• terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

  Sesuai dengan surat kematiandari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem YogyakartaNomor BA.594,592,550,604/K.22/Wil.II/KSA/8/2018) dan saat ini di simpan didalam frezeer Stasiun Flora Fauna Bunder, Kabupaten Gunungkidul; Bahwa Trenggiling (manis javanica) merupakan salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis tumbuhan dan satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudahsering memberikan sosialisasi kepada Masyarakat di Gunungkidulsemua tumbuhan dan satwa yang sudah harus dilindungi;Bahwa tindakan menjual trenggiling berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistem pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a joPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/

• Bahwa satwaKijang Muncak (MUNTIACUS MUNTJAK) dan satwa Rusa Sambar(RUSA UNICOLOR) adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undangdan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan dan satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, yang memuat daftar tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

  ekor kijangdan 1 (satu) ekor rusa;Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan ali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi;Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut;Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dankondisi barang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu)potong ekor kijang tersebut merupakan hasil buruan Terdakwa

  kijangdan 1 (satu) ekor rusa; Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan tali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi; Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut; Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.

• dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.

  Bondol(Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM

  .1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum pada lampiran nomor urut 179(seratus tujuh puluh sembilan) disebut Elang Bondol(Haliasturindus).Serta Burung Jalak Putih (Strurnusmelanopterus) sebagaimanadiatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), yang

  diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungitercantum

  Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekitar pukul10.00 wita Petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali bersamasamadengan Petugasdari BKSDA Bali benar telah menemukan satwayang dilindungi berupa burung Elang Bondol dan burung Jalak Putihdi rumah tersangka yang

• Sayamemenuhi permintaan Pak Anton Pabara untuk membuatkan Nota Angkutanlanjutan tersebut, karena Pak Anton Pabara telah meyakinkan saya, dia bilang inibetulbetul kayu rakyat dari kKebun masyarakat dan lengkap dokumennya seceraketentuan P.85/MEN LHK/KUM.1/II/20216, pasal 8, dimungkinkan saya sebagaiPemilik Industri Primer, untuk menerima Dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat,sebelum dilanjutkan ke tujuan akhir.Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 58/Pid. SusL H/2021/PN.

  yang berlaku.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan ldentifikasi Jenis Kayugergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaiberikut :> Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh)lembar Volume 6,1299 M3, dan> Jenis Kayu Olahan cinacina 6 (enam ) lembar Volume 0,1425 M3,Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum

  MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

  Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

  yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

• Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum

  .1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

  Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

  .1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

• Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentangIUI Primer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1. Penggergajian Kayu dan/atau Pengawetan Kayu dengan ragam produkyaitu kayu gergajian dan/atau palet kayu;2.

  Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

  Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

  8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

  kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

• Bahwa terhadap setiap orang yang akan memiliki, mengangkut ataumenguasai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yangtumbuh secara alami (bukan hasil budidaya) aturannya mengacukepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam.

  Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak, dinyatakan bahwa Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapidengan Nota Angkutan.

  Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang nota angkutan dan nota angkutan lanjutandipergunakan untuk :a. pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak di provinsi di pulau Jawa dan Bali.b.

  Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

  Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

• JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015;

• 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCP MUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggun kemudian H-06456362 an. UCIN SUSANTI dan K-OO482594 an. SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit No : MBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

6.

JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomorMBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015.1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH~ dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.4.

JURAIYAH dengan perjanjian Kreditnomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015. 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016 Saksi tidakmengetahuinya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan keterangannya benar ;2.

JURAIYAH dengan perjanjian Kreditnomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015.1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016 Saksi tidakmengetahuinya.Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan keterangannya benar ;4.

JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomor :MBD.STR/0172/KUM/2015, tanggal 23 Februari 2015. Pada Hari Selasatanggal 25 September 2018 sekira Pukul 15.50 Wita sebesar Rp. 2.507.000,(dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah). dengan menggunakan nama adikTerdakwa an. M SAPUTRA sebagai Pengangun kemudian H06456362 an.UCIN SUSANTI dan K00482594 an. SYARIFAH HAMDAH denganperjanjian Kredit No : MBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November2016.

JURAIYAH~ dengan perjanjian (Kredit nomorMBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015;Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Tjs 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;6.

