.= Bahwa Perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebut terletak diJalan Wisma Indah VI RT 03 RW 07 Kelurahan Gunung SariakKecamatan Kuranji Kota Padang dengan pengembang bernamaterdakwa Elvy Madreani, SH Pgl Evi,sebagai Direktur CV.

DevindoArtha Development, dengan alamat Balai Baru RT 01 RW 05 KelurahanGunung Sariak Kecamatan Kuranji Kota Padang; Bahwa terdakwa selaku pengembang telah membangun satuanlingkungan yang bernama Pondok Indah Balai Baru sebanyak 30 (tigapuluh) unit dan telah terjual kepada konsumenkonsumennya denganpembayaran secara bertahap dan kredit sebanyak 26 (dua puluh enam)unit;= Bahwa terdakwa selaku pengembang membangun PerumahanPondok Indah Balai Baru tersebut terdiri dari type 36, type 45, type 60dan type

DEVINDO ARTHADEVELOPMENT di Balai Baru RT 01 RW 05 Kelurahan Gunung SariakKecamatan Kuranji Kota Padang;= Bahwa Perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebut terletak diJalan Wisma Indah VI RT 03 RW 07 Kelurahan Gunung SariakKecamatan Kuranji Kota Padang dengan pengembang bernamaterdakwa ELVY MADREANI, SH; Bahwa terdakwa selaku pengembang telah membangun satuanlingkungan yang bernama Pondok Indah Balai Baru sebanyak 30 (tigapuluh) unit dan telah terjual kepada konsumenkonsumennya denganpembayaran secara

, dimana salahsatu ketentuan dalam undangundang tersebut, sebelum pengembangmelakukan jual beli atas satuan perumahan atau lingkungan siapbangun pengembang tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikanstatus tanahnya, ketentuan ini dapat di kategorikan sebagai syarat ataustandar yang harus~ dipenuhi' oleh Pengembang sebelummemperjualbelikan satuan lingkungan perumahan atau Lisiba,selanjutnya dalam kaitanya dengan perlindungan konsumen perbuatanpengembang tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuandalam

pembayaran secara bertahap dan kredit dan terdakwa hanyamenjual rumah bukan perumahan; Bahwa selaku pengembang terdakwa telah membangun dan menjualrumah yang diberi nama perumahan Pondok Indah Balai Baru tersebutsejak tahun 2013 sampai saat ini secara berkelanjutan sesual permintaandari konsumen tersebut diatas; Bahwa Terdakwa selaku pengembang telah membangun dan menjualrumah Pondok Indah Balai Baru sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan telahterjual sebanyak 26 (dua puluh enam) unit, terdiri dari type

Terdapatdalam Pasal 4 angka 4, yang menyatakan sebagai berikut;Pembatalan perjanjian oleh PIHAK PENGEMBANG karenaalasanalasan sebagaimana ditentukan di dalam pasal ini,mengakibatkan perjanjian ini batal demi hukum dan seluruhpembayaran yang telah diterima PIHAK PENGEMBANG danPIHAK INVESTOR, sepenuhnya menjadi hak PIHAKPENGEMBANG dengan mengabaikan Pasal 1266 dan Pasal1267 di atas UndangUndang Hukum PerdataBahwa telah jelas Klausula Baku yang dibuat oleh TERGUGAT melaluiDokumen Perjanjian Pengikatan

Dalam hal kelalaian/keterlambatan tersebut berlangsung terushingga mencapai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saatseharusnya kewajiban pembayaran dilaksanakan sesuai denganyang ditentukan pada Pasal 3 ayat 1 & 2 di atas, walaupun tanpapemberitahuan oleh PIHAK PENGEMBANG, dengan lewatnyawaktu saja sudah merupakan bukti yang cukup atas kelalaianHalaman 40 dari 53 halaman putusan Nomor 512/PDT/2020/PT BDGPIHAK INVESTOR, dan PIHAK PENGEMBANG berhak untukmemutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan

Pembatalan peranjian oleh PIHAK PENGEMBANG karena alasanalasan sebagaimana ditentukan di dalam pasal ini, mengakibatkanperjanjian ini batal demi hukum dan seluruh pembayaran yang telahditerima PIHAK PENGEMBANG dari PIHAK INVESTOR,sepenuhnya menjadi hak PIHAK PENGEMBANG denganmengabaikan Pasal 1266 dan 1267 diatas UndangUndang HukumPerdataDAN PADA PERSIDANGAN SEBELUMNYA Penggugat telah terbuktiterlambat untuk melakukan pembayaran lebih dari 30 (tiga puluh) harikalender atau bahkan mencapai 1 (satu

