Ditemukan 3758 data
205 — 103
MarindoGemilang walapun terdakwa Anak Agung Ngurah Agung tidak terlibat di dalamPerseroan tersebut namun sampai saat ini Akta No. 37 Akta 38 dan Akta 50 masihsah dan mengikat, sehingga penerimaan uang kepada Terdakwa adalah sah,sedangkan sebenarnya uang ganti rugi yang diterima oleh terdakwa Anak AgungNgurah Agung selaku Pengempon Pura Celagi Gendong belum sepenuhnya dibayar3Bahwa terungkap fakta dalam persidangan PT.
92 — 11
pengadaan photo copy.74Bahwa pada tahun 2008 ada MOU antara Rumah Sakit dengan koperasi PegawaiRSUD Garut untuk pengadaan barang berupa cetakan, ATK, Photo Copy.Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggarannya berapa, kerja sama tersebut berjalandengan baik ;Bahwa Koperasi belanja pengadaan barangbarang Rumah Sakit jumlah seluruhnyasebesar Rp.977.000.000, (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah )Bahwa benar Koperasi memberikan fee ke Rumah Sakit 10 % untuk percetakansedangkan 2,5 % untuk ATK.Bahwa walapun
260 — 87
MBD selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang.Halaman 1919 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PNBahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak berdasarkandokumen dan berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KonsultanPengawasan, yaitu :a)Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultanpengawasan;Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultanpengawasan dan PT Polaris
MBD selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak berdasarkandokumen dan berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KonsultanPengawasan, yaitu :a) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultanpengawasan;b) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultanpengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;c) Dokumentasi kemajuan
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
559 — 697
yang disampaikan oleh seseorangkarena hak dan kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabatyang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinyaperistiwa pidana, dan Dalam Pasal 108 KUHAP ayat (1) : setiap orangyang mengalami, melihat, menyaksikan dana tau menjadi korbanperistiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukanlaporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisanmaupun tertulis;Bahwa pelaporan pidana tersebut, bahwa seseorang yang barumengetahui walapun
JUNIARDI WINDRASWARA, SH
Terdakwa:
JAFARUDDIN Bin DAHE.
126 — 32
beberapakegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan atau apayang terdapat pada rencana anggaran biaya (RAB) dan APBDesa padatahun berjalan; Bahwa semua kegiatan pada tahun anggaran 2016 Terdakwa sebagai ketuaTPK yang melaksanakannya khusus untuk kegiatan Fisik; Bahwa untuk tahun anggaran 2017 Terdakwa sudah tidak mengetahuimengapa masih melakukan pencairan anggaran dikarenakan Terdakwasudah tidak dilibatkan dalam pengelolaannya. dan pada tahun anggaran2016 masih dilakukan pencairan anggaran walapun
75 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, walapun dalam PerjanjianPengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan HakHak Atas Tanahtertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga ataskedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara IIatau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari hargaHal. 63 dari 129 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2014jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs.
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sebagaimana diaturdalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.02/2008 harusdisediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yangmemerlukan pengadaan tanah, dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitandengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekanrekannya selaku PanitiaPengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panitia Anggarandan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.122Bahwa walapun
46 — 27
14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding /Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
82 — 19
BHSserta tidak diminta untuk ditetapbkan masingmasing memperoleh '%2 (seperdua)bagian, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur,Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatanPara Penggugat kabur karena petitum tersebut merupakan hak ParaPenggugat, walapun Para Penggugat tidak pernah meminta untuk ditetapkanharta bersama antara Almh. RIH dengan Alm.
