Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-05-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pdt.G/2017/PN.Smg Tanggal 10 Mei 2017 — RETNO SEPTIYANINGRUM
ANTONIUS TULUS WISNUGROHO
27 — 4
27 — 4
telahmemenuhi syaratsyarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telahditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undangundang Perkawinan yaituUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 yang padapokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk beragamaNon Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
Register : 17-12-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 13-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 2129/Pdt.G/2021/PA.Pbr Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 23
55 — 23
Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagaisuami seperti tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkanuang Penggugat yang sering diminta oleh Tergugat dan apabilaPenggugat tidak memberikan uang Tergugat nekat mengambil uangdidalam dompet Penggugat tanpa seizing dan sepengatahuanPenggugat, padahal Tergugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang gajinya lebih besar daripada Tergugat.e.
Register : 14-09-2012 — Putus : 16-10-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PTA BANDUNG Nomor 221/Pdt.G/2012/PTA.Bdg Tanggal 16 Oktober 2012 —
32 — 14
32 — 14
PPNo. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil yang antara lain Pasal 3 ayat (1) berbunyi, Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin lebin dahulu dariPejabat. Pengertian Pejabat dalam hal ini adalah pimpinan BUMNsebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf b angka 6 UU.
Putus : 11-08-2014 — Upload : 01-06-2015
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1056/Pdt.G/2013/PA.Tnk Tanggal 11 Agustus 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
19 — 1
19 — 1
MHD.NUH, HakimPengadilan Agama Tanjungkarang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang,sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang disempurnakan dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ceraiPenggugat
Register : 13-01-2020 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 26-03-2020
Putusan PA MUARA TEBO Nomor 0029/Pdt.G/2020/PA.Mto Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 14
17 — 14
., tanggal 27 Maret 2019, pihak Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telahsesuai dengan maksud pasal 55 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang masih aktif dan telah memperoleh izin perceraian dari Bupati KabupatenTebo dengan Nomor 207/BKPSDM/2019 tertanggal 29112019, hal ini sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Putus : 05-06-2017 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 134/Pdt.G/2017/PN.Smg Tanggal 5 Juni 2017 — Eni Marlina,
Agus Nurwanto,
18 — 2
18 — 2
PN.Smgmemenuhi syaratsyarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telahditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undangundang Perkawinan yaituUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo PP Nomor 9 Tahun 1975 yang padapokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk beragamaNon Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya Akta Perkawinan Pencatatan Sipilyang
Register : 25-04-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN RUTENG Nomor - 11/PDT.G/2017/PN.RTG Tanggal 20 Juni 2017 — - MARIA MATHILDIS MAGUL, ST VS GREGORIUS GONSA SAY MEO
117 — 61
117 — 61
Sesuai peraturan pemerintahPutusan No. 11/ Pdt.G/ 2017/ PN.Rtg Halaman 4 dari 23nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 pasal 3 ayat(1) peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 yaitu Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari pejabat;12.Bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut
Register : 08-05-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA JAMBI Nomor 470/Pdt.G/2014/PA.Jmb Tanggal 7 Oktober 2014 — Pemohon vs Termohon
10 — 1
10 — 1
menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnyadianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;Menimbang bahwa Pemohon dan termohon sebagai Pegawai Negeri sipilyang
Register : 22-10-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Mad Tanggal 12 Nopember 2018 — Pemohon:
YUDO SUWITO
61 — 11
YUDO SUWITO
61 — 11
./1972 tanggal 12 April 1972yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Madiun tertulis namaPemohon YUDO SUWITO untuk dibetulkan menjadi SUWITO, serta nama istriPemohon LUKYANI menjadi LUKIYANI oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada KantorHalaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 67/Padt.P/2018/PN MadDinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Madya Madiun dan Pencatat Sipilyang berwenang;3.
