HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

No. 0067/Pdt.G/2014/PA.KtbmMenimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo.Pasal 22 ayat

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat atau tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Sundoro, Desa/Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, kotaBanjarbaru, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 1040 atas nama GustiMuhammad Aini (Tergugat I), sah menurut hukum sebagaimana petitum ke2;woneneenneeene Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) harus dilakukan secaraterang dan tunai ;wn2= Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum

adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuanbangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatudengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukum agama ;won nnn n= == Menimbang, bahwa terang artinya

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hakmilik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA).

Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau suatu badanhukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batalkarena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yang berhak menjualsuatu bidang tanah tentu saja si pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebutyang di sebut pemilik;3.

oleh TURUT TERGUGATtidak menimbulkan sengketa atau masalah hukum karena sertifikat TERGUGATtersebut sampai saat ini memang benar atas nama TERGUGAT, dan yangmenimbulkan masalah hukum adalah tindakan wanprestasi TERGUGAT kepadaPENGGUGAT, sehingga dengan demikian diketahui bahwa gugatan yang diajukanPENGGUGAT masuk kompetensi Peradilan Umum )Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai Instansi Pemerintah berdasarkan Pasal 19Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tcntang Pcraturan Dasar Pokok Agraria(selanjutnya disebut UUPA

) mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah.Disamping itu PENGGUGAT sebagai pemegang hak atas tanah yang beritikad baikberdasarkan Pasal 73 UUPA mempunyai kewajiban mendaftarkan hak atastanahnya, adapun sebagai berikut: "(1) Hak Milik, demikian pula setiap peralihan,hapusnya dan pembebanannya dengan hakhak lain harus didaftarkan menurutketentuanketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pendaftaran termaksuddalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milikserta sahnya

peralinan dan pembebanan hak tersebut". lebih lanjut Pasal 20 ayat (2)UUPA menentukan, "Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialinkan kepada pihaklain.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Pasal UUPA diketahui bahwa TURUTTERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, demikian jugaTURUT TERGUGAT mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah atas objekaquo kepunyaan PENGGUGAT yang dibeli dari TERGUGAT.

dalil tersebut dikuatkan oleh keterangan saksisaksi:ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tentram sepertimaksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksud pasal19 f PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danBadan Peradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMengabulkan permohonan pemohon;Mengijinkan pemohon untuk mentalak termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tulungagung;Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar

.* Bahwa tanah yang diakui sebagai miliknya tersebut semula tanahyang tunduk dan diatur menurut hukum barat (Eropa) yangkemudian dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) telah dikonversi.

Bahwa terhadap pemegang hak eks/bekas tanah hak Barat(Eropa) menurut Peraturan Menteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo.Peraturan Menteri Agraria No. 5/1960 WAJIB~HUKUMNYAUNTUK MENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYAKEPADA KEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untuk DIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.

Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Halaman 6, Putusan No. 287/Pdt/2016/PT SMGTahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan menyebut nomor Akta (No. 322) dan nomor Verponding(No. 4258), oleh karena Para Penggugat TIDAK PERNAHDATANG UNTUK MENDAFTAR DAN MENCATATKANHAKNYA, MAKA

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemiliktanah selama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkanhaknya tersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi ParaPenggugat sudah tidak pernah lagi menguasai secara fisiktanah yang diakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukumberkenaan dengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidakmempunyai alas hak lagi (legal standing) untuk mengajukangugatan ke Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAK ADAALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harus mengosongkandan meninggalkan rumahtanah yang sekarang ditempati/dikuasainyatersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dan diaturdalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. Peraturan MenteriAgraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

kepadahakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandafanda i'ikad tidak baik mantan suam seria prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat:e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.160.000,(

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

Propinsi KalimantanTengah nama jalan/persil JALAN KAKAP adalah tidak berlaku diatastanah Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya nama Jalan/Persil JalanBadak RT 04/ RW VP;Menyatakan kedudukan berkuasa atas tanahnya Para Penggugattersebut dipertahankan tetap dan dipulinkan atau tidak pernahkehilangan kedudukan berkuasa dalam perkara ini;Bahwa dalam Hukum Tanah Nasional ( Undangundang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria/UUPA

Dalam hal in) UUPA menegaskan bahwakekuasaan tertinggi atas tanah dimiliki oleh negara (Pasal 2 UUPA)dan selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara tersebutditentukan adanya macammacam hak atas tanah yang dapatdiberikan kepada dan dipunyai oleh individuindividu (pasal 4 ayat 1UUPA). Jenis Hakhak (perorangan) atas tanah dimaksud berikut tatacara perolehannya telah diatur dengan rinci sebagaimana dalam pasal16 sampai dengan pasal 43 UUPA, bentuk dan hakhak tersebutadalah (pasal 16 UUPA) :a.

