ADITYA YUDI DHARMA tanggal 20 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

NEILI REIHANA SOFIA,S.AP tanggal 21 Juni 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.

NEILI REIHANA SOFIA, S.AP tanggal 10 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
71.2 (dua) lembar foto copy berkas berupa :
a.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) SULIMAN. No. urut 0191/SKRD/DPMPTSP/ VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp.103.950,- Tanggal 7 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr.

ADITYA YUDI DHARMA tanggal 12 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar.
74.3 (tiga) lembar foto copy berkas berupa :
a.Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) SAYUTI No. urut 0219/SKRD/ DPMPTSP/VII/2017, Retribusi Gangguan (HO) Jumlah keseluruhan Rp. 1.152.000,- Tanggal 19 Juli 2017, yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Pemkab Banjar yaitu Sdr.

ABDUL MANAN dari sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Kepala Bidang Perijinan Tertentu Dinas Penanaman Modal dan PTSP (foto copy).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama SILVAN TAUFIK, SH Bin YUSRIADI
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohonpemohon tidak datang menghadap dipersidangan ;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal03 Agustus 2021, Pemohon secara tertulis telah mengajukan permohonanpencabutan berkas perkara perdata terhadap permohonan yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 26 Juli 2021dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Pom yang diterima di bagian PTSP

Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak ada pemanggilan untuk sidangberikutnya karena sudah di jadwalkan oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal15 Oktober 2019;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, padatanggal 15 Oktober 2019 Kuasa Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadirkuasanya tersebut, Hakim memerintahkan untuk memanggil Kuasa Penggugatuntuk tanggal 22 Oktober 2019, akan tetapi pada tanggal 16 Oktober 2019Kuasa Penggugat membuat surat pencabutan perkara No.783/Pdt.G/2019/PN.Tng melalui PTSP

;Menimbang, bahwa pada persidangan hari : RABU, tanggal 8 Januari2020, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan serta berdasarkaninformasi dari Staf/Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata bahwa Pemohonsampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak hadir kepersidangan hari ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur.

Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B/DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besarnomor : 40 / PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.

Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B/DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besarnomor : 40 / PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.

Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B /DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 FebruariHalaman 37 dari 42 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Wgp2017, yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.8.

,M.Kn pada tanggal7 Maret 2017.7) Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari2017, yang telah dilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina,S.H.

,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2017/PN.Wgp8) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor: 40 /PB/ DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017,yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

Berita Acara Sidang Perkara Pidana Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PNBlb tanggal 04 Juni 2021;Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang Perkara PidanaPraperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blob tertanggal O04 Juni 2021, dimanakuasa Pemohon Praperadilan telah mengirimkan Surat Pencabutan PermohonanPraperadilan tertanggal 28 Mei 2021 melalui PTSP Pengadilan Negeri BaleBandung, yang di dalam suratnya tersebut telah secara tegas menyatakanmencabut surat permohonan praperadilan terhadap Kepolisian

2019 sampai saat ini; Bahwa terdakwa ANDI R OKTAVIANUS di hadapkan di persidangan olehkarena terdakwa tidak memiliki perizinan SIUPMB untuk memperdagangkan minuman beralkohol dan setahu saksi terdakwa belum pernahmengajukan pengurusan izin SIUP MB tersebut; Bahwa setahu saksi untuk penjualan minuman beralkohol harus memilkiizin perdagangan berupa SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol); Bahwa yang berhak mengeluarkan SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) adalah PTSP

