Lasmono menyatakan Sertifikat Asli akan diserahkan kepadayang meminjamkan uang talangan sebagai jaminan sampai saatTergugat membayar kembali pinjaman uang talangan tersebut.

Bahwahanya setelah pembayaran kembali dana talangan tersebut olehPenggugat dalam Rekonvensi kepada penyandang dana talangan,maka Sertifikat Asli dan suratsurat kepemilikan lain akan dia serahkankepada Penggugat dalam Rekonvensi; Bahwa belum habis waktu dua minggu dari tanggal 10 Januari1989, Penggugat dalam Rekonvensi telah melunasi dana talanganHalaman 13 dari 63 hal. Put.

Pada saat itu juga Penggugat dalamRekonvesi menanyakan keberadaan surat yang pernah Penggugatdalam Rekonvensi tandatangani dan dijawab oleh Lasmono alias GulVaswani bahwa karena perempuan pemberi dana talangan takut kenapajak, maka itu surat sudah disobek didepan Lasmono alias GulVaswani sendiri.

dana talangan tersebut beserta keuntungannya dan karena ituberarti Tergugat tetah memenuhi prestasinya, dengan demikianTergugat berhasil mematahkan dalil Penggugat yang menyatakanHalaman 41 dari 63 hal.

Nomor 2005 K/Pdt/2017membayar uang pinjaman dana talangan kepada Penggugat dan padawaktu saksi memberikan keterangan tersebut Penggugat membenarkantelah menerima uang tersebut, dengan demikian Tergugat telah berhasilmembuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat telah membayarkepada Penggugat pinjaman dana talangan pembelian 3 bidang tanahyang dimaksud oleh Penggugat;Adanya Kerugian:Bahwa dari Perbuatan Termohon Kasasi (Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) telah menimbulkan kerugian materil dan

sebesarRp.4,2 yang diserahkan oleh EDY CANDRA kepada Terdakwa tersebutsudah masuk ke BRI Cabang Buntok ; Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sebesar 70% dari totaluang yang diserahkan EDY CANDRA kepada Terdakwa hanya kebohonganbelaka karena Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan keuntungankepada EDY CANDRA sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa; Bahwa setelah EDY CANDRA menanyakan ke pihak BRI Cabang Buntokapakah uang yang diserahkan oleh EDY CANDRA kepada Terdakwa untukdana talangan

KUR sudah masuk di Bank BRI Cabang Buntok ternyata uangtersebut tidak pernah dimasukkan ke BRI Cabang Buntuk oleh Terdakwauntuk dana talangan KUR di Bank BRI Cabang Buntok; Bahwa EDY CANDRA sudah berkalikali meminta kepada Terdakwauntuk mengembalikan uang milik EDY CANDRA sebesar Rp.4,2 milyartersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sehingga EDYCANDRA mengalami kerugian sebesar Rp.4,2 milyar atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu atau setidaktidaknya lebih dari Rp.2.500.000, (dua jutalima

KUR sudah masuk di Bank BRI Cabang Buntokternyata uang tersebut tidak pernah dimasukkan ke BRI Cabang Buntukoleh Terdakwa untuk dana talangan KUR di Bank BRI Cabang Buntokmalahan uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa untukkepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin dari EDY CANDRA ; Bahwa EDY CANDRA sudah berkalikali meminta kepada Terdakwauntuk mengembalikan uang milik EDY CANDRA sebesar Rp.4,2 milyartersebut namun Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sehinggaEDY CANDRA mengalami

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelahdi BRI Cair Tanggal 07 Nopember 2018 sebesar Rp. 2.700.000.000,(duamilyar tujuh ratus juta rupiah) ; 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelahdi BRI Cair Tanggal 19 Nopember 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) ; 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelahdi BRI Cair Tanggal 16 Januari 2019 sebesar Rp. 300.000.000,(tigaratus juta rupiah

) ; 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang untuk dana talangan setelahdi BRI Cair Tanggal 03 Februari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,(duaratus juta rupiah) , Tetap terlampir dalam berkas perkara4.

Beberapa hari kemudian LASMONO alias GUL VASWANImenyerahkan Sertifikat Asli Hak Milik 203/Medan Satria, Sertifikat AsliHak Milik 204/Medan Satria, Sertifikat Asli Hak Milik 205/Medan Satriaserta Risalah Lelang pada Tergugat, pada saat itu Tergugatmenanyakan keberadaan surat yang pernah Tergugat tandatanganidan dijawab oleh LASMONO alias GUL VASWANI bahwa karenaperempuan pemberi dana talangan takut kena pajak, maka surattersebut sudah disobek didepan LASMONO alias GUL VASWAN!sendiri.

Bahwa bagaimana mungkin Tergugat bisa disebutkan wanprestasi/ingkarjanji, karena belum habis waktu dua minggu dari tanggal 10 Januari 1989,Tergugat telah melunasi dana talangan tersebut kepada Lasmono sebanyakRp. 129.000.000, (seratus dua puluh sembilan juta rupiah), Tergugat meminta/Hal 16 dari 33 hal.

