Bks.14.15.16.17.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri,kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkanbahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak danhal ini merupakan. pertimbangan terakhir;Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a.

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yangdapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama figh bahwa dalammenentukan syaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.

mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tuamanakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anakatau setidaktidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;14.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji

Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqgh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.1958/Pdt.G/2020/PA.Srga.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 23 Tahun2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecualijika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwapemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal inimerupakan. pertimbangan terakhir;15.Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukankepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanahanak diukur dengan lima kriteria, yakni :a.b.C.d.e.Keinginan orang

tua anak;Keinginan anak;Hubungan antara anak, orang tuanya, Saudara kandung dan orang lainyang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;Kesehatan fisik dan mental orangorang yang terlibat dengan anak;16.Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasihsayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapatmemberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;17.

Bahwa dikaji dari prespektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukansyaratsyarat pengasuh anak antara lain:a.Kitab AlIqna fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 sampaidengan 196 yang artinya sebagai berikut:aoldVlg ailoVig aacllg yurllg ayrlg Jacl! auw ailosll Lilyjroodl so 99Igitia> culadw pil Gd azul sl Igio byw Jicl old 79) yo gleleSyaratsyarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. Iffah; 5.

psikologis Terdakwa, aspek filsafat pemidanaan guna melahirkankeadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing ofdisparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal di Indonesiadimana pertimbanganpertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskandalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmuhukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa sertademi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa dikaji

dari aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa,ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Terdakwatidaklahmenderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental halmana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiappertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek phisik ternyata Terdakwa tidak adamenderita sesuatu. penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.Menimbang, bahwa dikaji dari aspek filsafat

Bahwa Pada hakekatnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat iniadalah dalil dan alasan Yang tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat tersebut, dan telah dikaji dan diuji diperiksa, diadili serta diputusoleh Lembaga peradilan Umum.agar lebih jelasnya, tergugat menguraikansebagaimana yang terurai dalam Putusan perkara a quo dibawah ini:1. (Vide Putusan Pengadilan Negeri Takalar No. 24/Pdt.G/2014/PNTkl Tertanggal 22 April 2014.)2.

Bahwa dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimanayang terurai dalam Surat Penggugat adalah dalil dan alasan yang tidakteroganisir dan tidak terkwalifisir sebagaimana yang telah diatur dalamPeraturan Perundang undangan sehubungan dengan Perkara a quoserta dalil dan alasannya tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat yaitu, Patongai Dg Bundu dan Mannuha Dg Laja serta Abd.Jalil Dg Nyarrang, dalil dan alasan tersebut telah dikaji, di uji, Periksa dandiadili serta diputus oleh

berhasil.Menimbang, bahwa dalam kesempatan untuk menyampaikanjawabannya, tergugat dan tergugat II telan mengajukan eksepsi kompetensiabsolut Pengadilan terhadap dalil eksepsi kompetensi absolut tersebut harusdijatunkan terlebih dahulu.DALAM EKSEPSIBahwa tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Pada hakekatnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat iniadalah dalil dan alasan Yang tetap sama yang telah diajukan oleh saudaraPenggugat tersebut, dan telah dikaji

Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatanPenggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dan dikaji dengan seksama gugatanPenggugat tersebut, ternyata pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugatuntuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah mengenai Perbuatan MelawanHukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat dengan menempati secara tidak sahbangunan rumah di jalan Doho No. 172 Kediri yang

Hal ini dapat dilihat dalam putusan MahkamahAgung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi no. 878 k/ Sip/ 1977 yangmenyatakan, antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh PengadilanTinggi tidak terjadi ne bis in idem, sebab putusan Pengadilan Tinggimenyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidakdiikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagiMenimbang, bahwa oleh karena itulah yang perlu dikaji dan dipertimbangkandalam perkara a quo, didasarkan