Kantor Dinas Perindustrian danPerdagangan Daerah dengan syarat harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perdagangan; Bahwa syarat dan ketentuan dalam hal mendapatkan rekomendasi dariKantor Dinas Perdagangan sebagai salah satu syarat dalam memperolehizin SIUPMB (Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yangdikeluarkan olen PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah:Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN.Pbm1) Setelah pemohon mendaftar di PTSP pemohon membuat surat permohonan kepada

ada ijin dari pihak berwenang jikatidak berarti berarti Illegal;bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian dan PerdaganganNomor 20 tahun 2014 minuman keras dibagi menjadi 3 (tiga) golonganyakni Golongan A dengan jumlah alcohol 15% Golongan B dengan jumlahalcohol 520% dan Golongan C dengan jumlah alcohol melebihi 20% dandalam perdagangan minuman keras harus memiliki izin berupa Surat jinUsaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) baik di tingkat distributor utama yang perijinannya melalui PTSP

di kementrian Perindagsedangkan untuk sub distributor perijinannya melalui PTSP di DinasPerindag Provinsi dan untuk pengecer seperti terdakwa harus memilikisurat penunjukan dari Distributor sebagai pengecer yang perijinannya diajukan di PTSP Dinas Perindag Daerah;Bahwa peran terdakwa dalam kasus ini sebagai pengecer minuman kerasmerk Bir Bintang, Guiness, New Port, Asoka, Anggur Merah dan SingaRaja yang semuanya masuk dalam minuman keras Golongan A dan Bserta terdakwa tidak ada memiliki Surat Ijin

Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov. Sumbar, terdakwamempekerjakan Zulfahmi sebagai operator alat berat Eskavator dengan upahsebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /hari, Umar sebagai tukangHalaman 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 35/Pid.

Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.

Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) Prov.

XXXX Sarat salah satunyatelah meninggal dunia atas nama XXXX pada tanggal. 26 Juli 2014 sesualdengan Surat Keputusan Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan JelambarBaru Nomor: XXXX tentang Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah MakamKepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Jelambar Baru tertanggal 23 Maret2017.4. Bahwa Almh.

Penetapan Hakim Pengadilan NegeriPematangsiantar, tertanggal 12 Juli 2021, Nomor 83/Pdt.P/2021/PN.Pms,, tentang hari sidang permohonan ini; Setelan membaca surat permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonantanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pematang Siantar pada tanggal 28 Juli 2021 dalam Register Nomor83/Pdt.P/2021/PN Pms ;Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 Pemohon melalui mejaPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

yaitu berbagaiupaya sehubungan mengenai pengurusan izin atas Kontruksi, namunsolusi Tergugat adalah memberikan pembongkaran sebagai satusatunya jalan keluar;Bahwa, oleh karena surat Penggugat tidak pernah dijawab dengansecara tertulis, Penggugatpun menulis surat kepada Kepala DinasPenanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memintaklarifikasi atas bangunan/konstruksi yang menurut Tergugat harusdibongkar, dengan melalui surat tertulis tanggal 08 Agustus 2017, yangditujukan kepada Kepala DPM PTSP

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Adm.Jakarta Utara, 2. Kasudin CKTRP Kota Adm. Jakarta Utara, 3.Para Kasie Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 4. Para StafBidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 5. Pemilik Bangunan,Nomor : 5357/1.758.1, tanggal 28 September 2017, Hal :Undangan Rapat. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat dari An. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan, Kabid. Penindakan Pelanggaran PemanfaatanRuang kepada 1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Up.

Kepala UnitPelaksana PTSP Kota Adm. Jakarta Utara, 4. CamatPenjaringan, 5. Lurah Kamal Muara, 6. Kepala Sektor DOCKTRPKec. Penjaringan, 7. Para Kasie Bidang P83R DCKTRP Prov. DKIJakarta, 8. Para Staf Bidang P3R DCKTRP Prov. DKI Jakarta, 9.Sutikno (Pemilik Bangunan), Nomor : 6170/1.758.1, tanggal 31Oktober 2017, Hal : Undangan Rapat dan KunjunganLapangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);17.

Bukti P17: Nota Penolakan Persetujuan Teknis Nomor : 0744/NPTKRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan olehKepala Bidang Ketatausahaan, Kajian Lingkungan danPembangunan Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta.