Putusan No. 424/PDT/2016/PT.DKIe agar LASMONO (in casu Kuasa Penggugat) untuk mengembalikan suratyang ditanda tangani pada saat peminjaman dana talangan, Risalah Lelangdan ketiga Sertifikat Asli tanah dimaksud dan surat lain yang berkaitandengan itu.

Lelang dan ketiga Sertifikat Asli tanah dimaksudyang menjadi jaminan dana talangan dan surat lain yang berkaitan denganitu. kepada Tergugat, melainkan Sertifikat Asli tersebut akan terusdipegang oleh Penggugat sebagai jaminan pelunasan dana talangan;ahwa gugatan Pengagugat aquo yang terdaftar di Kepaniteraanngadilan Negeri Jakarta Timur dibawah register no.O/Pdt.G/2014/PN.

Anehnya jika sajaTergugat mempunyai hutang atau belum melunasi dana talangan sebesarsebesar sebesar Rp. 122.000.000.

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Kontrak Dana Talangan untuk booking tiket pesawat diPT Semesta Nusantara Bhakti yaitu: Surat Perjanjian Kerjasama KontrakDana Talangan untuk booking tiket pesawat di PT Semesta NusantaraBhakti, jangka waktu kontrak kerjasama ini berlaku enam (6) bulandimulai pada tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 24 Januari 2017,berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 974/SNBSK/VII/2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan Kontrak Dana Talangan untuk booking tiket pesawat diPT Semesta Nusantara Bhakti yaitu: Surat Perjanjian Kerjasama KontrakDana Talangan untuk booking tiket pesawat di PT Semesta NusantaraBhakti, jangka waktu kontrak kerjasama ini berlaku enam (6) bulandimulai pada tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan 16 Juni 2017,berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 974/SNBSK/I/2017yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara

Suyamto dijawab bahwa danadana tersebut dipergunakan untuk talangan Jamaah yang sudahHalaman 28 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhdiberangkatkan dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadiSdr.

Suyamto dalammengadakan perjanjian Kontrak Dana Talangan untuk booking tiket pesawat diPT Semesta Nusantara Bhakti dengan Penggugat tanpa mendapat persetujuandari Dewan Komisaris PT Semesta Nusantara Bhakti dalam hal ini Tergugat IIdan Tergugat Ill, maka perjanjian Kontrak Dana Talangan untuk booking tiketpesawat di PT Semesta Nusantara Bhakti dengan Penggugat menjadi tanggungHalaman 57 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pat.G/2017/PN Skhjawab Sdr.

Suyamto selaku Direktur PT Semesta Nusantara Bhakti telah bertindaktanpa persetujuan dari Dewan Komisaris (Tergugat II dan Tergugat III) dalammeminjam dana talangan umroh dari Penggugat, maka perbuatan Sdr.

Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa melakukan penipuan sebesarRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Bahwa program mencari investor dana talangan yang akan digunakanuntuk melakukan take over pinjaman nasabah di Bank Danamon tempatterdakwa bekerja, dengan pemberian keuntungan sebesar lebih kurang35% dari nominal dana talangan tidak pernah ada; Bahwa saksi kenal dengan Sri Wuryaningsih barusan; Bahwa Sri Wuryaningsih ini nasabah Bank Danamon apa tidak saksitidak tahu; Bahwa Bank Danamon Regional

Laweyan, Kota Surakarta.Bahwa ARIEF SIGIT HERMAWAN menyampaikan membutuhkan danatalangan dan menjaminkan Sertifikat tersebut kepada saksi dan berjanjiakan mengembalikan dana talangan dan mengambil Sertifikat tersebutselama satu minggu dari peminjaman dana talangan tersebut.Bahwa terdakwa meminjam dana talangan kepada saksi sebesarRp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan janji akanmengembalikan uang tersebut kepada saksi sebesar Rp144.000.000,00(Seratus empat puluh empat juta rupiah).Bahwa

KURNIAWAN HARI MULYANTO namun setahu saksibahwa yang bersangkutan sebagai pemilik dana talangan.Bahwa yang dinamakan pemilik dana talangan adalah ketika ada orangyang sedang proses kredit di Bank kemudian uangnya belum di setujui /cair dan orang tersebut sangat membutuhkan dana maka Sadr.KURNIAWAN HARI MULYANTO dapat membantu meminjami danakepada orang tersebut kemudian jika uang kredit di Bank sudah keluar /cair maka orang tersebut akan mengembalikan dana yang dipinjam dariSdr.

