Jaminan pemeliharaan Bank Devisa / umum sebesar 5% dari nilai kontrak,yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya opekerjaan 100%;Bahwa pada tanggal 15 Desember 2009 Mufti Inty Priyanto (Penuntutandiajukan terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani SuratPermintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IPDep.II/PDT/XII/2009 tanggal15 Desember 2009 untuk keperluan pembayaran 100% sebesar 100% dari nilaiSPK di kurangi 100% dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuanpeningkatan infrastrukur

Pembayaran;b) Kuitansi;c) Faktur Pajak Pertambahan Nilai:d) Surat setoran pajak;e) Berita Acara Instalasi (termasuk pekerjaan sipil) 2 unit PLTMH @45 KWdengan tim pengendali daerah;f) Berita Acara Uji coba / commissioning test 2 unit PLTMH @45 KW dengantim pengendali daerah;g) Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor untuk 2 unit PLTMH @45dengan tim pengendali daerah;h) Berita Acara penyelesaian pekerjaan 100% 2 unit PLTMH @ 45 KW dengantim pengendali daerah;i) Jaminan pemeliharaan Bank Devisa

Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2012 TentangPengaturan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi adalah PeraturanPerundangundangan yang telah cacat sebelum ditetapkan dandiundangkan dalam Berita Daerah Provinsi Jambi, karena peraturantersebut bertentangan dengan ketentuan yag lebih tinggi.Bahwa sudah menjadi fakta yang tidak terbantahkan bahwa sumber dayamineral dan batubara (MINERBA) merupakan sumber dayapertambangan yang sangat penting dan merupakan salah satuprimadona untuk mendongkrak pendapatan dan devisa

Selainsebagai penghasil devisa, juga untuk memenuhi kebutuhan sumberenergi dalam negeri diluar minyak dan gas bumi. Hal tersebut secaranyata diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui KonsideranMenimbang dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 4Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu :a.

Devisa yang dihasilkan, e. Nilai tambah yang dihasilkan, f.Kemampuan perusahaan, g. Asosiasi perusahaan dan h. Serikatpekerja/buruh terkait. ; 222 = 02 Pasal 13 @yal (22) f==seseee eee e eee eetDewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yangselanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikatpekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untukdirundingkan. ; 222 no nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn mene anna.

Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0169/HT.01.01/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentangPedoman Kebijakan Perkreditan.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0203/HT.01.01/2006 tanggal 12 September 2006tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Kredit.1 (satu) bendel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang KoordinatorNon Devisa

Bank PembangunanDaerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008 tanggal 10 Nopember 2008tentang Struktur Organisasi dan Job Manual Kantor Cabang KoordinatorNon Devisa;32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32 (tiga puluh dua)Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani Drs. PriyantonoDjarot Nugroho dari BPBD Prop.

BankPembangunan Daerah Jawa Tengah No. 0328/HT.01.01/2008tanggal 10 Nopember 2008 tentang Struktur Organisasi dan JobManual Kantor Cabang Koordinator Non Devisa;16 32 (tiga puluh dua) Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) dan 32(tiga puluh dua) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yangditandatangani Drs. Priyantono Djarot Nugroho dari BPBDProp.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 2,492.78.26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8046 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401 404022 jumlahUSD4, 138.20.27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8045 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD3,959.96.28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8103 tanggal 02121997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD2,307.64.29 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8142 tanggal 24121997 kepada Rekg APHI.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD2,503.02.30 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8140 tanggal 24121997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD602.06.31 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8163 tanggal 07011998 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD1,204.11.32 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8169 tanggal 09011998 kepada Rekg APHI.

No.716 K/Pid/2006 24 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8014 tanggal 16101997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 4,982.10.25 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8015 tanggal 16101997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 2,492.78.26 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8046 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI.

No.Rekg. 09401404022 jumlah USD4,138.20.27 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8045 tanggal 04111997 kepada Rekg APHI. No.Rekg. 09401404022 jumlah USD 3,959.96.28 Nota Pemindahan Bukuan Devisa 01 Lembar Fotocopy LegalisirUmum BBD No.057/20/094/89/8103 tanggal 02121997 kepada Rekg APHI.

barang.bahwa Pemohon Banding sungguh tidak mengerti mengapa Terbanding secara sepihak tanpa alasan yang jelas menyimpulkan bahwa nilai yang diberitahukan dalam PIB 035082 pada tanggal 29012013 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean, kemudian npabean ditetapkan ditetapkan secara tidak jelas berdasarkan Metode II sampai dengansesuai hirarki penggunaannya, padahal barang yang impor jelasjelas telah memenpersyaratan ketentuan Metode I.bahwa Pemohon Banding sebagai importir yang telah memberikan devisa

Bahwa setelahn menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat sampai dengan berpisah dan antaraPenggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungansebagaimana layaknya Suami Isteri (Ba'da Dzukhul) dan dikaruniai anakyang bernama ; Nana Devisa, Umur + 20 Tahun;3.

