Yusin;Sebelah Timur berbatasan dengantanah adat;Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat;Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat;Bahwa proses pemilikan tanah oleh Penggugat telahdilakukan menurut ketentuan dan prosedur hukum, baik hukumadat maupun yang diatur oleh UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) Indonesia;Bahwa Penggugat memperoleh tanah obyek sengketaberdasarkan jual beli dengan pemilik hak atas tanah adatyang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atastanah adat tanggal 05 Agustus

Bahwa sebagaimana disebut di dalam ketentuan Pasal 19ayat 1 bagian c UUPA No. 5 Tahun 1960 dikatakan"Pemberian surat surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat". Ini adalah suatustelsel/ sistem publikasi negatif yang mengandung artiHal. 13 dari 24 hal. Put.

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pengadilan Tinggi dantingkat Kasasi telah keliru)~ = mempertimbangkan buktibukti serta penerapan hukum pembuktian dalam halsengketa kepemilikan sesual dengan stelselnegatif/publikasi negatif dari hukum agraria (UUPA)dan peraturan pendaftaran tanah PP No. 24 Tahun 1997menyangkut data fisik dan data yuridis sebagaimanapenjelasan penjelasan sebelumnya tidaklah semata mataberpedoman kepada Sertifikat Hak Guna Bangunan No.584/1997 atas nama Termohon Peninjauan Kembalisedangkan

No. 38 PK/Pdt/2011negatif UUPA tidak semata mata berdasarkan nama yangtelah tercantum di dalam sertifikat tersebut sehinggaharuslah dibatalkan keputusan Mahkamah Agung dalamperkara perdata No. 544 K/Pdt/2009 tertanggal 25November 2009 dan Putusan Pengadilan Tinggi Papua No.19/Pdt/2008/PT.Jpr. tertanggal 22 September 2008 yangbelum mempertimbangkan secara lengkap bukti bukti alashak dari Termohon Peninjauan Kembali (bukti P.1 danP.2 dibandingkandengan bukti P.3 dan P.4 yang sangat salingbertentangan

Kasasitetapi telah dijatuhkan putusan hanya semata mataberdasarkan adanya Sertifikat HGB No. 584/1997 tanpamempertimbangkan kepemilikan berdasarkan stelselnegatif dari UUPA dan data fisik serta data yuridissesuai PP No. 24 Tahun 1997;16.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

hal ini dapatdinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah yang dimaksud menurut hukum.danPenggugat sebagai pembeli yang beritikad baik patut dilindungi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitumangka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa terkait petitum angka 3 Penggugat, menurut MajelisHakim sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangHalaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN TimPokokPokok Agraria (UUPA

) yang mengatur mengenai hukum tanah diIndonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukum yang berlakuterhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yang dimaksudkandalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1458 KUHPerdata, namunUndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)telah menciptakan unifikasi dibidang hukum tanah yang didasarkan kepadaketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apa yang dimaksuddengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26 UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yang menyatakanJual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianmenurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hakmilik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Oleh karenaitu. meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenai jual beli tanah,sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertian jual beli dalam HukumTanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertian hukum adat mengingatHukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukum adat;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual belibukanlah suatu bentuk perjanjian

) yang menyatakanHak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannyadengan hakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yangHalaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Timdimaksud Pasal 19 dan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) menyatakan untuk menjaminkepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruhwilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur denganPeraturan

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

G/2013/PA Amt. hlm 5 dari12yurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst,maka sesuai bukti P, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yangmempunyai hubungan perkawinan sebagai

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2012 sudah sering

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

menjadi atasnama Penggugat, namun tidak bisa dilaksanakan karena PARMODIHARJO(Tergugat I) sudah tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Hakim mempertimbangkan pokok sengketa yang pertama yaitu apakahPenggugat dalam proses jual beli tanah obyek sengketa dengan Tergugat IIIadalah pembeli yang beritikad baik; Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 5Tahun 1961 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) yang mengatur

mengenalihukum tanah di Indonesia, telah menghapuskan dualisme ketentuan hukumyang berlaku terhadap jual beli tanah yang tidak lagi mengacu kepada apa yangdimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata dan Pasal 1461KUHPerdata, namun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1961 tentang PokokHalaman 10 dari 18 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PN TimPokok Agraria (UUPA) telah menciptakan unifikasi di bidang hukum tanah yangdidasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1961 tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak dijelaskan apayang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal 26UndangUndang Nomor 5 Tahun 1961 tentang PokokPokok Agraria (UUPA)yang menyatakan Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian denganwasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan PeraturanPemerintah.