KURNIAWAN HARI MULYANTO (dana talangan) dengan bungasebesar 5% dari total pinjaman.Bahwa alasan pada saat meminjam uang kepada saksi pada tahun 2017sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena dana talanganyang dipinjam oleh orang lain masih macetsehingga sementarameminjam uang kepada saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah)Bahwa sertifikat hak Milik Nomor : 3150 luas tanah 427 m? yang terletakdi Karang Tengah Sragen Atas Nama Sdr.

sekarang Terdakwa gadaikan Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) ;Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah) untuk pembiayaan balik nama sertifikat tersebut;Bahwa Terdakwa awalnya menyampaikan kepada korban bahwamembutuhkan dana talangan yang akan digunakan untuk melakukanHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Skttake over pinjaman nasabah di Bank Danamon tempat terdakwa bekerja,keuntungan atas pinjaman dana talangan tersebut sebesar lebih kurang10% dari

dipungut oleh Pemohon Banding karenadipihak Pemohon Banding merupakan Pajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPNmasa pajak yang bersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuai dengan faktapersidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanat untuk mewakili BMW AGdalam membayar claim warranty kepada konsumen;bahwa pembayaran sebesar Rp2.423.146.974,00 tersebut dibayar oleh BMW AG kepada PemohonBanding karena pembayaran talangan

dengan demikian Pemohon Banding sebagai PKP Pemungutberkewajiban memungutPPN atas penyerahan dimaksud, pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbuktipembayaran penggantian (reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa PemohonBanding menyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;bahwa dengan bukti yang merupakan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan PPN yang berlaku,bukti pembayaran reimbursement dari BMW AG kepada Pemohon Banding karena Pemohon Bandingtelah membayarkan talangan

hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikan mobil) kepadakonsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajak yang terutang PPN, karena tidakmemenuhi unsur penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannya terlibat dealersebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannya dan juga melibatkanPemohon Banding (distributor) sebagai pihak yang membayarkan biaya talangan

sebesar jumlahpembayaran biaya spare part dan jasa pemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AGberdasarkan amanat yang diberikan oleh BMW Agustus, Jerman kepada Pemohon Banding untukmembayarkan jumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikanbaru kemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut, dibayarkankepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukan sebagai PKP yangsebenarnya;3) bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan

dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim warranty kepada konsumen;bahwa pembayaran sebesar Rp2.759.731.027,00 tersebut dibayar oleh BMW AG kepadaPemohon Banding karena pembayaran talangan

dengan demikian PemohonBanding sebagai PKP Pemungutberkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud,pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian(reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Bandingmenyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;bahwa dengan bukti yang merupakan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan PPNyang berlaku, bukti pembayaran reimbursementdari BMW AG kepada Pemohon Bandingkarena Pemohon Banding telah membayarkan talangan

pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikanmobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajakmenim :bangbah:waberyang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannyaterlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannyadan juga melibatkan Pemohon Banding (distributor) sebagai pihak yangmembayarkan biaya talangan

sebesar jumlah pembayaran biaya spare part dan jasapemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AG berdasarkan amanat yangdiberikan oleh BMW AG, Jerman kepada Pemohon Banding untuk membayarkanjumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikan barukemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut,dibayarkan kepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukansebagai PKP yang sebenarnya;3) bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan Claim

, PENGGUGAT adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yangtelah berbadan hukum sejak tanggal 18 Februari 1985, No. 8112/ BH/KWK.10/17, sedangkan TERGUGAT adalah Comanditer Venotschaap, yangbergerak dibidang general kontraktor, perdagangan umum, denganspesifikasi penyediaan Pasir Besi dll;Bahwa, TERGUGAT adalah merupakan mitra kerjasama denganPENGGUGAT dalam usaha penyediaan Pasir Besi, dimana PENGGUGATselaku penyedia Pembiayaan atau Dana, sedangkan TERGUGAT adalahPihak Penerima Pembiayaan/Dana Talangan

apapun;Bahwa, pada tanggal 2 November 2015, TERGUGAT mengajukanpermohonan kerjasama pembiayaan kepada PENGGUGAT untukpengadaan Pasir Besi sesuai Purchase Order ( PO ) 9152174 untuk periode02 Nopember sampai dengan 6 Desember 2015, yaitu sebanyak 2000 Ton,dengan nilai kontrak sebesar Rp.500.000.000 ( lima ratus juta rupiah);Bahwa, mengingat selama ini TERGUGAT menjadi mitra kerjasama yangcukup baik dan tidak ada masalah, maka pada tanggal 13 November 2015atas permohonan Kas Bon pembiayaan / dana talangan

yang diterimanya dari PENGGUGAT,telah digunakan untuk hal lain, dan TERGUGAT tidak dapatmempertanggung jawabkannya secara hukum;Bahwa, atas hal tersebut di atas, PENGGUGAT telah berulang kali pulamengingatkan dan meminta TERGUGAT untuk mengembalikan seluruhPembiayaan/ Dana Talangan yang pernah diterimanya, akan tetaplTERGUGAT tidak pernah menunjukan itikad baiknya untuk menyelesaikanpersoalan termaksud;Bahwa, atas tindakan TERGUGAT yang telah tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan

dana talangan / Kas Bon tersebut,PENGGUGAT akhirnya melakukan upaya hukum (pidana) denganmelaporkan TERGUGAT kepada Kepolisian Resor Cirebon atas dugaantindak pidana Penipuan/Penggelapan;Bahwa, atas upaya hukum pidana sebagaimana tersebut di atas,Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 27 Mei 2019 dalam perkaraNomor: 101/Pid.B/2019/PN.Sbr, telah menjatunkan putusan, denganmenyatakan Terdakwa (TERGUGAT) bersalah melakukan Tindak PidanaPenggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP, dan MenghukumHalaman