Dalam hal kelalaian/keterlambatan tersebut berlangsung terushingga mencapai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak saatseharusnya kewajiban pembayaran dilaksanakan sesuai denganyang ditentukan pada Pasal 3 ayat 1 & 2 di atas, walaupun tanpapemberitahuan oleh PIHAK PENGEMBANG, dengan lewatnyawaktu saja sudah merupakan bukti yang cukup atas kelalaianPIHAK INVESTOR, dan PIHAK PENGEMBANG berhak untukmemutuskan perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulisHalaman 43 dari 53 halaman putusan

Pembatalan pernanjian oleh PIHAK PENGEMBANG karenaalasanalasan sebagaimana ditentukan adi dalam pasal ini,mengakibatkan penanjian ini batal demi hukum dan seluruhpembayaran yang telah diterima PIHAK PENGEMBANG dariPIHAK INVESTOR, sepenuhnya menjadi hak PIHAKPENGEMBANG dengan mengabaikan Pasal 1266 dan 1267 diatasUndangUndang Hukum PerdataDan pada faktanya, Penggugat telah terbukti lalai untuk membayarangsuran angsuran lebih dari 30 (tiga puluh) kalenderbahkan mencapai 1(satu) tahun keterlambatan,

Tergugat membaca formulirpermohonan dan melihat kalau yang dimohon adalah rumah dalamperumahan Lucky View, Tergugat tau kalau pemohon tidak mungkin memilikirumahnya dari pertama, karena permohonan atas nama pribadi, bukan atasnama Perseroan Terbatas/ Perusahaan Pengembang (developer), buktipengalihannya dari developer Penggugat harus diminta, diteliti dandiperiksa.

Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam diserahkan, denganhak pengelolaan, kepada Ketua Otorita Pengembang Daerah IndustriPulau Batam;Halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 95 K/TUN/2014b. Hak Pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk;1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2.

Daerah Industri Pulau Batam (SPJ),e Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam tentang Pengalokasian Dan Penggunaan Tanah Atas Bagian Bagian Tertentu Dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita PengembangDaerah Industri Pulau Batam (SKEP),e Surat Rekomendasi Hak Milik untuk Rumah Tinggal diatas Bagian Bagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (Rekom),Bahwa Judex Factie menguji Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batamtersebut

materiil;Bahwa Judex Facti Judex Factie yang menguji Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, yang bukan objek perkara, serta tanpa menturut sertakan ataumeminta penjelasan dari Otorita Pengembang Daerah Industri PulauBatam, sangat nampak Judex Factie telah melebihi wewenangnya (onbevogd);Halaman 41 dari 48 halaman.

Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam;e Faktur Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;e Gambar Penetapan Lokasi; Gambar Penetapan Lokasi Nomor 93.85030438.027 tanggal 25Mei 1993 atas nama SUSANTI;(vide bukti T2.5) ; Gambar Penetapan Lokasi Nomor 93.85030438.0043 tanggal 25Mei 1993 atas nama SUSANTI ;(vide bukti T3.5);e Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas BagianBagian tertentu dari pada Tanah Hak PengelolaanOtorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam (SPJ); SPJ

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;

BALKIS FIKHRIREVOLO, selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry PermaiKelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang(Tergugat) dan pada waktu itu sampai gugatan ini diajukan masihbersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai,Surat Ukur No. 00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2,masih tercatat atas nama pemegang hak : PT. BALKIS FIKHRI REVOLOBerkedudukan dan Berkantor Pusat di Padang;Selanjutnya mohon disebut : Objek Perkara2.

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer(Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk membalik namakan sertifikatHak Guna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No.00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2, yang masih tercatatatas nama pemegang hak : PT.

Zaini Zein, SH Notaris di Padang, dari PT.BALKIS FIKHRI REVOLO, selaku Developer (Pengembang) Perumahan GerryPermai Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang(Tergugat), dengan harga pembayaran Rp.6.900.000, (enam juta sembilan ratusHalaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pat.G/2019/PN Pdgribu rupiah) ditambah kelebihan tanah (tanah sisa), sehingga luaskeseluruhannya menjadi 232 M2.

BALKIS FIKHRIREVOLO selaku Developer (Pengembang) Perumahan Gerry Permai KelurahanPadang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang (Tergugat) makaterhadap petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi menyatakan bahwa Penggugatberhak untuk membalik namakan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No. 00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018,seluas 232 M2, yang masih tercatat atas nama pemegang hak : PT.

BALKIS FIKHRI REVOLO (Tergugat) selaku Developer(Pengembang) Perumahan Gerry Permai Kelurahan Padang Sarai,Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang; Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan sertifikat HakGuna Bangunan (HGB) No. 3838/Kel. Padang Sarai, Surat Ukur No.00912/2018 tanggal 27 Agustus 2018, seluas 232 M2, yang masih tercatatatas nama pemegang hak : PT.

