wade pn medan81)82)83)84)oOo C&O CG Wd oC=~ 5S Oo won eoO OO O O O COND OO FS W NYwe ae Yi He Fe TDS LSI se se Sel SSeS Self Self lScoCo100)101)1 (satu) foto copy rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2011 dan prognosa 2012 2013.1 (satu) set foto copy draft RKAP 2013 & prognosa 2014 2015.1 (satu) buah foto copyAmandemen Surat Perjanjian/ First part number : 044.Pj/61/KIT SBU/201 2Nomor pihak kedua / Second PRT Y Number : GW9101 tanggal kontrak / contract date 29032012 tentang Regarding Pengadaan

Dino Andrian.2.6 Bahwa berdasarkan hasil Self Assessment Triwulan yangdilakukan oleh PT COSL INDO (vide: Bukti 1159, TH60) dan terbukti bahwaPT COSL INDO masih memenuhi pencapaian persentase TKDN di ataskomitmen TKDN yang dijanjikannya, dengan perincian sebagai berikut :Self AssessmentLaporan Kemajuan TKDN(Local Content Progress Report)JackUp Drilling Rig Services for BDPeriode % Pencapaian TKDN16 November 2015 s/d 29 February 2016 35.24%01 March 2016 s/d 31 May 2016 35.14%01 June 2016 s/d 31 August

Ariaz yang pada intinyamenyatakan bahwa Para PesertaTender menyampaikan berapanilaiTKDN = yang mereka tawarkandenganmencantumkan pada suatuform yang sudah disediakan oleh PTK007, dimana Para Peserta Tendersecara self assessment menuliskanrekapitulasi nilai perhitungan TKDNmereka tersebut;28.4.2.5 Bahwa di dalam PTK 007 Bab XIKlausul 9.6.3.2. tegas dinyatakanbahwa pada tender Jasa, pernyataanHal321 dari 434 Hal Putusan Nomor 907/Pat.GKPPU/2016/PN Jkt.

limapersen) adalah suatu asumsi prematurdan penarikan kesimpulan yang tanpadasar karena capaian nilai TKDNsecara keseluruhan baru dapat dilihatpada akhir kontrak setelah diverifikasioleh lembaga Surveyor Independenyang kompeten di bidangnya;28.4.2.8 Bahwa berdasarkan'hasil SelfAssessment Triwulan yang dilakukanoleh Terlapor Il (vide: bukti Tl59, Tr60 dan TI61), terbukti bahwa Terlaporll masih memenuhi pencapaianpersentase TKDN di atas komitmenTKDN yang dijanjikannya, denganperincian sebagai berikut: Self

Sementara itu, jumlah fasilitasyang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000..Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.12.285.714.285, (42,200%). Dengan demikian, progress yang telahdicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yangtelah dibiayai oleh Bank.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1.433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

BankIndonesia/OJK.Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja AuditIntern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJKdan/atau hasil pengawasan otoritas lain.Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yangmenyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan PejabatEksekutif.Halaman 125 Putusan No.31/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI11)12)13)14)b)1)2)1)Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.Melakukan penilaian (self

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlahfasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp.222.185.836.882, (62,68% dari nilaiproyek) sehinggaterjadi deviasipositif sebesarRp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinyaprogress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.2.

dalam jabatan tersebut, saksi melaksanakan tugas antaralain menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak (WP) melaluiloket pada KPPP Sanggau, kemudian mengentri datadata angkapembayaran pajakpajak tersebut;e Bahwa benar dalam mengentri datadata pembayaran pajak dariwajib pajak, biasanya saksi hanya melihat jenis dan jumlah angkapembayaran pajak oleh wajib pajak tanpa memperhatikan validasiyang tercantum pada lembar SSP;Bahwa sepengetahuan saksi, sistem pembayaran pajak diIndonesia menganut sistem self

SKSHHK diterbitkan olen Penerbit SKSHHK secara self assessmentmelalui aplikasi SIPUHH,d. NOTA ANGKUTAN diterbitkan oleh karyawan pemegang ijin secaraself assessment,e. NOTA PERUSAHAAN diterbitkan oleh Karyawan perusahaan secaraself assessment,f.

.* Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinanMengembangkan keahlian / kompetensi secaraberkesinambungan sesuai bidang tugas dan standart profesiantara lain dengan melakukan self updateing atas kebijakan /ketentuan internal dan external, perkembangan yang terjadi diunit kerja /product/prosedur dan pengetahuan diberbagaibidang sector industry.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai BusinessControl dipertanggung jawabkan kepada RBC HEAD ENDANG ASUPRIJATNA.Bahwa permasalahan yang terjadi

UE rae Fixings imRCs R aaoO Self Drilling Screwhex washer flange yellow zincwith black rubber washer5.5x50mim #1224 x 2"J este 300: ili ( PATTA GROUP ISO 9004:2008 PAKUNails RIVETHal. 21 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst. Blind Rivets S PATTA TTA Blind RivetserePERLENGKAPAN DARI LOGAM UNTUK PINTU DAN JENDELA Hal. 22 dari 88 Hal. Putusan Nomor 13/Padt.SusMerek/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Yuhanidu); Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Lorong (bukanAudriyanto);Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscuur libel) dankarenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterimasecara bulat dan keseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yangdituangkan dalam Putusan Tetap Mahkamah Agung RI.

Objek Sengketa dan Il, karena keduanya merupakan Keputusan Pencabutan, maka Pengadilanakan melihat Keputusan apa yang dicabut keduanya, sehingga secaracontrarius actus akan terlihat siapa yang sesungguhnya berwenangmenerbitkan Objek Sengketa dan II Ssesuai Pasal 64 ayat (3) huruf a UndangUndang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa I,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa (Bukti P1 dan Bukti T1) telahmenjadi bukti sendiri (self

Oleh karena itu Pengadilan berpendapatObjek Sengketa tidak memiliki cacat dari aspek kKewenangan;Menimbang, bahwa terkait aspek kewenangan Objek Sengketa Il,berdasarkan alat bukti berupa Objek Sengketa II (Bukti P2 dan Bukti T2) telahmenjadi bukti sendiri (self evidence / res ipsa loquitur) bahwa ia mencabut SuratKeputusan Bupati Sorong Nomor 660.1/108/Tahun 2014 Tentang Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT. Inti Kebun Lestari, Tanggal 24 Februari 2014 (Bukti P23dan Bukti T4).

setiap orang dalam pasal iniadalah Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP adalahOrang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, danpemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuaidengan ketentuan perundangundangan perpajakan;Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP menyatakanbahwa Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif danobjektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanberdasarkan system self

UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun = 1994,UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000, UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 dan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009, SPTadalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkanpenghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukanobjek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan; Bahwa sejalan dengan prinsip self

Bahwa sistem perpajakan yang berlaku di Direktorat Jenderal Pajak adalahsistem Self Assesment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikanwewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkansendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang dan harus dibayar. Dalamhal mi, Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiripajak terutang yang harus dibayar.

nyata TURUT TERGUGAT telahmelakukan upaya pencegahan (preventif) terlebin dahulu kepada calonNasabah in casu PARA PENGGUGAT agar mengerti dan memahamiperdagangan berjangka sebelum menjadi Nasabah;Selain itu, TURUT TERGUGAT membentuk pengawasan bersama denganTERGUGAT Il dan TERGUGAT Ill, yakni kewajiban pengawasan padalayer pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka (integritas pasar) dalam halin) TERGUGAT Il dan Lembaga Kliring Berjangka (integritas keuangan)dalam hal ini TERGUGAT Ill, selaku SRO (self

Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untuk pengadaan alsintan.Hal. 17 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/2006 Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.

Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.3. Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K. Boentoro, yang juga dalam hal ini juga bertindaksebagai penjamin/avalis.4. Bahwa nilai objek yang dibiayai tidak mempunyai objek pembanding.Hal. 23 dari 236 hal. Put. No.2078 K/Pid/20065.

No.2078 K/Pid/2006 Syofian Sara, saksi Syamsul Bahry, dan Syukri Zarkovic dengan kesimpulanpemeriksaan sebagai berikut:Bahwa Debitur tidak sebagai pengusaha dan tidak mempunyai tempatusaha.Para debitur tidak mempunyai dana pembiayaan sendiri (self Financing)dimana tidak ada dana debitur yang disetorkan ke Bank untukpengadaan alsintan.Kredit diberikan kepada banyak orang akan tetapi fisik dan keuangandikelola sendiri oleh satu orang/badan yaitu PT. AMJ dengan direkturutamanya adalah K.

dalammelepas, mengijinkan untuk beredarnya Buahbuahan tersebut ; Bahwa Ahli menerangkan bahwasanya Buahbuahan masuk ke DEPO dalamkeadaan baik berdasarkan prinsip "VERMOEDEN VAN RECHTMATIGE".Rusaknya Buah buahan terjadi selama berada dalam DEPO penyimpanan,merupakan tanggung jawab pihak DEPO penyimpanan dengan pertimbanganPihak DEPO penyimpanan berkewajiban hukum untuk menyelenggarakan penyimpanan dengan baik dan Professional;Bahwa Ahli menerangkan dengan adanya Prinsipprinsip "THE THINGSPEAK IT SELF

Dengan memperhitungkan porsi self financingdebitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telahditarik tersebut adalah Rp. 12.285.714.285, (42,200%).