Oleh karena itu meskipun UndangUndang Nomor 5 Tahun 1961tentang PokokPokok Agraria (UUPA) tidak mengatur secara khusus mengenaijual beli tanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 5Tahun 1961 tentang PokokPokok Agraria (UUPA), dapat dipahami pengertianjual beli dalam Hukum Tanah Nasional adalah jual beli tanah dalam pengertianhukum adat mengingat Hukum Tanah Nasional yang berlaku adalah hukumadat; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum adat, jual bellibukanlah suatu bentuk perjanjian

Dalam hukum adat tidak ada penyerahan yuridissebagai pemenuhan kewajiban penjual, karena justru apa yang disebut jual belitanah adalah penyerahan hak atas tanah kepada pembeli yang pada saat yangsama membayar kepada penjual harga yang telah disetujui, sehingga jual bellitanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam Hukum TanahNasional: Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1961tentang PokokPokok Agraria (UUPA

No. 0045/Pdt.G/2014/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq

No. 0045/Pdt.G/2014/PA.KtbmPokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohonagar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 6tahun namun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihandan pertengkaran disebabkan oleh halhal yang telah dikemukakan

Pasal 76 UUPA, Majelis Hakim perlumendengar keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangHal. 7 dari 11 Put.

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untukkepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon,Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84UUPA dengan segala perubahannya Jo.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada PegawaiPencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohonatau tempat di mana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkansebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA,

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2013 sudah sering

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Putusan Nomor 562/Pdt.

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

pada alinea ke 5 padahalaman yang sama mempertimbangkan :Bahwa bukti P1 berupa surat Simana Boetaya/Tanae tahun19471964 atas nam,a Doellah Bin Darise atas objek yang terletak di KampungSalo Boekkang Pada Kohir 7 C1 Persil Nomor 91 d II seluas 0,01 Ha danPersil Nomor 96 d II seluas 0,13 Ha .Perlu diketahui bahwa simanaBottaeya/Tanae merupakan bukti Pembayaran pajak sekaligus buktikepemilikan pada sama Belanda sampai dengan berlakunya undangundang Pokok Agraria pada tahun 1960 setelah pemberlakukan UUPA

kembali.Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 24 Ayat 1 PP 24/1997 rincikmerupakan bukti pemilikan atas pemegang hak lama.hal ini disebabkankarena pembuatan rincik dibuat oleh pejabat Daerah setempat dandidasarkan atasdasar hak ulayat masyarakat hukum adat yang diakuikeberadaannya . sebelum diberlakukannya Undangundang Nomor 5 tahun1960.Bahwa sesungguhnya Buku rincik ( simana boetaya) dapat sajadijadikan sebagai bukti kepemilikan terhadap tanah sepanjang ada buktilain yang mendukung bahwa setelah lahirnya UUPA

ada bukti lain berupasurat lanjutan yang diterbitkan oleh pemerintah , dimana surat tersebutterbit atas nama pemegang hak hak sesuai dengan data yang ada padarincik tersebut baik data yuridis maupun data pisiknya setelah lahirnyaUUPA hal ini sebagai bukti bahwa setelah lahirnya UUPA, datasebagaimana yang tertera pada surat Rincik tersebut telah didaftarkankembali kepda Pemerintah.Bahwa dalam pasal 24 dan Pasal 25 PP 24/1997 disebutkan bahwapembuktian hak lama yang berasal dari konversi hak lama

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang intinya bahwadalam rangka menerbitkan sertipikat maupun pengurusan hakatas tanah tidak diperlukan lagi girik/kikitir/oetuk D/ daftarketerangan objek pajak.maka dengan demikian bukti P1 tidak dapat dianggap sebagai alatbukti yang sah dan mengikat terhadap objek sengketa karena buktiP1 tersebut tidak dapat menentukan hak keperdataan Penggugatterhadap objek sengketa.Bahwa berdasarkan alasan PEMBANDING yang membenarkanketentuan UUPA Tahun 1960 bahwa Rincik

Labbase dan pamannya bernama Hasan Umarmaka berdasar ketentuan Pasal 20 UUPA jo INSTRUKSI BERSAMAMENTERI DALAM NEGERI dan OTONOMI DAERAH denganMENTERI AGRARIA, No. : Sekra 9/1/2 Tertanggal Jakarta, 5Halaman.10 dari 15 Putusan Nomor 298 PDT/2021/PT MKSJanuari 1961, pada angka 5 huruf c yang menyatakan bahwaYang dinamakan hak milik adalah hak turun temurun atas tanahyang terkuat dan terpenuh, sebagai yang dimaksud dalam pasal 20Undangundang Pokok Agraria, Belum tentu hak milik itu tercatatdalam buku

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

G/2013/PA Amt. him 5 dari11Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2013 sudah sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh halhal sebagaimana yang telahdiuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;Menimbang

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

namuntidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak hadir dipersidangan ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 #Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

sudah berjalanselama lebih dari lima bulan ;Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Tergugat tidakmengajukan bantahan bahkan tidak hadir dipersidangan, padahal iatelah dipanggil dengan sepatutnya, sehinggaMajelis menduga bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugattersebut adalah benar dan Tergugat tidak keberatan atas maksudPenggugat untuk bercerai dengannya; Namun oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian, dengan alasan sebagaimanatersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) UUPA

perselisihan dan pertengkaran; Dengankondisi yang demikian, maka telah terpenuhi alasan perceraiansebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf f PP No. 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaranyang terus menerus dan sulit bagi keduanya untuk hidup rukun dimasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

mengajukanverzet (perlawanan) jika ia keberatan terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan memenuthi SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor : No.28/Tuada AG/X/2002 tanggal22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu) memerintahkan PaniteraPengadilan.Agama Jambi untuk mengirimkan salinan putusan perkaraini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN di tempattinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan merekadicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 0218/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

