Ditemukan 173 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 17/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 24 September 2019 — Penggugat:
Tatang Rizani, S.E
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
14536
  • Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pesisir dan PulauPulau Kecil TA 2012 dalam pembinaan kelompok masyarakat nelayanpesisir juara satu National Coastal Award 2012 yang dari KementerianKelautan dan Perikanan dalam kategori Kelompok Masyarakat pedulikonservasi pulau kepayang belitung sebagai daerah perlindunganhabitat penyu;C: Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perikanan TangkapTA 2015 dalam pembinaan terhadap kelompok nelayan danwirausahawan nelayan berprestasi dari Kementerian Kelautan danPerikanan
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-03-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 31/pid.sus-TPK/2016/PN.Smr
Tanggal 5 Desember 2016 — EDY SUBYANTORO Bin JOKO SUYONO
12218
  • Laporan Penilaian/Penaksiran Harga Tanah Untuk Kepentingan Ganti RugiDi Balai Benih Ikan, Sekolah Luar Biasa, Relokasi SDN 026, Unit SekolahBaru SMP, IPA Waru, Coastal Road & Relokasi Kebakaran Kab. PenajamPaser Utara, yang diberi tanda Bukti 2;3.
Putus : 10-10-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 10 Oktober 2014 — Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H. A. RASYID AZIZ
10020
  • pertanianPenajam Paser lahan keringUtaraRTRW Provinsi : Kawasan budidayaKalimantan Timur non kehutanan(KBNkK) Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan,yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerjaperangkat daerah (SKPD)sekretariat daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 917/061/DPASKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan,pertanian, coastal
    pertanianPenajam Paser lahan keringUtaraRTRW Provinsi : Kawasan budidayaKalimantan Timur non kehutanan(KBNk) Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan,yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerjaperangkat daerah (SKPD)sekretariat daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 917/061/DPASKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan,pertanian, coastal
Putus : 19-12-2014 — Upload : 02-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 19 Desember 2014 — Drs.H.ABDUL ZAMAN,M.Si Bin MUHAMMAD ARIEF (Alm)
7516
  • pertanian lahan keringPaser UtaraRTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNk)Timur Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam PaserUtara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yangtertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor917/061/DPASKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, coastal
    Tipikor/2014/PN Smr.Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam PaserUtara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yangtertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor917/061/DPASKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, coastal road,kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan), dengan nilai total
Putus : 18-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smr
Tanggal 18 Agustus 2015 — Drs. SUTIMAN, M.M. Bin KARYO LESONO
699
  • RIRW Provinsi : Kawasan budidaya non kehutananKalimantan Timur (KBNK)Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam PaserUtara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yangtertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 917/061/DPASKPD/KEU/V2011 tanggal 3 Januari 2011 yaituuntuk trase jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan, pertanian,coastal road, kawasan pemerintahan
    (delapan puluh saturibu rupiah per meter persegi).Bahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten PenajamPaser Utara memiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan,yang tertuang dalam daftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) sekretariat daerah Kabupaten Penajam PaserUtara Nomor 917/061/DPASKPD/KEU//2011 tanggal 3 Januari 2011yaitu untuk trase jalan, pelebaran jalan, bidang pendidikan, kesehatan,pertanian, coastal road, kawasan pemerintahan, pariwisata, bendungan
Putus : 23-07-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda
Tanggal 23 Juli 2014 — KASIM ASSEGAF, SE. Bin AMBO TANG
8586
  • RTRW Provinsi Kalimantan : Kawasan budidaya non kehutanan (KBNK)TimurBahwa pada tahun anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utaramemiliki program pengadaan tanah atau pembebasan lahan, yang tertuang dalamdaftar pelaksanaan anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah(SKPD)sekretariat daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 917/061/DPASKPD/KEU/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yaitu untuk trasejalan, pelebaran jalan,bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, coastal road, kawasan pemerintahan
Register : 21-08-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — SUGITO, DKK VS BUPATI KULO PROGO;
158109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan Kajian Pre FS (Pre Feasibility of the proposes newairport in the special province of yogyakarta) yang dilakukan oleh MottMacDonald (Republik Cheko) pad a tahun 2006 hal 69 menyebutkanbahwa:"The coastal zone of Kulon Progo lies onplate that is tectonically morestable then the adjacent low lying plains to earth.