Oleh karenanya untukmempertimbangkan kedudukan hukum (legal status) dan kapasitas hukum (legalcapacity) Penggugat, maka haruslah dikaji secara keseluruhan buktibukti yangdiajukan para pihak dalam relevansinya dengan bentuk dan keabsahan tindakan darisuatu perkumpulan yang berbadan hukum, serta batas tanggung jawab pengurusnya,baik terhadap perkumpulan/badan hukum itu sendiri dan ataupun dalam hubungannyadengan pihak ketiga;Menimbang, bahwa dasar yuridis keberadaan Penggugat sebagai badan hukum,oleh

atau tidak dan apakah obyek yang diajukansita tersebut milik Penggugat atau bukan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangantersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai hal inipun tidaklahberalasan dan harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat ditolak, makaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang menjadi pokok perkara ;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini,tentunya haruslah diperhatikan dan dikaji

hak milik (individu ataupun hakmenguasai negara), dan hak sekunder (Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak GunaBangunan, Hak Guna Usaha, dan lainlain);Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman akan pengertian suatu Hak GunaBangunan dan juga asas pemisahan horizontal tersebut, kini yang harus dipertimbangkanoleh Majelis Hakim adalah apakah bangunan yang ada diatas tanah bekas HGB No. 872atas nama Perkumpulan Rumah Abu Gee Pok adalah milik dari Rumah Abu Gee Poksebagai suatu Perkumpulan, untuk itu perlulah dikaji

Penetapan No.448/Pat.P/2018/PA Sda.Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, para Pemohon padapokoknya memohon agar pernikahan yang telah dilakukan secara lisan olehpara Pemohon pada tanggal 12 April 2010 diisbatkan oleh Pengadilan AgamaSidoarjo;Menimbang bahwa terkait dengan maksud di atas, maka sebelumpernikahan para pemohon diisbatkan, terlebin dahulu harus dikaji, apakahpernikahan yang dilakukan telah sesuai dengan rukunrukun dan syaratsyaratsahnya menurut hukum perkawinan positif di Indonesia.Menimbang

unsur pasalyang didakwakan terhadap diri Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslahmemenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu bahwa Terdakwa telahmelanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa Pasal ini hanya menentukan jenis perbuatan yangdilarang/diancam pidana, dan apabila dikaji

rasa sakit (pijn), atau luka, maka menurutMajelis Hakim unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati faktafakta sertakeadaan obyektif dalam perkara ini dimana pada pokoknya luka yang dideritaoleh saksi korban yakni luka memar pada wajah bagian sudut mata kanandengan ukuran 1,5 cm dan lebar 1 cm sehingga korban tidak bisa melakukanaktivitas selama 1 hari adalah luka yang dapat sembuh dengan sempurna dantidak perlu dirawat di Rumah Sakit, apabila dikaji

Oleh karena itu dikaji dari perspektifaspek KETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuanPasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasiranasir yang harus ada dalam putusanpemidanaan.

Terhadap aspek ini,terlepas lamanya ammar/diktum tuntutan pidana JAKSA PENUNTUT UMUM tersebutmemang apabila dikaji dan dianalisis maka di satu sisi kebijakan formulatif pembentukKUHAP tidak ada memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai KebijakanAplikatif dalam hal apa pemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANAPENJARA SEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudianpemilihan penjatuhkan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisis secara lebihcermat ternyata bersifat singkat

kepada terdakwa yang sesuai dengan tindakpidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umumtersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurangsepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sinimerupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya gunamenghindari disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) sesuai dengantujuan pemidanaan itu sendiri;22Menimbang, bahwa dikaji

latar belakang dankronologis terjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspekmasyarakat/sosiologis tempat Anak Pelaku dibesarkan, keadaan yangmemberatkan dan meringankan Anak Pelaku, dimana pertimbanganpertimbangan tersebut, Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagaipertanggungjawaban Hakim Anak kepada masyarakat, rasa keadilan dankepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa:Halaman 25 dari 31 halamanPutusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2018/PN MmeBahwa apabila dikaji

dari aspek Anak dan keluarga Anak dalam hal ini, bahwaAnak Pelaku adalah seorang lakilaki yang berusia 16 (enam belas) tahunpada saat kejadian, yang masa depannya masih panjang dan menjadi harapanbagi kedua orang tuanya di masa depan dan dengan perbuatan yang dilakukanoleh Anak Pelaku telah menimbulkan kekecewaan bagi keluarga Anak Pelaku;Bahwa apabila dikaji dari aspek kronologis terjadinya tindak pidana, aspek inibahwa sebelumnya perbuatan dilakukan Anak Pelaku, karena Anak Pelakutidak berada

dalam pengawasan keluarga;Bahwa dikaji dari aspek masyarakat tempat Anak Pelaku dibesarkan, bahwatempat Anak Pelaku dibesarkan adalah tempat yang kurang bagus untukperkembangan jiwa anak, sehingga menyebabkan Anak Pelaku menjadi salahpergaulan, maka kondisi sosiologis tersebut secara langsung maupun tidaklangsung mempengaruhi pola sikap anakanak yang ada di wilayah tersebut,tak terkecuali Anak Pelaku, sehingga lingkungan telah membentuk pribadi,mental dan moral Anak Pelaku melakukan tingkah laku

serta perbuatan negatifdan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesiamaupun kearifan lokal masyarakat Sikka khususnya di Maumere;Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalahdisamping membawa efek jera bagi Anak Pelaku juga membawa manfaat bagimasyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yangmemiliki niat untuk melakukan tindak pidana, maka akan berpikir berulangulang untuk melakukan suatu kejahatan, karena jika sampai melakukan

