Ditemukan 326 data
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wirma
20 — 5
NegeriDenpasar, maka tepat Pemohon mengajukan permohonannya di PengadilanNegeri Denpasar sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenangmemeriksa permohonan pemohon, oleh karenanya permohonan pemohondapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan pemohon dapat di kabulkan atau tidak, akan dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangn
Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan, yang dimaksud Pencatatan Sipiladalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalamregister Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangn Undang Nomor 23 Tahun2006 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud Peristiwa Pentingadalah kejadian yang dialami oleh seseorang
Jika menelaah lebih dalam bukti P2 berupaKartu Keluarga, nama Ong Boen Ho dan Lie Tjai Loei merupakan orang tuadari Hendra Salim, yang mana Hendra Salim merupakan suami daripemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas Undangn Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan menyatakan Setiap orang dilarangmemerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi DataKependudukan
Sehingga berkaitan dengan pokok permohonanpemohon berupa penegasan nama Wirma dengan nama Siu Bei adalahorang yang sama, tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon. tidakdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankankepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapanini;Mengingat, pasal 1 angka 15, angka 17 dan Pasal 77 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas Undangn
Wiji Astutik
37 — 27
Negeri Denpasar, maka tepatPemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Denpasarsehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa permohonanpemohon, oleh karenanya permohonan pemohon dapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakahpermohonan pemohon dapat di kabulkan atau tidak, akan dipertimbangkansebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas Undangn
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan, yang dimaksud Pencatatan Sipil adalahpencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam registerPencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013tentang perubahan atas Undangn Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentangadministrasi kependudukan yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadianyang dialami oleh seseorang
berangkat keTaiwan baru muncul nama Theo Amara;Menimbang, bahwa oleh karena dalam setiap data kependudukanpemohon yang sudah tercatat dalam register pencatatan sipil tercatat namapemohon Wiji Astutik dan tidak ada satu pun data kependudukan yangmenyatakan nama pemohon sebagai Theo Amara hal itu juga bersesuaiandengan keterangan saksi Ni Kadek Dwi Febriyanti;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang UndangNomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas Undangn
berkaitan dengan pokok permohonan pemohonberupa penegasan nama Wiji Astutik dengan nama Theo Amara adalah orangyang sama, tidak dapat dikabulkan dan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidakdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankankepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;Mengingat, pasal 1 angka 15, angka 17 dan Pasal 77 Undang UndangNomor 23 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentangperubahan atas Undangn
11 — 1
bahwa bahwa permohonan untuk mencabut perkarayang diajukan oleh Pemohon sebelum perkaranya diputus adalahtidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta perundangundangan yangberlaku ; eee en r r eeeeMenimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlakusecara khusus mengatur ketentuan ketentuan tentang pencabutanperkara dilingkungan Peradilan Agama, maka pasal 271 272 Rv,dapat dipedomani sehingga permohonan Pemohon untuk mencabutpermohonannya dapatdikabulkan ; Mengingat, Peraturan perundang undangn
16 — 2
ketentuan ketentuan tentangpencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka pasal271 272 #4Rv, dapat dipedomani sehingga permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya dapatdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutanperkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftardengan regester perkara Nomor : 494/Pdt.G/2011/PA.BLtanggal 09 Pebruari 2011 dan diproses di Pengadilan AgamaBlitar, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayarbiaya perkara ini ; Mengingat, Peraturan perundang undangn
9 — 1
ketentuan tentangpencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka pasal271 272 #4Rv, dapat dipedomani sehingga permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya dapatdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan' pencabutanperkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftardengan regester perkara Nomor : 3691/Pdt.G/2010/PA.BLtanggal 23 Desember 2010 dan diproses di Pengadilan AgamaBlitar, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayarbiaya perkara ini ; Mengingat, Peraturan perundang undangn
11 — 1
secara khususMengatur ketentuan ketentuan tentang pencabutan perkaradilingkungan Peradilan Agama, maka pasal 271 272 Rv,dapat dipedomani sehingga permohonan Penggugat untukmencabut gugatannya dapatdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutanperkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftardengan regester perkara Nomor : 3028/Pdt.G/2011/PA.BL dandiproses di Pengadilan Agama Blitar, maka kepadaPenggugat dibebankan untuk membayar biaya penetapan iniMengingat, Peraturan perundang undangn
11 — 2
ketentuan tentangpencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka pasal271 272 #4Rv, dapat dipedomani sehingga permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya dapatdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan' pencabutanperkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftardengan regester perkara Nomor : 3418/Pdt.G/2010/PA.BLtanggal 29 Nopember 2010 dan diproses di Pengadilan AgamaBlitar, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayarbiaya perkara ini ; Mengingat, Peraturan perundang undangn
25 — 14
pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadipendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanyaputusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapatdikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkarapada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan padaTingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;Mengingat segala peraturan perundang undangn
