Dirjen Kekayaan Intelektual Kum
3.Polsek Tanah Abang, QQ. Polres Jakarta Pusat, QQ. Polda Metro Jaya

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GBI Jemaat Talita kum Bekasi dengan kutipan Akta perkawinan nomor : 3275-KW-24022014-0011 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi tertanggal 19 Mei 2015 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang diberi nama Samuel Ezra Tendean lahir di Bogor pada tanggal

Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, yang pernikahannyadilakasanakan di GBI Jemaat Talita Kum, Pdt. Sulaeman Effendie,Jatisampurna Bekasi, pada tanggal 8 Desember 2013, dengan kutipanAkta perkawinan nomor : 3275KW240220140011 yang dikeluarkan olehHalaman 1 dari 15 Putusan Nomor 724/Pat.G/2017/PN Dpsdinas kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 19 Mei 2015;2.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di GBI Jemaat Talita kum Bekasi dengan kutipan Aktaperkawinan nomor : 3275KW240220140011 yang di keluarkan oleh dinasKependudukan dan Catatan Sipil Bekasi tertanggal 19 Mei 2015 adalahputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan di GBI Jemaat Talita Kum Bekasi, dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor : 3275KW240220140011 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Bekasi, tertanggal 19 Mei 2015 adalahputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

I Gusti Ngurah Kade Sunarda, di persidangan dibawah sumpah telahmenerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Tergugat; Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suamiistri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 8 Desember2013 bertempat di Kota Bekasi (di Gereja GBI Jemaat Talita Kum,Pdt.

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan diGBI Jemaat Talita kum Bekasi dengan kutipan Akta perkawinan nomor :3275KW240220140011 yang di keluarkan oleh dinas Kependudukan danCatatan Sipil Bekasi tertanggal 19 Mei 2015 adalah putus karenaperceraian dengan segala akibat hukumnya;3.

TERGUGAT dalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlakuselama 60 (enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasadari Direksi yang menyatakan bahwa TERGUGAT II dapat melakukanperbuatan hukum untuk mewakili TERGUGAT di Banjarbaru atau dengankata lain Perjanjian Kredit Nomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal10 Maret 2015 menjadi tidak sah, karena diduga melanggar ketentuantentang UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatassebagaimana

Banjar pada tanggal 08 April 1998,mestinya dibuat perjanjian baru untuk menggantikan Perjanjian KreditNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yangberlaku selama 60 (enam puluh) bulan19.

Banjar pada tanggal 08 April 1998, dengan jangka waktu selama 60 (enampuluh) bulan atau berakhir tanggal 10 Februari 2020, sesuai dengan PerjanjianKredit Nomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yangditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat di Banjarbaru yang dalamhal ini Tergugat diwakili oleh Tergugat II ;Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatanganioleh Para Pihak antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili

olehTergugat Il di Banjarbaru, dimana didalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlaku selama 60(enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa dari Direksi yangmenyatakan bahwa Tergugat II dapat melakukan perbuatan hukum untukmewakili Tergugat di Banjarbaru atau dengan kata lain Perjanjian KreditHalaman 40 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN BjbNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 menjadi tidaksah, karena

olehTergugat Il di Banjarbaru, dimana didalam Perjanjian Kredit Nomor:MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 yang berlaku selama 60Halaman 45 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb(enam puluh) bulan tersebut tidak menyebutkan Surat Kuasa dari Direksi yangmenyatakan bahwa Tergugat II dapat melakukan perbuatan hukum untukmewakili Tergugat di Banjarbaru atau dengan kata lain Perjanjian KreditNomor: MBD.BJB.1/036/KUM/2015.A00 tanggal 10 Maret 2015 menjadi tidaksah, karena

PENETAPANNomor 0091/Pdt.P/2016/PA.TjgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :Subli bin Harli, tempat tanggal lahir Ribang, 12071978 (37 tahun), agamaIslam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman diJalan Nasional RT.003 Desa Santuun Kecamatan MuaraUya Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon ;Kamaliah binti kum

Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) telah menikah dengan Pemohon Il(Kamaliah binti kum) pada tanggal 28 April 2000 Masehi bertepatan denganHal Penetapan Nomor 0091/Pdt.P/2016/PA.Tjgtanggal 23 Muharram 1421 Hijriah, di Desa Santuun Kecamatan Muara UyaKabupaten Tabalong yang tidak tercatat pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong;.

Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti kum)tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukanpernikahan;. Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti Ikum)sampai sekarang ini masih hidup dan masih kumpul sebagaimana layaknyasuami isteri yang baik;.

Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti kum)masih tetap berstatus sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai danPemohon (Subli bin Harli) tidak pernah menikah lagi dengan perempuanlain;. Bahwa selama pernikahan Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon Il(Kamaliah binti kum) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:a. Nurhadi bin Subli, Tabalong 28042001, umur 15 tahun;b. Muhamad Al Fidi bin Subli, Tabalong 07082004, umur 11 tahun9 bulan;.

Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon (Subli bin Harli) denganPemohon II (Kamaliah binti kum) belum pernah mendapatkan Surat Nikah,sedangkan saat ini Surat Nikah tersebut sangat diperlukan sekali untukmemenuhi persyaratan sebagai bukti nikah dan persyaratan administrasiAkta Kelahiran Anak;10.Bahwa Pemohon (Subli bin Harli) dan Pemohon II (Kamaliah binti Ikum)sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon dan Pemohon II mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbP.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa liar jenis kukang dengan nama latinNycticebus Coucang (lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 nomor urut 73) termasuksatwa yang dilindungi.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenangdalam hal menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungidalam keadaan hidup.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat(2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Sebagai aturanpelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya.Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan peraturan tersebutkukang berada pada no urut 73;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Lbb Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi barang bukti dalamperkara

Pol : BA 3949 DV yang dipergunakan untuk mengantarkan 2(dua) ekor satwa jenis kukang (Nycticebus Coucang) yang akan di jualkepada pemesan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Satwa liar jenis kukang dalam bahasa latinnya disebut(Nycticebus Coucang ) adalah termasuk jenis Satwa Liar yangdilindungi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12

/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbYang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkositemnya;Bahwa terdakwa membenarkan telah menangkap kukang di daerahMalampah Kec.

,dan Bambang Setiawan, S.H Keenamenamnya berkantor pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja No. 1Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Banjarbaru,berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/01199/KUM, tanggal 12 Oktober2020 serta surat perintah tugas Nomor 183.1/01198/KUM tanggal 12 OktoberHalaman 1 dari 30 Putusan Perkara Perdata Nomor 26/PDT/2021/PT BJM2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarutanggal 22 Oktober 2020

Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) bahwa ruas jalan simpang 3 lingkarutaralingkar utara Banjarbaru masuk dalam Rencana umum jaringanjalan Provinsi, artinya saat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor: 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur

Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatantahun 20122032 yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalamibeberapa kali perubahan, jalan tersebut bukan jalan milik asetPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.3.

Bahwa perencanaan jaringan jalan provinsi sebagaimana tertuangKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti Tl1) awalnya di tetapkan pada tahun 2012.Bahwa baik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaHalaman 23 dari

Bahwa Terbanding/ semula Tergugat sebagai pihak yangmemerlukan tanah terkait pelaksanaan atau untuk menindaklanjutiKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) harus melakukan tindakan lanjutansetelah tanah yang diperlukan diserahkan oleh pihak yang mengadakantanah (Pembanding/ semula

;Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada BendaharaPembantu UPTD, administrasi pengajuan Dana KUM ;a.

Daftar Pembayaran Uang KUM ;b. Surat Pertanggung jawaban Mutlak ;c. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru DalamKegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan dan,d.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian TugasGuru Dalam Proses Belajar Mengajar ;Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KUM ;Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari paraKepala Sekolah Dasar sebagaimana tercantum didalam DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM ;Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatanganiREKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD ;Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU

Kaur ;Para Bendahara Pembantu UPTD mengajukan Dana KJM KepadaBendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebagaimanayang tercantum didalam REKAPITULASI PENERIMAAN DANA INSENTIFKJM GURU SD, administrasi pengajuan Dana KUM :Rekapitulasi Penerimaan Dana Insentif KJM Guru SD ;Daftar Pembayaran Uang KUM ;Surat Pertanggung Jawaban Multlak ;Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penugasan Guru DalamKegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Penyuluhan, dan ;e.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Pembagian Tugas GuruDalam Proses Belajar Mengajar.4) Para Bendahara Pembantu UPTD menerima pengajuan Dana KUM.5) Para Bendahara Pembantu UPTD merekap pengajuan Dana KJM dari para KepalaSekolah sebagaimana tercantum didalam DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM.6) Para Bendahara Pembantu UPTD membuat dan menandatangani REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU SD.7) Para Bendahara Pembantu UPTD meminta tandatangan REKAPITULASIPENERIMAAN DANA INSENTIF KJM GURU

., BinMUHAMMAD SALEH (mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SekretariatDaerah Provinsi Kalimantan Selatan pada 6 Januari 2009 sampai dengan bulanApril 2010) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.821.22/0101BKD/2009 tanggal 6 Januari 2009 dan sebagai Kuasa PenggunaAnggaran pada Biro Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010 bersamasama dengan H.

Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.

Surat Keputusan No. 188.44/07/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdr. Drs. H. A. FAUZAN SALEH, M.Ag., sebagaiKuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Satuan KerjaPerangkat Daerah di Biro Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra) TahunAnggaran 2010;Surat Keputusan No. 188.44/09/KUM/2009 tanggal 4 Januari 2010tentang Penunjukan Sdri.

No. 1299 K/Pid.Sus/2015KUM/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/07/KUM/2009tentang Penunjukan Sdr. Drs.

terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis lburung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa danperubahan peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa dan perubahan' peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

P85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tetapi dikenakan sanksipidana sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untukkegiatan pengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalamPermen LHK No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.47/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyaberpedoman pada pasal 8 dan pasal 12 ayat 6 Permenlhk No. P.43/ MenlhkSetjen/2015 Jo. Permen LHK No.

P.60/Menthk/Setjen/Kum.1/2016;Bahwa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untuk pengangkutankayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen LHKHalaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN.Pol.No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyamenggunakan dokumen eSKSHHKB yang diterbitkan melalui SIPUHHOnline;Bahwa karena dokumen yang digunakan mengacu Permen LHK No.

P.85/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 Jo. Permen LHK No. P.48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 8/ 2017, namun seharusnya menggunakan dokumen eSKSHHKByang diterbitkan melalui SIPUHH Online sebagaimana diatur dalamPermenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

yang saksi buat atau saksi isi,karena blangko DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM tersebut yangsaksi buat dan saksi isi belum di Tanda tanggan para guru penerimaKJM tersebut.Bahwa setelah saksi memeriksa dan mengamati DAFTARPEMBAYARAN UANG KJM Triwulan I, Il, III, dan Triwulan IV SDN 3Tanjung Kemuning, dapat saksi jelaskan kembali bahwa saksi tidakpernah membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM Triwulan , Il,Ill, dan Triwulan IV SDN 3 Tanjung Kemuning tersebut, dan orangyang membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM

N 02Kelam TengahBahwa setelah saksi memeriksa dan mengamati DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM Triwulan Ill, dan Triwulan IV SDN 02Kelam Tengah. bahwa saksi tidak pernah membuat DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM Triwulan Ill, dan Triwulan IV SDN 02Kelam Tengah tersebut, dan orang yang membuat DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM Triwulan Ill, dan Triwulan IV SDN 02Kelam Tengah tersebut.

membuat DAFTARPEMBAYARAN UANG KUM Triwulan dan Triwulan II SDN 6 KelamTengah tersebut, dan orang yang membuat DAFTAR PEMBAYARANUANG KUM Triwulan. dan Triwulan II SDN 6 Kelam Tengah tersebutadalah Bendahara Pembantu UPTD Tanjung Kemuning terdakwaHADI SUSANTO.S.IP.Bahwa DAFTAR PEMBAYARAN UANG KWM Triwulan dan TriwulanI!

.3) Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada PembantuBendahara UPTD, administrasi pengajuan Dana KUM : DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.