Keduapertanggung jawaban pidana merupakan akibat hukum (legalconsequences) dari keberadaan syaratsyarat factual tersebut,sehingga merupakan bagian dari aspek represif hukum pidana.It is this condition between conditioning facts and conditionedlegal consequences which sisexpressed in the statementabout responsibility.Jadi dalam hal ini selain harus dikaji fakta dengan unsurunsuryang terdapat pada pasalpasal yang telah didakwakan kepadaseorang terdakwa, maka juga harus dikaji pula mengenai tepatataukah

pidana pada drinya karena dengan melakukantindakan ini maka pada dasarnya telah terjadi suatupemerkosaan terhadap hukum dan keadilan.Bahwa, untuk menentukan apakah terhadap terdakwa terbuktibersalah melakukan tindak pidana, haruslah terbukti semuaunsurunsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sebaliknyaapabila salah satu unsur delik tidak terbukti maka tidak adaperbuatan yang dapat dianggap sebagai strafbarehandeling.Selanjutnya, apabila semua unsur delik dapat dibuktikan, makayang kemudian harus dikaji

satu bagian yang tak terpisahkan denganputusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang memuatdalam jawabannya yang pada pokoknya Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur dengan alasan yang disimpulkan bahwa gugatan yang berupa gugatanwanprestasi bentuk petitumnya adalah pelaksanaan prestasi dan ganti rugi danapabila petitum gugatan berupa pemulihan keadaan semula dan ganti rugi makabentuk gugatannya perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa dikaji

Kemudin dikaji dari timbulnya hak menuntut,kalau wanprestasi timbulnya hak menuntut ganti rugi diperlukan pernyataan lalaiatau somasi berdasarkan Pasal 1243 KUHperdata sedangkan perbuatanmelawan hukum (onrecht metigedaad ) tidak diperlukan pernyataan lalai atausomasi.

Selanjutnya dikaji dari segi tuntutan ganti rugi, jikalau wanprestasimengenai tuntutan ganti rugi diatur jangka waktu perhitungan ganti rugi danbunga berpedoman pada pasal 1234, 1236 ,1237 KUHPerdata, sedangkanperbuatan melawan hukum (onrecht metigedaad) tidak mengatur bentuk danrincian mengenai ganti rugi;Menimbang, bahwa bentuk pemberian suatu kerugian sebagai tindakanwanprestasi dari suatu perjanjian dapat diberikan dengan beberapa model gantirugi atas terjadinya wanprestasi antara lain pelaksanaan

Keluarga Korban, aspek latar belakang dan kronologisterjadinya tindak pidana, aspek tujuan pemidanaan, aspek masyarakat/sosiologistempat Anak dibesarkan, keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak,dimana pertimbanganpertimbangan tersebut, Hakim perlu uraikan dan jelaskandalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim kepada masyarakat, rasakeadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan KetuhananYang Maha Esa:Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.SusAnak/2020/PN MmeBahwa apabila dikaji

dari aspoek Anak dan keluarga Anak dalam hal ini, bahwaAnak adalah seorang lakilaki yang belum berusia 18 (delapan belas) tahunpada saat melakukan tindak pidana, yang tentunya memiliki masa depan yangmasih panjang dan menjadi harapan bagi kedua orang tuanya di masa depandan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak telah menimbulkankekecewaan bagi keluarga Anak;Bahwa apabila dikaji dari aspek kronologis terjadinya tindak pidana, aspek inibahwa sebelumnya perbuatan dilakukan Anak, karena Anak tidak

beradadalam pengawasan keluarga;Bahwa dikaji dari asoek masyarakat tempat Anak dibesarkan, bahwa tempatAnak dibesarkan adalah tempat yang kurang bagus untuk perkembangan jiwaAnak, sehingga menyebabkan Anak menjadi salah pergaulan, maka kondisisosiologis tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhipola sikap anakanak yang ada di wilayah tersebut, tak terkecuali Anak,sehingga lingkungan telan membentuk pribadi, mental dan moral Anakmelakukan tingkah laku serta perbuatan negatif dan