(Fotokopi darifotokopi);Nota Penolakan Persetujuan Teknis No. 0744/HPT.KRK/05/2012, tanggal 22 Maret 2017, yang diterbitkan oleh KepalaBidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan,Dinas PM dan PTSP Prov. DKI Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);Surat dari Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang danPertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara kepada 1. Sutikno,2. Kasie Pengawasan SDCKTRP TRP JU, 3. Kasie PenindakanSDCKTRP JU, 4. Ka Sektor SDCKTRP Kec.

(pelampung) warna orange;

merk Yamaha 40 PK; 5 (lima) buah baju penolong (pelampung) warna orange; 1 (satu) lembar Surat Pas kecil Nomor PK. 205/143/KSOP.TBS2019 yangditerbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019; 1(satu) lembar surat lampiran Pas Kecil yang diterbitkan oleh KSOP TelukBayur tertanggal 03 Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ukuran dan Tonase KapalAL.516/4/09/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan KSOP Teluk Bayur tertanggal03 Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Izin Pariwisata Nomor : 008/TDUP/DPM,PTSP

merk Yamaha 40 PK; 5 (lima) buah baju penolong (pelampung) warna orange; 1 (Satu) lembar surat Pas Kecil Nomor PK. 205/143/KSOP.TBS2019 yangditerbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019; 1 (Satu) lembar surat lampiran Pas Kecil yang diterbitkan oleh KSOP TelukBayur tertanggal 03 Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ukuran dan Tonase KapalAL.516/4/09/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan KSOP Teluk Bayur tertanggal 03Juni 2019; 1 (satu) lembar Surat Izin Pariwisata Nomor : 008/TDUP/DPM,PTSP

Intan yang di nakhodai oleh Terdakwa membawapenumpang 29 (dua puluh sembilan) orang yang melebihi kapasitas kapalsebagaimana yang tercantum di dalam Surat Izin Usaha Pariwisata, BidangUsaha Transportasi Wisata Nomor : 008/TDUP/DPM,PTSP&NAKER/V1/2019,yang dikeluarkan di Pariaman tanggal 04 Juni 2019 oleh Kepala Dinas PenamanModal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, bahwakapsitas penumpang kapal KM.

Intan yang di nakhodai olehTerdakwa membawa penumpang 29 (dua puluh sembilan) orang yangmelebihi kapasitas kapal sebagaimana yang tercantum di dalam Surat IzinUsaha Pariwisata, Bidang Usaha Transportasi Wisata Nomor008/TDUP/DPM,PTSP&NAKER/VI/2019, yang dikeluarkan di Pariamantanggal 04 Juni 2019 oleh Kepala Dinas Penaman Modal, PelayananTerpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman, bahwa kapsitaspenumpang kapal KM.

merk Yamaha 40 PK, 5 (lima) buah baju penolong(pelampung) warna orange, 1 (satu) lembar surat Pas Kecil Nomor PK.205/143/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan oleh KSOP Teluk Bayur tertanggal 03Juni 2019, 1 (satu) lembar surat lampiran Pas Kecil yang diterbitkan oleh KSOPTeluk Bayur tertanggal 03 Juni 2019, 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Ukuran danTonase Kapal AL.516/4/09/KSOP.TBS2019 yang diterbitkan KSOP Teluk Bayurtertanggal 03 Juni 2019 dan 1 (satu) lembar Surat Izin Pariwisata Nomor :008/TDUP/DPM,PTSP

terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHONMembaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor756/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim tanggal 16 November 2020 tentang penunjukkanHakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut;Menimbang, bahwa membaca berita acara persidangan tanggal 24November 2020 dan secara tertulis Kuasa Para Pemohon telah membuat suratpencabutan surat permohonan No. 756/Pdt.P/2020/PN Jkt.Tim tertanggal 19November 2020 dan telah diterima oleh PTSP

SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal O01September 2020;5. Bahwa dengan wafatnya PEWARIS (SABENI Bin IDOEP) dankedua orang tua PEWARIS (IDOEP Bin PULAN (Ayah) danNAIJAH Binti KIBAYAR (lbu)) maka yang menjadi ahli warisnyaadalah:5.1 SUYATI alias Hj. SUYATI Binti MURTADO , selaku Istri ,beragama Islam;Hal. 4 dari 25 hal. Pen.