Register : 03-01-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2017
Tanggal 16 Maret 2017 — MARDI SISWOYO SUMARJO, DKK VS BUPATI KABUPATEN KULON PROGO;
258209 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya bahwa dalam kawasanrawan bencana tsunami masih dimungkinkan untuk penggunaanruang dan penggunaan ruangnya bersifat bersyarat, dan syarattersebut dengan mempertimbangkan mitigasi bencana.Bahwa berdasarkan Kajian Pre FS (Pre Feasibility of the proposesnew airport in the Special Province of Yogyakarta) yang dilakukanoleh Mott MacDonald (Republik Cheko) pada tahun 2006 halaman69 (bukti T23) menyebutkan bahwa:The coastal zone of Kulon Progo lies on plate that is tectonicallymore stable then the
Register : 24-08-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat:
1.Tri Andarsanti Pursita
2.Jeanny Lamtiur Simanjuntak
3.Gunawan Wibisono
4.Yusnelly Suryadi D
5.Hj. ShantyWidhiyanti SE
6.Virza Syafaat Sasmitawidjaja
7.Indra
Tergugat:
Gubernur Provinsi DKI Jakarta
13021715
  • Pengaturan Kali Cisadane Jakarta;9) Perbaikan dan Pengaturan Kali Buaran, Jati Kramat, Cakung Jakarta;10) Perbaikan dan Pengaturan Cikarang Bekasi Laut Jakarta;11) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cilemah Abang Jakarta;12) Perbaikan dan Pengaturan Kali Cimanceuri Jakarta;13) Pembangunan Cengkareng Drain 2 Jakarta;14) JUFMP/JEDI Paket 2A Cengkareng Floodway Jakarta;15) JUFMP/JEDI Paket 2B Lower Sunter Jakarta;16) JUFMP/JEDI Paket 6 Upper Sunter dan West Canal Flood Jakarta;17) National Capital Integrated Coastal
Putus : 14-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
Tanggal 14 Maret 2013 — 47/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda.
9418
  • Kutai Kartanegara berdasarkan permintaandari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur sesuai surat NomorB/2176/V/2011/DIITRESKRIMSUS tanggal 27 Mei 2011 halPermohonan Penghitungan Kerugian Negara dan Surat TugasKepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur NomorST1248/PW.17.1/15/2011 tanggal 27 September 2011.e Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli berkaitandengan penghitungan kerugian Keuangan Negara atas dugaanTPK, antara lain :Proyek Pengelola Sumber Daya Pesisir dan Laut (Marine and Coastal
Register : 21-01-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/LH/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Maret 2017 — 1. KESATUAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA, 2. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA;1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 2. PT. JALADRI KARTIKA PAKCI
727805
  • .: Rapid Environmental Assessment for Coastal Development inJakarta Bay diterbitkan tahun 2011 (fotokopi sesuai denganaslinya).: Berita Koran Kompas Tanggal 22 April 2013 dengan judulWarga dan ekosistem rugi (fotokopi sesuai dengan aslinya).Halaman 136 dari 273 halaman.
Register : 07-11-2023 — Putus : 23-02-2024 — Upload : 23-02-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 124/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby
Tanggal 23 Februari 2024 — Penuntut Umum:
NUR RACHMANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
CHRISTOPHER O DEWABRATA
12891
  • Copy legalisir Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/COASTAL-THPII/BM-MY/DPU/2013 tanggal 6 Februari 2013 yang ditanda tangani pihak pertama oleh Ir. M. Yusriyal Mahyuddin, M.Si. selaku pejabat pembuat komitmen dan pihak kedua Ir. Sanusi Hasyim selaku Kepala Cabang Kepri Divisi III mengetahui H. Nurdin Basirun selaku Bupati Karimun (beserta lampiranya).
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
849654
  • Bahwa Lahan gambut dibagi dalam 3 zone yaitu : Coastal zone biasanyalahan gambut yang berada di sekitar lahan, Adaptove management zone:lahan PT.