3 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/PDT/2020/PT.BDG12.13.14.15.Terdakwa (TERGUGAT) dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulandipotong selama masa penahanan;Bahwa, berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, tindakanTERGUGAT yang telah tidak dapat mempertanggungjawabkan penerimaandan penggunaan dana talangan / Kas Bon dari PENGGUGAT, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;Bahwa, adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut, adalahberupa kerugian yang nyata atau

dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim warranty kepada konsumen;bahwa pembayaran sebesar Rp2.632.488.635,00 tersebut dibayar oleh BMW AG kepadaPemohon Banding karena pembayaran talangan

dengan demikian PemohonBanding sebagai PKP Pemungutberkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud,pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian(reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Bandingmenyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;bahwa dengan bukti yang merupakan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan PPNyang berlaku, bukti pembayaran reimbursementdari BMW AG kepada Pemohon Bandingkarena Pemohon Banding telah membayarkan talangan

warranty dari BMW AG (Pabrikanmobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajakyang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannyaterlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannyamenim :bangbah:waberdasarkanhasildan juga melibatkan Pemohon Banding (distributor) sebagai pihak yangmembayarkan biaya talangan

sebesar jumlah pembayaran biaya spare part dan jasapemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AG berdasarkan amanat yangdiberikan oleh BMW AG, Jerman kepada Pemohon Banding untuk membayarkanjumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikan barukemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut,dibayarkan kepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukansebagai PKP yang sebenarnya;3) bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan Claim

Menyatakan secara hukum bahwa dana talangan tanggal 04 Juli 2016 sebesar Rp 30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) sah milik Penggugat dan dikembalikan secara tunai oleh Tergugat pada Penggugat;5.

Menyatakan secara hukum bahwa dana talangan tanggal 04 Juli 2016sebesar Rp 30.000.000, ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) sah milik Penggugatdan dikembalikan secara tunai oleh Tergugat pada Penggugat;5.

Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tentang talangan uangsebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan tambahan modalsebesar Rp 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), Penggugat tidakmenguraikan secara jelas, yaitu apakah talangan uang dan tambahanmodal tersebut telah diperjanjikan dalam suatu ikatan perjanjian atautidak, dan ataukah Penggugat sendiri yang telah memberikan keuangantersebut kepada Tergugat tanpa adanya suatu pertanggungjawabankepada dari Tergugat.

P33: Fotocopy Surat Pernyataan Dari ANWARI tanggal 04 Juli 2017Tentang Dana Talangan Sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah);34. P34: Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Modal Dari KoperasiSimpan Pinjam (KSP) APING Bondowoso tanggal 05 September2016;35.

Apakah benar ada modal dan dana talangan yang telah dikeluarkanoleh Penggugat dari dana pribadi milik Penggugat untuk KoperasiSimpan Pinjam Aping Bondowoso ?2. Apakah benar sepeda motor milik pribadi Penggugat dipergunakanuntuk keperluan Inventaris kKendaraan Koperasi Simpan Pinjam ApingBondowoso ?3. Apakah penguasaan terhadap modal, dana talangan dan beberapaunit sepada motor telah dikuasai sepenuhnya ataupun sebagiankepemilikannya oleh Tergugat ?

PUTUSANNomor 334/Pid.B/2018/PN BilDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : MUHAMMAD HAIDAR FIRMANTO Bin SUSIANTO;Tempat lahir : Pasuruan;Umur /tanggallahir : 19 Tahun / 12 Oktober 1999;Jenis kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun Talangan, RT.011/RW.005, Desa Gajahbendo,Kecamatan Beji,

tuntutan pidananya;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan PenuntutUmum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 334/Pid.B/2018/PN BilBahwa ia terdakwa MUHAMMAD HAIDAR FIRMANTO Bin SUSIANTOpada hari Jumat tanggal 13 April 2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu dalam bulan April 2018 bertempat di Rumah saksi JUMAALI beralamat diDusun Talangan

