tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

yangtelah dibeli dari Jufri pada tahun 2001 sedangkan Pembanding semulaTergugat Il tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa tanahsengketa adalah miliknya;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum majelishakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding tidak sependapat karena Majelis Hakim PengadilanTingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang status tanah objeksengketa, apakah tanah objek sengketa berstatus tanah haksebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA

No.5 tahunHalaman 7 Dari 12 Put.No.07/Pdt/2015/PT.KDI1960 atau tanah bebas milik negara yang dikerjakan oleh masyarakatyang dikenal dengan tanah garapan;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan danbantahan kedua belah pihak yang berperkara serta buktibukti suratmaupun saksi yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim Bandingmenyimpulkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanahyang tidak melekat sesuatu hak sebagaimana yang diatur dalam pasal16 ayat (1) UUPA No.5 tahun 1960

dan tanah tersebut statusnya adalahtanah garapan;Menimbang, bahwa sebagaimana yang diketahui Sampai saatini, oleh undangundang belum ada diatur tentang status hukum tanahgarapan dan oleh karenanya tanah garapan dapat diartikan sebagaitanah yang belum dilekati sesuatu hak, yang dikerjakan oleh seseorangsecara teruS menerus tanpa pernah meninggalkannya;Menimbang, bahwa walaupun UUPA No.5 tahun 1960 tidakmengatur tentang tanah garapan, bukan berarti tidak ada alas hakseseorang untuk menunjukkan bahwa

untuk selanjutnya Sampai dengan saat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti tersebut diatas,benar Terbanding semula Penggugat telah membeli tanah objeksengketa dari Jufri pada tahun 2001 tetapi tidak mengerjakannyasecara teruS menerus, hanya dikerjakan sampai tahun 2003 saja danselanjutnya menelantarkan tanah objek sengketa;Menimbang, bahwa sesuai dengan status tanah objek sengketaberupa tanah garapan yang belum melekat sesuatu hak apapunpadanya sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) UUPA

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

buktitersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan Verstek;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf(c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu Bain SughraTergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat berkualitaslegitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo.Perma No. Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak melalui jalur mediasi dan telah ditunjuk saudaraSHOLIHIN, S.Ag.

resmi dan patut oleh Jurusita, sedangkan tidak datangnya ternyata tidakdisebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagaiDerikUt : nnn nnn nnn nnn nn nnn nn ne nnn ne nnn nnn nnn nena nnn a nena nase cansBahwa berawal dari adanya desas desus sekelompok orang (wargaAceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (Mk)terhadap UUPA (Undangundang Pemerintah Aceh), saat itu saksiFIKRAM Bin HASBI alias AYAH BANTA menjadi gusar dan tidak bisamenerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi FIKRAMBin HASBI alias AYAH BANTA merasa UU itu adalah harta warga Acehyang

merupakan hasil perjuangan GAM melalui MoU denganpemerintah Indonesiannnnn nn nnn nner nennn nn nnnneBahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar

ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256UUPA (Undangundang Pemerintah Aceh) yang dengan pencabutantersebut berarti calon independen diperbolehkan mencalonkan dirimenjadi Gubernur.

melalui MoU denganpemerintah Indonesia;"Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah

masih dalam desus desus itu, saksi FIKRAM Bin HASBI aliasAYAH BANTA kemudian memutuskan untuk membeli senjata api danakan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadapUUPA tersebut adalah benar, dengan harapan untuk menimbulkankekacauan di tengahtengah masyarakat di Aceh dengan harapan agaruji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi(MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256UUPA

Bahwa Judex facti secara keliru telan mengabulkan permohonan SitaJaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat tanpa alas hukum danpertimbangan hukum yang benar, sehingga telah melampaui bataswewenangnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 54 UUPA hukumacara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acaraperdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilanumum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undangundangPengadilan Agama;Bahwa secara limitatif, kewenangan Pengadilan Agama

untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris, telah dibatasidengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) UUPA yangmenentukan sebagai berikut:(1) Pengadilan Agama bertugas memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang: b.

Perak BoruLubis, maka berdasarkan ketentuan yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 adalah patut apabila putusan Judex Facti atasperkara a quo dibatalkan karena gugatan mengandung error in personadalam bentuk Plurium Consorsium, karena dalam hal terjadi sengketapembagian harta warisan haruslah seluruh ahli waris ikut terlibat sebagaipihak;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPA yang menyatakanbahwa segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuatpasalpasal tertentu

