No. 59/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 59/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, Penggugat telah berdomisili diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

sesuaiketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 307/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e.

wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan menceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaiansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pl, P2, keterangan Pemohon, dan jikadihubungkan dengan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai di atas, maka terbuktiadanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah.

Oleh karena itu, MajelisHakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajibannya sebagaimanatersebut di atas kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanpenetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohondilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

No. 0007/Pdt.G/2014/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0007/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0218/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

No. 0218/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 4 tahun namunsetelah

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

makasesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hakpemeliharaannya menjadi hak Ibunya, maka terhadap tuntutan Penggugat agar anaktersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat sudah selayaknya dikabulkandengan tidak mengurangi hakhak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapatberhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan bapak terhadapanak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalahmiliknya, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun1958, hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atas nama tanahtanahpartikelir itu Karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;Bahwa demikian juga Undang Undang Pokok Agraria (UUPA

)pemberlakuan konversi terhadap hakhak barat termasuk Eigendomdilakukan dengan pemberian batas waktu sampai 20 tahun sejak berlakunyaUndang Undang Pokok Agraria (UUPA), artinya masyarakat terhadap hakatas tanah Eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambatlambatnya tanggal 24 September 1980 (Pasal 55 Ayat (1) Undang UndangPokok Agraria (UUPA);Bahwa oleh karenanya tepat Judex Facti tanah objek sengketa yangdigugat oleh Para Penggugat merupakan tanah Eigendom VerpondingNomor 34 telah dihapus

menjadi tanah Negara dengan berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, atau termasuk tanah Eigendom yang tidak dikonversi menjadi hakhak atas tanah yang ditentukan oleh Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA);Bahwa sebaliknya Tergugat dan Tergugat II selaku ahliwaris ErnstBudi Wijaya dan sebagai ahli waris dari Lauw Koei Liong memperoleh tanahperkara telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 TentangPenghapusan Tanah Partikulir dan Pasal 55 Ayat (1)

serta ketentuanketentuan konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria (UUPA);Bahwa Sertifikat Hak Milik (T.IV.2, T.IV.3, dan T.IV.4) dikeluarkanpada tanggal 19 April 1976, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ternyata keberatan ParaPenggugat dilakukan + 6 (enam) tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik(SHM) dimaksud, oleh karena itu secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM)tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0178/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istn atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dan sesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomiusili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangcemenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yangmempunyai

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa Sarat Keterangan Domisili mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespidari Tergugat mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

namuntidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf (a)dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 41989 ~~ TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

4 bulan ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnyadan relaas panggilan beserta turunan surat gugatan telahdiserahkan kepadanya, namun ia tidak datang dan tidak pulamengirimkan bantahan ; dengan demikian secara hukum Tergugatdianggap mengakui dalil dalil gugatan Penggugat dan tidakkeberatan terhadap maksud Penggugatuntuk bercerai dengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas,maka sesuai ketentuan Pasal 76 .ayat (2) UUPA

menerus dan tidak ada harapan lagiuntuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap' perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama (sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yang artinya : ~Dikala isteri sudah memuncakketidaksenangannya terhadap) suami, maka Hakim diperkenankanmenjatuhkan talak swami dengan talak satu;Menimbang, , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahune,1974 jo Pasal 65 UUPA

diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang=undang Nomor 50Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI NomorNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, =maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah, berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikahdi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempatperkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa ,berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Hukum yang dilanggar adalah UUPA,UndangUndang HAM, UndangUndang PPLH, UndangUndangHalaman 61 dari 149 halaman.

UUPA;Halaman 85 dari 149 halaman.

Putusan Nomor 560 K/TUN/2017Negara Indonesia dalam membentuk UUPA secara eksplisit dinyatakandalam konsideran pertimbangannya.

dituliskan oleh Penjelasan UUPA.

;Dalam penjelasan UUPA Pasal 18 disebutkan mengenai jaminan bagirakyat mengenai hakhaknya atas tanah.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. him 5 dari11Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2013 sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh halhal sebagaimana yang telahdiuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;Menimbang

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

dan tujuan permohonan Termohonadalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai KewenanganPengadilan Agama (court competence) dan kedudukan hukum (/egal/standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenaitu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas /egitima persona standi inJudicio (pinak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan)dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwarumah tangga

Pasal 76 UUPA, Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahyang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di atas telah memenuhisyarat formil dan materil sebagaimana ketentuan di atas, oleh karena itudapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, maka dapatdiperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Termohon adalah

No. 0099/Pdt.G/2014/PA.Ktbmdalildalil permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan tidakmelawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1)Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (R.Bg.), maka permohonanPemohon dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang,

Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975,Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat NikahKecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankankepada

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. hlm 5 dari11Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun2012 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarandisebabkan oleh halhal yang telah dikemukakan oleh

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

) yang mengatur mengenai hukum tanah diIndonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukum yang berlaku terhadap jualbeli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkan dalam ketentuanPasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalamUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidakdijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26Halaman 9 dari 17 Putusan No. 70/Pdt.G/2019/PN.

TimUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yangmenyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik sertapengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu. meskipunUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidakmengatur secara khusus mengenai jual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapatdipahami pengertian jual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalampengertian hukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual beli bukanlahsuatu bentuk perjanjian

Timjual beli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam Hukum TanahNasional: Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA) mengalami modernisasi dan penyesuaian, tanpa merubahhakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah dengan sifat dancirinya yang kontan, riil dan terang.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti Pl berupa KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judiciodalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama tahun namunsetelah itu

Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan pertumbuhan anak yang lebih baik,maka hak pemeliharaannya (hadlanah) menjadi hak Ibunya, oleh karena itu terhadaptuntutan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadlanah)Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan tidak mengurangi hakhak Tergugatselaku bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimanalayaknya hubungan bapak terhadap anak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) menyatakan:(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksuddalam Pasal 2 ditentukan adanya macammacam hak ataspermukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepadadan dipunyai oleh orangorang, baik sendiri maupun bersamasamadengan orang lain serta badanbadan hukum.Bahwa selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA menyatakan salahsatu jenis hak atas tanah adalah Hak Pakai

Objek sengketa adalah tanah warisan diperoleh dengan alas hak jualbeli... jelasjelas melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) dan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf c UUPA mengatur tentangpendaftaran tanah dengan menyatakan sebagai berikut:(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan

Nomor 2399 K/Pdt/2015diterima secara hukum karena bertentangan dengan UUPA sebagaiberikut:Pasal 5 UUPA menyatakan:Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasionaldan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengansosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam UndangUndang ini dan dengan peraturan perundangundanganlainnya, segala sesuatau dengan mengindahkan unsurunsur yangbersandar

pada hukum agama.Pasal 23 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan:(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktianyang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan danpembebanan hak tersebut.10.Bahwa berdasarkan Pasal 5 juncto Pasal 23 UUPA, maka seandainya11pun ada peralihan hak antara Abang Hadji Usman dengan

Lembaga inihanya dikenal dalam hukum perdata barat, tidak dikenal didalam HukumAgraria Indonesia karena hukum agraria Indonesia berazaskan padahukum adat;Bahwa Judex Facti Tingkat Banding sebagaimana pertimbangan tersebutnyatanyata telah menafikan berlakunya UUPA dan peraturan pertanahanlainnya yang pada akhirnya menyebabkan Judex Facti Tingkat Bandingsalah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;10.Bahwa Pasal 5 UUPA pada intinya menyatakan hukum agraria yang11berlaku atas bumi, air dan

telah salah dan tidakmenerapkan atau melaksanakan hukumsebagaimana mestinya.Bahwa seharusnya judex facti menerapkan atas diri pemohon kasasi adalahPasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undang undang), yang manapemohon kasasi telah melaksanakan perintah UndangUndang tentangPerlindungan Anak no. 23 tahun 2002.Bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun yang berhak untuktumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian(pasal 1 dan pasal 4 ayat 1 UndangUndang Perlindungan Anak = UUPA

).Bahwa bagi anak yang paling esensial adalah untuk mendapatkanpendidikan dan pengajaran dari si pengasuh dan si anak perlu didengarpendapatnya menurut tingkat Kemampuan si anak (pasal 10 UUPA).Bahwa alasan pemohon kasasi mengasuh 4 anak Alm.

Bahwa 4 anakbesar dan tumbuh kembang secara wajar dalam didikan/ajaran alm.Bahagia semasa hidupnya (pasal14 UUPA).Bahwa pemohon kasasi telah melaksanakan perintah UUPA sebagaimanatersebut di atas, dan apabila pemohon kasasi tidak melaksanakannya, makapemohon kasasi diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara dan didenda Rp.100 juta (Pasal 77 UUPA).

UUPA no 23 tahun 2002 (Hukum Perlindungan Anak), bukan pasal 372KUHP.2.

UUPA no 23 tahun 2002 (Hukum Perlindungan Anak).Pasal 50 KUHP (melaksanakan perintah undangundang).Pasal 91 (8) KUHP (melaksanakan kekuasaan Bapak).Hukum Adat di Aceh (dasar kekeluargaan Patriarchaat).Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 (anak yang diterlantarkan).oa Ff oO DPasal 175 huruf b dari Kompilasi Hukum Islam (membayar hutangpewaris).7.

bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat dan Tergugat berkualitas legitima personastandi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.Hal. 11 dari 20 hal. Put.

jawaban yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui dalildalil gugatanyang diajukan oleh Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan yang terusmenerus terkecuali mengenai sebagian alasan perceraian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1, dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Olehkarenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.