Register : 21-09-2020 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 4649/Pdt.G/2020/PA.Jr Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 19
114 — 19
3Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, untuk itu Tergugat wajib memberitahukanadanya gugatan perceraian melalui saluran hirarki kepada pejabat atasannyadalam waktu 6 hari kerja setelah menerima surat Gugatan perceraian, prosedurtersebut ternyata tidak ditempuh oleh Tergugat meskipun telah diberikanpenjelasan dalam setiap kali persidangan, dengan alasan tidak menginginkanpercerain Tergugat mengabaikan Ketentuan Disiplin Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Register : 18-03-2019 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 107/Pdt.G/2019/MS.Bna Tanggal 22 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 8
35 — 8
ini antara Penggugat danTergugat tidak pernah kumpul lagi; Bahwa penyebab utama dari perselisihan tersebut karenaantara Penggugat dan Tergugat tidak merasa lagi ada kecocokandalam membina rumah tangga dan Tergugat juga kurangberanggung jawab terhadap keluarga; Bahwa Tergugat layak dan mampu untuk mendidik seoranganak yang masih di bawah umur bernama Nanta Seutia Abinayabin Budianto itu karena mempunyai pekerjaan tetap selakuPegawai Negeri Sipil; Bahwa Tergugat juga selaku seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-06-2020 — Putus : 22-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 282/Pdt.G/2020/PA.Pkb Tanggal 22 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 16
21 — 16
telah dicabut;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Izin untukmelakukan perceraian atau Keputusan Dirjen Perternakan dan KesehatanHewan atas nama (Rian Yulesti), Nomor: 5455/KPTS/KP.370/F/05/2020tertanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kementrian Pertanian DirektoratJendral Pertenakan dan Kesehatan Hewan, yang pada pointnya menerangkanbahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari atasannya untuk melakukanperceraian maka telah memenuhi syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 306/Pid.Sus/2019/PN Mtr Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUZI Alias OJIK
20 — 15
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FAUZI Alias OJIK
20 — 15
oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan; Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa; Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang
Pid.Sus/2019/PN MtrBahwa Terdakwa berada di halaman kost pada saat saksi dan timmelakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat ituTerdakwa akan keluar untuk membeli makan;Bahwa setelah saksi dan tim melakukan penangkapan terhadapTerdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan terhadap badanTerdakwa namun tidak ditemukan Narkotika jenis apapun di badanTerdakwa;Bahwa saksi dan tim juga di lakukan penggeledahan sebelum saksi dantim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh masyarakat sipilyang
Register : 15-02-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 109/Pdt.P/2021/PN Blt Tanggal 4 Maret 2021 — Pemohon:
DEWI PATIMAH
20 — 3
DEWI PATIMAH
20 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sertaPasal .93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 03-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PA UNAAHA Nomor 0002/Pdt.G/2017/PA.Una Tanggal 27 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 28
77 — 28
Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990);Menimbang, bahwa sesuai dengan isi dan maksud dari kedua PeraturanPemerintah tersebut diatas, masalah ada ataupun tidak ada surat keteranganuntuk melakukan perceraian adalah masalah aturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, bukan sebagai hukum acara bagi Pengadilan, sehinggadengan tanpa surat keterangan dari Pejabat yang berwenang, Pengadilan tetapberwenang untuk mengadili dan memutus perkara ini sesuai hukum yang berlaku;Menimbang
Putus : 21-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1262 K/Pid/2015 Tanggal 21 Desember 2015 — JOUDY KALUMATA
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
juta rupiah) saja (linat keterangan Terdakwapada point 1 halaman 15 dalam putusan), padahal uang tanda jadi atauuang panjar lebih dari cukup untuk melunasi hutang Terdakwa pada Bankuntuk mengambil sertifikat yang dijaminkannya pada Bank tersebut.Dengan demikian tampak sangat jelas niat tidak baik dari Terdakwadengan membohongi saksi korban untuk melakukan penipuan denganberkedok seolaholah akan menjual tanah berikut rumahnya, apalagimengingat saksi korban hanya seorang pensiunan pegawai negeri sipilyang
Upload : 06-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg Drs. H. DARJIS, MM Bin ALIAMAN
59 — 7
59 — 7
2013bertempat di Universitas Sriwijaya di Indralaya yang soalnya berasaldari Panitia Seleksi Nasional, diperoleh hasil sebagai berikut : > Untuk Kategori Umum yang diikuti oleh 3.896 peserta, yang berhasillulus sebanyak 118 orang dan setelah memenuhi serangkaianadministrasi yang diminta, ternyata ada 1 orang yang mengundurkanOf i, Angka huruf E butir 7 Lampiran Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Honorermenjadi CPNS dilakukan dengan Tidak dipungut biaya.; > Angka huruf E butir 7 Lampiran Il Peraturan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 6 Agustus 2012tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipilyang menyebutkan Pengadaan dan Pengangkatan CPNS dilakukandengan Tidak dipungut biaya .; en Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 11 UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
Register : 18-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
114 — 55
BADAR, S. Pd.
Tergugat:
Bupati Lombok Timur
114 — 55
Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat perkara pidanaharuslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilanatas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara Objek Sengketa yang ditetapkanpada tanggal 29 April 2019, dengan putusan pidana penggugat yang telahberkekuatan hukum tetap pada tanggal 24 maret 2009;Bahwa seharusnya jika Tergugat
atau terabaikannya hakmasyarakatBahwa terhadap hal tersebut, terdapat ketidaksesuaian terhadap waktupemberlakuan sanksi hukum, yang mana Putusan atas tindak pidana yangdilakukan Penggugat di pengadilan Negeri Selong telah incraht pada tahun2009, sedangkan Tergugat menerapkan sanksi berdasarkan Pasal 87 ayat(4) Undangundang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangdisahkan di Jakarta Pada Tanggal 15 Januari 2015 dan PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-10-2017 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5664/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 3
12 — 3
Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang hendak menceraikan isterinya, oleh karenanya Penggugat terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang
Register : 02-05-2012 — Putus : 14-05-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 79/Pdt.P/2012/PN.Kgn Tanggal 14 Mei 2012 — Pemohon : RAKHMAT WARDANI
36 — 6
36 — 6
Bahwa untuk memenuhi maksud di atas pemohon mengajukanpermohonan pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandanganmohon kiranya dapat menerbitkan suatu penetapan dan sekaligusmemerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berwenang untuk mencatat pada register yang diperuntukanuntuk itu dan membuatkan Akta Kelahiran anak pemohon sesuaiperaturan yang berlaku;Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan tersebut di atas, mohonkiranya Bapak/Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berkenan menerimadan