demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.0937/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIi Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir;i Mengabulkan permohonan pemohon dengan

namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

Tahun 1974,K.H.I.Th 1991dan UUPA no.23 Tahun 2002 bahwa bapak ataupun ibumemiliki kewajiban bersama untuk mengasuh . memelihara.merawat danmelindungi hakhak anak. Yang terpenting orangtua memenuhi syarat danberkemampauan untuk mengasuh dan memelihara anak.

Adalah TIDAK BENAR pernyataan Penggugat bahwa perceraian adalahdemi baiknyaTergugat, Penggugat dan anak .Telah tersurat dan tersiratdalam UUP No. 1 Th 1974;KHI Th 1991,UUPA Th 2002 No.23 danUUKDRT Th 2004 No.23 bahwa = memberikan perlindungan,perawatan,pengasuhan, memelihara dan pendidikan merupakan kewajibandan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamasama untuk kebaikansemua khususnya anak yang masih dibawah umur.

Tahun 1974 Bab X Pasal 45 dan KHI Th 1991 pasal 77ayat (3); UUPA No.23 Tahun 2002 pasal 13 c dan pasal 26 ayat (1)dan UU KDRT No.23 Tahun 2004 pasal 5 butir b dan d serta pasalb. Suka berbohong, memutar balikan fakta, berkhianat dan durhakaterhadap suami,melalaikan dan atau menelantarkan anak.c.

Memperhatikan: UUPA No.23 Tahun 2002 Bab IV pasal 26 ayat (1) dansesuai tuntunan agama Islam (Surat ath Thalaaq ayat 6) bahwa Penggugat( istri) wajib mengikuti Tergugat( suami ) yang sudah menyediakan rumahkediaman tetap sehingga dapat melaksanakan pengasuhan,perawatan*~dan pemeliharaan bersama sesuai amanat yang tersuratmaupun tersirat dalam, UUP No. Th 1974 ;KHI Th 1991 ;UUPA Th 2002No.23 maupun KHA PBB Th 1989.d.

Berdasarkan UUPA No.23 Tahun 2002 Bab V pasal 27,bahwa setiap anakyang lahir wajid mempunyai identitas diri. Tergugat telah memberikan identitasdiri anak yang lahir tanggal 2 Oktober 2013 di Kab.Banyumas dengannama :SATRIO BAGUS BAKTI WARDHANA PUTRA yang dituangkan dalamAkta Kelahiran yang sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh PemerintahKab. Banyumas. n nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nana nans5.

Propinsi KalimantanTengah nama jalan/persil JALAN KAKAP adalah tidak berlaku diatastanah Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Bukit Tunggal,Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya nama Jalan/Persil JalanBadak RT 04/ RW VP;Menyatakan kedudukan berkuasa atas tanahnya Para Penggugattersebut dipertahankan tetap dan dipulinkan atau tidak pernahkehilangan kedudukan berkuasa dalam perkara ini;Bahwa dalam Hukum Tanah Nasional ( Undangundang Nomor 5Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria/UUPA

Dalam hal in) UUPA menegaskan bahwakekuasaan tertinggi atas tanah dimiliki oleh negara (Pasal 2 UUPA)dan selanjutnya atas dasar hak menguasai dari negara tersebutditentukan adanya macammacam hak atas tanah yang dapatdiberikan kepada dan dipunyai oleh individuindividu (pasal 4 ayat 1UUPA). Jenis Hakhak (perorangan) atas tanah dimaksud berikut tatacara perolehannya telah diatur dengan rinci sebagaimana dalam pasal16 sampai dengan pasal 43 UUPA, bentuk dan hakhak tersebutadalah (pasal 16 UUPA) :a.