No. 0218/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertibangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 4 tahun namunsetelah

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat(verstek);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

makasesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka hakpemeliharaannya menjadi hak Ibunya, maka terhadap tuntutan Penggugat agar anaktersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan Penggugat sudah selayaknya dikabulkandengan tidak mengurangi hakhak Tergugat selaku bapak untuk tetap dapatberhubungan dengan anak tersebut sebagaimana layaknya hubungan bapak terhadapanak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yangmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkanhukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalahmiliknya, oleh karena berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun1958, hakhak pemilik beserta hakhak pertuanannya atas nama tanahtanahpartikelir itu Karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara;Bahwa demikian juga Undang Undang Pokok Agraria (UUPA

)pemberlakuan konversi terhadap hakhak barat termasuk Eigendomdilakukan dengan pemberian batas waktu sampai 20 tahun sejak berlakunyaUndang Undang Pokok Agraria (UUPA), artinya masyarakat terhadap hakatas tanah Eigendom dilakukan konversi menjadi hak milik selambatlambatnya tanggal 24 September 1980 (Pasal 55 Ayat (1) Undang UndangPokok Agraria (UUPA);Bahwa oleh karenanya tepat Judex Facti tanah objek sengketa yangdigugat oleh Para Penggugat merupakan tanah Eigendom VerpondingNomor 34 telah dihapus

menjadi tanah Negara dengan berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958, atau termasuk tanah Eigendom yang tidak dikonversi menjadi hakhak atas tanah yang ditentukan oleh Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang Undang Pokok Agraria (UUPA);Bahwa sebaliknya Tergugat dan Tergugat II selaku ahliwaris ErnstBudi Wijaya dan sebagai ahli waris dari Lauw Koei Liong memperoleh tanahperkara telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 TentangPenghapusan Tanah Partikulir dan Pasal 55 Ayat (1)

serta ketentuanketentuan konversi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UndangUndang Pokok Agraria (UUPA);Bahwa Sertifikat Hak Milik (T.IV.2, T.IV.3, dan T.IV.4) dikeluarkanpada tanggal 19 April 1976, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ternyata keberatan ParaPenggugat dilakukan + 6 (enam) tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik(SHM) dimaksud, oleh karena itu secara hukum Sertifikat Hak Milik (SHM)tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang

petitumpetitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapatdipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitumpetitum lainnya dipertimbangkanserta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertamatersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum keduapermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Bagian Kedua KetentuanKetentuanKonversi, UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) mengatur tentang Konversi hak atas tanah eigendommenjadi hak milik, namun demikian UUPA tidak mengatur mengenai definisiKonversi Hak Atas Tanah.

Dalam bukunya, Konversi HakHak Atas Tanah, Hal.1,AP Parlindungan, menyebutkan, pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA(dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalam sistem dari UUPA, atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA;Menimbang, bahwa pemberlakuan konversi terhadap hakhak barat(termasuk eigendom) dilakukan dengan pemberian batas jangka waktu 20 tahunsejak pemberlakuan UUPA.

disebutkan bahwa kewenangan untuk mengkonversi hak atas tanahadalah kewenangan Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secarasistematikatau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dantidak ditentukan dengan penetapan Pengadilan ;Menimbang, bahwa selain itu akibat hukum dari adanya pemberian hakprioritas adalah menyatakan seseorang mempunyai hak prioritas atas tanah objekbekas eigendom yang akan bermuara pada penerbitan Sertifikat ;Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) UUPA

pengadilan ;Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon haruslahdinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidakdapat diterima maka adalah adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yangtimbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai denganpenetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluhenam ribu Rupiah) ;Memperhatikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria (UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti Pl berupa KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judiciodalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama tahun namunsetelah itu

Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Kompilasi Hukum Islam dan demi kepentingan pertumbuhan anak yang lebih baik,maka hak pemeliharaannya (hadlanah) menjadi hak Ibunya, oleh karena itu terhadaptuntutan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadlanah)Penggugat sudah selayaknya dikabulkan dengan tidak mengurangi hakhak Tergugatselaku bapak untuk tetap dapat berhubungan dengan anak tersebut sebagaimanalayaknya hubungan bapak terhadap anak atau sebaliknya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g.infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.dan sesuai identitas Penggugat, ternyata Penggugat telah berdomisili di wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Amuntai, maka terhadap perkara ini merupakankewenangan relatif Pengadilan Agama Amuntai;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sudah sering

sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. ayat (1);Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat diterima sebagaialat bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0711/Pdt.G/2009/PA.TAe Menjatuhkan

No. 475/Pdt.G/2013/PA.KtbmPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari

bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dansesuai kehadiran dan pemeriksaan di muka persidangan, Penggugat telah mengakuberdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkaraini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

PP No. 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.