Peraturan Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum,Lembaran Daerah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2012 Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 41(selanjutnya disebut Peraturan Daerah a quo) (bukti P03) yangmenyamakan dan tidak membedakan dan/atau tidak mengecualikanYayasan sebagai suatu badan hukum yang bergerak di bidang sosialdan kemanusiaan seperti halnya dengan Pemohon yang bergerak dibidang pendidikan dan rumah sakit dengan pengembang

Putusan Nomor 52 P/HUM/201913.14.15,Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan Peraturan Daerah a quoyang menyamakan Pemohon sebagai badan hukum yayasan yangbersifat nirlaba dengan developer atau pengembang dan/atauperusahaan komersil lainnya pemegang Surat Ijin Penggunaan danPeruntukan Tanah yang diwajibkan untuk menyerahkan fasilitasumum dan fasilitas sosial kepada Pemerintah Daerah DKI Jakartasementara dalam sejumlah peraturan perundangundangan lainnyayang ada, kewajiban pemberian fasilitas umum dan

fasilitas sosialadalah diberikan kepada developer atau pengembang dan/atauperusahaan komersial lainnya sebagaimana diuraikan di atas;Bahwa UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 (bukti P09)sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 28Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Putusan Nomor 52 P/HUM/2019Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah a quo telah dirumuskanbahwa yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah Pengembang;Sementara itu, pengembang yang dimaksud adalah institusi ataulembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman(Pasal 1 angka (7) Permendagri Nomor 9 Tahun 2009);A. Alasan Permohonan Pengujian Yang Bersifat Formal:1.

sebagaimana diaturdan ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) yang menentukanPemerintah Daerah meminta pengembang untukmenyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan danpemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9dan Pasal 10 yang dibangun oleh pengembang;Pengembang adalah institusi atau lembagapenyelenggaraan pembangunan perumahan danpermukiman (Pasal 1 angka (7);9.

PT Semangat Panca Bersaudara (KPR) Perumahan Villa BogorIndah 6 untuk mengajukan permohonan kredit rumah tersebut;Bahwa, dengan disetujuinya permohonan kredit rumah (KPR) yang terletak/berlokasi di Villa Bogor Indah 6 tersebut oleh pihak pengembang PT SemangatPanca Bersaudara Perumahan Villa Bogor Indah 6 maka berarti saat iniPemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat sebagai pemohontunggal, tinggal meneruskan permohonan ini kepada pihak Bank BRI yangditunjuk oleh pihak pengembang (KPR)

Perumahan Villa Bogor Indah 6 danselanjutnya pihak pengembang yang bertanggungjawab sepenuhnya ataspermohonan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat tersebutkepada pihak Bank BRI pemberi dengan fasilitas kredit, namun permasalahanini muncul karena terhadap permohonan Pemohon Kasasi tersebut ditolak olehpihak pengembang perumahan (KPR) dengan alasan bahwa Pemohon Kasasiharus mempunyai akta cerai dengan suami yang keduanya, padahal sampaisaat ini antara Tergugat dengan suaminya masih berstatus

Nomor 163 K/Pdt.SusBPSK/2017yaitu PT Semangat Panca Bersaudara tetap menyetujuinya sebagai pemohontunggal, hal ini terbukti antara Pemohon Kasasi dengan pihak Termohon Kasasiyaitu pengembang PT Semangat Panca Bersaudara atas Perumahan (KPR)Villa Bogor Indah 6 telah sepakat dan setuju untuk membayar uang muka/DPbahkan sudah lunas dibayar oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2015sebesar Rp36.325.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu),dan hal itu berarti secara hukum, Pemohon

Nomor 163 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa, dengan disetujuinya permohonan kredit rumah (KPR) yang terletak/berlokasi di Villa Bogor Indah 6 tersebut oleh pihak pengembang PT SemangatPanca Bersaudara Perumahan Villa Bogor Indah 6 maka berarti saat iniPemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat sebagai pemohontunggal, tinggal meneruskan permohonan ini kepada pihak Bank BRI yangditunjuk oleh pihak pengembang (KPR) Perumahan Villa Bogor Indah 6 danselanjutnya pihak pengembang yang bertanggungjawab sepenuhnya

ataspermohonan Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan/Penggugat tersebutkepada pihak Bank BRI pemberi dengan fasilitas kredit, namun permasalahanini muncul karena terhadap permohonan Pemohon Kasasi tersebut ditolak olehpihak pengembang perumahan (KPR) dengan alasan bahwa Pemohon Kasasiharus mempunyai akta cerai dengan suami yang keduanya, padahal sampaisaat ini antara Tergugat dengan suaminya masih berstatus suamiistri, selain itudari awal Pemohon Kasasi mengajukan permohonan atas kredit rumah

Ill No. 1AKabupaten Bandung, yang diperoleh berdasarkan kredit/cash berjangka selama1 (Satu) tahun dari pengembang PT.

