Ditemukan 2113 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL
Lawan
1.CARL ZEISS Pte Ltd
2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd
3.PT. ELO KARSA UTAMA
321 — 200
321 — 200
Keppres No. 34/1981 mewajibkan pengadilan untuk merujuk parapihak untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase.Pasal ll ayat 3 dari Konvensi New York menyebutkan :"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter inrespect of which the parties have made an agreement within the meaningof this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties toarbitration, unless it finds that the said agreement is null and void,inoperative or incapable of being performed
A separateagreement will be signed between our new logistic/distribution partnerand PTV which will allow PTV to sell ZEISS products (as per theprevious agreement with PTV) till 30th June. ... Tanggapan Penggugat : AGREED 3. All the orders hence forth will be routed through our newdistribution/logistic partner and they will act as the clearing andimporting agent Tanggapan Penggugat : AGREED 6.
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
79 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
telahmengabulkan memori kasasi yang tidak tepat dan bertentangan denganhukum dan Undang Undang berlaku di Negara RI;21.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,terdapat kesalahan mengenai fakta (factual error) dan kesalahan mengenaipenerapan hukum (error in the application of law), serta justru melanggaratau bertentangan dengan prinsipprinsip hukum (that which
2017mengabulkan Memori Kasasi yang tidak tepat dan bertentangan denganhukum dan UndangUndang berlaku di Negara RI;65.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,terdapat kesalahan mengenai fakta (factual error) dan kesalahan mengenaipenerapan hukum (error in the application of law), serta justru melanggaratau bertentangan dengan prinsipprinsip hukum (that which
Putus : 16-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1927 K/Pdt/2013 Tanggal 16 April 2014 — STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA VS PT. TOBU INDONESIA STEEL
159 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dimaksud dengan "Forward Rate" dan"Expiry Reference Rate";Bahwa dalam target Redemption Forward Currency Option : Ourreference 6432312, tanggal 17 Juli 2008, (Vide Bukti 6d)"Forward Rate" didefinisikan sebagai" 9,500 (expressed as theamount in IDR per one USD), sedangkan "Expiry ReferenceRate" didefiniskan sebagai " With respect to an FX Transaction,the USD/IDR spot rate at 11:00 a.m Singapore time (expressedas the amount of IDR per one USD) reported by the Associationof Banks in Singapore which
Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 dari "Confirmation" (Vide Bukti P6a sampai P6l) Tergugat kembali memperdaya Penggugat denganmenggunakan kalimat yang berbunyi sebagai berikut:"This Confirmation vidence a complete binding agreement betweenparty A and party B as to the terms of the transaction to which thisconfirmation relates.
Register : 22-12-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. Tanggal 8 Maret 2012 —
254 — 163
254 — 163
pada intinya mengatur, bahwa jika terjadi perselisihanantara Pemohon dan Turut Termohon tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah, maka perselisihan tersebut harus diajukan kepada BadanAribtrase Nasional Indonesia (BANI);Untuk lebih jelas mengenai hal di atas di bawah ini adalahpengaturan dalam EOR Contract :Pasal 12.2 EOR Contract :Disputes, if any, arising between PERTAMINA and Contractorrelating to this contract or the interpretation and performance of anyof the clauses of this contract, and which
Register : 18-06-2008 — Putus : 17-06-2009 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 252/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Tanggal 17 Juni 2009 — PT. ULTRAADILESTARI STELLA PERKASA >< PT.ULTRAMOS JAYA,Cs
160 — 48
160 — 48
However, you received my letter yet failed to inform meabout that change which led to this unacceptable situation.Terjemahan bebas:....menjadi perhatian saya bahwa anak lakilaki anda Daniel, yang anda klaim telahmemutuskan untuk meninggalkan Baygon, menghadiri briefing denganpramuniagawati kita dimana semua rencana kerja untuk bulan mendatangdidiskusikan. Rapat itu terjadi pada tanggal 6 Nopember.
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011 PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
275 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
275 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
Al E pada pasal 10.2 TheBuyer represents and warrants to the Seller that as of the date hereof and asof the Closing Date, there is no Conflict Event which has occured or is inexistence.
