Ditemukan 2117 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : watch white whini whim weich wacih whidi wich winch
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 06-05-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Pemohon:
1.Sabar Manurung
2.Maniur Sitorus
3.Rionando Simanjuntak
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Resor Toba Cq Kepala Satuan Reserse Toba
71 — 34
  • Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut:@ Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar):In the determination of any criminal charge against him, everyoneshall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:(a) To be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him" ;Terjemahannya:Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atasjaminanaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaitu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3305 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — 1. PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, dkk. VS PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan 1. SHUJI SOHMA, dkk.
1728 — 1263 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The judicial authorities snail aiso have the authority to order theinfringer to pay the right holder expenses, which may includeappropnate attorney's fees. In appropriate cases, members mayHalaman 14 dari 63 hal. Put.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 07-10-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2018 — Pemohon:
Yuliana
Termohon:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kapolda Bali
145 — 123
  • TO be informed promptly and in detail in a language which beunderstands of the nature and cause of the charge against him.(Teyemahan: Untuk diberitahukan dengan segeradanterperincidalam bahasayang dapat dimengerti tentang sifatdan alas an(Sebab) tuduhan yang dikenakan terhadapnya).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2011
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII ( PERSERO ), DKK.; PT. ALAM INTI ENERGI
259 — 226 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Al E pada pasal 10.2 TheBuyer represents and warrants to the Seller that as of the date hereof and asof the Closing Date, there is no Conflict Event which has occured or is inexistence.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 417/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 22 Maret 2017 — Brett Anthony Coad, DK MELAWAN Peter Frawley, DKK
121 — 90
  • The ManagementCompany shall provide the expert with all its calculation and thebasis upon which such estimate wereMAC... cece tte cee ee teen tee teeeeeeeaeeeeeeee(dengan terjemahan ke Bahasa Indonesia sebagai berikut:"Dalam hal biaya pemeliharaan perlu ditingkatkan melebihi 10%dari angka inflasi maka prosedur berikut ini akan berlaku: jikajumlah Penghuni lebih banyak dari 16 kamar menganggapkenaikan di atas angka inflasi tidak dapat dibenarkan, (perusahaanpengelola wajib pada saat penagihan menjelaskan
    ATAU DIKUASAI OLEH PIHAKPERTAMA dan secara lebih khusus dinyatakan dalam perjanjianPengelolaan antara pihak pertama dan pihak kedua yangditandatangani pada tanggal yang sama seperti tanggal perjanjian ini;clause 9 (in this agreement the term Common Property means thoseareas and facilities in the complex to be use in common by all lesseesof villas in the Complex which COMMON AREAS AND FACILITIESARE OWNED OR CONTROLLED BY THE FIRST PARTY and aremore particularly defined in the management Agreement
    dalam kompleks yang dipakai secara umum oleh semuapenghuni villa di dalam kompleks yang mana TEMPAT UMUM DANFASILITAS TERSEBUT DIMILIKI ATAU DIKUASAI OLEH PIHAKPERTAMA dan secara lebih khusus dinyatakan dalam perjanjianPengelolaan antara pihak pertama dan pihak kedua yangditandatangani pada tanggal yang sama seperti tanggal perjanjian ini;clause 9 (in this agreement the term Common Property means thoseareas and facilities in the complex to be use in common by all lesseesof villas in the Complex which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-09-2017 — Upload : 20-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 27 September 2017 — 1. PRAMANA, DKK VS 1. PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD), , DK
74 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • telahmengabulkan memori kasasi yang tidak tepat dan bertentangan denganhukum dan Undang Undang berlaku di Negara RI;21.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,terdapat kesalahan mengenai fakta (factual error) dan kesalahan mengenaipenerapan hukum (error in the application of law), serta justru melanggaratau bertentangan dengan prinsipprinsip hukum (that which
    2017mengabulkan Memori Kasasi yang tidak tepat dan bertentangan denganhukum dan UndangUndang berlaku di Negara RI;65.Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30K/Pdt.SusPHI/2016 yang diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016,terdapat kesalahan mengenai fakta (factual error) dan kesalahan mengenaipenerapan hukum (error in the application of law), serta justru melanggaratau bertentangan dengan prinsipprinsip hukum (that which
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2339 — 1525
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • konstitusionalitas norma dalam pengujian UndangUndang.Kekuatan mengikat dari praktik ketatanegaraan tidak lebih dari keterikatansecara moral, karena itu praktik ketatanegaraan biasa dikenal juga sebagaiketentuan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality), yaitu kekuatanmoralitas konstitusional yang membentuk kekuasaan dan membebanikewajiban yang secara legal tidak dapat dipaksakan tetapi dihormati dandianggap mengikat ( rules of constitutional morality, create powers and imposedobligations which