Antar Griya Sentosa selama 1(satu) tahun mulai tanggal 27 Februari 2001 dan telah melakukanpelunasan pada tanggal 12 Desember 2004, namun Penggugat tidakmenerima tanda bukti kepemilikan tanah tersebut dari pengembang PT.Antar Griya Sentosa berupa Sertifikat Hak Guna bangunan atas namaPenggugat, sehingga sangat terang dan jelas telah terjadi sengketakeperdataan/kepemilikan antara Penggugat dengan Pengembang PT.Antar Griya Sentosa mengenai penyerahan barang kredit yang telahdilunasi Penggugat, yaitu

Antar Griya Sentosa selaku Pengembang, namundemikian tidak ada peralihan hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan dari PT. Antar Griya Sentosa kepada Penggugat ;b.

Ill No. 1 A Kabupaten Bandung yang diperoleh dari pengembang PT.Antar Griya Sentosa, tetapi dalam gugatan sekarang ini Penggugat tidakmenarik PT. Antar Griya Sentosa selaku pihak dalam perkara ini, sedangkedudukan PT. Antar Griya Sentosa tersebut sangat penting didudukkansebagai pihak untuk mengungkapkan kejelasan peralinan hak dalam perkaraini Sehubungan PT.

AntarGriya Sentosa selaku Pengembang ;. Bahwa Tambahan Bukti tersebut adalah merupakan alas hak yang sahdimana dalam perkara ini yang dijadikan objek perkara adalah Sertifikat HakGuna Bangunan No : 00289/Desa Sukajaya tanggal 31 Juli 2002, Surat UkurTanggal 29 Juli 2002 No. 00109/Sukajaya/2002, Luas 390 m2 tercatat atasnama Ny.

Citrakarya Serbaguna dan tKuasa tanggal 16 Februari2006, jualbeli yang dilakukan oleh pengembang Villa Bukit Harmonidengan pengembang Kota Gardenia adalah sebesar Rp. 28.738.491.456, (duapuluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluhsatu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yakni: Zahara Zagiah untuk atas nama perseroan terbatas PT.

Citrakarya Serbaguna,pengembang Villa Bukit Harmoni telah berdasarkan persetujuan rapat umumpemegang saham menjual, mengalihkan PT.

CitraKarya Serbaguna adalah tahun 2006 sedangkan hubungan hukum PemohonPailit/Termohon Kasasi adalah terhadap pengembang yang lama bukan terhadapPemohon Kasasi/Termohon Pailit;Permohonan Pailit kurang pihak;Bahwa sebagaimana bukti T.3 Akta nomor: 7 yang dibuat di hadapan Notaris AliMaksum, SH., yakni Akta perjanjian pengoperalihan perseroan terbatas PT.Citrakarya Serbaguna dan Kuasa tanggal 16 Februari 2006, disebutkan, Sedangkanbeban hutang di luar dari nilai perjanjian ini menjadi tanggung jawab

PT.Citrakarya Serbaguna pengembang Villa Bukit Harmoni, maka Pemohon Pailit jugaseharusnya mengikutkan PT.

Citrakarya Serbaguna pengembang Villa BukitHarmoni dalam perkara ini, oleh karena Pemohon Pailit tidak mengajukan makapermohonan pailit dari Pemohon Pailit error in persona dan kurang pihak untuk itupermohonan pailit Pemohon haruslah ditolak;Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang menjadi pertanyaan di dalam perkara iniadalah apakah benar Pemohon Pailit telah membeli tanah dan bangunan villa dariPemohon Pailit dan belum diserahkan serta belum dimiliki oleh Pemohon Pailit?

Olehkarenanya, warga khususnya Para Penggugat yang patuh terhadapputusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan tidak membayar BPPLnamun tetap membayar lunas biaya air kepada pihak pengembang,justru diputus jaringan air minumnya karena dianggap tidak membayarkewajiban kepada pihak pengembang; dan.

Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan , antara Tergugat IlIntervensi dengan setiap Pembeli termasuk Para Penggugat telah ditandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep Township Management(pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang atau pihak yangditunjuk oleh Pengembang).

Sentul City.Dan Pengembang tidak berhak lagi melaksanakan Penyelengaraan SPAMdikawasan Perumahan Sentul City.

Bahwa sejak awal penjualan tanah dan bangunan , antara Tergugat IlIntervensi dengan setiap Pembeli termasuk Para Penggugat Intervensi telahditanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli berkonsep TownshipManagement (pengelolaan lingkungan dilaksanakan oleh Pengembang ataupihak yang ditunjuk oleh Pengembang).