• 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Medan bin Lindung) dengan Pemohon II (Rimani binti Yang Kum) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2007 di Desa Swan Slotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;
  3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser untuk mencatatkan perkawinan tersebut di atas dalam register Akta Nikah;
  4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah

  KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telahmenjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yangdiajukan oleh:Medan bin Lindung, NIK 6401070611810001, tempat dan tanggallahir, Mului, 06 November 1981 / umur 39 tahun, agama Islam,pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di DesaSwan Slotung RT. 008, Kecamatan Muara Komam, KabupatenPaser, sebagai Pemohon I;Rimani binti Yang Kum

  Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam padatanggal 05 Juni 2007 di Desa Swan Slotung, Kecamatan Muara Komam,Kabupaten Paser, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon Ilbernama Usman bin Yang Kum, yang ijab kabulnya diwakilkan kepadapenghulu kampung bernama Syahriannor, dengan maskawin berupauang sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), dan dihadirioleh dua orang saksi masingmasing bernama Riye dan Jidan, yangkeduanya dewasa dan beragama Islam;2.

  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Medan bin Lindung)dengan Pemohon Il, (Rimani binti Yang Kum) yang dilaksanakan padatanggal 05 Juni 2007 di Desa Swan Slotung, Kecamatan Muara Komam,Kabupaten Paser;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;Subsider:Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq.

  Tgtpekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.008, Desa Swan Slutung,Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telahmemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan hadir pada saatpara Pemohon menikah;Bahwa Pemohon dengan Pemohon Il telah menikah di DesaSwan Slotung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser padatanggal 05 Juni 2007;Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandungPemohon II bernama Usman bin Yang Kum yang beragama Islamdikarenakan

  Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Medan binLindung) dengan Pemohon Il (Rimani binti Yang Kum) yangdilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2007 di Desa Swan Slotung,Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser;3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama KecamatanMuara Komam, Kabupaten Paser untuk mencatatkan perkawinantersebut di atas dalam register Akta Nikah;4.

Dimusnahkan;

• 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/83/Kum tahun 2009, tentang Persetujuan peningkatan kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor :0466 K/30/MEM/2015, tentang Penyesuaian izin usaha Pertambangan Produksi dalam rangka penanaman modal Asing.

• 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Bupati Balangan nomor :188.45/Kum tahun 2010, tanggal 26 Pebruari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi atas nama PT.

  PARAMITHA CIPTA SARANA, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/34/Kum tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Balangan nomor : 188.45/75/Kum tahun 2010, tentang Pemberian Izin lokasi untuk keperluan jalan angkutan batu bara;

• 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Balangan Nomor : 007 tahun 2012, tentang Persetujuan dokumen Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL);

1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/157/Kum tahun 2011 tentang Pemberian ijin Lokasi untuk pembangunan jalan angkutan batubara, kantor dan mess, kemudian di perbaharui dengan Keputusan Bupati balangan nomor : 188.45/68/Kum tahun 2013;

1 (satu) bundel Copy Surat Nota Kesepakatan Penetapan Area kewenangan dan Tanggung jawab Kepala Teknik Tambang (KTT) dalam rangka penggunaan bersama fasilitas Pertambangan;

1 (satu) bundel Copy Surat Sertifikat

• Setelah dibeli terdakwa, kemudian dibawakerumah terdakwa di Lubuk Aro Dusun Jorong Malabur Nagari bawanKecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dan rencananya akan di jualkepada seseorang di kota Jambi provinsi Jambi dengan harga Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).non Bahwa berdasarkan Lamp No. urut 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN

  /KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN LBBSatwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambing hutan Sumatera(capricornis Sumatraensis) tersebut termasuk hewan/satwa yang dilindungI.