Para Kepala membuat DAFTAR PEMBAYARAN UANG KUM.3. Para Kepala Sekolah Dasar mengajukan Dana KJM kepada PembantuBendahara UPTD, administrasi pengajuan Dana KUM :DAFTAR PEMBAYARAN UANG KJM.b. SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK.c. SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TENTANGPENUGASAN GURU DALAM KEGIATAN PROSES BELAJARMENGAJAR ATAU BIMBINGAN PENYULUHAN, dand. LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAHTENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSESBELAJAR MENGAJAR.4.

WULAN PURNAMA SARIsekitar tanggal 4 Juli 2011.Bahwa harapan saksi setelah mentransfer uang tersebut anak saksi dapatikut tes dan lulus diterima sebagai pegawai negeri Sipil pada Dep Kum HAMPalembang.Bahwa kenyataannya pada hasil tes penerimaan tahun 2012 anak saksi,tidak berhasil lulus seleksi penerimaan pegawai Dep Kum HAM Palembang.Bahwa saksi sudah menghubungi terdakwa dan mengatakan uang akandikembalikan selambatlambatnya pada 31 Maret 2012.Bahwa saksi membenarkan barang bukti surat yang diperlihatkan.Bahwa

rupiah).Bahwa saksi kemudian memberitahu saksi Marpendi yang kabarnyaanaknya (Muhammad lIgbal) mau cari kerja.Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi korban Marpendi dan saksi Ferdilrawan, ST memperkenalkan saksi korban dengan terdakwa danmengutarakan maksudnya.Bahwa maksud saksi korban disanggupi oleh terdakwa denganmenyerahkan uang sebagai syarat administrasi.Bahwa setelah menyerahkan uang yang diminta terdakwa nanti akandiusahakan anak saksi korban ikut tes dan dapat diterima sebagai PNS diDep Kum

IB Kota Palembang, danmengutarakan maksudnya untuk memasukkan anaknya sebagai PNS diDep Kum HAM. Bahwa maksud saksi korban disanggupi oleh terdakwa dengan syaratmenyerahkan uang sebagai uang titipan sebesar Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa saksi menyanggupi dan kemudian menyerahkan uang yangdiminta terdakwa nanti akan diusahakan anak saksi korban ikut tesdan dapat diterima sebagai PNS di Dep Kum HAM Palembang dannanti kalau tidak dapat diterima maka uang saksi korban akandikembalikan semuanya. Bahwa hal tersebut disanggupi saksi korban yang kemudianmentransfer uang ke rekening terdakwa di Bank Mandiri sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

IB Kota Palembang, karena adanya omongan terdakwa yangmenyanggupi maksud saksi korban untuk memasukkan anaknya sebagai CPNSpada Dep Kum HAM Palembang, dimana saksi korban kemudian tergerak dantelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,00.

P66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi Bahwa sistem kerja Penatausahaan Hasil Hutan melalui sistemOnline (SIPUHH Online) yaitu) SIPUHH mencatat danmelaporkan secara elektronik seluruh rangkaian pelaksanaanpenatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi,penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pengangkutan

Dan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 hak akses dapat ditutupsementara dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaranpenatausahaan hasil hutan, belum terpenuhinya kewajibanPNBP, atau adanya permintaan pihak lain yang dapatdipertanggungjawabka Dy dari 49 putusan No. 44Terhadap ketePattgartWRIP4eSebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;2. Ahli Teguh Yuwono,S.Hut.

Sesuai PermenlhkNomor P85 /Menthk/Setjen /Kum.1/ 11/2016 joP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, kayu olahan tersebutdilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan atau Nota AngkutanLanjutan, namun dibatasi untuk jenisjenis berikut ini: jati,mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri,durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi,kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu,sawit, sawo, sukun, trembesi,

Bahwa untuk kayu olahan dari pohon yang tumbuh alamisebelum terbitnya alas hak atas tanah /menjadi hutan haksesuai pasal 4 ayat 4 Permenlhk Nomor P.85/Menlthk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan. Kayu Budidaya vang, Berasal dari Hutan Hakmengacu pada KteAtuatePerhenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan di Hutan Alam).