Sita Jaminan hanya dapat diterapbkan pada perkaragugatan perceraian, dan permohonan perlindungan terhadap hartabersama;Bahwa karena UUPA tidak menentukan dan mengatur secara khususmengenai sita jaminan kecuali di dalam Pasal 78 huruf c, maka halhalmengenai sita jaminan yang dimohonkan kepada Pengadilan Agamaharuslah juga memenuhi syaratsyarat sita yang diatur di dalam HIR.sebagaimana ketentuan Pasal 51 UUPA dimana ditentukan bahwahukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama selama tidak diatursecara

khusus dalam UUPA maka diterapkan hukum acara yang berlakupada Pengadilan dalam lingkup peradilan umum;Bahwa HIR. telah menentukan syaratsyarat yang diberlakukan dalampenerapan lembaga sita jaminan berdasarkan Pasal 197, 226 dan 227;Bahwa berdasarkan ketentuanketentuan dalam pasalpasal tersebut diatas, pada assasnya syaratsyarat untuk dapat dimohonkan dandikabulkannya sita jaminan (Hukum Acara Perdata, M.Yahya Harahap,SH., Sinar Grafika, 2005) adalah sebagai berikut :1.

Jadi dua subjek hukum yang berbeda;Ketentuan Diktum Keempat UUPA, berbunyi:Hakhak dan kewenangankewenangan atas bumi dan air dariSwapraja atau bekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulaiberlakunya undangundang ini hapus dan beralih kepada NegaraNovum ini Membuktikan tanahtanah milik Swapraja demi hukum telahhapus dan jatuh menjadi tanah Negara sejak berlakunya UUPA NomorTahun 1960 berdasarkan ketentuan Diktum Ke Empat UUPA tersebut;PP 224 Tahun 1961 : Tanah Swapraja hapus:Novum ini lebih mempertegas

lagi bahwa sejak UUPA berlaku, makatanahtanah Swapraja sudah hapus dan menjadi tanah Negara;Bukti PK07 :Surat BPN kepada Sultan Kasepuhan Cirebon Nomor 4001581tanggal 24 Juni 2003,Novum ini membuktikan bahwa tanah Swapraja dan bekasSwapraja sudah hapus.

Bahwa dari Novum Kelompok B (Bukti PK04, 05, 06 dan 07), ditemukan faktahukum : Bahwa hak dan wewenang Kesultanan Deli atas tanah sudah hapussejak berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dengan alasan sbb:2.1.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pada Diktum Keempat dari UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 (vide : Bukti PK 05) ,tanahtanah Swapraja dan bekas Swapraja telah hapus dan beralih menjadiTanah Negara sejak berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960.Selengkapnya Diktum Keempat UUPA itu berbunyi sebagai berikut:Hakhak dan wenanganwenangan atas bumi dan air dari Swapraja ataubekas Swapraja yang masih ada, pada waktu mulai berlakunya undangundang ini hapus dan beralin kepada Negara(vide :

Putusan Nomor 341 PK/Pdt/2017sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun1960 pada tanggal 24 September 1960:2.9.

Berdasarkan keterangan pihak keluarga tersebutsebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang padapokoknya menyatakan bahwa saat ini Penggugat dengantergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudahberusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganyanamun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA sertapendapat Ulama sebagaimana terdapat di dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya : Dikala isteri sudah sangatmemuncak ketidaksenangannya

terhadap suaminya, maka disitulahHakim dapat menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talaksatu, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugatuntuk bercerai dengan Tergugat dapat di kabulkan, denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat' terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPA serta SuratEdaran Mahkamah Agung No: 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan PaniteraPengadilan

Agama Jambi untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI1.

Bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5771 tercatatatas nama JOICE JUWITA (Tergugat),terletak di Komplek Barata Jalan DewiShinta No 2 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanRp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah ) dan diserahkan tunai kepadaTergugat tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialismeIndonesia serta dengan peraturanperaturan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

tidaknya Pengadilan Agama adalah hukumyang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan agamayang dianut pada saat sengketa terjadi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonanPemohon adalah mengenai perceraian yang merupakan bagian dari bidang perkawinan,dimana perkawinan tersebut telah dilangsungkan secara syariat Islam, maka PengadilanAgama berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Selanjutnya, mengenai keterkaitan pengajuan permohoan Pemohonuntuk penyelesaian perkara ini di Pengadilan, hal ini menurut Majelis Hakim sematamata hanya untuk memenuhi kehendak UndangUndang agar bubarnya perkawinantersebut sah secara formil yuridis, memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanputusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimanapernikahan Pemohon dan Terugat dilangsungkan sebagaimana maksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Bahwa sebaliknya apabila Judex Facti menerapkan Pasal 19 Ayat (2)huruf c UUPA dalam pemeriksaan perkara a quo, maka justru JudexFacti memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukumterhadap kepemilikan hak Pemohon Kasasi atas bidang tanah dimaksudkarena bukti hak tersebut belum pernah dibatalkan dan/atau batal demihukum, sebagaimana ditegaskan Pasal 4 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ;.