bertentangan denganhukum positif yang berlaku di masyarakat Indonesia maupun kearifan lokalmasyarakat Sikka khususnya di Maumere;Bahwa dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalahdisamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagimasyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yangmemiliki niat untuk melakukan tindak pidana, maka akan berpikir berulangulang untuk melakukan suatu kejahatan, karena jika sampai melakukan suatukejahatan tentu saja akan dihukum

bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang bahwa apabila dikaji

mengajukan gugatanrekonpensi berupa hak asuh anak bernama (PUTRI NABILA, umur 11 tahun;dan AKBAR, umur 10 tahun) yang sampai saat ini telah nyaman dan tenteramikut bersama Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut,Tergugat Rekonpensi tidak keberatan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi, maka terhadap gugatan hak asuh anak iniMajelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa apabila dikaji

dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuhanak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya;halaman 29 dari40 halaman, Putusan Nomor 3015/Pdt.G/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamtersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi te/eologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada lou adalahagar kepentingan terbaik

Salah satu kaidah hukum yangpatut dikaji adalah kaidah hukum berkenaan dengan nafkah madliyah(lampau) anak yang tidak terbayarkan.

;Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2017 pendaftaran ditutup dan parapendaftar dikaji oleh Pihak Desa, dimana dari 8 (delapan) bidang tanah yangHal. 3 dari 16 hal. Put.

;6) BAMBANG SRI MULYADI, SPPT No 4 harga yang ditawarkan197.000, / M27) BAMBANG SRI MULYADI, SPPT No 18 harga yang ditawarkan197.000, / M*8) AHMAD TOHA, SPPT No 38 harga yang ditawarkan 197.000, / M*Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2017 pendaftaran ditutup dan parapendaftar dikaji oleh Pihak Desa, dimana dari 8 (delapan) bidang tanah yangdidaftarkan tersebut ada 5 (lima) bidang tanah yang memenuhi kriteriasebagaimana hasil musyawarah tanggal 11 Oktober 2017 dan rencananyaakan diajukan ke PPK Pembangunan

No. 799 K/PDT.SUS/2009menyetujuli dan membebaskan pihak perusahaan dari segalatuntutan pihak manpun dan dalam bentuk apapun, bahwa didalamhal ini jika dikaji lebih jauh maka MENYETUJUI adalah dapatdiartikan suatu bentuk kesepakatan/persetujuan maka menuruthukum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338KUHPerdata maka persetujuan pemutusan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat pada tanggal 1 April 2008 merupakanhukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.e Bahwa terhadap persetujuan pengakhiran

hubungan kerja tersebut,maka jika dikaji lebin jauh lagi, bermula Pemohon Kasasimenawarkan agar Termohon Kasasi dianjurkan mengundurkan dir!

terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan olehOditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnyasebagai berikut :a.1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Neo Plus milik SerkaNikodemus Ketaren NRP 21020241020382 adalah merupakansarana berupa handpone merek samsung milik Terdakwa yangdipergunakan untuk menulis dan mengirim berita serta gambargambar senjata api maupun petugas Polisi militer yang sedangmelakukan rasia baik di group Telegram Baladewa dan group WABeruang cakti, setelah dikaji

dan bersesuaiandengan buktibukti lain oleh karenanya barang bukti tersebut dapatdijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.1 (satu) buah Sim Cart dengar nomor xxx Serka Nikodemus KetarenNRP 21020241020382 sarana berupa sim cart yang merupakankelengkapan handpone merek samsung yang dipergunakan olehTerdakwa untuk menulis dan mengirim berita serta gambargambarsenjata api maupun petugas Polisi militer yang sedang melakukanrasia baik di group Telegram Baladewa dan group WA Beruang cakti,setelah dikaji

