Ditemukan 174 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ /2015/PN Plk Tanggal 24 Februari 2016 — dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
114 — 27
114 — 27
Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigaHalaman 141 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN PikPenerimaan NegaraPengeluaran NegaraPenerimaan Daerah9 2 9Pengeluaran daerahKekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh.
Putus : 30-09-2015 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1822 K/PID.SUS/2015 Tanggal 30 September 2015 — ENTIK MUSAKTI aliasSHAKTI alias MUSAKTI
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor rekening: 5.1.4.05.01 tanggal 15 Pebruari 2012 DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, LSM Aliansi Insan Seni, NIASUNIARTI/Jalan Moch Toha Nomor 176 mendapat alokasi dana hibah sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Untuk dapat mencarikan dana hibah tersebut, DESTRIA WACHYU yang seringbermain ke rumah YASBIH (tetangga saksi IMAM ABDULLAH) menawarkankepada saksi IMAM ABDULLAH sejumlah dana untuk acara kegiatan di daerahH.
Putusan No. 1822 K/PID.SUS/2015Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, LSM Aliansi Insan Seni, NIASUNIARTI/Jalan Moch Toha Nomor 176 mendapat alokasi dana hibah sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Untuk dapat mencarikan dana hibah tersebut, DESTRIA WACHYU yang seringbermain ke rumah YASBIH (tetangga saksi IMAM ABDULLAH) menawarkankepada saksi IMAM ABDULLAH sejumlah dana untuk acara kegiatan di daerahH.
Register : 13-04-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 29 Juni 2015 — SUKARDI Bin PAIJO
33 — 15
33 — 15
Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihaklain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yangdapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 185 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg. Tanggal 16 Maret 2016 — Drs. ACEP TURISNO, M.Si
88 — 17
88 — 17
Badan Ketahanan pangan daerahh. Dinas sosiali. Dinas Binamargaj. Dinas Pemukiman dan perumahanHalaman 111 dari 208 Putusan No. 185/Pid.Sus/TPK/201 5/PN. Bdgk. Dinas Energi dan Sumber daya mineral. Dinas Perhubungan.3) Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP).Bahwa benar menurut saksi jumlah pembiayaan Pembangunan ProyekPembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Desa Haurmandala Kec.Cigugur Kab.
Register : 23-08-2016 — Putus : 04-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 4 Januari 2017 — REZA ANDRIADI, ST.,MT. Bin SUGENG SUGIYANTO
139 — 149
139 — 149
SP2D tersebut dikirim ke Bank Kalteng sebagai kas daerahh. Bank Kalteng melakukan transfer ke rekening PD Agrotama Mandiri yangberada di BPR Marunting Sejahtera sebesar Rp.4.000.000.000, (empatmilyar rupiah).Bahwa untuk proses pencairan Modal yang kedua sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) yakni :a. PD Agrotama Mandiri mengajukan permohonan untuk pencairan danasebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) kepada BupatiHalaman 48 dari 189 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN Pik.
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 11 Mei 2016 — JONI HARIANTO,S.E.bin RUSLAN TEGI
49 — 17
49 — 17
Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/perusahaan daerahh. Kekayan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.
Register : 02-04-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp Tanggal 26 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
141 — 34
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
141 — 34
Menyiapkan pelaksanaan pinjaman = danpemberian pinjaman atas nama daerahh. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporankeuangan daerahi.
Mengoordinasikan pelayanan administrasi ketatatusahaan dan kearsipan naskah dinas dilingkungansekretariat daerahh. Merumuskan pelaksanaan kegiatan tata usahapimpinan umum, keuangan, kepegawaian kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milikdaerah dan perjalanan. dinas di lingkunganSekretariat Daerahi. Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian dilingkungan umumj.
Register : 10-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 24 Juni 2015 — Buhari Muslim, S.Ag Bin H.Yusransyah
79 — 45
79 — 45
memunggut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uangdan melakukan pinjamanb Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umumpemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketigac Penerimaan Negarad Pengeluaran Negarae Penerimaan Daerahf Pengeluaran daerahg Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lainberupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapatdinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaanNegara/perusahaan daerahh
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
163 — 100
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
163 — 100
Melaksanakan tugastugas lainberdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerahh. Bertanggungjawab atas pelaksanaantugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.Pada tanggal 22 September 2015 Kepala Dinas perumahan selaku KUasaPengguna Anggaran yaitu HENDRY W.
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
153 — 553
153 — 553
Yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum DaerahH.
Register : 18-05-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 31-10-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
100 — 75
FAJAR SANTOSO SH
Terdakwa:
SAFUAN S.Sos. M.Si Als IWAN Bin MUSA
100 — 75
Menyiapkan pelaksanaan pijaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerahh. Melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerahi. Menyajikan informasi Keuangan daerah; danj. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
Putus : 03-11-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm. Tanggal 3 Nopember 2016 — AGUS PRIYADIM., SKM Bin (Alm) MASLAN BAKRAN
68 — 12
68 — 12
lembar SP2D kertas warna kuning dari Kuasa BUD Nomor :7351/SP2DLS/DKP/2014 tanggal 24 Desember 2014 T.A 2014untuk Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sarana dan prasaranaPPl Pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan TeknisPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.432dari.442penambahan mess di PPI (2 lokal) dan pemasangan Paving Blok dikawasan PPI sesuai SPK no.02 /PGWS 21.10/PPSP PPV/DKP/2014tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani di Kotabarutanggal,24 Desember 2014 oleh Kuasa Bendahara Umum DaerahH
Putus : 03-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 / Pid.Sus - TPK / 2016 / PN.Bjm Tanggal 3 Nopember 2016 —
38 — 8
38 — 8
) lembar SP2D kertas warna kuning dari Kuasa BUD Nomor :7351/SP2DLS/DKP/2014 tanggal 24 Desember 2014 T.A 2014untuk Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sarana dan prasaranaPPl Pembayaran 100 % pekerjaan pengawasan TeknisPutusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.432dari.442penambahan mess di PPI (2 lokal) dan pemasangan Paving Blok dikawasan PPI sesuai SPK no.02 /PGWS 21.10/PPSP PPVDKP/2014tanggal 29 September 2014 yang ditandatangani di Kotabarutanggal,24 Desember 2014 oleh Kuasa Bendahara Umum DaerahH
Register : 16-09-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 19 Januari 2017 — ASNAWATI, SE
125 — 77
125 — 77
Kekayaan Negara /kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yangdipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerahh. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangkapenyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umumi.