Hak memungut Hasil Hutan;> Hakhak yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yangakan ditetapbkan dengan Undangundang serta hakhak yangsifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 ;Dimana Hak Milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 UUPA);Bahwa selanjutnya penguasaan dan penggunaan tanah yangberlandaskan hak yang diseidakan oleh UUPA tersebut dilindungi olehhukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesamaanggota

hukumnya Penguasaan dan/atau pengguanaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidakdibenarkanjm bahkan diancam dengan sanksi pidana sebagaimanadalam Undangundan nomor 5 Prp tahun 1960 yang menyatakanbahwa pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara ( pasal 2 danpasal 6);Bahwa dengan demikian istilah Kedudukan berkuasa atas tanah yangmenjadi dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dikenal dalamkonsepsi Hukum Tanah Nasional/UUPA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan, tanggal 7Nopember 2013, Nomor : 137/Pen.Pid.SUS/2013/PN.Pks. sejak tanggal 7Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengandakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak dan dakwaan kedua Pasal 82 UUPA Nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim telah menunjukAdvokad/Pengacara yang bernama ABOE HARI, SH.

Menyatakan terdakwa RETNO FERDIYANTO Als FERI Bin MUHLISsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain dan dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukantiou muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2)UUPA

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua PasalPasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; 2.

Rahim besar Normal ; " 27 022522Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut terdakwamenyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 111.

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keduapasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara komulatif makadakwaan dalam perkara ini dakwaan kesatu dan dakwaan kedua harus24dibuktikan Satu demi Satu ; 22 = nnn nnn ne nnn ne orn nee crn ceceMenimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar pasal melanggarpasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anakyang mengandung unsurUNSUT : 1.

dasar hukum untuk mengajukan gugatan dalamperkara ini ; Bahwa Penggugat bukanlah pemilik rumah, karena didalam ketentuanPasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994, dinyatakanbahwa : Pemilik adalah orang atau badan yang mempunyai hak atasrumah ; Bahwa mengenai bukti kepemilikan menurut ketentuan Pasal angka (2)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdinyatakan bahwa : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA

Tentang kepemilikan tanah obyek sengketa ;Tentang obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah bekas hak barat,tepatnya adalah sebagian kecil tanah bekas hak Eigendom No.199 atasnama NIS ;Tanah bekas hak barat, menurut UUPA harus dikonversi sesuai ketentuanUUPA, kalau pengonversian tersebut tidak dilakukan, maka tanahtanahbekas hak barat tersebut menjadi tanah yang dikuasai negara, yang padasaatnya tanahtanah tersebut akan diatur kKeperuntukkannya kepada siapayang memerlukan dan memenuhi persyaratan

obyek sengketa telah terbitsertifikat atas nama subyeksubyek hukum tertentu. apakah ituperseorangan atau badan hukum ;Oleh karena almarhum suami kami Kahar Honggowongso telah meninggaldunia, maka permohonan hak atas tanah obyek sengketa yangpermohonannya telah diajukan oleh almarhum, permohonannyadilanjutkan oleh diri kami beserta anakanak kami, maka menurut KepresNo.32 Tahun 1979 Yungto Permendagri No.3 Tahun 1979 diri kamisebagai penghunilah yang mempunyai prioritas untuk diberikan hak barusesuai UUPA

seperti sertifikat yang telah dapat dimiliki oleh subyek hukumdisekeliling kami baik perorangan atau badan hukum ;Jangan dikira diri kami tidak mengetahui bahwa ulah Penggugat tersebutadalah ulah untuk mengausai obyek sengketa yang kalau sudahdidapatkan selanjutnya akan ditingkatkan menjadi tanah milik apakahberupa hak milik atau hak guna bangunan sesuai UUPA ;Oleh karena itu, siapsiaplah Penggugat, Terbanding dan atau TermohonKasasi Lily Permatasari yang telah melakukan tindak pidana pemalsuansurat

Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) junctoPasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) juncto Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta kekuatan pembuktian suatu aktaautentik, yaitu kKekuatan pembuktian lahiriah, kKekuatan pembuktian formil,serta kekuatan pembuktian materil agar tidak kembali gagal pahamterhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim menyangkutautentisitas suatu akta..

Penggugat tidak menyebutkan secara jelasmakna dari kepemilikan tanah masyarakat adat, sehingga dapat dimaknaldengan 2 (dua) pengertian, yaitu tanah bekas Hak Milik Adat atau tanahmilik masyarakat ulayat hukum adat.Terlepas dari keabsahan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat, jikapengertian yang dimaksud oleh Para Pembanding yaitu kepemilikan atastanah yang merupakan bekas hak milik adat dengan bukti girik ataumasyarakat Makassar dulu umum mengenalnya dengan istilahrincik,sebelum berlakunya UUPA

Pasca diundangkannya UUPA dan UU R.I. Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenal sebagaigirik adalah DKOP/KP.PBB 4.1. dan girik sudah tidak berlaku lagi sebagaibukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasakan UUPA bukti kepemilikan hakatas tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melaluipendaftaran tanah.