Perbuatan tersebut dilakukandengan caracara sebagai berikut: Mulamula Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 02.00WIB. bersiapsiap untuk melakukan pengambilan barang di Rumah saksiJUMAALI di Dusun Talangan, RT.011/RW.005, Desa Gajahbendo, KecamatanBeji, Kabupaten Pasuruan tanpa Ijin dari saksi JUMAALI, kemudian terdakwamempersiapkan 2 (dua) buah gunting yang digunakan untuk membuka asbesrumah saksi JUMAALI yang digunakan terdakwa untuk mempermudahterdakwa melakukan pengambilan

JUMAALI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) laptop merk ACERwarna coklat tua 12 Inch, 3 (tiga) buah HP Andromax dan MIDI WIFI merkAndromax; Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekira jam 02.30Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dusun Talangan Rt.011 Rw.005 DesaGajahbendo Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan dan saksi mengetahuinyasetelah saksi dihubungi oleh istri saksi yang saat itu berada di rumahsedangkan

SUTEJO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut: Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini yaitusehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal13 April 2018 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di rumah Saksi JUMAALIyang beralamat di Dusun Talangan Rt.011 Rw.005 Desa GajahbendoKecamatan Beji Kabupaten Pasuruan; Bahwa barangbarang milik Saksi Korban JUMAVALI yang hilang yaitu berupa1 (satu) laptop merk ACER warna coklat tua 12 Inch

Akhirnya PENGGUGAT menemuiTERGUGAT untuk bermusyawarah = akhirnya disepakati untukmemberangkatkan Umroh menggunakan dana Talangan dari BMT IKAPLN JOGJA di jalan Imogiri Timur No.113B Giwangan UmbulharjoYogyakarta dan akan dikembalikan oleh TERGUGAT setelah 3(tiga) bulandari pemberangkatan jamaah dengan jaminan sertifikat tanahpekarangan kosong dengan SHM No 1663 Purwobinangun, Pakem,Sleman, Luas 411m, Surat Ukur Tanggal 16 September2004 Nomor00612/2004 terletak di Desa Purwobinangun, Pakem, Sleman

Dana talangan dari PENGGUGAT kemudian dibayarkan keAmana Tour (Ust.Rifai) tanggal 8 Januari 2015 Rp.50.000.000, (LimaPuluh Juta Rupiah) dan tanggal 13 Januari 2015. Setor lagiRp.100.000.000, ( Seratus Juta Rupiah ) sehingga totalRp.150.000.000, ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengankesepakatan sebelum berangkat sisa kekurangan pembayaranpemberangkatan Umroh kepada Ust.Rifai harus dilunasi olehTERGUGAT.

Selanjutnya persoalan dengan Ust.Rifaitelah selesai.Bahwa TERGUGAT minta dana talangan lagi sebesar Rp.340.000.000,(Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada PENGGUGAT kemudiandi transfer tanggal 16 Januari 2015 ke~ rekening MandiriNo.1370005209776 atas nama TERGUGAT.Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 PENGGUGAT dan rombongan (20(dua puluh) orang) berangkat umroh, sedangkan yang 2(dua) orang lagi(Bp.lrawan Yanuarto dan Ny.Ouva Rovkoti), tidak bisa berangkat karenaadanya penundaan sebelumnya, sehingga

untuk 22(dua puluh dua) Jamaah lalu dana talangan dari Penggugat dibayarkan keAmana Tour (Ust.Rifai) tanggal 8 Januari 2015 sebesar Rp.50.000.000,(Lima Puluh Juta Rupiah) / vide bukti P4 dan tanggal 13 Januari 2015Halaman 14 dari 21 Putusan No. 67/Pdt G/2017/PN Btldibayarkan lagi uang sejumlah Rp.100.000.000, ( Seratus Juta Rupiah ) /vide bukti P4 sehingga total sejumlah Rp.150.000.000, ( Seratus LimaPuluh Juta Rupiah) dengan kesepakatan sebelum berangkat sisakekurangan pembayaran pemberangkatan

telah selesai.Menimbang, bahwa kemudian Tergugat meminta dana talangan lagisebesar Rp.340.000.000, (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepadaPenggugat, yang selanjutnya Penggugat mentransfer uang sebesarRp.340.000.000, (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 16Januari 2015 ke rekening Mandiri atas nama tergugat / vide bukti P5 ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P6 berupabukti Surat mengenai perincian dana yang masih ada pada Tergugat (Bp.RISWANTO), total dana yang masih

Dibukanya blokir terjadi setelah Penggugat melakukantalangan pembayaran atas kewajiban Tergugat ke PT Telkom.16.Dana talangan pembayaran kewajiban Tergugat tersebut total sejumlah Rp426.226.159, dengan perincian sebagai berikut:a. Dana Talangan pembayaran telepon dan internet s/d Februari 2015,sebesar Rp.268.947.136;b.

Dana Talangan pembayaran internet (Astinet) s/d Februari 2015,sebesar Rp.156.279.023.17.Talangan atas kewajiban Tergugat terkait pembayaran tagihan telepon daninternet tersebut diakui oleh Tergugat, sebagaimana Notulen Meetingtanggal 26 Maret 2015.