Putusan Nomor 1329/B/PK/PJK/2017tarif sebesar 0% bukan penyerahan lokal seperti pendapat Pemeriksa danPeneliti;bahwa kerja sama dengan KNIPSEL merupakan salah satu cara menggalakkanekspor sehingga meningkatkan devisa negara. Pengenaan PPN sebesar 10%berdampak peningkatan harga sebesar 10% pula, jumlah mana tidak dapatdikreditkan kembali oleh yang bersangkutan.

Hal tersebut dapat mengakibatkanpenurunan minat kerja sama dengan perusahaan di Indonesia yang akanberdampak pula dengan penurunan devisa negara;bahwa demikian permohonan Banding Pemohon Banding, agar dapatdipertimbangkan sebagai dasar perhitungan pajak terhutang bagi PemohonBanding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.52088/PP/M.VIB/16/2014, tanggal 24 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon

Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang paraTermohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Pengggat atas saran dari Tergugat II dimintai tolong membukarekening pada Tergugat dengan AC. 3828, kemudian sewaktu dalam rangkapeningkatan status Tergugat dari Bank Umum menjadi Bank Devisa

Devisa Nasional;Keberadaan Grup Texmaco dengan produk tersebut di atas, telahberperan dalam menunjang perolehan devisa nasional;4.

Sebelum krisis ekonomi Tahun 1997, terhitung sejak Tahun 1967 GrupTexmaco telah menjadi nasabah Bank Negara Indonesia (BNI);Berdasarkan Strictly Confidential Report PT BNI, Tbk, bulan November1999, Grup Texmaco terpilin sebagai penerima Fasilitas Rediskonto PreShipmentdengan pertimbangan sebagai berikut:1:Dalam pertemuan antara Bank Indonesia dengan perbankan tanggal 2Oktober 1997, dibahas tentang rencana pemerintah untuk memperkuatcadangan devisa Negara dan membantu keuangan para nasabah, antaralain

Tergugat Il berupa TradeFinancing untuk pembelian bahan baku dan bahan pembantu melalui L/C Impormaupun SKBDN, termasuk penyaluran seluruh penjualan lokal dan ekspormelalui Escrow Account Bank sebagai sumber pelunasan sebagaimanaditentukan dalam nota kesepakatan;Akibatnya semua perusahaan Grup Texmaco tidak dapat beroperasi dan tidakdapat berproduksi bahkan kondisi alatalat mesin produksi telah terbengkalaidan terjadi kerusakan, terjadi PHK besarbesaran. sektor informal dan semuapembayaran pajak, devisa

Bahwa Penggugat juga terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban yangtelah diperjanjikan yaitu terkait dengan Penerimaan Devisa Hasil Zekspordan Penarikan utang luar negeri berdasarkan Peraturan Bank IndonesiaNo.16/10/PBV2014, sehingga berakibat pada penangguhan pelayananekspor yang pelaksanaan sanksi tersebut menimbulkan pemblokiranekspor Tergugat di Kantor Kepabeanan Nasional c.q Kantor Bea danCukai Cabang Bengkulu, sebagaimana surat dari Bank IndonesiaNo.17/2397/DKL tertanggal 25 September 2015 Perihal

Sele Bahwa Penggugat terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban yang telahdiperjanjikan yaitu terkait dengan Penerimaan Devisa Hasil ekspor danPenarikan utang luar negeri berdasarkan Peraturan Bank IndonesiaNo.16/10/PBV/2014, sehingga berakibat pada penangguhan pelayananekspor yang pelaksanaan sanksi tersebut menimbulkan pemblokiranekspor Tergugat di Kantor Kepabeanan Nasional c.q Kantor Bea danCukai Cabang Bengkulu, sebagaimana surat dari Bank IndonesiaNo.17/2397/DKL tertanggal 25 September 2015 Perihal