    are not legally enforceable, but which are regarded asbinding).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukanuntuk kepentingan pemegang saham PTHI:Bahwa perlu Pemohon Banding tambahkan bahwa dalam paragraph 7.10OECD diberikan contoh jenisjenis jasa yang tergolong sebagai stewardshipactivity:7.10 The following examples (which were described in the 1984 Report) willconstitute shareholder activities, under the standard set forth in paragraph 7.6:a.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 716/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 85
  • Untuk lebihjelasnya kami kutip isi ketentuan Pasal 4.6 dan Pasal 23 Perjanjian Distribusisebagai berikut:Pasal 4.6 Perjanjian Distribusi:DISTRIBUTOR hereby undertakes and agrees with Gunnebo that it will atall times during the term of this Agreement (including any period of noticegiven pursuant to clause 2 thereof) observe and perform the terms andconditions set out in this Agreement and in particular that DISTRIBUTOR:4.6 Not to mislead as to capacity in which actingShall not hold itself out as part
    Untuklebih jelasnya kami kutip isi ketentuan Pasal 4.6 dan Pasal 23 PerjanjianDistribusi sebagai berikut:Pasal 4.6 Perjanjian Distribusi:DISTRIBUTOR hereby undertakes and agrees with Gunnebo that itwill at all times during the term of this Agreement (including anyperiod of notice given pursuant to clause 2 thereof) observe andperform the terms and conditions set out in this Agreement and inparticular that DISTRIBUTOR:4.6 Not to mislead as to capacity in which actingShall not hold itself out as part
    Untuk lebih jelasnya, kami kutipisi kKetentuan MSA sebagai berikut:"INDOLOK shall pay CHUBB SAFES an annual fee ("the Fee) ofnot less than US$300,000 (Three Hundred Thousand United StatesDollars) per year or pro rata for part of the year.In addition, INDOLOK shall pay annual to CHUBB SAFES a fee ("theAdditional Fee) which shall be not less than 10.0% (ten percent)of the annual turnover of INDOLOK or pro rata of such fee for part ofthe year...Yang terjemahan resmi dan tersumpahnya adalah sebagai berikut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL Lawan 1.CARL ZEISS Pte Ltd 2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd 3.PT. ELO KARSA UTAMA
289 — 176
  • Keppres No. 34/1981 mewajibkan pengadilan untuk merujuk parapihak untuk menyelesaikan sengketanya di arbitrase.Pasal ll ayat 3 dari Konvensi New York menyebutkan :"The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter inrespect of which the parties have made an agreement within the meaningof this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties toarbitration, unless it finds that the said agreement is null and void,inoperative or incapable of being performed
    A separateagreement will be signed between our new logistic/distribution partnerand PTV which will allow PTV to sell ZEISS products (as per theprevious agreement with PTV) till 30th June. ... Tanggapan Penggugat : AGREED 3. All the orders hence forth will be routed through our newdistribution/logistic partner and they will act as the clearing andimporting agent Tanggapan Penggugat : AGREED 6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 17-10-2011 — Upload : 06-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 595 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 17 Oktober 2011 — WEN KEN DRUG, CO. PTE. LTD.; TJIOE BUDI YUWONO / BUDI YUWONO
296 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • for making beverages;mineral and aerated waters being goods in class 32;e Di New ZealandCertified of Trade Mark Registration dikeluarkan oleh Commissioner of Patents,Trade Marks and Designs Ministry of Economic Development IntellectualProperty Office of New Zealand dengan Nomor 718394, tanggal 13 September2004 dengan Nama Pendaftar Tjioe Budi Yuwono (Penggugat) untuk KELASBARANG 05 dan 32, dengan merek the applicant advises that the transliterationof the Chinese characters in the mark is XI NIU, which
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 22-12-2011 — Putus : 08-03-2012 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 680/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 8 Maret 2012 —
235 — 146
  • pada intinya mengatur, bahwa jika terjadi perselisihanantara Pemohon dan Turut Termohon tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah, maka perselisihan tersebut harus diajukan kepada BadanAribtrase Nasional Indonesia (BANI);Untuk lebih jelas mengenai hal di atas di bawah ini adalahpengaturan dalam EOR Contract :Pasal 12.2 EOR Contract :Disputes, if any, arising between PERTAMINA and Contractorrelating to this contract or the interpretation and performance of anyof the clauses of this contract, and which
Pengadilan PN MATARAM Perdata Tanah
Register : 10-05-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 09-01-2012
Putusan PN MATARAM Nomor 54/PDT.G/2010/PN.MTR
Tanggal 23 Nopember 2010 — TIKNOGIANTO ANANTA. DKK VS PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat. DKK
81 — 37
  • NTB (Site) disediakan olehTERGUGAT I sebagai pemilik (owner), yaitu yang tertulissecara jelas sebagai berikut:Site means the lands and other places on, under, in orthrough which the Works are to be executed or carriedout and any, other lands or places provided by theowner for the purposes of the Contract, together withsuch other places as may be specifically designated inthe contract as forming part of the Site;.
