggal 24 Agustus, kami akan melaporkan KetuaKPPU, Muhammad Iqbal dan anggotanya yaitu Nawir Messu ke Polisi.Laporan tersebut akan disampaikan sehubungan dengan adanyakecurigaan kuat bahwa Muhamad Iqbal dan Nawir Messi telahmenerima suap
    Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuanmengenai kerahasiaan dalam memeriksa perkara a quo telah dilakukanoleh Ketua KPPU sendiri.5.10 Pada tanggal 16 September 2008 Mohammad Iqbal ditangkap di suatuhotel di Jakarta Pusat setelah diduga menerima uang suap sebesar 500juta rupiah dari direktur jaringan televisi besar.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 20 Maret 2014 — - I MADE ARI KUSUMA BAYU
104 — 57
  • ;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMADANA dan ANTON MAWARDItersebut barang berupa alat telekomunikasi/handphone yang berasaldari luar negeri (Singapura) ke Indonesia melalui BandaraInternasional Lombok (BIL) milik saksi tanpa dilengkapi dokumen yangsah dapat masuk dengan tanpa dilakukan pemeriksaan denganmemberikan imbalan berupa uang (Suap) d saksi kepada mereka tidakbenar;Bahwa keterangan dari NENGAH SUMARDANA, I MADE KUSUMABAYU dan SUPRIYANTO bahwa saksi rutin membawa barang berupaalat telekomunikasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 20-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2707 K/PID.SUS/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — ANTONIUS BAMBANG DJATMIKO
209 — 298 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ltd terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur, jikaditinjau dari teori hukum pidana maka peran PRIBADI WARDOJO sebagaiturut serta memberikan suap peran dan ABDUR ROUF sebagai turut sertamenerima suap termasuk dalam bentuk sukzezzive mittaterscahft ataupenyertaan diamdiam sebagaimana yang dijelaskan oleh Ahli Prof. Dr.Edwar O.S. Hiarij, S.H., M., Hum. di depan persidangan denganmenyatakan :Hal. 276 dari 400 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 21-05-2014 — Upload : 24-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2014 — Pidana Korupsi - TOTOK HENDRIYATNO
179 — 90
  • dipersidangan yang dilakukan oleh terdakwadapat ahli sampaikan halhal sebagai berikut :1)Dalam konteks tindak pidana pencucian uang maka dugaantindak pidana pencucian uang dimulai setelah seorangtersangka menguasai harta kekayaan tindak pidana danmelakukan upayaupaya atau perbuatanperbuatan dalamrangka menjauhkan, menyembunyikan atau menyamarkan asalusul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.Dalam perkara ini, setelah terdakwa menerima pentransferansejumlah uang dari yang diduga sebagai imbalan atau suap
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 30-K/PMT-II/AD/IX/2016
Tanggal 8 Desember 2016 — Letkol Cku Drs. Rahmat Hermawan, M.Sc.
211 — 564
  • Bahwa Saksi ketahui mengenai tindak pidana korupsiadalah:Menimbang112Kerugian keuangan negara;Suap menyuap;Penggelapan dalam jabatan;Pemerasan;Perbuatan curang;Benturan kepentingan dalam pengadaan; dang. Gratifikasi.>~929096.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-05-2018 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juli 2018 — Pidana Korupsi - HASMUN HAMZAH
165 — 123
  • undangundang memandang bahwamaksud memberi atau menjanjikan sesuatu dalam pasal5 Undangundang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20tahun 2001 tersebut sudah cukup jelas pengertiannya dan tidak mungkinditafsirkan lain, sehingga dianggap sudah dapat difahami dan dimengerti olehsetiap orang ;Menimbang, bahwa namun demikian dalam berbagai literatur ilmu hukumdan doktrin dapat disimpulkan bahwa memberikan sesuatu dalam pasal 209KUHP dan dalam praktek penerapan pemberian suap