Ditemukan 4844 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangapung mengedong mengetung
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 20-03-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks
Tanggal 20 Maret 2017 — pidana - MIRZA
176 — 117
  • , pada vialvaksin polio negative diberi lem,(IPV), vaksin vaksin Hib box tidakhaemophilus sesualinfluenza tipe B52 Enge Glaxo AHB Vaksin Positif Sampel VaksinrixB Smith VC47 hepatitis B vaksin tidak Palsu Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 1509/Pid.Sus/2016/PN Bks (Pae Kline 1AN hepatitis B dalamd) (kadar box,sangat kemasanrendah) plastikrusak(berwarnakuning)53 Tube State 6500 Protein Tidak Tidak Tuberrculin ns 114 tuberculin mengandu sesuai culinSeru ng vaksin Palsum hepatitis B,Instit tidakute mengadung
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 05-12-2019 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Skt
Tanggal 25 Agustus 2020 — Penggugat:
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
151 — 40
  • Mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahunMengingat Objek Sengketa tersebut barulah berusia 9 (Sembilan) 10(Sepuluh) Tahun, belumlah berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebihsebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Undang UndangNomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.Sehingga tindakan perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara aquo jelas jelas mengadung unsur kesengajaan, kelalaian dan tidakadaalasanpembenar.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 28-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 38/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 20 Juni 2017 — - Romana Moi, Cs. vs - FRANSIANA DOSI, Cs.
44 — 8
  • Gugatanmelanggar yurisdiksi (Kompetensi) absolute atau relatif dansebagainya.Menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil (mengadung cacatatau obscuur libel), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegasmencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklaard/NO).5.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2012 — Putus : 10-12-2012 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 10 Desember 2012 — MAKMUR, SH
47 — 16
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Kamiberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak PidanaKorupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain, bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana dalam Pasal 3sama dengan yang terdapat dalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-05-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 505 K/PID.SUS/2010
Tanggal 19 Mei 2010 — Drs. ANTHONIUS RODRICUS LUMI, S.Pd. ;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 505 K/PID.SUS/2010Bahwa menurut hukum (yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg.No. 51 K/Sip/1972 tanggal 25 Maret 1972) dalam putusan Hakimtidak boleh mengadung halhal yang saling bertentangan, makaPemohon Kasasi berpendapat dan kiranya Yang Mulia MajelisHakim Kasasi akan sependapat bahwa sebagai konsekuensi logisyuridis dari pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Banding yangtelah dengan tepat dan benar menurut hukum menyatakanTerdakwa tidak terbukti menerima dan menikmati harta benda atauuang (
Pengadilan PN SUMBER Pidana Khusus
Register : 21-03-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN SUMBER Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbr
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
BENY HARKAT ,SH,SE
Terdakwa:
NASIKHIN Bin H. SARIYO
601 — 87
  • ) seluruhrumah sakit dan laboratorium klinis, 2) fasilitas incinerator, dan 3) IPAL yangmengolah effluent dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium klinis, kodelimbah dan uraian limbah serta kategori bahaya sebagai berikut :Halaman 80 Put Nomor 109/Pid.B/LH/2019/PN Sbr Kode Uraian Limbah KategoriLimbah BahayaA3371 Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius 1A3372 Produk farmasi kedaluwarsa 1A3373 Bahan kimia kedaluwarsa 1A3374 Peralatan laboratorium terkontaminasi B3 1A3375 Peralatan medis mengadung
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-10-2009 — Putus : 22-06-2010 — Upload : 10-04-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 520/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR.