Hak memungut Hasil Hutan;> Hakhak yang tidak termasuk dalam hakhak tersebut diatas yangakan ditetapbkan dengan Undangundang serta hakhak yangsifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 ;Dimana Hak Milik adalah merupakan hak terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah (Pasal 20 ayat 1 UUPA);Bahwa selanjutnya penguasaan dan penggunaan tanah yangberlandaskan hak yang diseidakan oleh UUPA tersebut dilindungi olehhukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesamaanggota

hukumnya Penguasaan dan/atau pengguanaan tanah tanpa ada landasan haknya (illegal), tidakdibenarkanjm bahkan diancam dengan sanksi pidana sebagaimanadalam Undangundan nomor 5 Prp tahun 1960 yang menyatakanbahwa pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak adalah perbuatan yangdilarang dan diancam dengan hukuman pidana penjara ( pasal 2 danpasal 6);Bahwa dengan demikian istilah Kedudukan berkuasa atas tanah yangmenjadi dalil pokok gugatan para Penggugat tidak dikenal dalamkonsepsi Hukum Tanah Nasional/UUPA

tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agamadan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah yang mempunyai kewenangan diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat

tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Tergugatmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aguo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

No. 345/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e

. wakaf; f. zakat; g. infaq; h.shadaqah; dani. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA yangmenjelaskan bahwa Pemohon yang akan moenceraikan istrinya mengajukanpermohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediamanTermohon...dst.

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitimapersona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak diPengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Hal. 6 dari 11 Put.

pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P.l1 yang menurut Majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimanadi atas;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, makasesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 76 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

Hakimmediator tertanggal 9 November 2015 mediasi agar keduanya rukun kembalitetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenangbertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atasdikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan, tanggal 7Nopember 2013, Nomor : 137/Pen.Pid.SUS/2013/PN.Pks. sejak tanggal 7Nopember 2013 sampai dengan tanggal 6 Desember 2013 ; Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengandakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentangperlindungan anak dan dakwaan kedua Pasal 82 UUPA Nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan anak, maka Majelis Hakim telah menunjukAdvokad/Pengacara yang bernama ABOE HARI, SH.

Menyatakan terdakwa RETNO FERDIYANTO Als FERI Bin MUHLISsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan ataumembujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain dan dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukantiou muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untukmelakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2)UUPA

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan kedua PasalPasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; 2.

Rahim besar Normal ; " 27 022522Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidengan Pasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;Menimbang bahwa, atas surat dakwaan tersebut terdakwamenyatakan mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut : 111.

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan keduapasal 82 UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ; Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara komulatif makadakwaan dalam perkara ini dakwaan kesatu dan dakwaan kedua harus24dibuktikan Satu demi Satu ; 22 = nnn nnn ne nnn ne orn nee crn ceceMenimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar pasal melanggarpasal 81 ayat (2) UUPA Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anakyang mengandung unsurUNSUT : 1.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda I'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, hak milikhanya dapat dipunyai oleh orang perseorangan (orang yang mash hidup);Oleh karena itu orang yang sudah meninggal dunia, tidak dapat diberikanhak milik atau. dengan kata lain: orang yang telah meninggaldunia/almarhum tidak dapat memiliki tanah;Halaman 11 dari 28 hal. Put. Nomor 662 K/Pdt/201615.16.c.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 pemegang hakmilik hanyalah Warga Negara Indonesia, sehingga orang Indonesia yangtelah meninggal dunia, kehilangan kewarganegarannya sebagai WargaNegara Indonesia, karena si mati sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban(yang melekat pada warga negara Indonesia) terhadap negara RI;d.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 15 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, menentukanbahwa hak milik atas tanah diberikan kepada orang (pemangku hak dankewajiban), oleh karena itu almarhumah (orang yang telah tidak dapatmemangku hak dan kewajiban atas tanah) tidak dapat diberikan/tidakdapat ditetapkan sebagai pemilik tanah;e.