51 — 19
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
61 — 33
: 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
37 — 73
dicairkan setahu terdakwa salah satu syarat untukpencairan dana tersebut adalah berupa tanda tangan tanda terima uang dari para Camatsudah terpenuhi ;Bahwa yang membuat daftar tanda terima uang yang ditanda tangani oleh para Camattersebut itu adalah dari DP2KAD dan yang menyuruh para Camat untukmenandatangani daftar tanda terima uang adalah terdakwa dan Asisten AdminstrasiPemerintahan dengan maksud agar dana tersebut dapat cair untuk dipergunakan membelisemen dan sebagai bukti bahwa uang sudah diterima walapun
208 — 101
sampai dengansekarang ini belum pernah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut;Bahwa secara hukum, apabila Pewaris telah meninggal dunia maka terbukalahwarisan untuk dibagi di antara seluruh Ahli waris yang berhak hal tersebutselaras dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwaPewarisan hanya terjadi karena kematian, namun TERGUGAT ;TERGUGAT Il; TERGUGAT Ill; TERGUGAT IV; TERGUGAT V danTERGUGAT VI tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembagianatas harta warisan dimaksud, walapun
110 — 94
Pemohon memiliki sifat dengki terhadap orang tua Termohon.e Bahwa tuduhan ini juga yang sangat tidak berdasar, jika Pemohondengki dengan orang tua Termohon, sudah sejak awal saat diambilnnyauang amplop hasil resepsi, Pemohon tidak akan berlaku sopanterhadap orang tua Termohon.e Bahwa Pemohon tidak pernah membalas cacian dan makian orangtua Termohon, walapun secara adat, Orang Tua Termohon tidak bolehmemaki Pemohon, orang tua Pemohon saja tidak pernah berlakuseperti itu terhadap Pemohon.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
236 — 125
UMBUNDAKUNAU walapun mengetahui bahwa seluruh pengurusan kreditUD.Makmur Jaya Prima/MUHAMMAD RUSLAN tersebut dilakukanoleh STEFANUS SULAYMAN termasuk agunan yang dijadikanjaminan diperoleh dari STEFANUS SULAYMAN dan mengetahuiSTEFANUS SULAYMAN memiliki kepentingan atas kredit tersebut,namun berdasarkan arahan DIDAKUS LEBA dan atas permintaanSTEFANUS SULAYMAN yang telah memberikan uang kepadaUMBU NDAKUNAU sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah),selanjutnya membuat Laporan Analisa Kredit (LAK)
106 — 217
Bahwa menurut Terdakwa ada anti rayap untuk beton, yaituuntuk mencegah rayap mengeluarkan faeces yang menggerogoti beton daridasar, dan walapun jenis kontraknya Unit Price namun berapapun kondisibangunan, progress nya harus diperhitungkan bukan dinolkan;Ahli AMUS NUSSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Ahli adalah sarjana dengan keahlian pendidikan di bidangAkuntansi dan Auditing;= Bahwa Ahli pernah mempunyai pendidikan secara formal, mempunyaisertifikat : pernah mengikuti
148 — 37
usulannya dari yang terhormat Dewan ;Bahwa yang mengusulkan dana yang berasal dari Bansos yang dananya dialokasikan khususnya di Cipta Karya merupakan ajuan dari Dewan kepadaBupati yang di tanda tangani oleh Tim Dewan walaupun usulan ini tidak dirapatkan dan tidak langsung tetap di proses, kalau tadinya kita membuatprioritas ijin ini di dinas sekarang ini di tunggu dulu karena ada usulanmasyarakat yang di bantu di Dewan di ajukan kepada Pemda, Pemdakembali kepada saya, saya tetap prosesnya sama walapun
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN
406 — 254
Utrberada di sekitar pegunungan di atas Tamadue Napu sehinggaaparat akan berusaha mengejar dan menangkap kami karena kamisadar jika saat ini kelompok kami sedang di caricari oleh aparatkeamanan karena kami diduga telah melakukan perbuatan terror diwilayah kab Poso dan sekitarnya, walapun kami akui menurutpendapat kami perbuatan yang telah kami lakukan diantaranyamembunuh warga sipil ataupun aparat keamanan (Polri dan TNI)selama ini kami yakini sebagai bentuk amaliah jihad.Yang saksi ketahui yang
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
430 — 357
Sby jo Putusan Pengadilan Tata Usaha SemarangNo. 37/G/2012/PTUN Smg, yang menegaskan :Walapun Penggugat adalah Penggarap Tanah akan tetapi Penggugatmengalami kerugian akibat diterbitkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara, sehingga Penggugat berhak dan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya SuratHalaman 47 dari 232.
43 — 8
dengan cara menyalurkankredit kepada debitur yang berasal dari showroom sepeda motor yang akanHalaman 81 dari 151 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm.membeli sepeda motor secara kredit, dalam proses penyaluran kredit tersebuttidak melalui proses peninjauan ke rumah atau lokasi usaha pemohon terlebihdahulu, dan terdakwa selaku Direktur Operasional sekaligus selaku pejabatpemutus kredit yang berwenang, mengetahui dan memberikan persetujuanpencairan kredit kepada debitur dari showroom sepeda motor, walapun