Pihakpenggugat sangat keberatan karena dari pihak pengembang menaikan tarifair serta biaya BPPL dan pada saat itu pembayaran air dan BPPL dijadikansatu oleh Pengembang Sentul City maka warga protes dan tidak setuju makaterjadilan adanya pemutusan air ; Saksi menyatakan bahwa rumah Ir.

alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapatsebagai berikut: Bahwa dari fakta yang terungkap Terdakwa sebagai pengembang

Nomor 927 K/Pid/2018 Bahwa atas dasar tersebut Judex Facti salah dalam mengadili perkara aquo, seharusnya bukan bebas melainkan lepas (ontslag van allerechtsvervolging), kKewajiban pengembang untuk menyerahkan suratsuratrumah manakala konsumen sudah melunasi kreditnya, Terdakwa tidakdapat menyerahkan suratsurat rumah Terdakwa wanprestasi, seharusnyaTerdakwa yang melunasi agunannya ke Bank Tabungan Negara namuntidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga merupakan tindak pidana(Terdakwa sebagai pengembang

terdakwa bahwa terdakwa mengakuiseluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwasendiri yang didapatkan terdakwa dari sdr.Agus (DPO) dengan tujuanuntuk dikonsumsi oleh terdakwa.e Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhakmenerima Narkotika jenis sabusabu dan terdakwa mengetahui atausetidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang

terdakwa bahwa terdakwa mengakuiseluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwasendiri yang didapatkan terdakwa dari sdr.Agus (DPO) dengan tujuanuntuk dikonsumsi oleh terdakwa.Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhakmemiliki Narkotika jenis sabusabu dan terdakwa mengetahui atausetidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang

Agus (DPO);Bahwa pada saat anggota kepolisian ingin menangkap terdakwa berusaha inginmelarikan diri;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhakmemiliki Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya10mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa diatas

Agus (DPO);Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari MenteriKesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhakmemiliki Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dariPerum Pegadaian Cabang Dumai Nomor : 777/020900/2013 tanggal 18Desember 2013, bahwa setelah

Agus (DPO);Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dariMenteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhakmemiliki Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknyamengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan;.Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboraturium BareskrimPolri cabang Medan nomor : 8610/NNF/2013 tanggal 20 Desember 2013 yangdiperiksa

O6 Kelurahan Tegalrejo Argomulyo dari pengembang CV.

O06 Kelurahan Tegalrejo Argomulyo dari pengembang CV.

Argomulyo Kota Salatiga dari pengembang CV.

ArgomulyoKota Salatiga dari pengembang CV.

Padahal Pemkot Depok (Turut Tergugat 2) telahmengeluarkan surat kepada Tergugat 3 sebagai pemilik Tergugat 1 danTergugat 2 selaku Pengembang Perumahan Aruba The Resort Residencedengan Nomor 593/2296Aset tertanggal 7 Agustus 2017 perihalPemberitahuan.

Penggugat 2 mengalami Kerugian Immateriil sebesar Rp.4.000.000.000, (Empat Miliar Rupiah) dengan alasan turunnyareputasi akibat celaan/hinaan dari teman, saudara dan kolegauntuk segera pindah dengan membeli rumah baru yang bebasdari model pengembang seperti aruba.(3).

:Pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggungJawab Pengembang..

Johnson H.E.Firtantoselaku Pengembang Perumahan Aruba Residence,tertanggal 3 September 2018 ;Halaman 81 dari 131 Putusan Perdata Gugatan Nomor 300/Pdt.G/2019/PN Dpk37. Bukti P.37 :Foto copy Surat Peringatan ketiga dari Badan KeuanganDaerah Pemkot Depok kepada Sdr. Johnson H.E.Firtantoselaku Pengembang Perumahan Aruba Residence,tertanggal 3 Oktober 2018;38.

Fibros Development;Bahwa saksi bekerja di PT.Fibros dari tahun 2012 sampai dengan tahun2015;Bahwa PT.Fibros Development merupakan Pengembang/Developer dariPerumahan Aruba The Resort Residence;Bahwa setahu saksi Tergugat 3 adalah Direktur PT.Pemuda Depok danKomisaris PT.

Lestari Pembangunan Jaya sebagai Developer(Pengembang) pembeli tanah (lahan) dari keluargabesar Atamimi, ahli waris pemilik Eigendom PerpondingNo.1064 seluas 74 Bau atau 51,8 Ha atas namaAbdulgawi bin Imani nama persil tersbut adalah DusunKalawadjy dan Cataymu adalah kepunyaan (hak) ahliwaris dari turun temurun dari Abdulgawi bin ImaniAtamimi dengan lokasi Jalan Raya Dr. J. Leimena,Negeri Tawiri, Kec.

