Riau Simpang SKA) TahunAnggaran 2016 saksi WINDRA SAPUTRA RIADI dipanggil olehsaksi NURUL IKHSAN, ST keruangan kantor Kepala SubBagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlamat JalanJendral Sudirman No.460 Pekanbaru dengan mengatakanPaket Pembangunan Drainase Jl.Soekarno Hatta PekanbaruPaket A (Simpang Jl.

Riau Simpang SKA) TahunAnggaran 2016 saksi WINDRA SAPUTRA RIADI dipanggil olehsaksi NURUL IKHSAN, ST keruangan kantor Kepala SubBagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berlamat JalanJendral Sudirman No.460 Pekanbaru dengan mengatakan Paket Pembangunan Drainase Jl.Soekarno Hatta PekanbaruPaket A (Simpang Jl.

SIT ROSLIAH, .BSc identitas sesuai BAP, dibawah sumpahmenurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa benar saksi di Tahun 2017 telah menjabat selaku Kepala SubBagian Keuangan dan Perencanaan Sekretriat Bapelitoang Kab.Takalar dan ditunjuk selaku PPKSKPD (Pejabat PenatausahaanKeuangan SKPD) sehubungan dengan keuangan daerah yang dikelolaBapelitoang Kab. Takalar di Tahun 2017, yang mempunyai tugasdiantaranya :a.

Takalar bertugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian di lingkup Sekreyariat yangmempunyai Tugas :a) Membantu) bagian umum dan kepagawaian untuk membuatrekapitulasi abSen manual harian pegawai, apel pagi dan apel sore.b) Pengarsipan surat masuk dan keluar di Kantor Bapelitbang.c) Mencetak ebilling penyetoran pajak atas kegiatan di Sekretariat.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa. karena selaku Kepala BidangFispra dan Ekonomi di Bapelitbang pada tahun anggaran 2017 dansaksi kenal dengan Sdr.

Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Laporan RSUD Sejiran Setason.

KPTS. 10 / UP/ IV /2007 tanggal 19 April 2007 dan selanjutnya di perintahkan sebagaiPLT Kepala Bagian Tata Usaha Dinas PU dan Perhubungan Kab.Lingga berdasarkan Surat Perintah No. 029/SP/2007 tanggal 20April 2007 ;Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah menyelenggarakandan melaksanakan di sub bagian umum dan keuangan dan subbagian program dan perencanaan kepegawaian serta memberikanpelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasidalam Lingkungan Dinas PU dan Perhubungan ;Bahwa yang

MM:33Bahwa saksi pernah bertugas sebagai Staf pada SubBagian Kekayaan Desa pada Bagian PemerintahanSetda Sidoarjo sejak Agustus 1996 s / d 31Desember 2008, sekarang di Sekretariat Bina MargaBahwa saksi pernah menghadiri rapat pada tanggal22 September 2006 membahas masalah, pelepasan TKDJanti, di PEMDA Sidoarjo, ;Bahwa rapat tersebut diadakan di Ruang DeltaWicaksana, yang dipimpin oleh Terdakwa Drs.

,;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta (Periode:Januari 2013 s/d April 2014 sebagai Kasubbag TU Suku Dinas Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur);Bahwa dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur TA.2013 s.d TA.2014 saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi JakartaTimur, diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha. Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat (3),sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK.

Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha.

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan/verifikator berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37Tahun 2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34ayat (3), sebagai berikut : Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK; Meneliti Kelengkapan SPP/ UP, SPP/ GU dan SPP/ PU, serta SPP/ LSgaji

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan lKeuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat(3), sebagai berikut :Hal. 295 dari 788 hal. PUTUSAN Nomor: 16/PID.SUS/TPK/2017/ PN. JKT. PST. a 2e.f.g.Meneliti Kelengkapan SPP/ LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujuioleh PPTK..

BdgBahwa terdakwa AGUS MAHMUDIN, SKM, MMbaik selaku Kepala SubBagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan SuratKeputusan Bupati Bekasi Nomor : 821.2/19BKD/Kep/2010 tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasitanggal 11 Januari 2010 maupun sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/717/Dinkes tentangPenetapan

Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian umum yangHIm 226 dari 402 hlm Putusan No. 23/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan saudaraBeben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasa sebagai penyedia dalamkegiatan pengadaan mesin Incenerator yaitu adanya dokumen surat Undangankepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen;Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian

adminitrasi keuangan melalui kasubbag anggaranmenerbitkan SPD.Bahwa kemudian SPD diserahkan kepada bendahara SKPD lalu bendaharaSKPD menerbitkan SPPTU (Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang) kemudian SPPTU diajukan kepada Pejabat Penatausahaan KeuanganSKPD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatanganioleh penandatangan SPM, lalu SPP & SPM diserahkan kepada BagianAdminitrasi Keuangan dalam hal ini Kepala Subagian Verifikasi untukdiverifikasi lalu diserahkan kepada Kepala Subbagian

FITHROTUR RAMADHANUL HASANAH Binti MASUD HASANUDDIN.Bahwa saksi Kepala Subbagian Anggaran Bagian Adminitrasi KeuanganSekretariat Daerah Kab Mukomuko, sejak tanggal 13 Januari Tahun 2014berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Januari 2014.Bahwa anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.