SUYATIBinti MURTADO) meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2017sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor:031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan olehKa.SATLAK PTSP Kelurahan Johar Baru tertanggal 22Desember 2019;7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3171086803840006 atas namaAlviera yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat,telah di nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatacocok, lalu diberi kode P.6;Fotokopy Surat Keterangan Nomor031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2019 yang dikeluarkan oleh KaSatlak PTSP Kelurahan Johar Baru Kota Jakarta Pusat tertanggal 22Desember 2019 ,telah dinazegelen dan setelah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dengan aslinya ,lalu diberi kode P.7;Fotokopy

nama Rosidah yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah di nazegelen dansetelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kodeP.12;Fotokopy Surat Keterangan Kematian Idoep bin Pulan Nomor092/SKN029.31/IX/2020 tertanggal O1 September 2020 telahdinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok ,laluditandai P.13;Fotokopy Surat Keterangan Nomor 031/27.1.0/31.75.02.1010/071.562/2020 tertanggal 01 September 2020, yang dikeluarkan olehKa SATLAK PTSP

sebagai Tergugat III;Pengadilan negeri tersebut ;Setelah membaca suratsurat dan berkas perkara yang bersangkutan;Setelan mendengar Kuasa Penggugat ;Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkanuntuk itu, pihak Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiriTergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya ;Menimbang, bahwa Penggugat melalui Suratnya tanggal 21 Mei 2019yang diterima pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Putusan Nomor : 102/G/2019/PTUNBDGNama JabatanBerkedudukanMELAWAN: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)KABUPATEN INDRAMAYU 52222"0": di Jalan MT Haryono No. 20, Indramayu, Jawa Barat ;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :: 1. ALI FIKRI, SH., MH. Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Indramayu selaku KetuaTim Bantuan Hukum dan Perlindungan HAM PemerintahKabupaten Indramayu ;2. YENIAH, SH.

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tjg tanggal 16 September2020, telah mengajukan Permohonan Praperadilan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan: Pemohon datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah; Termohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa hukumnya yang sah;Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan,Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara PidanaPraperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Tjg yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalahpanggilan yang dibuat oleh Fahmiyadi Sobhi Jurusita pada Pengadilan NegeriMetro Nomor 238/Pdt.P/2018/PN Met tanggal 10 Oktober yang dibacakan dipersidangan juga melalui pengumuman digital dan audio pada meja PelayananTerpadu Satu Pintu/PTSP Pengadilan Negeri Metro, Pemohon tidak hadirdipersidangan;Menimbang, bahwa oleh

sebagaimana tersebut dalam pasal 63 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, danatassaran/nasehat tersebut Penggugat mohon waktu untuk menyempurnakanQUGEIENIAY SE 9) matte nn nero cn ns nene cece nnn nonennn enn onnecn nnn iS im om nnan manneMenimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2020;,.Majelis Hakim telahmenerima surat Perihal: permohomanpencabutan surat gugatanPenggugat tertanggal 20 Mei 2020 yangadiserahkan oleh Penggugatmelalui Bagian Umum PelayananJerpadt Satu Pintu (PTSP

DALAM EKSEPSI--------------------------------------------------------------------

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;---------------

2. Menyatakan batal Surat Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 535/IUI/05/DPM-PTSP

Garam Indo Nasional yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang;----------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Usaha Industri Menengah Nomor : 535/IUI/05/DPM-PTSP/IV/2018 tanggal 2 Juli 2018 atas nama PT.