Lestari Pembangunan Jaya Developer(Pengembang rumah Subsidi Uang Muka dan KPR yHalaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Amb iy bantuan Pemerintah Pusat melalui program sejutarumah), selanjutnya disebut PENGGUGATI;2. Yantje Siripori, alamat Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon,Pekerjaan Dinas PU Prov.Maluku, Nomor KTP817104260970002, Datam hal ini bertindakPemilik (ahli Waris Dusun Dati Titiuwi, Negeri Tawiri,Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Ambon) di lokasi JI.Dr.

terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekorial verkoopdilaksanakanBahwa sebagaimana ditegaskan pada Putusan Mahkamah Agung RI No :697K/sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 apabila eksekusi salah obyek (tidakHalaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 246/Padt.G/2017/PN.Amb sah) sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga (yangdirugikan) untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan.Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaiberikut:Bahwa Penggugat I selaku Pengembang

Bahwa Penggugat selaku Pengembang (Pelaksana) yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Prov.

Lestari PembangunanJaya sebagai pengembang pembangunan rumah bersubsidi bagi PNSHalaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 246/Pdt.G/2017/PN.Amb dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon untuk tetapmelaksanakan pekerjaan selama proses hukum berjalan ;DALAM POKOK PERKARA1) Menyatakan para Penggugat adalah pihak yang benar dan beralasanmengajukan gugatan pembatalan eksekusi yang telah dilaksanakan padahari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 ;2) Menyatakan batal demi hukum Penetapan eksekusi nomor120

membangun perumahan di jalanH.M.ARDHAN (Ringroad Ill), namun dari pemilik lahan tidak jadi menjualkepada PT.GARUDA NUSANTARA REALITY atas dasar tersebutPT.GARUDA NUSANTARA REALITY beralih ke jalan Batu Cermin sempajaSamarinda ; e Selanjutya tanggal 22 Juli 2011, PT GARUDA NUSANTARA REALTYmendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar nomor503/00508/1 701/PB/BPPTSPC/VI1/2011, bidang usaha, JasaPenyewaan, property ; e Terdakwa, saksi DWI MARGO PRANOTO dan Saksi SUNARTObersepakat menggunakan pengembang

akan membangun perumahan di jalanHM.ARDHAN (Ringroad IlIl)/ namun dari pemilik lahan tidak jadi menjualkepada PT.GARUDA NUSANTARA REALITY atas dasar tersebutPT.GARUDA NUSANTARA REALITY beralih ke jalan Batu Cermin sempajaSamarinda, Selanjutya tanggal 22 Juli 2011, PT GARUDA NUSANTARAREALTY mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) besar nomor503/00508/1 701/PB/BPPTSPC/VII/2011, bidang usaha, JasaPenyewaan, property ; Terdakwa, saksi DWI MARGO PRANOTO dan Saksi SUNARTObersepakat menggunakan pengembang

GarudaNusantara Realty ;e Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2012sekira pukul 11.00 Wita di JIn.K.H.Wahid Hasyim,Sempaja Samarindatepatnya di Kantor PT.Garuda Nusantara Realty (GNR) ;e Bahwa benar PT.GNR bergerak dibidang penjualan perumahan yangberlokasi di JIn.Batu Cermin,Samarinda hubungan antara Saksi denganPT.GNR adalah Saksi selaku konsumen/pembeli perumahan darisedang PT.GNR adalah Pengembang/kontraktor i13Bahwa benar awal mula Saksi mengetahui bahwa pihak PT.GNR telahmembangun

GNR terhadap diri saksi ; Bahwa benar pada tanggal 03 April 2013 Saksi telah membeli rumah dengan caratunai bertahap dari PT.Garuda Nusantara Realty (GNR) dengan hargaRp.90.000.000, typeBahwa benar pada awalnya Saksi membeli rumah tersebut setelah mendapat Brosuryang dibuat oleh PT.GNR selaku pengembang perumahan bernama Puri IndahKencana yang berlokasi di JIn.Batu Cermin, Sempaja Samarinda ; Bahwa benar setelah melihat brosur Saksi berminat untuk membelinya denganmekanisme pembayarannya yaitu membayar

Bergerak dibidang Pengembang Perumahan bernama PURIINDAH KENCANA ; 2 222022 nnn nnn nnn nnn ncn ncn enceBahwa benar Perumahan bernama PURI INDAH KENCANA terletak DiJln.BatuCermin,Sempaja Samarinda dan saksi salah satu konsumen yang pertama yaitu padatanggal 25 Maret 2013 dan yang ke dua pada tanggal 01 Mei 2019 ; Bahwa benar rumah saksi yang pertama type 36/120 RSH dengan harga Rp.300.000.000, lokasi KAV.