Loyana Rustam, berposisi sebagai pemilik sebidangtanah beserta satu petak rumah Front Toko di atasnya yang terletak diPanakukkang Permai, yaitu Petak ke 10 dari sebelah Timur di bagian Blok C Nomor 8, yang menghadap ke Utara, adalah merupakan keterangan yangbertentangan dengan hukum yang berlaku, it est: Pasal 35 ayat (1), Pasal 20ayat (1), Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 32 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 1997, Pasal 35 jo.

Erni Rustam, merupakan bukti bahwaberdasarkan hukum yang berlaku, yaitu: Pasal 32 ayat (1), Junctis Pasal 16dan Pasal 20 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960:a. Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan di Jalan Todopuli Raya Blok C Nomor 8 Makassar, adalah Ny. Erni Rustam;b.

negara bebas yang dikuasai oleh Pembandingsemula Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T126 tanah tersebut adalahmilik Pak Nagteno sebagaimana tercatat di Buku Letter C1 Nomor:621 tahun1901 .Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang, maka dengandemikian yang harus dipertimbangkan terlebin dahulu adalah apakah benarobyek tanah tersebut sudah beralin haknya dari Pak Ngateno kepadaTerbanding semula Tergugat incasu Pemerintah Kota Malang berdasarkanketentuan UU.No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA

Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PP.24/1997 dan juga bukan merupakanpembuktian adanya peralihan hak dari pemilik asal incasu Pak Ngatenokepada Terbanding semula Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Terbanding semulaTergugat yaitu: saksi Dwi Cahyono,S.T., Kepala Kelurahan Bareng, denganmerujuk pada T127 pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan BukuKerawangan buku Letter C1 Nomor:621 tahun 1901 tanah sengketa semulaadalah tanah yasan milik Pak Ngateno

Bab Kedua tentang ketentuanketentuan Konversi Pasal 1 dan Pasal 2 UUPA yuncto Peraturan Menteri Pertaniandan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekasHalaman 18 Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT.

Selanjutnya khusus mengenai hakhak yangdikuasai Swapraja atau bekas Swapraja menurut ketentuan Bab KeempatHuruf (A) UUPA., menerangkan bahwa: hakhak dan wewenangwewenangatas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada padawaktu mulai berlakunya undangundang ini (i.c.

UUPA) menjadi hapus danberalih menjadi tanah negara;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P7, P9 dan T.126) tersebutdihubungkan dengan ketentuan perundangundangan sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka menurut pertimbangan majelis hakim tinggi, tanah ekshak yasan sebagaimana tersebut dalam Buku Letter C1 Nomot:621 tahun1901 atas nama Pak Ngateno adalah tanah yang karena ketentuan undangundang menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai negara.

Pembanding dengan ini menyatakan tidaksependapat dan menyatakan keberatan dengan alasan putusan tingkatpertama tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemotiveerd)sebagai berikut :Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT.BJM1).2).3).Majelis hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutusperkara a quo keliru menafsirkan secara sempit penerapan Pasal 37ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, yang merupakan implikasi dari ketentuan Pasal5 UUPA

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga NegaraIndonesia Tunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan olehpemerintah (Pasal 21 UUPA).b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan, artinya yangberhak menjual suatu bidang tanah tentu saja pemegang yangsah dari hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik.c.

Pada saat Pembanding membeli obyek sengketa dari saksi RanniIriani pada 26 April 2000, kondisi obyek sengketa dalam keadaankosong yang diatasnya ditumbuhi semak belukar, terdapat patokbatasbatas tanah yang terbuat dari kayu ulin dan tidak ada papannama kepemilikan ataupun pemberitahuan tentang sengketa.Dengan demikian, syarat ketiga terkait kondisi obyek sengketajuga telah terpenuhi.Dengan terpenuhinya seluruh syaratsyarat tersebut di atasberdasarkan Pasal 5 UUPA, maka obyek sengketa yang diperolehPembanding