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyekdengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telahmelampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/ Syaratsyarat Kredit :A. Fasilitas Debiture Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%.

Denganmemperhitungkan porsi self financing debitur, target progressproyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalahRp. 71.428.571.428, (18,32%). Sehingga progress proyek tersebuttelah melampaui target yang ditetapkan.5. Review Covenant/Syaratsyarat Kredit :B. Fasilitas DebiturHal. 159 dari 270 hal PutusanNomor : 1/Pid.SusTPK/2017/PT.DKIe Fasilitas di Bank DKI:Utlilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai Rp. 110.388juta atau 108%.

Hidup.Bahwa benar untuk penambangan bauksit harus~ dilakukanstudi amdal sedang acuan amdal adalah studi RKL dengandasar pedoman Keputusan Menteri Lingkungan Hidup' tahun2000.Bahwa benar untuk lahan penambangan bauksit 5.000 ha wajibmemiliki amdal sedang untuk kurang dari itu) memakai RKLyang untuk mendapatkan hal tersebut diajukan ke BadanLingkungan Hidup setempat.Bahwa benar untuk pengawasan kurun waktunya~ ditinjausesuai dengan tenaga yang ada di daerah dan tidak adaketentuan berapa sering tetapi self

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 6 UndangUndang KUP, Nomor Pokok WajibPajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalamadministrasi perpajakan yang dipergunakansebagai tanda pengenal diri atauidentitas Wajid Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.Dalam sistem Self Assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratansubjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanwajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan

Salinan Tanda Sah Capaian TKDN dari KementerianPerindustrian yang harus dilampirkan tersebut adalah yang masihberlaku (belum habis masa berlakunya);Bahwa benar dalam Spesifikasi Teknis Tiang PJU Octagonal 8 meterdouble head salah satunya mencantumkan TKDN Self Assessmentyang diterbitkan Produsen / agen / distributor atau Sertifikat TKDNdari Kementerian Perindustrian dilampirkan dibelakang formulirrekapitulasi TKDN.

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaHalaman 111 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK/2019/PN.BglIPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, namun saksi tidak mengetahui ketentuan

TKDN Self Assessment adalah Capaian TingkatKomponen Dalam Negeri yang dihitung dan dinyatakan sendiri olehprodusen berdasarkan data yang dapat dipertanggungkawabkan;Bahwa dalam Dokumen Spesifikasi Teknis pada komponen berupaModul Surya dan Lampu PJU Modular LED 40 Waitt adamempersyaratkan untuk melampirkan Tanda Daftar Badan UsahaPembuat Perlengkapan Jalan (TD BUPPJ) dari KementerianPerhubungan, tidak diketahui ketentuan mana yang dijadikan sebagaiHalaman 120 dari 353 Putusan Nomor: 27 /Pid.SusTPK

Pak Adi Andojo melihatini ada pelanggaran hak asasi manusia, prinsip Non Self IncriminationHalaman ke 170 dari 249 halaman, Putusan Perkara No.53/Pid.SusTPK/2018/PN.Kditidak boleh dilakukan. Mestinya splitzingi itu hanya alasan mengenaikurangnya alat bukti, akan tetapi kalau buktinya cukup mestinyasplitzing merupakan instrument yang tidak boleh sering digunakan. Bahwa saksi lupa ada pasal yang mengatakan bahwa surat dakwaan itudasar pemeriksaan perkara.

Bahwa Tadi ahli katakan ada prinsip non self incrimination, memangtidak boleh seeorang itu disalahkan menurut bukti atau kesalahan itumuncul dari menyalahkan dirinya sendiri. Itu Sebenarnya problemnyadisitu dalam konteks pemisahan posisi sebagai saksi dan posisi sebagaiterdakwa.

Bahwa Terkait apakah keterangan itu bisa dijadikan alat bukti atu tidakmemang ada yurisprudensi yang menjadi masalah dan saat ini masihmendua, silahkan saja rekan jaksa ini menganggap bagian pembuktiandan ada putusan mahkamah agung yang mengkaitkan dengan soalprinsipnon self incrimination.