keterangan dua saksi yang telah disumpah; ternyata penggugat tidak sabar lagi berumahtangga dengan tergugat,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dantergugat cukup sulit mencapai sebuah rumahtangga yang tentram, karenaitu. bagi penggugat dinilai cukup alasan untuk bercerai dengan tergugatsesuai dengan maksud pasal 19 f PP No.9/1975 jo.Pasal 116 f KompilasiHukum Islam; berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek; sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atasPertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas karena buktiPi dijamin keberadaannya dengan kedudukan hukumnyaberdasarkan UUPA No. 5 Tahun 1960 dan dijelaskan padabahagian kedua ketentuan ketentuan konversi Pasal Il danPeraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1960Pasal 3a dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.26/DDA/ 1997 ;Terhadap alat bukti P.1 dari Pemohon Peninjauan Kembaliadanya jaminan hukum dari bukti P1 tersebut yang olehUndang Undang

Majelis Hakimmenilai bukti Pi tersebut menurut waktu)= dan= ruanglingkup penggunaannya karena pada masa tersebutmasyarakat belum mengenal nama sertifikat sepertisekarang ini sehingga dengan berlakunya Undang UndangPokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dapat dikonversi menjadiHak Milik dalam bentuk Sertifikat ;Begitu) pula dengan adanya bukti baru maka bukti Hak AtasTanah atas nama S.Mannoppoi adalah suatu keteranganpembuktian hak kepemilikan S.Mannoppoi dan bukti barutersebut tidak bertentangan dengan UUPA

Bahwa penerbitan Sertifikat Tergugat seharusnyadipertimbangkan lebih dahulu status tanahnya apakahTanah Negara atau bukan Tanah Negara karenaTergugat pada kenyataannya tidak memil ik iSertifikat Hak Milik melainkan Sertifikat Hak PakaiAtas Tanah Negara, sesudah berlakunya UUPA No. 5Tahun 1960 dimana Sertifikat Hak Pakai Tergugatbaru terbit pada tahun 1997 ;2.

Dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960, ~ danlahirnya Peraturan Menteri Pertanian dan AgrariaNo. 2 Tahun 1962 Pasal 3a dan Surat KeputusanMenteri Dalam Negeri No. 26/DDA/1997 dan PP No. 10Hal. 15 dari 19 hal. Put.

No. 461PK/Pdt/2009sekalipun belum ada Sertifikat Hak Milik dan dijaminsebagai bukti hak karena sebelum berlakunya UUPA No. 5Tahun 1960 dan PP 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah Masyarakat belum mengenal adanya yang disebutsertifikat ;.

telah berusaha mendamaikan Penggugatamempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf(a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama dan Perubahan terakhir dengan Undang undangNomor 50 #Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengansepatutnya dan relaas panggilan beserta turunan surat gugatantelah diserahkan kepadanya, namun ia tidak /datamg dan tidak pulamengirimkan bantahan, dengan demikian dapat diduga bahwadalil dalil gugatan Penggugat tersebut, adalah benar dan Tergugattidak keberatan terhadap maksud, Penggugat untuk berceraidengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalah perkaraperceraian dengan alasan,; sebagaimana tersebut di atas, makasesuai ketentuan Pasal 76 ayat = (2) UUPA

terus menerus dan tidak adaharapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis perlu pulamemperhatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yaituArtinya : Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannyaterhadap suami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkantalak suami dengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

mengajukanverzet (perlawanan) jika ia keberatan terhadap putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya. pencatatan perceraian danmemenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung..RI Nomor : No.28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 92002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan perkarainiy yang telah berkekuatan hukum tetapkepada PPN di tempat ,tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan mereka dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa tanah tersebut saat ini masih terdapat bangunandan dikuasai serta dipergunakan oleh Kedutaan BesarInggris, sehingga Hak Pakai untuk jangka waktu selamadipergunakan tersebut tidak dapat dicabut/dibatalkankarena bertentangan dengan kaidah hukum ha katas tanahdalam UUPA dan Konvensi Wina Tahun 1961.b.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (selanjutnya disebut UUPA) dijelaskan sebagai berikut :Hak Pakai dapat diberikan : a. selama jangka waktu tertentu atauselama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.b.

Bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 42 UUPA pada pokoknyadijelaskan sebagai berikut :Untuk gedunggedung kedutaan Negaranegara Asing dapatdiberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selamatanahnya dipergunakan untuk itu. Orangorang dan badan badanhukum asing dapat diberi hakpakai, karena hak ini hanyamemberi wewenang yang terbatas.c.

Bahwa dalam menerbitkan surat keputusan a quo maka Tergugat tidakmendasarinya dengan itikad baik karena tidak memperhatikan kaidahkaidah dan ketentuanketentuan hukum yang mengatur tentang hakpakai sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun1996;b.

Bahwa walaupun ada pertentangan dan ketidaksesuaian dengan kaidahkaidah dan ketentuan perundangundangan' bidang pertanahansebagaimana diatur dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996, namunTergugat, dengan itikad buruk, masih tetap menerbitkan surat keputusana quo;c.

No. 182/Pdt.G/2013/PA.Ktbmantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No.

No. 182/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Hal ini Sesuai dengan Pasal 5 Undangundang No: 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) yangmenyebutkan bahwa hukum Agraria yang berlaku adalah hukum adat;Bahwa Jualbeli tanah menurut hukum adat harus memenuhi syaratterang, tunai dan riil. Syarat terang, artinya Jualbeli tanah dilakukandihadapan Kepala Desa, Jualbeli tersebut tidak melanggar hukum yangberlaku. Dengan dilakukanya dimuka Kepala Desa, Jualbeli itu menjaditerang bukan perbuatan hukum yang gelap.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembellimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Menurut UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahhanya warganegara Indonesia tunggal dan badanbadan hukumyang ditetapkan oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraanIndonesianya atau kepada suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka Jualbeli tersebut batal karenahukum dan tanah jatuh pada Negara (Pasal 26 Ayat (2) UUPA).b.

Kendatipundemikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hukum dalamsetiap peralihan hak atas tanah, PP No: 24 Tahun 1997 sebagaiPeraturan Pelaksana dari UUPA telah menentukan bahwa setiapperjanjian yang bermaksut memindahkan hak atas tanah harusdibuktikan dengan suatu Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.Sebelum Akta Jualbeli dibuat PPAT, maka di syaratkan bagi para pihakuntuk menyerahkan suratSurat yang diperlukan kepada PPAT, yaitu:1.

Disamping itu, pendaftaran tanah yangditentukan dalam Pasal 19 UUPA (Undangundang No: 5 Tahun 1960)merupakan sasaran untuk mengadakan kesederhanaan hukum, hal inikemudian ditindaklanjuti dlaam Peraturan Pelaksanaan yaitu PeraturanPemerintah Republik Indonesia PP No: 10 Tahun 1961 dan kemudiandiganti PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

bahwa maksud dan tujuan permohonan Termohon adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Kewenangan Pengadilan Agama (CourtCompetence) dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

yang sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan

Bahwapengertian tanah negara dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan a quo jugasangat jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (3) UUPA Nomor 5Tahun 1960 sebagaimana yang telah di uraikan di dalam PenjelasanUmum Pasal II angka (2) yang pada intinya menyatakan; Bahwa azasHalaman 6 dari 29 halaman. Putusan Nomor 15 P/HUM/2017domein negara atas tanah telah di cabut. Negara sebagai organisasipada tingkat paling tinggi adalah menguasai bukan memiliki.

Bahwa tanah Teluk Ketapang telah jatuh kepada negaraberdasarkan ketentuan Diktum Keempat Huruf (A) UUPA Nomor 5Tahun 1960 karena terlantar, kosong/tidak bertuan dan merupakansemak belukar pada saat berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960.Kemudian pada tahun 1963 di bagikan oleh Asisten Wedana OeriasPardede kepada masyarakat setempat (Bukti P.20) pada saatTanjungbalai masih berbentuk Kecamatan yang merupakan bagian dariKabupaten Asahan.