Sukses Etam Raya Nomor :522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 adalahpenerapan ketentuan PermenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016, khususnya pasal 15 tentangPenetapan TPTKO;Bahwa berdasarkan pasal 15 PermenLHK P43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, dan Izin PenetapanTPTKO Nomor : 522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur diatur bahwa

., dan BambangSetiawan, S.H Keenamenamnya berkantorpada Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan, Jalan Dharma Praja No. 1Kawasan Perkantoran Pemerintah ProvinsiKalimantan Selatan Banjarbaru, berdasarkanSurat Kuasa Nomor 183.1/01199/KUM, tanggal12 Oktober 2020 serta surat perintah tugasNomor 183.1/01198/KUM tanggal 12 Oktober2020, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 22Oktober 2020, dan diperbaharui dengan SuratHalaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan

Nomor 45/Pdt.G/2020/PN BjbKuasa No.183.1/01532/KUM tanggal 6November 2020 yang di daftarkan' diKepeniteraan Pengadilan Negeri Banjarbarupada tanggal 26 November 2020, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat I;2.

Keputusan Walikota Nomor 188.45/470/KUM/2016 tentangPenetapan Status Ruas Jalan dan Kelas Jalan Kota di KotaBanjarbaru;b. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032;c.

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor188.44/030/KUM/2018 tentang Perubahan Kelima KeputusanGubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0321/KUM/2012 tentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi KalimantanSelatan Tahun 20122032;Maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak.4.

Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat Keputusan GubernurKalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 Tentang rencana umumjaringan jalan provinsi di provinsi Kalimantan selatan tahun 20122032,diberi tanda bukti T 1;2. Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan selatan nomor188.44/0527/KUM/2019 tentang Ketetapan Nilai Barang Milik DaerahBerupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2018, diberi tanda bukti T 2;3.

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

Aceh Timur pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa sesuai PMK Np. 04/04/KUM/2002 tanggal 19 Nopember 2002.

No.127 tanggal 21 Mei 2003.6.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.7. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000, berhubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.8.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.9. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000, berhubungan

AcehTimur.3. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000, berhubungan denganpinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untukmendebet Rekening No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atasnama Pemda Kab.

No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (Satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000, berhubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000, berhubungan denganpinjaman

(tujuh milyar rupiah)sebagaimana Perjanjian Kredit ( PMK ) Nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp.7.000.000.000.

Aceh Timur.2. 1(Satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank AcehCab.

Sudirman,No. 14 Banjarmasin Kode Pos 70114, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor :183.1/00058 B/KUM, tanggal 21 Januari 2013,memberikan kuasa kepada : ++ n2 neon ene nena1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. Nama: SUGIONO YAWIE, S.H., M.H.j ===:Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan 5A.A. WARLIADI, S.H.M.H., 2222 22 ===: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;: EDY HARPENDI, S.H. M.H.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGHal. 4 dari 10 hal. Put.

., tertanggal 1 Nopember 2012.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014.

Menyatakan benar dan sah Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor188.44/0519/ KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRDKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014. . Menolak perintah untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014 dan; .

No.149/B/2013/PT.TUN.JKTbahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensiabsolut, akan tetapi dalam perkara ini terdapat tentang kKewenangan mengadili;bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar masa tahun 20092014; bahwa sengketa dalam perkara ini adalah karena tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD di dalam tubuh Partai yang bersangkutan; bahwa objek sengketa (Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember2012

Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuataningkar janji pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 dalam bentukperjanjian tertulis yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dan Surat PernyataanPenyerahan Jaminan tanggal 11 November 2016;2. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah Tergugatmengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit konsumtif pegawai dariPenggugat sebesar Rp. 88.000.000.