AFRIDINATA Bin SYARIFUDIN.Bahwa saksi selaku Kepala Subbagian Anggaran Bagian AdministrasiKeuangan Sekda Kab Mukomuko sejak Tahun 2010 berdasarkan KeputusanBupati Mukomuko Nomor : lupa bulan Mei 2010.Bahwa terdapat Anggaran untuk dana Fasilitasi Kegiatan PKK Kab.Mukomuko Untuk Tahun 2013 sebesar Rp.1.250.000.000, dan tahun 2014sebesar Rp.1.368.637.500,.Bahwa untuk Pencairan Anggaran, SKPD melalui Bendahara mengajukanSurat Permohonan usulan SPD yang ditujukan kepada Kepala BagianKeuangan Pemda Mukomuko

Yang bersangkutan tidakmenyerahkan rekapitulasipembayaran ULP&ULStersebut kepada subbagian verifikasi untukdiverifikasi, namun yangbersangkutan langsungmeminta tanda tanganPPK1, Bendahara danPenandatangan SPMdengan tergesagesa danwaktu. yang terdesak,sehingga PPK1,Bendahara danPenandatangan SPMtidak memiliki waktuuntuk mengecek kembalisecara detail terhadaprekapitulasi tersebut;.

Kepala Balai KIPM hanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas para kepala subbagian dan kepala seksiyang berada dibawahnya, sesuai Peraturan Organisasi dan Tata Kerja UPTKarantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;g dengan demikian secara hukum Kepala Balai tidak dapat dimintai ataudianggap bertanggung jawab atas pelaksanaan penyidikan yangdilaksanakan oleh PPNS pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu danKeamanan Hasil Perikanan Entikong;h. berdasarkan hal tersebut di

AHMADSYARWANI,Bahwa saat ini saksi bertugas di Direktorat Penyidikan JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha sejak tanggal 13 Januari 2011, Tugas saksiberdasarkan Peraturan Jaksa Agung R.I.

,;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pekerjaan saksi PNS pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta (Periode:Januari 2013 s/d April 2014 sebagai Kasubbag TU Suku Dinas Tata AirKota Administrasi Jakarta Timur);Bahwa dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi Jakarta Timur TA.2013 s.d TA.2014 saksi sebagai Kepala SubBagian Tata Usaha pada Suku Dinas PU Tata Air Kota AdministrasiJakarta Timur, diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DK!

Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan Tugas SubBagian Tata Usaha.

Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun2011 tentang Tata Acara Pelaksanaan APBD, yaitu pada Pasal 34 ayat (3),sebagai berikut: Meneliti Kelengkapan SPP/LS Pengadaan Barang Jasa yangdisampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui/ Disetujui olehPPTK.Him. 196 dari 785 hlm.

PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Menyiapakan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis Pekerjaan Umumyang terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Umum pada KotaAdministrasi.Menyiapkan Bahan Laporan Suku Dinas yang terkait dengan TugasSub Bagian Tata Usaha.Melaporkan dan Mepertanggungjawabkan Pelaksanaan Tugas SubBagian Tata Usaha.Sedangkan tugasnya sebagai Pejabat Penatausahaan Keuanganberdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DK!

Cirebon : mulaitanggal 19 januari 2009 s/d 30 Nopember 2009.3) Kepala Subbagian Pemberitaan, Bagian Humas Setda Kab. Cirebon :mulai tanggal 30 Nopember 2009 s/d 01 Nopember 2011.4) Kepala Subbidang Pembangunan Desa dan Kelurahan, BidangPembangunan dan Sumber Daya Desa dan Kelurahan, BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Cirebon : mulaitanggal 01 Nopember 2011 s/d sekarang.5) Kepala Sub bagian social dan Agama pada bagian kesejahteraan rakyatSetda Kab.

kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Kepala DinasPeternakan Provinsi Kalimantan Selatan;Bahwa saksi pada tahun 2008 menjabat sebagai wakil kepala dinas dan pada tahun2009 karena ada perubahan struktur organisasi saksi menjabat sebagai Sekretarispada kantor Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan;Bahwa struktur organisasi di Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan padatahun 2008 :e Kepala Dinas;e Wakil Kepala Dinase Kepala Bagian Tata Usaha, yang membawahi sub bagian keuangan, subbagian

bahan kebijakan pemerintah daerah dibidangperbendaharaan;Pelaksanaan koordinasi terhadap tugas satuan kerja perangkat daerahbidang perbendaharaan;Pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah daerahbidang perbendaharaan;Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerahbidang perbendaharaan;Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian keuangansesuai tugas dan fungsinya;e Sedangkan Tugas saksi adalah :Mengumpulkan bahanbahan dalam penyusunan program kerja pada subbagian

kelengkapan berkas seperti notadinas pencairan, SK Bupati tentang Belanja Bantuan Khusus, SKKepala SKPD Teknis tentang penunjukan PA, KPA, PPTK, SPP,SPM, Berita acara pembayaran;o Setelah diverifikasi oleh kasubag pembukuan dan verifikasi masukke sub bagian anggaran, untuk diverifikasi ulang terhadapkelengkapan berkas tersebut termasuk kode rekening belanja dantersedianya dana.o Setelah itu masuk ke sub bagian perbendaharaan oleh kasubagperbendaharaan diterbitkanlah SP2D setelah itu kembali ke subbagian

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas SubBagian dan20.

kegiatan belanja makanminum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan TahunAnggaran 2017 sejak dipanggil oleh pihak kejaksaan di bulanOktober 2018, sebelumnya Saksi hanya membaca dari mediamasa;Bahwa yang bertanggungjawab untuk mengatur jadwal kegiatanBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan adalah Saksisendiri selaku Kepala Bagian Humas dan Protokol dibantu olehpara kepala sub bagian antara lain kepala sub bagian protokol,kepala sub bagian publikasi dan media elektronik dan kepala subbagian

Adapun tupoksi saksi selakuKasubag Umum yaitu :o Merencanakan kegiatan Subbagian Rumah Tangga danPerlengkapan berdasarkan rencana operasional subbagiantata usaha dan administrasi kepegawaian sebagai pedomanpelaksanaan tugas;Halaman 202 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dantanggung jawab masingmasing;Membimbing pelaksanaan tugas bawahan pada subbagianrumah tangga dan perlengkapan sesuai dengan tugas dantanggung jawab yang diberikan;Memeriksa

hasil kerja bawahan pada subbagian rumah tanggadan perlengkapan;Mengelola sarana dan prasarana kerumah tanggaan Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan SekretariatDaerah;Menyiapkan transportasi, akomodasi dan konsumsi dalamkegiatan pertemuan dinas dan tamutamu kedinasan;Menyusun rencana tahunan barang unit (RTBU) dan RencanaKebutuhan Barang Unit (RKBU) di lingkungan SekretariatDaerah;Melaksanakan pendistribusian, pelaporan, pemeliharaanbarang milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah

;Menyiapkan data keadaan barang milik daerah, datapenerimaan, pendistribusian dan penyimpanan barang milikdaerah;Mengelola barang habis pakai pada sekretariat daerah;Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subbagianrumah tangga dan perlengkapan;Melaporkan pelaksanaan kinerja pada subbagian rumah tanggadan perlengkapan sesuai dengan prosedur dan peraturan yangberlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatanmendatang, dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yangdiberikan atasan;Bahwa

Mengevaluasi pelaksanaan tugas subbagian dilingkungan umumj.

FOFIED selaku bendahara pengeluaran padaSekretariat DPRD Kabupaten Asmat membuat BKU (Buku Kas Umum) bulanDesember 2011 karena sejak Januari 2011 s/d November 2011 Buku KasPenerimaan dan Pengeluaran (BKU) dan bukti pertanggungjawaban (kwitansitanda terima) anggaran kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Asmatseluruhnya dibuat staf Bagian Keuangan (Sub Bagian Anggaran dan SubBagian Verifikasi, Pembukuan dan Pelaporan) kemudian BKU danbuktipertanggungjawaban (Kwitansi Tanda Terima) selesai dibuat

01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selakuKepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat SetdaPropinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor:821.2/KEP.13BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama YudiantoMochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalianpada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;25.Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33BKD/2008tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala SubBagian

Simatupang selaku P2HP yang ditunjuk melalui Surat No.465/785/Dinsosnakertrans/2013 (SK P2HP), dimana secara tegas didalam SK P2HP tersebut terkhusus, pada bagian Memutuskan, subbagian : Halaman ke 36 dari 66 halaman Kedua : Panitia PengawasHasil Penerima Barang melaksanakan tugasnya dengan berpedoman padaperaturan yang berlaku sesuai dengan UndangUndang dan melaporkanpelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Tapanuli TengahKetiga : Tugas danTanggung

Simatupang selaku P2HP yang ditunjuk melalui Surat No.465 / 785 / Dinsosnakertrans / 2013 (SK P2HP), dimana secara tegas didalam SK P2HP tersebut terkhusus, pada bagian Memutuskan, subbagian :Kedua :Panitia Pengawas Hasil Penerima Barang melaksanakan tugasnyadengan berpedoman pada peraturan yang berlaku sesuai denganUndangUndang dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada KepalaDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli TengahKetiga :Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengawas Hasil