Tidak adanya sanksipidana dalam Peraturan a quo sangat jelas bertentangan dengan Pasal52 ayat (2) dan ayat (3) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi;Peraturan Pemerintah dan Peraturan Perundangundangan yang dimaksud dalam Pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat (3), danPasal 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaranperaturannya dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 bulandan/atau denda setinggitingginya Rp.10.000.

Ketentuan ini jelasjelas bertentangandengan Pasal 11 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yangmenyatakan; Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluanhukum golongan raktyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengankepentingan nasional diperhatiikan dengan menjamin perlindunganterhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Dan di sisi lainPasal a quo tidak pula memberi kepastian hukum kepada pemeganghak karena dapat di gugat oleh pihak lain yang merasa berhak.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD1945, Junto Pasal 31A ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 03Tahun 2009 perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung, Junto Pasal 1 ayat (4) PERMA Nomor01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, dan Junto Pasal 9 ayat (2)UUPA Nomor 5 Tahun 1960, maka kedua Pemohon adalah pihak yangmemiliki Kedudukan hukum (/ega/ standing) dalam pengajuan keberatanHak Uji Materiil ini.5.

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

itu buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa antara Penggugatdan Tergugat merupakan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

No. 0083/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan denganverstek:sesuai pasal 89 (1) UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat,Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat berkualitaslegitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo.Perma No. Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi dan telah ditunjuk saudaraSHOLIHIN, S.Ag.

resmi dan patut oleh Jurusita, sedangkan tidak datangnya ternyata tidakdisebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Para Pemohon Kasasi sangat membantah pertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama dan banding karena tidak sesuai dengan KitabUndang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan juga Undang UndangPokok Agraria (UUPA) yang berlaku.

Johari memiliki eigendom verponding 721/612 yangsebenarnya saat itu dengan berlakunya UUPA harus dialihkan menjadi HakMilik, dan seharusnya ketika H. Johari meninggal Abdul Gani sebagai ahliwarisnya melakukan konversi hak tersebut sekaligus wajib melakukanperalihnan hak dalam jangka waktu 6 bulan sesuai ketentuan peraturanpertanahan yang berlaku menjadi salah satu hak yang disebutkan dalamUUPA yang dalam hal ini Sertifikat Hak Milik.

Apabila Sertifikat Hak Milik initelah dibuat, maka barulah syarat objek yang halal dalam suatu Perjanjian JualBeli terpenuhi dan dapat dikatakan dapat diperdagangkan/diperjualbelikan;Syarat sah suatu objek hak atas tanah adalah sesuai Pasal 23 UUPA:(1) Hak milik, demikian pula setiap peralinan, hapusnya danpembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;Halaman 24 dari 43 hal. Put.

Pasal 5 UUPA menjelaskan bahwaHukum Agraria adalah hukum adat yang berlaku di Indonesia, mengaturbahwa jualbeli hak atas tanah haruslah "terang dan tunai";Pasal 5 UUPA: Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengankepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsadengan sosialisme Indonesia , serta dengan peraturanperaturan yangtercantum dalam undangundang ini dan dengan peraturan perundanganlainnya, segala sesuatu

P10) sebagaibukti adanya Perjanjian Jual Beli, ternyata Perjanjian Jual Beli terjadi padatanggal 4 Oktober 1981, 4 Januari 1982 dan 28 Februari 1982, dimana padasaat itu UUPA juncto PP Nomor 10/1961 ini telah berlaku (tahun 19601961),dan karenanya Perjanjian Jual Beli telah bertentangan dengan peraturanperaturan ini dan mengakibatkan batal demi hukum atau tidak sah;Bahwa UUPA junctoPP Nomor 10/1961 kemudian diperkuat lagi denganketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaiperubahan

KAI (Persero) terkait kKebenaran materiil dari data fisikdan/atau data yuridis sebagai dasar dikabulkannya permohonan hak(vide Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 9/1999 dan UUPA juncto KeppresNomor 32/1979 juncto Per.Mendagri Nomor 3/1979);> Kualitas Para Penggugat dalam mengajukan permohonan hak yangseharusnya dapat dikabulkan (vide Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 2 ayat(1) dan (2) juncto Pasal 4 Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RINomor 5/Prk/Tahun 1965 juncto UUPA juncto Keppres Nomor 32/1979Juncto Per.Mendagri

Putusan Nomor 20 K/TUN/2017dan masih berlaku tidak serta merta hapus dan tetap diakui, akantetapi untuk dapat menjadi hak atas tanah sesuai dengan sistemyang diatur oleh UUPA harus terlebin dahulu di konversiberdasarkan prinsip yang mendasari, yaitu:1. Prinsip Nasionalitas, sesuai ketentuan dalam Pasal 9;2. Pengakuan HakHak Tanah terdahulu, yaitu hakhak yangpernah tunduk kepada Hukum Barat maupun Hukum Adatmelalui Lembaga Konversi ke dalam sistem dari UUPA;3.

Penyesuaian kepada ketentuan Konversi, sesuai Pasal 2 dariketentuan Konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agrariadan edaranedaran yang diterbitkan, maka hakhak tanah yangpernah tunduk kepada Hukum Barat dan Hukum Adat harusdisesuaikan dengan hakhak yang diatur oleh UUPA;4. Status Quo HakHak Tanah Terdahulu, yakni denganberlakunya UUPA dan PP 10 Tahun 1961 maka tidak mungkinlagi diterbitkan hak baru atas tanahtanah yang akan tundukkepada hukum Barat.

Setelah disaring melalui ketentuanketentuan Konversi UUPA dan aturan pelaksanaannya, makahakhak atas tanah bekas Hak Barat dapat menjadi:1) Tanah Negara karena terkena ketentuan asas Nasionalitasatau karena tidak dikonversi menjadi hak menurut UUPA;2) Dikonversi menjadi hak yang diatur menurut UUPA sepertiHak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan HakPakai.Menurut UUPA diktum Kedua Pasal , III dan V hakhak atas tanahasal konversi Hak Barat akan berakhir masa berlakunya selambatlambatnya tanggal

Selanjutnya sejak 24 September1980 statusnya menjadi tanah yang dikuasai negara dan olehnegara akan diatur kembali penggunaan, penguasaan danpemilikan tanah melalui pemberian hak baru berdasarkanketentuan menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya yakniKepPres Nomor 32/1979 dan Per.Mendagri Nomor 3/1979.Bahwa mohon dicatat, berdasarkan UUPA tanah mempunyaifungsi sosial yang peruntukannya dan penggunaannya harusmemperhatikan kepentingan nasional dan menjamin perlindunganterhadap kepentingan golongan

), Pasal 26 ayat(1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Hukum Agraria (UUPA), juncto Pasal 1 angka 1, Pasal2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan MenteriAgraria Nomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan danPemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, terhadapperistiwa hukum terjadinya jual beli atas tanah;Bahwa dengan demikian ternyata bahwa Putusan a quoadalah putusan yang tidak cukup mempertimbangkan(onvoldoende gemotiveerd) tidak cermat dan teliti dan/ataukurang lengkap

Nomor 1043 K/Pdt/20163.adalah akta yang cacat yuridis dan patut dinyatakan batal demihukum:;Akta Perikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 16 Maret 2012, yangdilangsungkan dengan cara melawan hukum dan melanggar Pasal23 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA), Pasal 26 ayat (1)Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok HukumAgraria (UUPA), juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3ayat (1), ayat (4), Peraturan Menteri Agraria Nomor

), Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 5tahun 1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA),jJuncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) danayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 tahun 1961tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak AtasTanah, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Direktorat JenderalAgraria, Nomor 4 tahun 1968, tentang Penyelenggaraan IzinPemindahan Hak Atas Tanah, dengan demikian maka PutusanHalaman 38 dari 46 hal.