Judex Facti telah lalai untuk menerapkan hukum yaitu Pasal 19 ayat 2 hurufC UUPA dan Pasal 35 UUPA jo.

Bahwa sangat nyata Judex Facti lalai menerapkan hukumyaituketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA yang menegaskan sertifikatmerupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat,sebaliknya Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hakmelainkan dokumen yang menerangkan tentang hapusnya Hak GunaUsaha (HGU) melalui pelepasan hak oleh pemegang haknyasebagaimana diatur pada Pasal 35 UUPA, jo. Pasal 17 PP No.40 Tahun1996 ;.

Bahwa seandainya Judex Facti tidak lalai dalam menerapkan Pasal 19Ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 35 UUPA jo. Pasal 17 PP No. 40 Tahun1996, maka sudah tentu pula Judex Facti akan memutus sebaliknyakarena Surat Pernyataan Pelepasan Hak bukanlah bukti hak dan hanyapernyataan dari pemegang hak asal ex.

Bahwa seandainya Judex Facti secara cermat dan teliti menerapkanPasal 27 UUPA dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPNNo.3 Tahun 1999, maka sudah tentu Judex Facti tidak akan pernahmenyatakan Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasasi tidak mempunyaikekuatan hukum, karena faktanya bukti hak yang dimiliki PemohonKasasi dimaksud tidak pernah dibatalkan atau pernah dimohonkanpembatalannya oleh pihakpihak yang merasa dirugikan;.

Dengan cara penutupan akseskeluar masuk dengan disertai tekanan psikis, akhirnya PemohonKasasi, Pembanding/Penggugat dengan terpaksa harus meninggalkanrumah tinggal beserta anak istri untuk mencari tempat berteduhseadanya dan telah melakukan tindakan memaksa Pemohon Kasasimengosongkan Tanah dan Bangunan Sengketa a quo, padahalTermohon Kasasi tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah sesuaidengan perundangundangan pertanahan yang berlaku di Republik RI,yakni:Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 huruf

Eigendom Pervondingdikonversi menjadi Hak Milik Nomor 13 tanggal 1 Agustus 1962 ( hanyafoto copy dari foto copy), Oleh karena berdasarkan ada aturan Undangundang yang mengatur merujuk Pasal 27 UUPA Nomor 5 Tahun 1960huruf a angka 4 sudah Hapusnnya Hak Milik Termohon Kasasiselanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnya ketentuanPasal 21 ayat (3),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Bahwa Termohon Kasasi tidak akan mungkin menurut logika hukumserta hukum yang berlaku di Indonesia akan diberikan

atau diterbitkanTanda Bukti Hak atas Tanah berdasarkan peralinan Hak nya yangdiperoleh melalui Causa yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan khusus di bidang pertanahan,oleh karenaTermohon Kasasi bukan sebagai Subjek Kepemilikan atas Objek TanahSengketa a quo dengan adanya dasar hukum Pasal 27 UUPA Nomor 5Tahun 1960 huruf a angka 4 sudah Hapusnya Hak Milik TermohonKasasi selanjutnya tanahnya jatuh kepada Negara dasar hukumnyaketentuan Pasal 21 ayat (8),dan 26 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun1960

Nomor 178 K/Pdt/2015Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanahtanggal 19 Juni 1963;e P25 adalah fotocopy Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal26 adalah fotocopy Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;e Pasal27 adalah fotocopy Pasal 32 UU Nomor 5 Tahun1960/UUPA;Bahwa oleh Judex Facti buktibukti dari Pemohon Kasasi tersebutditolak oleh Judex Facti dengan alasan karena buktibukti tersebuthanya berupa fotocopy dan tidak ditunjukkan aslinya.

Sebagai Perusahaan Milik Negara (BUMN), hal ini jelasmelanggar asas good governance, karena Termohon Kasasi tidaksebagai BUMN yang dapat memiliki tanah dengan status Hak Miliksebagaimana ditetapkan dalam Ps. 26 (2) UUPA, dengan demikianTermohon Kasasi telah melakukan kebohongan public;Bahwa oleh karena itu Judex Facti telah salah dan keliru dalammenerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalampenerapan hukum pembuktian mengunakan alat bukti Causa yangtidak diperbolehkan Undangundang dan atau

dengan demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitdisatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram seperti maksudayat 21 surat Arrum;Hal 2 of 3 hal.Pts.No.1056/Pdt.G/2008/PA.TA.karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 a PP No. 9/1975 joncto Pasal 116a KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankanpada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'lterhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Membebankan

Oleh karena tanah bekas Erpachttersebut tidak dikonvesi setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960,maka tanah bekas Erpacht No. 38 jatuh dan menjadi tanah negaraatau tanah yang dikuasai oleh negara.