  IV Nagari yang ditemukan dariTerdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim serta Tim dariSatreskrim Polres Agam menuju Polsek IV Nagari dan setelah sampaidan melihat 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutanSumatera tersebut Saksi dan Tim memastikan ciriciri dan bentuknyabahwa 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutan Sumateraadalah termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/Menlhk/Setjen/KUM

  untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, objek dari pengelolaan SDAhayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa liar besertaekosistemnya; Bahwa ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidakbisa dimanfaatkan secara bebas dapat dilihat pada Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.106/Menlhk/Setjen/KUM

  .1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambinghutan Sumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasukhewan/satwa yang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;

• ./2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebagai Kredit Admin (CAD) yang bertugasmenyimpan file atau dokumen serta mengeluarkan dan menerima BPKB yangakan diproses atau dileasing serta membuat asuransi atau klaim asuransi untukunit kendaraan kemudian mengirim file/ dokumen ke direksi sms finance.bahwa terdakwa kemudian meminjam nama saksi Basri Kum alias Basridan saksi Sri Wahyuni Abidin alias Rini untuk mengajukan leasing kepadaPT.SMS finance Kotamobagu dimana saksi Sri Wahyuni Abidin pada hari Rabutanggal

  15 Februari 2012 mengajukan leasing kepada PT.SMS FinanceKotamobagu untuk membeli mobil bekas merk Daihatsu Xenia warna merahmetalik dengan nomor Polisi DB 4780 K dengan harga Rp. 152. 892.000,(seratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) danproses pengajuan leasing tersebut oleh PT.SMS Finance Kotamobagu diprosesdan diterima sehingga pembelian mobil tersebut ditanggung oleh SMS financedan selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2012 saksi Basri Kum aliasBasri

  BASRI KUM, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa terdakwa meminjam nama saksi untuk mengajukan pijamankepada PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Kotamobaguuntuk membeli mobil merk Toyota Avanza warna biru metalik dengannomor polisi DB 4119 DA;Bahwa alasan terdakwa meminjam nama saksi karena terdakwamerupakan karyawan PT.

  Sinar Mitra Sepadan(SMS) Finance;Bahwa terdakwa bertanggung jawab kepada saksi Dwi Pujiastuti Akubsebagai atasan langsung dari terdakwa;Bahwa benar terdakwa meminjam nama saksi Sri Wahyuni Abidinuntuk membeli mobil merk Daihatsu Xenia warna merah metalikdengan nomor Polisi DB 4780 kK;Bahwa Terdakwa meminjam nama saksi Basri Kum untuk mebelimobil merk Toyota Avanza warna biru metalik dengan nomor polisi DB4119 DA dimana mengajukan peminjaman dana kepada PT.

  SinarMitra Sepadan (SMS) Finance;Bahwa pada bulan Februari 2012 terdakwa meminjam nama saksi SriWahyuni Abidin untuk mengajukan peminjaman dana kepada PT.Sinar Mitra Sepadan (SMS) Finance Cabang Kotamobagu yang akandigunakan untuk membiayai pembelian mobil merk Daihatsu Xeniawarna merah metalik dengan nomor Polisi DB 4780 K;Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa meminjam nama saksiBasri Kum untuk mengajukan peminjaman dana kepada PT.

• Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dalam Pasal 8dinyatakan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis.2. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, persyaratanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,meliputi:a.

  P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 menyatakanbahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkanpermohonan.5. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, PermohonanTim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:a.

  P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016.10.Dengan belum lengkapnya persyaratan administrasi dan teknis yangdiajukan oleh Pemohon untuk memperoleh Pelepasan Kawasan Hutansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

  P.51/Menlh/Sekjen/KUM.1/2016 tentang Tata CaraPelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak dapatdijadikan acuan untuk memproses permohonan Pemohon untukmemperoleh pelepasan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

  I.Nomor : P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 secara substansi.

• Kayu olahan berupa gergajian, venner, dan serpih dari industry primer;Bahwa sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/2019tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam NotaAngkutan digunakan untuk menyertai:. Pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;. pengangkutan bertahap hasil kayu hutan dari lokasi pengiriman ke pelabuhanmuat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;.

  Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industry pengolahan kayu.Selanjutnya pada Pasal 13 ayat (1) bahwa : Pengangkutan kayu olahan di luarketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b disertaibersamasama Nota Perusahaan;Bahwa menurut Ahli kayu meranti merupakan hasil hutan kayu maka dalampelaksanaan penatausahaan hasil hutannya wajib mengikuti Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan

  Sanksi pidana berupa pidanadengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000, (lima ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus riburupiah);Bahwa menurut Ahli berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlakupada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang

  Atas penerimaan PSDH (berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No : 12 tahun2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 sebesar :PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) Kayu Bulat Kecil yaitu Rp.310.000, x10% x 3,13 M3 = Rp. 97.030 (Sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh rupiah);PSDH (Provinsi Sumber Daya Hutan) Kayu Olahan Meranti yaitu Rp.810.000 x10%x1,3220 M3 x 2 = Rp. 214,164 (dua ratus empat belas ribu seratus enampuluh empat rupiah);Halaman 9 dari 18

  /2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu adalah sebagai dasarpengenaan iuran Kehutanan; Bahwa jenis kayu Meranti merupakan kayu yang tumbuh alami dan tidakdibudidayakan maka wajib mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66/MENLHKSETJEN/KUM/1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu yangberasal dari hutan Alam, sehingga dalam hai ini dokumen yang digunakanuntuk mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu adalah dokumenSKSHH; Bahwa menurut Ahli

• terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis lburung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa danperubahan peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa dan perubahan' peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

  /KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

• P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi, yang dimaksud denganPenatausahaan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatanHalaman 49 BA Nomor 1209/Pid.Sus/2019/PN Smr BA.PID.B.1.1 pencatatan dan pelaporan perencanaan produksli,pemanenan atau penebangan, pengukuran dan pengujian,penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahanhasil

  PermenLHK Nomor P.43/MenIhkSetjen/2015 joP.60/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu dari Hutan Alam (terhitung sejak tanggal21 November 2019 diganti dengan PermenthkP.66/Menthk/Setjen/Kum.1/10/2019);Z..

  PermenLHK Nomor P.42/MenIhkSetjen/2015 joP.58/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman padaHutan Produksi (terhitung sejak tanggal 21 November2019 diganti dengan PermenthkP.67/Menthk/Setjen/Kum.1/10/ 2019).cr PernmenLHK NomorP.85/Menthk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/MenlIhk/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang pengakutan' hasil rutan kayubudidaya yang berasla dari Hutan Hak; Bahwa menurut pengetahuan ahli dan berdasar ketentuanperaturan perundangundangan

  P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/MenIhk/Setjen/Kum.1/7/2016, yang dimaksud denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan.

  primer (IUIPHHK) atau industryterpadu.IUI Lanjutan, dan/atau Tempat Penampungan Terdaftar KayuBulat (TPTKB) tidak boleh merubah bentuk dari kayu bulatmenjadi kayu olahan; Bahwa menurut pasal 1 PermenLHK P.43/MenlthkSetjen/2015jo P.60/Menthk/Setjen/ Kum.1/7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam dan PermenLHKNomor P.1/Menthk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI PrimerHasil Hutan, yang dimaksud dengan : Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah Industriyang mengolah kayu bulat dan/atau

• Objek Sengketa:Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya KecamatanDaha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tanggal 16 Agustus 2016atas nama Abdurrahman;B.

  Abdurrahman (Penggugat);Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/225/KUM/2016 tanggal 4Mei 2016 perihal Pengangkatan Penjabat Kepala Desa BaruhJaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatanatas nama Ahmad Yani, S.Sos;Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/229/KUM/2016 tanggal 4Mei 2016 perihal Pembentukan Tim Pemeriksaan Khususterhadap Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha SelatanKabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam rangka untukmenindaklanjuti laporan dari masyarakat dan BPD Baruh Jaya;Kesimpulan

  /2016 ~=TentangPembentukan Tim Pemeriksaan Khusus pada Kepala Desa BaruhJaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dantelah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktumKEDUA Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/229/KUM/2016tersebut;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 9 (Sembilan)mendalilkan:Tergugat tidak teliti dalam menerbitkan Surat KeputusanBupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/335/KUM/2016 TentangPengesahan Pemberhentian Kepala Desa Baruh Jaya Kecamatan DahaSelatan

  Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 188.45/335/KUM/2016tanggal 16 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala DesaBarun Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atasnama Penggugat adalah sah menurut hukum;4.

  Abdurrahman (Penggugat), tertanggal 2 Mei2016;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan BupatiHulu Sungai Selatan Nomor. 188.45/225/KUM/2016,Tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Baruh Jaya,Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatana.n.