9 — 2
ketentuan ketentuan tentangpencabutan perkara dilingkungan Peradilan Agama, maka pasal271 272 #4Rv, dapat dipedomani sehingga permohonanPenggugat untuk mencabut gugatannya dapatdikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutanperkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftardengan regester perkara Nomor : 200/Pdt.G/2011/PA.BLtanggal 12 Januari 2011 dan diproses di Pengadilan AgamaBlitar, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayarbiaya perkara ini ; Mengingat, Peraturan perundang undangn
58 — 19
2009tanggal 3 Maret 2009;Menimbang, bahwa pencabutan banding tersebut' tidakada persetujuan dari pihak Terbanding, maka Majelis HakimTingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan dan harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkarapada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan padaTingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;Mengingat segala peraturan perundang undangn
16 — 8
sehinggapertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim TingkatPertama tersebut diambil alih menjadi pendapat MajelisHakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka biayaperkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohondan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;Mengingat segala peraturan perundang undangn
29 — 5
No. 228/Pdt.P/2019/PA.WnoTanggal 13 November 2019Bahwa ia tidak dalam pinangan orang lain dan sudah dilamar Perjakatersebut pada bulan tanggal 3 Oktober 2019 dan lamarannya sudahditerima.Bahwa hari pernikahan sudah ditentukan pada tanggal 15 November2019 dan undangn pernikahan sudah diedarkan karena ia danPemohon belum mengetahui adanya aturan baru yang menentukanbatas minimal usia untuk menikah bagi wanita adalah 19 tahun.Calon Menantu:XXxXxx, UMur 28 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan Pedagang
Pemohon karena sudah 1tahun berpacaran.Bahwa Saat ini ia sudah bekerja sebagai Pedagang bakso panca wisataGua Pindul dengan penghasilan lebih kurang sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan sudah siap untukmenjadi seorang suami dan seorang kepala keluarga.Bahwa ia dan keluarganya telah melamar anakn Pemohon pada bulantanggal 3 Oktober 2019 dan lamaranya telah diterima oleh keluargaPemohon.Bahwa rencana perikahannya akan dilaksnakan pada tanggal 15November 2019 dan undangn
20 — 9
pertimbangan danamar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutdiambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim TingkatBanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkarapada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan padaTingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;Mengingat segala peraturan perundang undangn
16 — 1
Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiranpemohon oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kedirimemberikan petunjuk untuk dibuatkan Penetapan Pengadilan sesuai denganpasal 32 ayat (2) Undangn Udang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasikependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiranyang terlambat ; wn Berdasarkan atas alasan tersebut , maka Pemohon kehadapan Bapak KetuaPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, agar berkenan memberikan
26 — 9
pertimbangan danamar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebutdiambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim TingkatBanding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut dapat dikuatkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkarapada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan padaTingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;Mengingat segala peraturan perundang undangn
53 — 7
Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan Akta kelahiran tersebut, namun saatini Pemohon mengalami kesulitan karena kelahiran Pemohon belum dicatat di KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri maka belum ada aktakelahirannya ; Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan kelahiran Pemohonoleh Kantor Catatan Sipil memberi petunjuk untuk dibuatkan penetapan PengadilanNegeri sesuai dengan pasal 32 ayat (2) Undangn Udang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi kependudukan
20 — 12
Pembanding tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatPutusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor5912/Pdt.G/2015/PA.Cmi tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal20 Shafar 1437 Hijriyah harus dikuatkan;Menimbang,bahwaolehkarenaperkarainimerupakansengketadalambidangperkawinan,makaberdasarkanketentuanPasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yangtelahdiubahdenganUndang UndangN
Pembanding/Terdakwa : ZULKARNAEN LILISULA ALIAS ZUL
Terbanding/Penuntut Umum I : NITA TEHUAYO,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : SECRETCHIL E. PENTURY, SH
97 — 19
Bahwa sesuai dengan berita acara Pengujian Laboraturiumdengan nomor : RPW.01.01.119.1192.07.1192.07.07.19.005 yang ditanda tangani oleh Bidan Trigani damanil ,S.Si, Apt,;MPH KepalaBalai seleksi pengujian kimia dengan hasil Pengujian simplisiakering, tanaman terdiri batang,daun,dan biji dengan berat 0,56 g (nolkoma lima enam gram) Ganja ( Narkotika Golongan 1) positif ,sesual dengan lampiran 1 undang undangn' Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,daftar Narkotika golongan 1point
Bahwa sesuai dengan berita acara Pengujian Laboraturiumdengan nomor : RPW.01.01.119.1192.07.1192.07.07.19.005 yang ditanda tangani oleh Bidan Trigani damanil ,S.Si, Apt,;,MPH KepalaBalai seleksi pengujian kimia dengan hasil Pengujian simplisiakering, tanaman terdiri batang,daun,dan biji dengan berat 0,56 g ( nolkoma lima enam gram) Ganja ( Narkotika Golongan 1) positif ,sesual dengan lampiran 1 undang undangn' Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ,daftar Narkotika golongan 1point
53 — 19
2011 / PTUN.SBY tersebuttelah diucapkan dalam sidang yang terobuka untuk umum padatanggal 29 September 2011 yang dihadiri oleh Penggugat,dan Kuasa Tergugat :Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding' telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober2011, maka permohonan banding tersebut masih dalamtenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat1, pasal 125 ayat 2, dan pasal 126 ayat 1, Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang undangN