punah sehinggamasyarakat pesisir kehilangan sumber mata pencaharian utama, dan secaraekologi ledakan bom dapat merusak ekosistem perairan yang berdampak padamenurunnya/hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai penetralisirenergi arus dan gelombang dari laut dalam yang dapat mengancam pemukimanwarga, sedangkan dampak ekonomi lainnya adalah menurunnya pendapatanmasyarakat nelayan/ hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir sertamenurunnya Nilai PAD Pemerintah Daerah dan menurunnya Nilai Devisa

punah sehinggamasyarakat pesisir kehilangan sumber mata pencaharian utama, dan secaraekologi ledakan bom dapat merusak ekosistem perairan yang berdampak padamenurunnya/hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang sebagai penetralisirenergi arus dan gelombang dari laut dalam yang dapat mengancam pemukumanwarga, sedangkan dampak ekonomi lainnya adalah menurunnya pendapatanmasyarakat nelayan/ hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir sertamenurunnya Nilai PAD Pemerintah Daerah dan menurunnya Nilai Devisa

Kepada Negara Republik Indonesia, Pemohon Keberatana quo telah memberikan kontribusi kepada devisa Negara, melalui pajakresmi dan pendapatan negara bukan pajak;. Bahwa dalam melaksanakan/menjalankan kegiatan usahanya, PemohonKeberatan a quo tunduk kepada segala peraturan hukum positif danmematuhi segala proses hukum (due process of law) dengan baik danbenar, sebagaimana yang telah terjadi dan dimaksud dalam perkara ini;.

PlgKantor Cabang BSB Kantor Cabang Non Devisa Kelas Il & Ill(Intruksi No : 066/DIR/INS/2005 tanggal 30 Desember 2005) BabIC, yaitu:1) Mengelola administrasi perkreditan yaitu : Mengelola berkas / filedokumentasi kredit; Membuat perjanjian kredit (PK), melakukanpengikatan barang jaminan serta menutup asuransi kredit/ barangjaminan dan menyelesaikan klaim asuransi; Menyiapkan masterpembukaan/ perubahan/ penutupan rekening pinjaman untukdimasukkan ke terminal (account maintenance); Memantau danmemelihara

mereka dandengan slip penarikan yangt telah ditandatangani oleh debitur terdakwamelakukan penarikan secara tunai di bagian teller;Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa dengan tidak mencatat danmembukukan pelunasan kredit yang lama menyebabkan adanyacatatan yang tidak benar dalam pembukuan dan laporan perkreditanBank;Bahwa menurut pendapat Ahli, Terdakwa tidak melakukantanggungjawabnya selaku Admin Kredit sesuai dengan uraian BukuPedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang Bank Sumsel Babel KantorCabang Non Devisa

Kerugian Keuangan Negara yangseharusnya masuk ke Kas Bank Sumsel Babel;Menimbang, bahwa dipersidangann telah pula didengar keteranganTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Bank Sumsel Babel dan menjabatsebagai Asisten Administrasi pada Bank Sumsel Babel cabangPangkalan Balai;Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku AsistenAdministrasi Kredit adalah sebagaimana tertuang dalam BukuPedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang Bank Sumsel Babel KantorCabang Non Devisa

Bank PembangunanDaerah Sumatera Selatan Nomor 064/SDM/KEP/2007 tanggal 17 Desember2007menduduki jabatan sebagai Asisten pada Unit Kerja Cabang PembantuPangkalan Balai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pegawaitetap pada Bank Sumsel Babel Cabang Pangkalan Balai yang menjabatsebagai Asisten Administrasi (Administrasi Kredit) adalah sebagaimanatertuang dalam Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang Bank SumselBabel Kantor Non Devisa Kelas Il

Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan proseduryang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapitelah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya,Terdakwa selaku Asisten Administrasi Kredit pada Bank Sumsel BabelCabang Pangkalan Balai yang mempunyai tugas dan wewenangsebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor CabangBank Sumsel Babel Kantor Cabang Non Devisa Kelas Il & Ill nama JabatanAsisten Administrasi

secara proporsional; Bahwa otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan,pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, sertaperimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi, peran sertamasyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dankeanekaragaman daerah dilaksanakan dalam kerangkaNegara Kesatuan Republik Indonesia; Bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapatmendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yangmendatangkan devisa