• Pangeran Antasari No. 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1931/KUM/VIII/2019, tanggal 30Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:1. H. Wahyudie, S.H., M.H.2. Bilham, S.H.3. Achmad Wachyuddin, S.H.,M.M.4.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim;3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hakhakPenggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan5.

  Tergugat/Terbanding) Nomor 188.45/187/KUM/2019, tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim, NIP 196403122007011031(vide Bukti P1);Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding dengan mendasarkan pada putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (ic.

  Penggugat/Pembanding) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karenanya berdasarkan keputusan Nomor 188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 (ic.

• . ; P : Keputusan Menteri Negara Koordinator BidangPengawasan Pembangunan dan Pendayaan AparaturNegara Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tanggal 24Agustus 1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen danAngka Kreditnya ; P : Dokumen Angka Kredit Kum A ;P Dokumen Angka Kredit Kum B;P Dokumen Angka Kredit Kum C;P Dokumen Angka Kredit Kum D?

  Atersebut ; Bahwa Kum A s/d Kum D tersebut terdiri dari :e Kum A yaitu SK mengajar ;e Kum B yaitu Penelitian isi tidak ingat ;eAe5OM

  saksi ; Bahwa ada Daftar Kegiatan Penelitian ; Bahwa saksi membuat daftar tersebut berdasar data yangterlampir di Kum A s/d Kum D ; Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan KegiatanPengabdian Pada Masyarakat atas nama Penggugat ; Bahwa ada Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan PenunjangTri Dharma Perguruan Tinggi atas nama Penggugat ; Bahwa jabatan Rosmailiati, S,T.

  tersebut terdiri dari :e Kum A Pendidikan yaitu ijazah ;Shum 2 penelitian ,kum Pengabdlan Mecyarekanf7 8 imam yet omeneasl Bahwa Tim angka kredit yang menetapkan angka kredittersebut ; Bahwa jumlah anggota tim tersebut ada 2 tim terdiri dari 6pejabat dan diketai oleh Pembantu Dekan II; Bahwa proses pengusulannya adalah Dosen tersebutmengusulkan atas dasar DP3 diterima setelah berkas dilengkapidan ditandatangani yang bersangkutan diajukan ke Dekansetelah itu dilakukan verifikasi oleh tim angka kredit

  A s/d Kum D ; Bahwa saksi tahu kalau Penggugat belum pernah melanggardisiplin karena saksi Ketua Jurusan waktu itu ; Bahwa kalau di fakultas teknik ada istilah TB artinya tidak bolehmelanjutkan dan mahasiswa tidak boleh kuliah dan otomatistidak turun SK mengajarnya.

• Tidak mempunyai izin industri sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan;c. Tidak mengikuti aturan tata usaha kayu sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;5. Pemohon selaku Pengurus CV.

  Ahli juga menerangkan Nota kayu yang menyertai mobiltruk bukanlah keterangan sahnya hasil hutan dan nota angkuttersebut tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri LHK Nomor:P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019.Termohon II juga telah memanggil dan memeriksa keteranganAhli Sdr. Edi Yunara, sebagaimana dalam keteranganHalaman 21 dari 43 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Prap/2020/P N Lgsmenyatakan bahwa Sadr.

  Bahwa Termohon II dengan itikad baik dan patuh terhadap putusanPraperadilan dan justru Permohon Richo Irawan yang tidak bersediamelaksanakan putusan Praperadilan setelah tiga kali dilakukanundangan pelaksanaan putusan pengadilan.Bahwa setelah putusan dibacakan dan diterima oleh Termohon Il,selanjutnya Termohon II mengirimkan surat nomor:S.92/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/6/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yangditerima langsung olehSdr.

  Surat Kepala BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KehutananWilayah Sumatera Nomor: S.92/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/6/2020 Tanggal24 Juni 2020, diberi tanda T.II.12;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) An.

  /7/2020 tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda T.II.30;Fotokopi Bukti Tanda Terima Penyampaian Surat Kepala BalaiPengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KehutananWilayah Sumatera Nomor: S.97/BPPHLHKS/Seksi I/Kum/7/2020 Tanggal 7Juli 2020, diberi tanda T.II.31;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)tanggal 8 Juli 2020, diberi tanda T.II.32;Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) An.