Penggugat juga telah menegur dalamsurat dimaksud, agar dalam jangka waktu 10 hari sejak diterimanya SuratPemutusan Perjanjian dan Somasi ini, melakukan pembayaran ataskewajibannya, berupa: (i) Revenue Sharing; (ii) Dana Talangan telpon daninternet s/d Februari 2015; (iii) Dana Talangan pembayaran Internet(Astinet) s/d Februari 2015; dan (iv) Pembayaran telepon dan internetuntuk bulan Maret s/d Mei 2015.28.Namun, hingga batas waktu yang ditentukan dalam Surat PemutusanPerjanjian dan Somasi, Tergugat

Dana Talangan pembayaran telepon dan internet s/d Februari 2015,sebesar Rp.268.947.136, (dua ratus enam puluh delapan juta sembilanratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga pulun enam Rupiah)33.2.

Membayar biaya talangan telepon s/d Februari 2015 sebesar Rp.268.947.136.4.

YUYUN SOPYAN yang dapat dicairkan apabilaTerdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI tidak dapat mengembalikan uangtitipan/talangan tersebut, selain itu untuk lebin meyakinkan saksi Drs.

telah menimbulkan kerugian bagi Koperasi Yustisia Babinkum TNI,sebab sampai dengan saat in uang titipan/talangan tersebut belumdikembalikan kepada Koperasi Yustisia Babinkum TNI;Berdasar pertimbangan tersebut diatas, unsur yang ke 2 telah terpenuhi;29Ad.3.

YUYUN SOPYAN yang dapatdicairkan apabila Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI tidak dapatmengembalikan uang titipan/talangan tersebut, selain itu) untuk lebihmeyakinkan saksi Drs. YUYUN SOPYAN, Terdakwa LUSTIKA YUNITAWILIARDI menjanjikan kepada saksi Drs.

sedangkan sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)untuk pembayaran jasa pendampingan hukum terkait bisnis tambang batuandesit tersebut kepada LBH Patria Yustisia yang dikerjakan oleh saksi ADEKJUNJUNAN SYAID;Bahwa, hingga batas waktu pengembalian uang titipan/talangan tersebutberakhir, ternyata Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDI tidak jugamengembalikan uang titipan/talangan tersebut, dan saksi Drs.

YUYUNSOPYAN yang dapat dicairkan apabila Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDItidak dapat mengembalikan uang titipan/talangan tersebut, selain itu untuk lebihmeyakinkan saksi Drs. YUYUN SOPYAN, Terdakwa LUSTIKA YUNITA WILIARDImenjanjikan kepada saksi Drs.

MKUM apabila memberikan dana/modal talangan akanHal 3 dari 31 hal PUTUSAN Nomor 1146/Pid.B/2019/PN.Bdgmemberikan bunga yang besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/perbulan, saksi H. MANFALUTFI, SH.

MKUM bahwa dirinya masih membutuhkantambahan dana/modal talangan untuk mengerjakan proyek tersebut danuntuk meyakinkan saksi H. MANFALUTFI, SH. MKUM, terdakwamenyerahkan/menjaminkan 1 (Satu) unit mobil Pajero Sport No. Pol D 1816QH dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik terdakwa, saksi H.MANFALUTFI, SH.

MKUM apabila memberikan dana/modal talangan akan memberikanbunga yang besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/per bulan, saksiH. MANFALUTFI, SH.

MKUM bahwa dirinya masihmembutuhkan tambahan dana/modal talangan untuk mengerjakan proyektersebut dan untuk meyakinkan saksi H. MANFALUTFI, SH. M.Hum.,Terdakwa menyerahkan/menjaminkan 1 (satu) unit mobil Pajero Sport No.Pol D 1816 QH dengan mengaku bahwa mobil tersebut adalah milikTerdakwa, saksi H. MANFALUTFI, SH.

ProgramSubsidi Ongkos Naik Haji yang bekerjasama dengan pihak BankSyariah Mandiri Cabang Mataram sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Kerjasama ( Akad Qardh Wal Ujrah (Waad) )tanggal 18 April 2007 ;e Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ( Akad QardhWal Ujrah (Waad) tanggal 18 April 2007, Terdakwa selaku KetuaKoperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah adalah sebagaipengumpul jamaah haji sedangkan pihak Bank Syariah MandiriCabang Mataram sebagai pengakses nomor porsi haji dansebagai penyedia dana talangan