Nomor 1043 K/Pdt/2016ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA), Pasal 26 ayat(1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok PokokHukum Agraria (UUPA), juncto Pasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat(1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri AgrariaNomor 14 tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian IzinPemindahan Hak Atas Tanah, dan Pasal 2 ayat (2) PeraturanDirektorat Jenderal Agraria, Nomor 4 tahun 1968, tentangPenyelenggaraan Izin Pemindahan

Akta Perikatan Jual Beli Nomor 03, tanggal 11 April 2012:Yaitu tentang ketentuan Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal1337 KUHPerdata pertimbangan hukumnya didalammenerapkan Hukum Perjanjian dan peraturan hukum lainnyayaitu ketentuan 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria(UUPA), Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun1960 tentang Pokok Pokok Hukum Agraria (UUPA), junctoPasal 1 angka 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4)Peraturan Menteri

Dengan cara penutupan akseskeluar masuk dengan disertai tekanan psikis, akhirnya PemohonKasasi, Pembanding/Penggugat dengan terpaksa harus meninggalkanrumah tinggal beserta anak istri untuk mencari tempat berteduhseadanya dan telah melakukan tindakan memaksa Pemohon Kasasimengosongkan Tanah dan Bangunan Sengketa a quo, padahalTermohon Kasasi tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah sesuaidengan perundangundangan pertanahan yang berlaku di Republik RI,yakni:Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 huruf

Eigendom Pervondingdikonversi menjadi Hak Milik Nomor 13 tanggal 1 Agustus 1962 ( hanyafoto copy dari foto copy), Oleh karena berdasarkan ada aturan Undangundang yang mengatur merujuk Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960huruf a angka 4 sudah Hapusnnya Hak Milik Termohon Kasasiselanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnya ketentuanPasal 21 ayat (3),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Bahwa Termohon Kasasi tidak akan mungkin menurut logika hukumserta hukum yang berlaku di Indonesia akan diberikan

atau diterbitkanTanda Bukti Hak atas Tanah berdasarkan peralinan Hak nya yangdiperoleh melalui Causa yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan khusus di bidang pertanahan,oleh karenaTermohon Kasasi bukan sebagai Subjek Kepemilikan atas Objek TanahSengketa a quo dengan adanya dasar hukum Pasal 27 UUPA Nomor 5Tahun 1960 huruf a angka 4 sudah Hapusnya Hak Milik TermohonKasasi selanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnyaketentuan Pasal 21 ayat (8),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun1960

Nomor 178 K/Pdt/2015Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanahtanggal 19 Juni 1963;e P25 adalah fotocopy Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal26 adalah fotocopy Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal27 adalah fotocopy Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;Bahwa oleh Judex Facti buktibukti dari Pemohon Kasasi tersebutditolak oleh Judex Facti dengan alasan karena buktibukti tersebuthanya berupa fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya.

Sebagai Perusahaan Milik Negara (BUMN), hal ini jelasmelanggar asas good governance, karena Termohon Kasasi tidaksebagai BUMN yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Miliksebagaimana ditetapkan dalam Ps. 26 (2) UUPA, dengan demikianTermohon Kasasi telah melakukan kebohongan public;Bahwa oleh karena itu Judex Facti telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalampenerapan hukum pembuktian mengunakan alat bukti Causa yangtidak diperbolehkan Undangundang dan atau

Bahwa sebaliknya apabila Judex Facti menerapkan Pasal 19 Ayat (2)huruf c UUPA dalam pemeriksaan perkara a quo, maka justru JudexFacti memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukumterhadap kepemilikan hak Pemohon Kasasi atas bidang tanah dimaksudkarena bukti hak tersebut belum pernah dibatalkan dan/atau batal demihukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ;.

Judex Facti telah lalai untuk menerapkan hukum yaitu Pasal 19 ayat 2 hurufC UUPA dan Pasal 35 UUPA jo.