CITRA PRATAMA PROPERTINDO, (Pengembang / Developer ApartemenMAPLE PARK Kemayoran), berkantor di Jl. HBR.

Sunter Agung, Kel.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan Objek pemesanan yaitu 1 (satu)unit hunian pada Apartemen (rumahsusun) Maple Park Golf ViewKemayoran milik Pengembang PTCitra Pratama Propertindo yangberalamat di HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No.34, SunterAgung, Tanjong Priok, Jakarta Utara dengan perincian spesifikasipemesanan sebagai berikut:Tipe SKS: Hunian; Tower:A ; Lantai: 1; No.Unit:T; Tipe: 3 Bedroom Corn; Luas : 91,60M?

Bahwa pada tanggal 27 September 2014 Penggugat melihat lokasi unityang dipesan dan setelah melakukan pengecekan, Penggugatmendapatkan informasi yang diperoleh dari pihak Pengembang (Developer)bahwa luas lokasi hunian yang dipesan Penggugat (objek sengketa) luasnyahanya 76 M2, dan oleh karena tidaksesuai dengan luas unit yang dipesan,maka Penggugat telah mengajukan keberatan/komplain atas pembelian unitApartemen Maple Park, Tower A,Lantai 1, Unit.

Bahwa perbuatan Tergugat dengan menyatakan batal Pemesanan unit 1(satu) unit hunian pada Apartemen (rumah susun) Maple Park Golf ViewKemayoran milik Pengembang PT.Citra Pratama Propertindo yangberalamat di HBR Motik/Sunter Muara Raya Blok A, No.34, Sunter Agung,Tanjung Priok, Jakarta Utara adalah tindakan melawan hukum, karenaTergugat sendirilah yang belum melaksanakan kewajiban untuk memenuhiluas unit sebagaimana dipesan olehPenggugat ;.

Irawati M, Bahar , Nama Produk Espana Red Dwandengan rumah type 36 yang digunakan dalam menetapkan bahwakeberadaan pagar pembatas tersebut didirikan / dibangun buktidiperuntukkan sebagai milik salah satu pihak saja, akan tetapisebaliknya dari alat bukti T3 dimaksud , apabila dicermati sebaikbaiknya justru menjadi petunjuk ( persangkaan ) bahwa keberadaanpagar pembatas tersebut adalah pagar yang dibangun oleh pihak pengembang...Scanned with CamScanner oF Rhy My ofl,setinggi 180 cm, panjang 10 m hanya

Linkungan Tanjung Bungapada Bab IV , DESAIN DAN PEMBANGUNAN, romawi IV.2.PEMBANGUN, romawi IV.2. pEMBANGUNAN pada huruf d,menyatakan bahwa ; pembatas dinding atau pagar hanya dapatdibangun didalam/diatas tanah milik sendiri . oleh karenakeberadaan pagar pembatas tersebut didirikan/dibangun olehpihakpengembang (Turut Terguga/PT.GMTD Tbk) yaitu berupa pagarbatako setinggi 180 cm, panjang 10m dengan ketebalan % tanah miliktergugat (sesuai batas tanah yang telah ditetapkan oleh juru ukur daripihak Pengembang

Scanned with CamScanner 10dikatakan pagar bersama pihak. bangunan No.23 dengan tanah dan bangunan rumah no. 25 yangdiletakkan oleh juru Ukur dari pihak pengembang/T urutTergugat/PT. GMTD Tbk, oleh karena keberadaan pagarpembatas yang telah dibangun oleh pihak Pengembang/TurutTergugat/PT.

Bahwa pihak Terbanding Penggugat, seharusnyakeberatan/menuntut kepada pihak Pengembang/TurutTerguga/PT.GMTD Tbk, oleh karena pada saat penyerahaantanahdan bangunan dengan type 72 , No 23, semestinya disertaidengan banguna pagal, berupa batu bata yang diplaster debgansemen, dengan tinggi 440 Cm dan panjang 10 m.;5.

18 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wib di JlSoekarno Hatta di sekitarPenginapan Ilham In setelah sebelumnya terdakwa menghubungi sdr.Erwin denganmenggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Cross Type M2Q) Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu danterdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang

SoekarnoHatta di sekitar Penginapan Ilham In setelah sebelumnya terdakwa menghubungisdr.Erwin dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Cross Type M2Q;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RIatau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabudan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan; 2 22222 222 none

SoekarnoHatta di sekitar Penginapan Ilham In setelah sebelumnya terdakwa menghubungisdr.Erwin dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Cross Type M2Q;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RIatau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabudan terdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmuPen getahUaN)j2 wane eo na

Soekarno Hatta di sekitarPenginapan Ilham In setelah sebelumnya terdakwa menghubungi sdr.Erwin denganmenggunakan 1 (satu) unit Handphone merek Cross Type M2Q) Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu danterdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan, dan seluruh barang

Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI ataupejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu danterdakwa mengetahui atau setidaktidaknya mengetahui Narkotika hanya dapatdipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmupengetahuan, dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwadan akan digunakan Sendiri; ~ = 27222 22 ono none ne newnnn Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang

LANDASAN BERFIKIR :1.1 Prosedur Pembangunan Perumahan :Untuk membangun perumahan Pemerintah menetapkan peraturansebagai berikut:1.1.1.Perusahaan Pengembang adalah perusahaan berbadanhukum.1.1.14. PENGEMBANG HARUS MEMPUNYAIL IJIN IJIN . YAITU :1.1.1.1.