(saksisaksi) tersebut ;e Bahwa terhadap uang pelunasan para Calon Jamaah Haji (saksisaksi) masingmasing sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh duajuta lima ratus ribu rupiah) ternyata tidak seluruhnya atau hanyasebagian saja yang disetorkan oleh T erdakwa kepada pihak BankSyariah Mandiri Cabang Mataram dan hal ini diketahui setelahpihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram melakukanpenagihan secara langsung kepada masingmasing para CalonJamaah Haji (Saksisaksi) karena pihak Bank telah mencairkandana talangan

untuk para Calon Jamaah Haji yang akanberangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yangmana mengenai adanya dana talangan tersebut tidak pernahdijelaskan oleh Terdakwa kepada para Calon Jamaah Haji (saksisaksi) saat mengikuti Program Subsidi Ongkos Naik Haji ;e Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap beberapa bukutabungan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram milik paraCalon Jamaah Haji (saksisaksi), ditemukan / diketahui kalauternyata uang pelunasan sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluhdua

Hajisementara dana talangan yang dijanjikan oleh Bank Syariah MandiriCabang Mataram tidak jadi dicairkan? Oleh karena itu pertimbanganhukum Judex Factie (Pengadilan Tinggi Mataram) yang mengambilalin pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriMataram, yaitu Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukummelakukan tindak pidana adalah keliru dan tidak benar olehkarenanya mohon untuk dibatalkan;ad 1.3.

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, uplift adalah pembayaran oleh Pertamina sebagai kompensasi sehubungan denganpenggunaan dana talangan yang telah dibayarkan oleh KontraktorBagi hasil untuk membiayai Kontraktor Bagi Hasil di Indonesia,pembiayaan tersebut seharusnya merupakan porsi bahagiankewajiban partisipasi Pertamina dalam pembiyaan. Dengan kata lain,uplift adalah reimbursement atas dan dana talangan ;2.

Pada satu sisi, Majelis memberikan definisi tentang uplift adalahsebagai dana talangan dari kontraktor untuk membiayai operasionalkontrak bagi hasil yang seharusnya merupakan bagian kewajibanpartisipasi PT. Pertamina (Persero). Definisi yang diberikan olehMajelis tentang uplift ini sudan benar dan sejalan dengan pendapatPemohon Peninjauan Kembali ;4.

Bahwa andaikata (quodnon) Majelis berasumsi ternyata adakelebinan dari dana talangan sebesar 30 % yang diberikan olehPertamina kepada kontraktor (Pemohon Peninjauan Kembali), makakelebinan dari dana talangan sebesar 30 % ini dapat dianggapmerupakan tambahan kemampuan ekonomis namun inipunseharusnya tidak secara serta merta dijadikan oleh Majelis sebagaiuplift yang merupakan penghasilan netto bagi kontraktor, karenafaktanya dana kelebihan sebesar 30 % tersebut andaikata quodnonada, harus dikompensasikan

Pendapat ini sangat rancu dan samasekali tidak berdasarkan hukum ; Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya halaman35 alinea ke4 menyatakan uplift sebagai dana talangan.Seharusnya dana talangan tidak dapat serta merta dijadikansebagai uplift yang merupakan penghasilan netto kena pajak,karena tidak ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterimaoleh kontraktor (Pemohon Peninjauan Kembali) atas pengembaliandana talangan tersebut.

Oleh karena itu sangat rancu danberlebihan sekali jika dana talangan dijadikan sebagai uplift yangmerupakan penghasilan kena pajak ; KMK No. 458/KMK.012/1984 ini sendiri bahkan tidak pernahsecara limitatif membuat definisi dan pengaturan pengenaan PPhatas penghasilan uplift. Sehingga dapat dikatakan kalau TermohonPeninjauan Kembali ketika menerbitkan Surat No.

Bahwa dalam perjanjian sebagaimana posita / dalil gugatan poin nomor 1tersebut diatas, telah disepakati bahwa Penggugat sebagai penyandangdana talangan /penyertaan modal untuk pengerjaan proyek dimaksuddengan sejumlah uang Rp. 200.000.000, (dua ratus juta ripiah);pasal 1;. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah menyerahkan secara tunai uangsejumlah Rp. 200.000.000, (dua ratus juta ripiah) tersebut kepadaTergugat sebagaimana Kwitansi Penerimaan uang kerja sama ProyekRS.

Bahwa dalam perjanjian kerja sama Tergugat berkewajibanmengembalikan dana talangan/penyertaan modal tersebut besertakonpensasi/bagi hasilnya sebesar Rp. 300.000.000, (Tiga ratus jutaripiah) pada saat jatuh tempo tanggal 5 Desember 2012 (perjanjian pasal4);. Bahwa apabila telah jatun tempo tanggal 5 Desember 2012 Tergugat tidak mampu mengembalikan dana talangan, maka Penggugat berhakmengambil alih jaminan yaitu sebuah rumah di JI.