(vide Pasal 15 UUPA) Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya lewatwaktu, seseorang yang bertindak sebagai pemilik sesuai itudengan menguasainya secara teruS menerus dan tidak terputusputus, secara terbuka dihadapan umum dan secara tegas.(videPasal 1955 KUHPerdata) Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yangmembuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telahmenguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang,tanpa mengurangi pembuktian sebaliknya.

meter persegi) terletak di Jalan AntasifitKampung Guntung Paikat RT.35 RW.VI Desa/Kelurahan BanjarbaruKota Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, sekarang di JalanTrikora Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru SelatanKota Banjarbaru.Bahwa, mengenai jual beli tanah obyek sengketa oleh Pembanding(semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) sesuai buktisurat bertanda P2, P3 dan P6 merupakan transaksi yang sahmenurut undangundang sebagaimana diatur dan diterangkan dalamPasal 5 dan Pasal 15 UUPA

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis perlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenanganPengadilan Agama dan kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangundang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu,menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkaraa quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehatiPenggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganyatetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwarumah tangga Penggugat dan Tergugat

PeraturanPemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkaraini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepadaPenggugat tetap dibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 dan P2 yang menurut Majelistelah memenuhi persyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapatdipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinyamemerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untukmengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukumtetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediamanPenggugat dan Tergugat dan tempat di mana pernikahan Penggugat danTergugat dilangsungkan sebagaimana maksud Pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA

Hak Erfpacht Verponding tersebut diatas telah berakhir haknya,berdasarkan Pasal 36 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) no. 5 Tahun1960.Bahwa, oleh kerena Hak Erfpacht Verponding tersebut telah berakhir dan TanPwee Tjeng tidak ada mengajukan permohonan Konversi, maka jelas persiltanah ex.

Hang Lekui No. 7 Medan, karenaRecht van Erfpacht Verponding (RVE) No. 814 dan No. 824 sisa atas nama TanPwee Tjeng, telah berakhir haknya sesuai dengan Pasal 36 UUPA No. 5 Tahun1960.Tergugat membantah Keterangan Saksi M. Ridwan, SH, CN pada pemeriksaan diMabes Polri tanggal 14 Juli 2011 dan didepan persidangan Pengadilan NegeriJakarta yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik danterdaftar atas nama Keluarga Penggugat (Tan Pwee Tjeng) Jo.

Bahwa, Tergugat d.r dahulu berhak atas persil tanah dan rumah terperkara,adalah berdasarkan bekas Hak Erfpacht Verponding No. 814, dan ternyataberdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 1313/II/SKPT/SDA/1974tanggal 28 Desember 1974, Hak Erfpecht Verponding No. 814 tersebut telahberakhir haknya sesuai dengan Pasal 36 UUPA No. 5 Tahun 1960.Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan bahwa Hak ErfpechtVerponding No. 814 tersebut tidak berlaku lagi atau menyatakan Hak ErfpechtVerponding tersebut

oleh suatu perseroan yang belum disahkan sebagai badan hukum, atau gugatandiajukan oleh perseroan yang sudah berbadan hukum tetapi tidak diwakili oleh Direksi,atau yang bertindak mewakili Yayasan bukan pengurus;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo , yang dipermasalahkan oleh tergugatdalam eksepsinya adalah tentang tidak berhaknya lagi Tan Pwee Tjeng atau kuasanyain casu penggugat karena telah berakhirnya hak Erfpacht Verponding No.814 danNo.824 sisa atas nama Tan Pwee Tjeng berdasarkan pasal 36 UUPA

hak Erfpacht tersebut tidak dikonversisehingga hak tersebut telah berakhir menurut pasal 36 UUPA, menjadi terbantahkansebab tanah objek sengketa telah dikonversi menjadi HakPakai No.301 pada tahun1978, yakni sebelum lewatnya waktu 20 tahun sejak berlakunya UUPA ( sebelum tahun1980);Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa sebahagian dari HakErfpacht No. 814 dan 824 seluas 223 m2 atau sebahagian dari tanah objek sengketatelah dialinkan oleh Tan Pwee Tjeng atau kuasanya kepada Tommy Santokh

) yangberbunyi : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik;Letak pertentangan :Bahwa Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 telan membedabedakan WNI dengan WNI pribumi danWNI non pribumi, padahal UUPA hanya mengenal WNI tanpa adanyapembedaan tersebut.