Apalagi ke3 (tiga) seripikat Hak Miliktersebut berasal dari tanah bekas Erpacht No. 38 Desa Soakonora,yang karena tidak dikonversikan dengan hak lain sebagaimana diaturdalam UUPA No. 5 tahun 1960, maka sejak tanggal 24 September1980 telah berahkir haknya, dan menjadi tanah yang lansung dikuasaiNegara.

Dengandemikian setelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanahbekas Erpacht No. 38 tersebut karena tidak dikonversikan ke hakhaklain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, maka terhitungsejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpacht tersebutmenjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasai negara.Selanjutnya dibagikan kepada petani pengarap sebagaimana suratKeputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NosionalNo.6VI1997, tertanggal 13 Januari 1997, tentang Penegasan

Bahwasetelah berlakunya UUPA No.5 tahun 1960, terhadap tanah bekasErpacht No. 38 tersebut ataupun tanah erpachtno.37 sebagaimana yangdidalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak dikonversikan ke hakhak lain sebagaimana diatur dalam UUPA No.5 tahun 1960, makaterhitung sejak tanggal 24 September 1980, tanah bekas Erpachttersebut menjadi tanah negara atau tanah yang langsung dikuasaiNegara, yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), Peraturan PemerintahRepublik Indonesia, Nomor 24 tahun 1997, Tentang

Bahwa Arnold Gustan adalah ahli waris dari Tan Teck Tiong yangmerupakan seorang warga Negara Tiong Hoa, bertentangan denganketentuan pasal 21 UUPA Nomor 5 tahun 1960.5. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat menerbitkanSertipikat Hak Milik No. 531/Soakonora, No. 438/Soakonora,445/Soakonora telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.Ill. PETITUM1.

Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

NoXXXX/Pdt.G/PA.KtbmMenimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi,oleh karena perkara a quo tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidakperlu mempertimbangkannya;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalikan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

NoXXXX/Pdt.G/PA.KtbmMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975Jo.

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat terhadap penggugat;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.1080/Pdt.G/2009/PA.TA

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak milikhanya dapat dipunyai oleh orang perseorangan (orang yang mash hidup);Oleh karena itu orang yang sudah meninggal dunia, tidak dapat diberikanhak milik atau. dengan kata lain: orang yang telah meninggaldunia/almarhum tidak dapat memiliki tanah;Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/201615.16.c.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pemegang hakmilik hanyalah Warga Negara Indonesia, sehingga orang Indonesia yangtelah meninggal dunia, kehilangan kewarganegarannya sebagai WargaNegara Indonesia, karena si mati sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban(yang melekat pada warga negara Indonesia) terhadap negara RI;d.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, menentukanbahwa hak milik atas tanah diberikan kepada orang (pemangku hak dankewajiban), oleh karena itu almarhumah (orang yang telah tidak dapatmemangku hak dan kewajiban atas tanah) tidak dapat diberikan/tidakdapat ditetapkan sebagai pemilik tanah;e.

Loyana Rustam, berposisi sebagai pemilik sebidangtanah beserta satu petak rumah Front Toko di atasnya yang terletak diPanakukkang Permai, yaitu Petak ke 10 dari sebelah Timur di bagian Blok C Nomor 8, yang menghadap ke Utara, adalah merupakan keterangan yangbertentangan dengan hukum yang berlaku, it est: Pasal 35 ayat (1), Pasal 20ayat (1), Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 32 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 1997, Pasal 35 jo.

Erni Rustam, merupakan bukti bahwaberdasarkan hukum yang berlaku, yaitu: Pasal 32 ayat (1), Junctis Pasal 16dan Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960:a. Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Todopuli Raya Blok C Nomor 8 Makassar, adalah Ny. Erni Rustam;b.

adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomisyari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat danTergugat berkualitas legitima persona standi in judicio dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat mendalilkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat awalnya rukunrukun saja selama 3 tahun namun setelah

Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 yang menurut majelis telahmemenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkansebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a.perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadagah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

pertengkaran yangterus menerus tetapi menolak mengenai alasan perceraian sebagaimana dalam positapoin 4, maka sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg dalildalil yang telah diakui tersebutdinyatakan telah terbukti;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P1, dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Milik Nomor 2347 tercatatatas nama RAHMADI TANJUNG (Tergugat), tanah tersebut terletak KomplekPondok BumiLestari Permai Jalan MarkisaBlokJ No.6 Kota Banjarbaru.Bahwa dalam hal ini Penggugat telah membayar harga tanah dan bangunanmelalui over kredit dan Pelunasan pada Bank Mandiri Rp.85.000.000, dandiserahkan tunai kepada Tergugat sebesar Rp.42.5000.000, tersebut;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Halaman7dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN BjbMenimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.