Putusan Nomor 58 P/HUM/2020wilayah perlu ditetapbkan sebagai Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas;2) Berdasarkan landasan filosofis tersebut, secara sosiologiskeberadaan Kawasan Bebas diharapkan dapat: Memberikan daya dorong yang kuat bagi kegiatan lalu lintasperdagangan internasional yang mendatangkan devisa baginegara; Memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia untukdapat membuka lapangan kerja seluasluasnya, meningkatkankepariwisataan, dan penanaman modal baik asing maupun luarnegeri

(Milyar Rp)Keterangan:Sumber Data CEISA FTZData diatas berdasarkan perusahaanbidang usaha shipyard dan offshore Tahun Netto (Ton) Devisa (Milyar Rp)2017 20.140 4482018 16.757 1,1282019 240,134 9.4342020 171.513 6.186Total 443,544 17.195 Halaman 113 dari 129 halaman.

Putusan Nomor 58 P/HUM/2020 Bahwa suatu daerah perdagangan dan pelabuhan bebas dapatmendorong kegiatan lalu lintas perdagangan internasional yangmendatangkan devisa bagi Negara serta dapat memberi pengaruh danmanfaat besar bagi Indonesia, untuk dapat membuka lapangan kerjaseluasluasnya, meningkatkan kepariwisataan dan penanaman modalbaik asing maupun dalam negeri; Bahwa dalam rangka upaya mempercepat pengembangan daerahseiring dengan perwujudan otonomi daerah, beberapa wilayah perluditetapbkan sebagai

Landasan Sosiologis Kawasan Bebas:Kawasan Bebas diharapkan dapat : Memberikan daya dorong yang kuat bagi kegiatan lalulintasperdagangan internasional yang mendatangkan devisa bagi negara; Memberikan pengaruh dan manfaat besar bagi Indonesia untuk dapatmembuka lapangan kerja seluasluasnya, meningkatkan kepariwisataan,dan penanaman modal baik asing maupun luar negeri; Mempercepat pengembangan daerah seiring dengan perwujudanotonomi daerah maka beberapa wilayah perlu ditetapbkan sebagaiKawasan Perdagangan

Koba Tin dan CV Devisa, 1bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV Mutiara BayuLestari, 1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV OnkyMandiri, 1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV Payung Jaya,1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV GarudaWisnu Kencana, 1 bundelDokumen Perjanjian Imba! Jasa (PlJ) PT. Koba Tin dan CV Alam LestariJaya, 1 bundelDokumen Perjanjian Imbal Jasa (PlJ) PT.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2015Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan bertentangan denganPasal 93 ayat (4) UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 TentangPerkebunan,;Penjelasan umum UndangUndang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan, menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraanPerkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dankemakmuran rakyat; meningkatkan sumber devisa negara;menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; meningkatkanproduksi, produktivitas, kualitas

Pemohon Keberatan a quo telahmemberikan kontribusi berupa fasilitas kemudahan untuk memiliki mobilsecara kredit dan Pemohon Keberatan a quo sudah merekrut tenaga kerjadari Masyarakat Kepada Negara Republik Indonesia, Pemohon Keberatana quo telah memberikan kontribusi kepada devisa Negara, melalui pajakresmi dan pendapatan Negara bukan pajak;8.

(satu) buah Dompet warna hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp.1.990.000.( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu ) rupiah, (satu) buah HP merkBlackberry Devisa warnah putih Polos, (satu) buah Flask Disk, dan 1 (satu)lembar KTP atas nama WARDALINDA, yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi WARDALINDA, dengan maksudakan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan olehterdakwa sebagai berikut :Bahwa pada hari, tempat dan waktu

Pertimbangan lainnya adalah bahwaekspor CPO menghasilkan nilai devisa cukup besar bagi Negara,Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor:214/PMK.04/2008 ketentuan pembatalan PEB adalah mutlak, makaterhadap permasalahan eksportasi yang melampaui tanggal perkiraanekspor dan tidak dilakukan pembatalan serta tidak dilakukanpenghitungan Bea Keluar sesuai keadaan yang seharusnya tetapi ataseksportasi tersebut terlanjur dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai,Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

sudah dapat mengantisiapasimasalah tersebut mengingat bea keluar sudah dikenal sejak peraturan yangmengatur bea keluar diberlakukan dan pelayanan ekspor yang merupakanbagian dari tugas Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:e PP Nomor: 55 Tahun 2008 mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari setelahtanggal II Agustus 2008,e Pasal 5 ayat (1) PMK213/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008,mulai berlaku tanggal I Januari 2009, Pembayaran penerimaan negaradalam rangka ekspor dilakukan wajib bayar di Bank Devisa