Putus : 17-10-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/PDT.SUS/2011 Tanggal 17 Oktober 2011 — WEN KEN DRUG, CO. PTE. LTD.; TJIOE BUDI YUWONO / BUDI YUWONO
310 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
310 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
for making beverages;mineral and aerated waters being goods in class 32;e Di New ZealandCertified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner of Patents,Trade Marks and Designs Ministry of Economic Development IntellectualProperty Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal 13 September2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELASBARANG 05 dan 32, dengan merek the applicant advises that the transliterationof the Chinese characters in the mark is XI NIU, which
Register : 07-11-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 400/PDT/2018/PT MDN Tanggal 29 Januari 2019 — TUAN ARUNACHALAM NANDAA KUMAR VS BANK OF INDIA
133 — 74
133 — 74
PengertianCross Default dapat dilinat didalam buku Blacks Law Dictionary7th edition, halaman 383 yang untuk lebih jelasnya akan disalinsebagai berikut :Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 400/Pdt/2018/PT MDN26.27.Cross default : A provision under which default on one debtobligation triggers default on another obligationTerjemahan bebasnya :Pelanggaran Silang : suatu ketentuan dimana kelalaian terhadapsuatu kewajiban pembayaran menyebabkan kelalaian terhadapkewajiban pembayaran yang lain;Dalam perkara
Register : 22-12-2016 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 18 September 2017 — PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. R.C. Veteran No 4, Bintaro, Jakarta 12330, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani Abby, SH., M.Hum., C.L.A., Irsan Pardosi., S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M dan Laris Panjaitan, S.H., M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum masing-masing dari MR & Partners Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B No. 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan dan domisili di kantor MR & Partners Law Office tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 163/MRP-BBSI/SK/XI/2016 tanggal 8 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai âÂÂPENGGUGATâÂÂ.
306 — 178
306 — 178
dalammengembalikan uang muka/advance payment, dan melaksanakanPekerjaan sesuai Perjanjian atau Jadwal Rencana Pekerjaan.Bahwa di dalam Paragraf ke8 dari Advance Payment Bond maupunPeformance Bond, TERGUGAT (Surety Company) selaku penjaminmenyatakan secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1832KUHPerdata dan Pasal 1831 KUHPerdataParagraf ke8 Advance Payment Bond: In so doing we expressly release our privilage as guarantor to claim confiscationin advance of debtor belongings to settle this debts which
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
in effect onthe date of the singing of this Agreement, paid to or accrued by the Company,including: (a) the gross proceeds received or accrued from the sale of theProduct F.O.B. point of shipment in Indonesia on the basis described inArticle 11 of this Agreement...Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Kontrak Karya mengatur bahwaThe Company shall sell the Products in accordance with generally acceptedinternational business practices, and use its best efforts to do so at pricesand on terms of sale which
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016 2790 — 1826
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
konstitusionalitas norma dalam pengujian UndangUndang.Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatansecara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagaiketentuan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality), yaitu kekuatanmoralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebanikewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dandianggap mengikat ( rules of constitutional morality, create powers and imposedobligations which
are not legally enforceable, but which are regarded asbinding).
Putus : 22-12-2014 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1285 K/Pdt/2014 Tanggal 22 Desember 2014 — ABDUL KIRAM, dkk. VS DEMAK TOBING dan RUSLIM LUGIANTO, dk.
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Majelis Judex Facti jelas melanggar azas ultravires (in excess of powers that which is beyond the power authorised bylaw) yang bertindak melebihi wewenang yang diberikan hukum kepadanya,atau biasa disebut Ultra Petitum Partium (ultra petita) dalam artimengabulkan melebihi yang diminta;Hal. 49 dari 55 hal. Put.
Register : 10-05-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 09-01-2012
Putusan PN MATARAM Nomor 54/PDT.G/2010/PN.MTR Tanggal 23 Nopember 2010 — TIKNOGIANTO ANANTA. DKK VS PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat. DKK
90 — 45
90 — 45
NTB (Site) disediakan olehTERGUGAT I sebagai pemilik (owner), yaitu yang tertulissecara jelas sebagai berikut:Site means the lands and other places on, under, in orthrough which the Works are to be executed or carriedout and any, other lands or places provided by theowner for the purposes of the Contract, together withsuch other places as may be specifically designated inthe contract as forming part of the Site;.
Register : 30-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
GOLDEN AVENUE GWS PTE LTD
Tergugat:
1.PT. BATULICIN NUSANTARA MARITIM
2.SUWARNA
263 — 1388
263 — 1388
(b) In construing and complying wth these Rules due regard shall behad to all dangers of navigation and collision and to any specialcircumstances, including the limitation of the vessels involved,which may make a departure from these Rules necessary to avoidimmediate danger.Terjemahan (Capt.