Bahwa sangat nyata Judex Facti lalai menerapkan hukumyaituketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang menegaskan sertifikatmerupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,sebaliknya Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hakmelainkan dokumen yang menerangkan tentang hapusnya Hak GunaUsaha (HGU) melalui pelepasan hak oleh pemegang haknyasebagaimana diatur pada Pasal 35 UUPA, jo. Pasal 17 PP No.40 Tahun1996 ;.

Bahwa seandainya Judex Facti tidak lalai dalam menerapkan Pasal 19Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 35 UUPA jo. Pasal 17 PP No. 40 Tahun1996, maka sudah tentu pula Judex Facti akan memutus sebaliknyakarena Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hak dan hanyapernyataan dari pemegang hak asal ex.

Bahwa seandainya Judex Facti secara cermat dan teliti menerapkanPasal 27 UUPA dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.3 Tahun 1999, maka sudah tentu Judex Facti tidak akan pernahmenyatakan Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi tidak mempunyaikekuatan hukum, karena faktanya bukti hak yang dimiliki PemohonKasasi dimaksud tidak pernah dibatalkan atau pernah dimohonkanpembatalannya oleh pihakpihak yang merasa dirugikan;.

KonpensiMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi injudicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

oleh karena tidak ada eksespi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telahdewasa, sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat, sehinggamemenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat angka 4 R.Bg Jo.Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pasal 76 ayat(1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi HukumIslam. Dan keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan yang terus menerus adalahfakta yang dilihat, dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebutmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

No. 0178/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istn atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Dan sesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomiusili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif PengadilanAgama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangcemenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istriataukuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.Maka sesuai bukti P2, Penggugat merupakan seorang istri dari Tergugat yangmempunyai

hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah berdasarkanketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agarbersabar dan mempertahankan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut Majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa Sarat Keterangan Domisili mengenaiKewenangan Relatif Pengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespidari Tergugat mengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA

KeretaApi (Persero) dikonversi ke dalam sistem hukum yang = sesuaidengan UUPA dan merupakan aset tanah Negara. Sehingga jelasberdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, grondkaart Nomor 22A,tanggal O01 Mei 1917, adalah tidak sah karena tidak dapat dijadikanalas hak oleh Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas tanahyang menjadi objek sengketa, oleh karenanya jelas gugatan yang2117.4.idiajukan Penggugat mengandung cacat hukum.

sistem dari UUPA,penyesuaian kepada ketentuan konversi, yang artinya bahwa sesuai Pasal 2 dariketentuan konversi maupun Surat Keputusan Menteri Agraria danedaranedaran yang diterbitkan, maka hakhak tanah yang pernah tundukpada hukum barat dan hukum adat harus disesuaikan dengan hakhakHal. 27 dari 35 hal.

Nomor 904 K/Pdt/20142823.28yang diatur oleh UUPA dan status quo hakhak tanah terdahulu, bahwadengan berlakunya UUPA dan PP Nomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah, maka tidak mungkin lagi diterbitkan hakhak baru atastanah yang tunduk pada Hukum Barat.

Maka dengan demikian jelas bahwasetelah melihat ketentuanketentuan konversi UUPA dan aturanpelaksanaannya, maka terhadap hakhak atas tanah bekas hak barat dapatmenjadi tanah Negara, karena terkena ketentuan azas nasionalitas ataukarena tidak dikonversi menjadi hak menurut UUPA dan dikonversi menjadihak yang diatur menurut UUPA, seperti hak milik, hak guna usaha, hakguna bangunan dan hak pakai dan menurut UUPA diktum kedua Pasal I,Ill dan V, hakhak atas tanah asal konversi Hak Barat akan berakhir

, karena itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan KeputusanPresiden Nomor 32 Tahun 1979, yang intinya adalah tanahtanah yang belumdidaftarkan diberi tenggang waktu paling Iambat tanggal 24 September 1980.Berlakunya UUPA maka secara otomatis mencabut beberapa peraturan mengenaihukum tanah yang berlaku pada saat itu dan terhadap seluruh tanah hakhak baratmenjadi tanah negara.