NIN PRINSIP YANG DITANDA TANGANI OLEHWALIKOTA SAMARINDA;jin Prinsip ditujukan bahwa Pengembang harusmembangun sesuai dengan Tata Ruang Wilayah,setelah pengajuan Pengembang sesuai denganperuntukan yang terdapat didalam Tata Ruang Wilayah,Walikota menerbitkan Surat jin Prinsip, didalam suratijin Prinsip ditulis luas tanah yang diijinkan untukdibangun.Didalam penerbitan Surat jjin Prinsip , Walikotamelibatkan aparat terkait termasuk RT, Lurah, Camat.1.1.1.2.

JIN LOKASI YANG DITANDA TANGANI OLEHKEPALA BPN SAMARINDA;Pengembang mengajukan proposal ke BPNSamarinda, kemudian Pengembang melakukanpresentasi didepan Tim 9 termasuk didalamnya RT,Lurah, Camat, setelah Tim 9 menyetujui proposal yangdiajukan oleh Pengembang, lalu Kepala BPNSamarinda menerbitkan surat ljin Lokasi, lengkapdengan gambar / peta ijin lokasi.Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2017/PN Smrjin Lokasi adalah surat ijin pembebasan tanah,kemudian Pengembang membebaskan

tanah, sehinggaterbitlah Surat Pelepasan Hak yang ditanda tanganioleh Pengembang, Pemiik tanah, RT, Lurah dan camat,kemudian Pengembang mengajukan pensertifikatankepada BPN Samarinda.1.1.1.3.

PENGESAHAN SITE PLAN :Site Plan diajukan oleh Pengembang denganberpedoman 60 : 40, artinya untuk jumlah luas kaplingyang direncanakan/ di design didalam site plan luasnyatidak boleh melebihi 60% dari jumlah luaslahan,sedangkkan luas Jalan+Taman+ Saluran +FasilittasUmum + Fasilitas Sosial minimal 40% luas lahan,Gambar site plan yang disampaikan oleh Penggugat 2perkara nomor 69/PDT.G/2017/PN Smr tidakmemenuhi persyaratan 60:40, sehingga uraianPenggugat didalam gugatan harus diabaikan, sehinggaharus

., untuk kepemilikan sebidang tanah danbangunan (rumah tinggal) yang terletak di Perumahan Bintaro Jaya TypeNectarina Blok MP Kav B217 Tangerang oleh pengembang PT. Jaya RealProperty, Tok, selanjutnya disebut objek waris.Bahwa sebelum masa kredit KPPR tersebut berakhir, ternyata Almarhummeninggal dunia pada tanggal , namun kemudian pelunasan dilakukanmelalui asuransi barang agunan yang dilekatkan atas objek KPPR berlakuterhitung sejak tanggal 7 hingga 31 Mei 2014 melalui PT.

AsuransiCentral Asia sesuai Nomor Polis sebagaimana juga surat yangdikeluarkan oleh PT Bank Central Asia,Tbok No.0004794/AKK/2010 padatanggal 1 April 2010, perihal Surat Keterangan Lunas.Bahwa demi memudahan urusan dikemudian hari atas rumah tinggal objekwaris tersebut, maka Para Ahli Waris telah sepakat menunjuk Pemohonuntuk melakukan peralihan hak dan balik nama dari pengembang PT JayaReal Property Tbk. kepada atas nama Pemohon untuk mewakili Para AhliWaris lainnya sehingga peralihan hak tersebut

dituangkan melalui Akta JualBeli Nomor 377/2010 tertanggal 19 Juli 2010 yang dibuat oleh dandihadapan Aloysius Aria Jasin, SH., PPAT Kabupaten Tangerang sehinggaterbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor 00714/Parigi Baru, atas namaPemohon (Pemohon).Bahwa pada saat terjadinya peralihan hak antara pengembang PT JayaReal Property Tbk dengan Pemohon tersebut, Pemohon masih terikatdalam sebuah perkawinan yang sah dengan seseorang bernama WindaOctaviana yang menikah pada tanggal 7 Juni 2008 berdasarkan BukuKutipan