Dengan kata lain, girik tidak memiliki kekuatan hukumsebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui sebagai tanda bukti hak atastanah, serta bukan merupakan suatu akta autentik.Kemudian, apabila kepemilikan tanah adat yang dimaksud adalah tanahmilik masyarakat ulayat hukum adat, pasca diundangkannya UUPA, tanahHal 12 dari 17 hal No 144/PDT/2018/PT MKStersebut dianggap ada hanya selama masyarakat adatnya pun masih eksisdan kepemilikannya pun secara kolektif.Dalam poin 7 Memori Banding, kembali Para Pembanding

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 345/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e

. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadaqah; dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan moenceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 6 dari 11 Put.

pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.l1 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanadi atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu Pemerintah Kota Malang berdasarkanketentuan UU.No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Bab Kedua tentang ketentuanketentuan Konversi Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA yuncto Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekasHalaman 18 Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT.

Selanjutnya khusus mengenai hakhak yangdikuasai Swapraja atau bekas Swapraja menurut ketentuan Bab KeempatHuruf (A) UUPA., menerangkan bahwa: hakhak dan wewenangwewenangatas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada padawaktu mulai berlakunya undangundang ini (i.c.

UUPA) menjadi hapus danberalih menjadi tanah negara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P7, P9 dan T.126) tersebutdihubungkan dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka menurut pertimbangan majelis hakim tinggi, tanah ekshak yasan sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C1 Nomot:621 tahun1901 atas nama Pak Ngateno adalah tanah yang karena ketentuan undangundang menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai negara.

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f.zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang mengadilidan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dan sesuaibukti Pl berupa fotokopi KTP, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatifPengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurutMajelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yang sahmempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.

menuntut biaya/nafkah hakasuh anak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah), yang mana tuntutan tersebut tidakdimintakan sejak awal dalam posita gugatan Penggugat, sehingga terhadap dalil tersebutperlu pembuktian Penggugat, sementara Majelis Hakim ingin menetapkan biaya/nafkahtersebut semata untuk kepentingan anak karena mempunyai kewenangan itu karenajabatanya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA

huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,yaitu Antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Perceraian dengan alasan tersebut, Sesuai pasal 76 ayat 1 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (Sselanjutnya disebut UUPA

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertiobnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Namun demikian, majelis tetap mendengarketerangan saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan parapihak sesuai Pasal 76 ayat 2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009 (selanjutnya disebut UUPA). Untuk itu Penggugat telah menghadirkanayah dan kakak kandungnya yang telah memberikan keterangan di bawahsumpah sebagaimana terurai di atas.

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelisperlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimsalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai PencatatNikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum

Tahun 1974,K.H.I.Th 1991dan UUPA no.23 Tahun 2002 bahwa bapak ataupun ibumemiliki kewajiban bersama untuk mengasuh . memelihara.merawat danmelindungi hakhak anak. Yang terpenting orangtua memenuhi syarat danberkemampauan untuk mengasuh dan memelihara anak.

Adalah TIDAK BENAR pernyataan Penggugat bahwa perceraian adalahdemi baiknyaTergugat, Penggugat dan anak .Telah tersurat dan tersiratdalam UUP No. 1 Th 1974;KHI Th 1991,UUPA Th 2002 No.23 danUUKDRT Th 2004 No.23 bahwa = memberikan perlindungan,perawatan,pengasuhan, memelihara dan pendidikan merupakan kewajibandan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamasama untuk kebaikansemua khususnya anak yang masih dibawah umur.

Tahun 1974 Bab X Pasal 45 dan KHI Th 1991 pasal 77ayat (3); UUPA No.23 Tahun 2002 pasal 13 c dan pasal 26 ayat (1)dan UU KDRT No.23 Tahun 2004 pasal 5 butir b dan d serta pasalb. Suka berbohong, memutar balikan fakta, berkhianat dan durhakaterhadap suami,melalaikan dan atau menelantarkan anak.c.

Memperhatikan: UUPA No.23 Tahun 2002 Bab IV pasal 26 ayat (1) dansesuai tuntunan agama Islam (Surat ath Thalaaq ayat 6) bahwa Penggugat( istri) wajib mengikuti Tergugat( suami ) yang sudah menyediakan rumahkediaman tetap sehingga dapat melaksanakan pengasuhan,perawatan*~dan pemeliharaan bersama sesuai amanat yang tersuratmaupun tersirat dalam, UUP No. Th 1974 ;KHI Th 1991 ;UUPA Th 2002No.23 maupun KHA PBB Th 1989.d.

Berdasarkan UUPA No.23 Tahun 2002 Bab V pasal 27,bahwa setiap anakyang lahir wajid mempunyai identitas diri. Tergugat telah memberikan identitasdiri anak yang lahir tanggal 2 Oktober 2013 di Kab.Banyumas dengannama :SATRIO BAGUS BAKTI WARDHANA PUTRA yang dituangkan dalamAkta Kelahiran yang sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh PemerintahKab. Banyumas. n nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nana nans5.