Putus : 15-01-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 353/Pid.B/2012/PN-PSP Tanggal 15 Januari 2013 — Tarulina Marpaung, S.Pd
50 — 6
50 — 6
Tjeenk Willingk, 1959, Halaman 3) dan hukumpidana itu juga merupakan cerminan peradaban suatu bangsa (One of the most faithfulmirrors of a given civilization, reflecting the fundamental values on which latter rests);Menimbang, bahwa di dalam aliran pemidanaan modern harus diperhatikan faktorfaktor yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa /pelaku tindak pidanamenyangkut keadaankeadaan objektif mengenai perbuatan dan akibat yangditimbulkannya bukan hanya sekedar dari sikapsikap Terdakwa
Register : 26-04-2013 — Putus : 06-12-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/G/2013/PHI.PBR Tanggal 6 Desember 2013 — PT.HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA VS FELICIA YULY
107 — 38
107 — 38
Handayani@Haliburton.com (HRD TERGUGATREKONVENSI) kepada FeliciaYuly@Halliburton.com (PENGGUGAT REKONVENSI)pada tanggal 26 April 2010, As per quotations received, you are entitled to cash inlieu of Car shipment which is 50% from the appointed quotation ie. Rp. 10MIION, 0". ween mene nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn crn n nn nnnnC. Bantuan Uang Perumahan Rp. 61,528,642."i.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375/B/PK/PJK/2017 Tanggal 10 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. GAPURA ANGKASA
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
HikmahantoJuwana, SH, LL.M, Ph.D sebagai berikut :1) Bahwa di dalam huruf a article 92 Konvensi Chicago1944, disebutkan this convention shall be open foradherence by members of the united nations andstates with then, and states which remained neutralduring the present world conflict Kemudian di huruf bdisebutkan adherence shall be effected by anotification addressed to the government of the UnitedStates of America and shall take effect as from thethirtieth day from the receipt of the notification
Register : 11-12-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 968/Pdt.G.Arb/2018/PN JKT.SEL Tanggal 12 Februari 2019 — PT. SAKTI MAS MULIA,
lawan
1.PT.PLN (PERSERO),
2.ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
695 — 1804
695 — 1804
seluruhnyasebenarnya juga telah diakui sendiri oleh TERMOHON yang jelasterlinat pada surat dari TERMOHON I kepada PEMOHON denganNomor : 0540/121/UITKIPSULMAPA/201 2 tertanggal 25 April 2012yang pada pokoknya menyatakan sekitar 8 Ha (delapan hektar)lahan yang sebelumnya masih belum dibebaskan akhirnya telahberhasil dibebaskan.Bahwa dalam Surat Nomor : 0540/121/UIPKIT SULMAPA/2012tertanggal 25 April 2012 termaksud disebutkan :This is to inform you that remaining land of PLTU BauBau around8 hectare which
Register : 08-05-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 41/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL. Tanggal 15 Juni 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO
Warga Negara Indonesia, lahir di Solo, tanggal 7 November 1950, bertempat tinggal di Jalan Jaidi Nomor 22, Pejaten Timur RT/RW 002/011, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Jonas M. Sihaloho, S.H.M.H., Dr. Tommy Sihotang, S.H. LL.M., Asep B. Hermanto, S.H. M.H., Muhammad Ridwan, S.H., dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, berkantor di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, beralamat di Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2015, untuk selanjutnya disebut PEMOHON.
Melawan
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.
Beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut TERMOHON.
358 — 217
358 — 217
dalamICCPR yang relevan mengikat juga kepada TERMOHON.Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 huruf a ICCPR, setiap orang yangditetapkan ketentuan pidana berhak untuk diberitahukan dengan jelasdugaan tindak pidana yang diterapbkan dan penyebab ditetapkannyaketentuan tersebut kepadanya.Pasal 14 ayat 3 hurufa ICCPR berbunyi:In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality :a) To be informed promptly and in detail in a language which
Putus : 01-12-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 P/HUM/2015 Tanggal 1 Desember 2015 — 1. PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE (ICJR)., 2. PERSERIKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN (PSP) vs GUBERNUR ACEH
221 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ruang lingkup Pasal 7 ICCPRmeliputi hukuman terhadap tubuh, termasuk penyiksaanyang berlebihnan sebagai bentuk hukuman atas kejahatanatau sebagai tindakan edukatif atau disipliner,Bahwa lebih jauh, United Nation Human Rights Committeedalam Concluding Obeservation terhadap beberapanegara menegaskan penghukuman cambuk merupakanpelanggaran terhadap Pasal 7 ICCPR, antara lain: 1)Concluding Observation terhadap Sudan (UN DOC.CCPR/C/79/Add. 85) menyatakan: Flogging, amputationand stoning, which are recognized