Pengadilan PN BATULICIN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-01-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Bln
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat: GOLDEN AVENUE GWS PTE LTD Tergugat: 1.PT. BATULICIN NUSANTARA MARITIM 2.SUWARNA
218 — 1222
  • (b) In construing and complying wth these Rules due regard shall behad to all dangers of navigation and collision and to any specialcircumstances, including the limitation of the vessels involved,which may make a departure from these Rules necessary to avoidimmediate danger.Terjemahan (Capt.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 26-04-2013 — Putus : 06-12-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 16/G/2013/PHI.PBR
Tanggal 6 Desember 2013 — PT.HALLIBURTON DRILLING SYSTEMS INDONESIA VS FELICIA YULY
95 — 38
  • Handayani@Haliburton.com (HRD TERGUGATREKONVENSI) kepada FeliciaYuly@Halliburton.com (PENGGUGAT REKONVENSI)pada tanggal 26 April 2010, As per quotations received, you are entitled to cash inlieu of Car shipment which is 50% from the appointed quotation ie. Rp. 10MIION, 0". ween mene nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn crn n nn nnnnC. Bantuan Uang Perumahan Rp. 61,528,642."i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • in effect onthe date of the singing of this Agreement, paid to or accrued by the Company,including: (a) the gross proceeds received or accrued from the sale of theProduct F.O.B. point of shipment in Indonesia on the basis described inArticle 11 of this Agreement...Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (2) Kontrak Karya mengatur bahwaThe Company shall sell the Products in accordance with generally acceptedinternational business practices, and use its best efforts to do so at pricesand on terms of sale which
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-12-2016 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 18 September 2017 — PT. BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. R.C. Veteran No 4, Bintaro, Jakarta 12330, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tabrani Abby, SH., M.Hum., C.L.A., Irsan Pardosi., S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M dan Laris Panjaitan, S.H., M.H, para Advokat dan Konsultan Hukum masing-masing dari MR & Partners Law Office, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Grand Wijaya Centre Blok B No. 8-9, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih kedudukan dan domisili di kantor MR & Partners Law Office tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 163/MRP-BBSI/SK/XI/2016 tanggal 8 November 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai “PENGGUGAT”.
270 — 163
  • dalammengembalikan uang muka/advance payment, dan melaksanakanPekerjaan sesuai Perjanjian atau Jadwal Rencana Pekerjaan.Bahwa di dalam Paragraf ke8 dari Advance Payment Bond maupunPeformance Bond, TERGUGAT (Surety Company) selaku penjaminmenyatakan secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1832KUHPerdata dan Pasal 1831 KUHPerdataParagraf ke8 Advance Payment Bond: In so doing we expressly release our privilage as guarantor to claim confiscationin advance of debtor belongings to settle this debts which
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Putus : 11-08-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 81/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 11 Agustus 2016 — PT. MACCARONI sebagai Pembanding L a w a n : 1. PT. AMBARA PRANATA sebagai Terbanding 2. I NYOMAN GEDE ANGGARA MARTA atau ditulis ING ANGGARA MARTA sebagai Turut Terbanding
168 — 99
  • milik Tergugat II bersamaPenggugat, dengan demikian nampak ada itikad tidak baik dariTergugat I, atau juga adanya suatu kesepakatan yang tidak murnikarena kesepakatan tersebut diberikan karena adanya kekhilafanbersama (common mistake) (dwaling/mistake) sehingga oleh karenaitu segala tindakan Tergugat I bersamasama Tergugat II selakupenyewa tidak layak dilindungi olehRestatement Second Section 152 menyatakan : where a mistake ofboth parties at the time of contract was made as to a basicassumption on which
Pengadilan PN BONTANG Pidana Umum
Register : 07-12-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 26-02-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 160/Pid.B/2017/PN Bon
Tanggal 21 Februari 2018 — Penuntut Umum:
R. JOHARCA DWIPUTRA,
Terdakwa:
1.YUDI PRASTIO Bin MUHAMMAD NASRUN
2.JALAL Alias TOROBINGI Bin Alm ALI
3.BAHRUN Bin Alm MUHAMMAD
4.NURDIN RASYID Bin ABDUL RASYID CAPENRANG
102 — 38
  • utilities, storag tanks, loading lines andarms, harbor, docks, berths, tug boats, residential community,workshops, offices, fixed plant and equipment and sommunicationsystem, together with replacements, improvements additions andexpansions of all such facilities, including the expansion facilities,together also with Natural Gas Transmission lines extending from theDelivery Points (As defined in the amended and Restated BontangProcessing Agreement) and form such other points in other fieldsfrom which
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — PT. PLN (PERSERO) KANTOR PUSAT VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
119 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Incidently, in such cases, the factual Circumstance ofeach individual case are of crucial importance, which make itdifficult to provide more precise description;(the meaning of) the term "beneficial owner" ininternational taxlaw is strongly determined by factual circumstances. It Istherefore not possible to give further meaning to this term ingeneral manner.