Bahwa dalam surat kuasa tersebut pada pokok intinya Pihak Pertama /Pemberi Kuasa ( Tergugat II) memberikan Kuasa kepada pihakkedua/Penerima kuasa ( Penggugat) untuk mengambil, dan menguasairumah dan bangunan serta turutanya untuk menjual atau melakukanlelang atau memiliki sendiri atas benda jaminan tersebut dalam rangkapengembalian dana talangan;Bahwa berikut juga Tergugat Il juga telah membuat Surat Penyataanyang ditandatangani dengan materai cukup, yang pada pokok intinyaTergugat Il dalam hal ini

disampaikan gugatan ini, Tergugat dan Tergugat IItidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi dan jugatidak menyerahkan jaminan sebagaimana dalil gugatan aquo kepadaPenggugat, sebagaimana yang telah diperjanjikan/ disepakati untuk itudan oleh karenanya maka Tergugat dan Tergugat II telah nyatamelakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);Bahwa dengan demikian Para Tergugat telah melakukan perbuatanwanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat II di hukumuntuk mengembalikan dana talangan

Manggis Timur III/2KebomasGresik sebagai Pengganti terhadap pengembalian danpembayaran dana talangan Penggugat;Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2019/PN Gsk. Menyatakakan Hukum sebuah Rumah di Jl. Manggis Timur Ill/2Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sebagaimana Sertipikat HakMilik no. 975, Desa Kebomas, Gambar situasi tgl. 1971994, no.2449/1994, luas 142 M2, atas nama SUSANTO yang terletak di Jl.Manggis Timur III/2 KebomasGresik adalah SAH MILIK Penggugat;.

No. 172/PDT/2017/PT.SMRkepada Penggugat dan apabila dikemudian hari honorarium tersebutdibayarkan oleh Turut Tergugat, maka dana talangan tersebut wajibdikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat;Bahwa besaran danatalangan yang telah diterima oleh Penggugat dari Tergugat adalahsebesar Rp. 85.000.000. (delapan puluh lima juta rupiah), bukan Rp.80.000.000.

(Sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 23 desember 2014;2) Rp. 10.000.000. (Sepuluh juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 08 Januari 2015;3) Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 20 Februari 2015;4) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 23 Maret 2015;5) Rp. 5.000.000.

(lima juta rupiah) sSesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 28 April 2015;6) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sSesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal Mei 2015;7) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 30 Juni 2015;8) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sSesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 31 Juli 2015;9) Rp. 5.000.000.

(lima juta rupiah) sSesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 11 September 2015;10) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 15 Oktober 2015;11) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 26 Nopember 2015;12) Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) sesuai kwitansipembayaran dana talangan tertanggal 11 Desember 2015;13) Rp. 5.000.000.

(dua ratus enam puluhlima juta rupiah), akan dibayar lunas setelah tanah atas nama HerdewiAngraini (Turut Terbanding/ Turut Tergugat) terjual.Bahwa Pembanding/ Tergugat telah beritikad baik melaksanakan isiperjanjian bahkan melebihi daripada nilai yang telah diperjanjikannyayakni dengan telah memberikan dana talangan kepada Terbanding/Penggugat hingga mencapai sebesar Rp. 85.000.000.

dipungut oleh Pemohon Banding karena dipihak Pemohon Banding merupakanPajak Keluaran yang harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN masa pajak yangbersangkutan;bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding tersebut di atas karena sesuaidengan fakta persidangan, Pemohon Banding terbukti bertindak sebagai pemegang amanatuntuk mewakili BMW AG dalam membayar claim warranty kepada konsumen;bahwa pembayaran sebesar Rp1.240.751.870,00 tersebut dibayar oleh BMW AG kepadaPemohon Banding karena pembayaran talangan

dengan demikian PemohonBanding sebagai PKP Pemungutberkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud,pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian(reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Bandingmenyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;bahwa dengan bukti yang merupakan fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan PPNyang berlaku, bukti pembayaran reimbursementdari BMW AG kepada Pemohon Bandingkarena Pemohon Banding telah membayarkan talangan

hakekatnya pembayaran claim warranty dari BMW AG (Pabrikanmenimbangmobil) kepada konsumen (pembeli mobil BMW) bukan merupakan objek pajakyang terutang PPN, karena tidak memenuhi unsur penyerahan sebagaimanadimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang PPN;2) bahwa dalam rangka pembayaran claim warranty dimaksud dalam pelaksanaannyaterlibat dealer sebagai pihak yang menyediakan spare part dan jasa pemasangannyadan juga melibatkan Pemohon Banding (distributor) sebagai pihak yangmembayarkan biaya talangan

sebesar jumlah pembayaran biaya spare part dan jasapemasangannya, yang bertindak atas nama BMW AG berdasarkan amanat yangdiberikan oleh BMW AG, Jerman kepada Pemohon Banding untuk membayarkanjumlah tagihan dimaksud terlebih dahulu yang kemudian setelah direalisasikan barukemudian diganti oleh BMW AG sejumlah pembayaran biaya talangan tersebut,dibayarkan kepada Pemohon Banding, maka Pemohon Banding terbukti bukansebagai PKP yang sebenarnya;3) bahwa penyerahan Jasa Kena Pajak dalam pelaksanaan Claim