Apabila Tergugat dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biayaHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbu10.Yang Berhutang/Tergugat dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuanyang berwenang dapat melaksanakannya.Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat dan Tergugat II adalah Tergugat danTergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, Karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a : Surat Perjanjian kreditNomor : 01429/KUM/MS/X1/2016 tanggal

Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11Nopember 2016 antara H. MUH. SUBANDI, S.Sos Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Raktay Marunting Sejahtera denganSYAWALIAH, S.PD.AUD disetujui oleh IMAM SAHUDI ANWARI, untukselanjutnya diberi tanda P.1;2. Fotocopy Voucer Debet/Kredit tanggal 11 November 2016 tentang PencairanKredit An. SYAWALIAH sebesar Rp. 88.000.000,, untuk selanjutnya diberitanda P.2;3.

dan Tergugat II yang telahdipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dantidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Kuasa Penggugat adalah bahwaTergugat dan Tergugat II adalah Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhikewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1ayat (3) huruf a : Surat Perjanjian kredit Nomor : 01429/KUM

Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhisyaratsyarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanyaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbukecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu danadanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P1 berupa fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11 Nopember2016 antara H. MUH.

MENGADILI :

1. Menerima dan menggabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor : MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlah seluruhnya

   Rivai No. 1008Palembang, Sei Pangeran, Ilir Timur I, KotaPalembang, Sumatera Selatan, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Lyondi Suryaputra,Jabatan Area Micro KUM KUR Collection &Officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.Region Il/Sumatera Il Palembang yangberkantor di PT.

   Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor :MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatanganioleh PENGGUGAT bersama dengan TERGUGAT.4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seluruh kewajibannyakepada PENGGUGAT secara kontan dan seketika yang jumlahnya pertanggal 04 Juni 2021 sebesar Rp. 409.525.901,54 (empat ratus sembilanjuta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah lima puluhempat sen).

   Bahwa memang benar antara PENGGUGAT dan TERGUGATtelah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam aktaPerjanjian Kredit Nomor : MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 mei 2016(selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).2.

   Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugatmengajukan bukti Surat yaitu :iL,Perjanjian Kredit Nomor: MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei2016, diberi tanda (P1) ;Syarat dan ketentuan Kredit Usaha Mikro dan Tabel PembayaranAngsuran (bagian dari Perjanjian Kredit Nomor: MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda (P2) ;Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 9061/Sukajadi tanggal 28 September2011 atas nama Asep Sutarman yang terletak

   Menyatakan sah dan mengikat dokumen Perjanjian Kredit Nomor :MBG.SJD1/108/KUM/2016 tanggal 23 Mei 2016, yang telah ditandatanganioleh Penggugat bersama dengan Tergugat ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh kewajibannyakepada Penggugat secara kontan dan seketika yang jumlah seluruhnyaRp.197.858.258,76.

Hal tersebutdengan didasarkan pada alasanalasan sebagai berikut :a)Bahwa TERMOHON KEBERATAN dengan suratnya tanggal 14 Mei 2013telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Usaha Mikro (KUM)kepada PEMOHON KEBERATAN dengan tujuan untuk tambahan ModalUsaha Pembuatan Loading Sawit.Bahwa atas permohonan kredit dari TERMOHON KEBERATAN tersebutdiatas, PEMOHON KEBERATANtelah menyetujui memberikan fasilitasKredit Usaha Mikro (KUM) kepada TERMOHONKEBERATANsesuaiPerjanjian Kredit No.

MBD.PSM1/084/KUM/2013.A00tanggal 24 Mei 2013, dengan limit kredit sebesar Rp. 80.000.000,(Delapan puluh jutaRupiah).Bahwa Perjanjian Kredit No.

Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kredit NomorMBD.PSM1/084/KUM/2013.A00 tanggal 24 Mei 2013.4.

Foto copy Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) No.MBD.PSM1/084/KUM/2013.A00 tanggal 24 Mei 2013,selanjutnya diberi tandaPK 1;2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 6106 / Nagari Lingkuang Aua a.n.Syafri. Y, selanjutnya diberi tanda PK 2;3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1176/2013 tanggal 09 Juli2013,selanjutnya diberi tanda PK 3;4. Foto copy Surat No. MBC.UMU/PSM1/0017/2014 tanggal 09 Januari 2014perihal Peringatan (Pertama), selanjutnya diberitanda PK 4.5. Foto copy Surat No.

,M.Kndalam Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 781/2013 yang tidak terlepasdari Perjanjian Kredit Usaha Mikro (KUM) No.