2017MenimbangMenimbangMenimbangternyata berhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain olehkarenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara ini.c. 1 (satu) buah kartu memory milik Serka Nikodemus Ketaren NRP21020241020382 adalah merupakan kelengkapan handpone mereksamsung yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menulis danmengirim berita serta gambargambar senjata api maupun petugasPolisi militer yang sedang melakukan rasia baik di group TelegramBaladewa dan group WA Beruang cakti, setelah dikaji

melakukan rasia baik di groupTelegram Baladewa dan group WA Beruang cakti, setelah dikajidan diteliti Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut ternyataberhubungan dan bersesuaian dengan buktibukti lain olehkarenanya barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barangbukti dalam perkara ini.b. 3 (tiga) lembar gambar Screenshot Log Chat Aplikasi TelegramHP Serka Nikodemus Ketaren NRP adalah merupakan gambargambar yang berada di aplikasi Chat telegram dari handponemerek samsung milik Terdakwa setelah dikaji

ini mempunyai ciri knas atau kekhususan dan berbedadengan tindak pidana lain karena tindak pidana ITE ini adalah tindakpidana mandiri dan dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirianhanya akibatnya dapat merugikan seseorang atau orang banyak.Bahwa dikarenakan tindak pidana ITE dapat dilakukansecara mandiri tentunya penilaian unsur dengan sengaja tidak bisadengan serta merta diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi,keterangan Terdakwa tersebut di atas melainkan unsur dengansengaja ini harus dikaji

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum khususnya hukumacara dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terkait dengan suratgugatan Termohon Kasasi;Bahwa surat gugatan adalah merupakan dasar pemeriksaan suatuperkara sehingga harus diteliti dan dicermati apakah surat gugatantersebut sudah memenuhi syarat formil atau tidak, maka untuk menjawabhal tersebut mohon dikaji dan diteliti kembali secara hukum akanpersyaratan formil gugatan Penggugat, oleh karena secara hukumgugatan Penggugat mengandung

Bahwa alasan keberatan Pemohon Kasasi untuk selain dan selebihnyatelah diuraikan dalam Memori Banding yang telah diajukan olehPemohon Kasasi semula Para Tergugat Para Pembanding pada tingkatbanding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan TinggiManado pada tingkat banding dan Memori Banding tersebut mohondianggap merupakan satu kesatuan dengan Memori Kasasi ini (VideMemori Banding Para Tergugat Para Pembanding terlampir bersamaberkas Perkara ini), oleh mohon dikaji dan diperiksa sekaligusdipertimbangkan

asasi yang harus diemban oleh suami isteriadalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumahtangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jikasuami istri menjalankan rumah tangga dengan rukun dan damai;Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas faktahukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapatdipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa apabila dikaji

Tentang hak asuh anakMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi danjawaban Tergugat Rekonpensi telah nyata Tergugat Rekonpensi tidakkeberatan jika hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonpensi,terhadap hak asuh anak ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan :Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukumpositif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka hakasuh anak yang

belum mumayyiz adalah hak ibunya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 105 KHItersebut perlu dikaji terlebin dahulu apakah ketentuan hukum hak asuh anaktersebut masih relevan atau tidak dengan konteks kasus yang dihadapisehingga perlu penafsiran atau interpretasi dan kontekstualisasi untukhalaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor 0428/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgmencapai tujuan dari suatu bunyi pasal atau norma tentang sengketa hak asuhanak tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat

Hal ini dikarenakan parameterdalam menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jeniskelamin, bukan berdasarkan pada siapa yang paling mampu memberi jaminanterwujudnya kepentingan terbaik anak;Menimbang, bahwa jika dikaji secara mendalam dan denganmengunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dariadanya Pasal 105 KHI tersebut yang memberikan hak asuh anak kepada Ibuadalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembangdengan baik karena Ibu

Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulangpak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerahterkait kKebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasamadengannya yang sangat....sangat....menyedihkan!!!Apakah ini akan dibiarkan saja?....

No. 1498 K/Pid.Sus/2015Kepemimpinan yang bersangkutan sudah sangat perlu dikaji ulangpak..begitu banyak keluhan yang disampaikan oleh rekan2 di daerahterkait kKebijakan, pemikiran cara berkomunikasi, dan bekerjasamadengannya yang sangat....sangat....menyedihkan!!!Apakah ini akan dibiarkan saja?....

Unsur ad.c Memiliki muatan penghinaan dan atau mencemaran namabaik Bahwa dari bukti berupa email yang dikirim Terdakwa dalam perkaraini, sebagian isinya menyebutkan :1.Saya ingin berbagi sedikit informasi dari apa yang saya anggapsebagai penyebab kondisi Merpati terus merugi;Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempati olehorangorang terpilin yang kKompeten dan kepemimpinannya sudahperlu dikaji ulang;Surat ini tidak memiliki tendensi tertentu pak, saya hanya gerahuntuk berdiam diri

Jadi akan sangat bijak dan pintar jika posisi itu ditempatioleh orangorang terpilin yang kompeten dankepemimpinannya sudah perlu dikaji ulang;3.