Bahwa dengan adanyaInstruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.K.898/I/A/1975 yang membatasi WNI dengan ras keturunan tertentu tidakboleh membeli tanah Hak Milik secara langsung dari WNI lainnya, sertaharus dilakukan permohonan terlebih dahulu, maka hal tersebutbertentangan dengan asas kebangsaan (vide Penjelasan Umum II angka5 UUPA) yang dianut Pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu dengan membedabedakan WNI.

Seharusnya kalau sudah disebut WNI maka sudah dapatmembeli tanah Hak Milik tanpa perlu adanya pembatasan dengan carasebagaimana disebut di atas;Hak Milik adalah hak turuntemurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6(vide Pasal 21 ayat 1 UUPA).

Bahwa dengan dibatasinya Hak Milik danhanya diberikan status lain seperti Hak Guna Bangunan, maka WNI yangdicap sebagai non pribumi akan dirugikan kepentingannya dengan habisbiaya, tenaga, dan waktu untuk perpanjangan HGB (vide Pasal 35 UUPA),padahal sudah memenuhi syarat untuk memiliki Hak Milik menurut Pasal21 ayat (1) UUPA;Bahwa letak pertentangan dari pasalpasal yang sisa lainnya tidak perluPenggugat uraikan lagi, karena sudah Penggugat uraikan panjang lebardalam permohonan yang tercantum pada

Hak eigendom dan hakopstal pun juga sudah tidak ada lagi dan UUPA hanya mengenal hak atastanah terbatas sebagaimana disebut dalam Pasal 16 UUPA;Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan,menyebut :Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orangorang bangsaIndonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan undangundang sebagai warga negara;Penjelasan Pasal 2 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentangKewarganegaraan, menyebut :Yang dimaksud dengan "orangorang hangsa

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat

demikian majelisberpendapat bahwa antara pemohon dengan termohon cukup sulitHal 2 dari 3 hal.Pts.No1161/Pdt.G/2009/PA.TA.disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteram seperti maksudayat 21 surat Arrum;e karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengantermohon sesuai maksud pasal 19 b PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 bKHI;e berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonanpemohon dapat dikabulkan dengan keharusan memenuhi kewajibantersebut diatas;e sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankankepada pemohon;e Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILIe Menyatakan termohon telah dipanggil patut

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaimaksud pasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

:28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempattinggal Penggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah tidak cukupdipertimbangkan (onvolduende gemotiverd) khususnya gugatanPara Penggugat berkaitan dengan pembuatan / pemberian kuasakepada salah satu anak kandung sebagaimana diatur dalamUndangUndang Pokok Agraria (UUPA No.5 Tahun 1960) vide.Pasal 37 dan 39 dengan catatan bahwa apabila cukupdipertimbangkan maka putusan akan menjadi lain. ; UUPA No.5 Tahun 1960 vide Pasal 37 dan 39 pada intinyamenyebutkan bahwa pembuatan / pemberian kuasa kepadasalah satu anak kandung

mengenai keberatan pada angka 1 tidak dapatdibenarkan, karena menurut Pengadilan Tinggi sepanjang dalampersidangan pihak Tergugat tidak hadir tidaklah dapat diputusdengan verstek, apalagi Tergugat Il / Terbanding II hadir dipersidangan sebelum perkara tersebut diputus, makapemeriksaan tetap dilanjutkan, dengan demikian maka keberatanPara Pembanding / Para Penggugat pada angka 1 harusdikesampingkan ; 22020200222 2Bahwa mengenai keberatan pada angka 2 tidak dapatdibenarkan, karena Pasal 37 dan Pasal 39 UUPA