Tanggal 22 Juni 2010 — RAYMOND TEDDY H.; LAWAN; 1. PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA; 2. SUTANTO HARTONO; 3. ARIEF SUDHITOMO; 4. PT. KOMPAS CYBER MEDIA; 5. TAUFIK HIDAYAT MIHARDJA; 6. PT. KOMPAS MEDIA NUSANTARA ; 7. RIKARD BAGUN; 8. PT. METRO GEMA MEDIA NUSANTARA (WARTA KOTA); 9. H. DEDY PRISTIWANTO; 10. SOEWIDA HENALDI; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL UMUM Cq. DIREKTORAT I KEAMANAN TRANS NASIONAL; DEWAN PERS
178 — 59
  • Bahwa dalildalil ini sangatprovokatif seakanakan dalildalil gugatannya mengadung kebenaran dan berdasarkan pada hukum dan faktafakta.8 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat Konpensi yang dianggap dibacakan di depan sidang pengadilan yangterbuka untuk umum, menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi memohon sita jaminan (conservatoir beslag) kepadaMajelis Hakim terhadap harta kekayaan milik Penggugat Rekonpensi.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-06-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 18 Nopember 2014 — Erifal Zeskin, SE
58 — 9
  • indikatorindikator ini, Majelis berpendapatbahwa Terdakwa memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niatyang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dariperbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawabansecara yuridis.Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas dihubungkan denganketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiaporang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 26-03-2014 — Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Oktober 2014 — 1. H. MARDANIH, DKK;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
152 — 112
  • dan tipuan(bedrog), oleh karena terbitnya obyek sengkeat ke1 tidak berdasarkan tanah/girikgirik Para Penggugat (bukti P.84, P.86, P.87 dan P.88) dan ternyatatanah/girikgirik milik Penggugat berada didalamnya termasuk girik C 1286 yangaslinya masih ditangan Para Penggugat sebagai bukti belum pernah terjadi jual bellidengan pihak manapun karena jika pernah dijual girik dimaksud berada padapihak lain yang membelinya, maka mengakibatkan keputusan ini termasuksalah kira, dan keputusan yang dihasilkan mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg
Tanggal 6 Agustus 2015 — Suezinovi Rustamadji, SE
67 — 19
  • kKemampuan untuk dapat secara subyektifmenentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yangsenyatanya dari perbuatan yang dilakukannya sehingga kepadanya dapat dimintakanpertanggungjawaban secara yuridis.Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 08/Pid.SusTPK/2015/PN PdgMenimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dihubungkandengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertiansetiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr
Tanggal 20 Januari 2021 — AGATHA C WANGGE, SH (JPU ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO (TERDAKWA)
140 — 52
  • komposisi;Bahwa tujuannya agar masyarakat mengetahui apa isi obat tradisional itu;Bahwa Terdakwa mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar;Bahwa Ahli ditunjukkan obat obatan yang urat madu dan urat madu black;Bahwa yang pertama Saksi lihat nomor izin edar;Bahwa ada izin edarnya tetapi fiktif;Bahwa dibilang fiktif karena bulan November 2013 BPOM mengeluarkanpublic warning untuk obat urat madu black tersebut;Bahwa obatobat tersebut dilarang untuk dijual bebas.Bahwa dilarang dijual bebas karena mengadung
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
Ir. SUHAEDI, M.Si
Tergugat:
BUPATI MERAUKE
110 — 65
  • Dengan demikian, berdasarkan fakta dan hukum tersebut di atas, secaraprosedural dan substansial Keputusan TERGUGAT a quoberlaku mundurdan/atau tidak ditetapkanterhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,dan karenanya Keputusan TERGUGAT in litis baik dari segi Kewenangan,Halaman 26dari158halaman Putusan Nomor : 29/G/2019/PTUN JPR.23.24.20.26.27.segi Substansi maupun dari segi Prosedur mengadung cacat yuridis/cacatformal dan bertentangan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
544 — 190
  • Putusan Mahkamah Partai Politik itusebagai bahan uji, sebagai parameter, apakah Keputusan TUN yangdikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu sah atau tidak;e Bahwa putusan Mahkamah Partai banyak mengadung cacat, tetapi tetapmasih bisa dijadikan bahan penguji, putusan mahkamah partai politik tidakmengakui dua kubu munas yang bertikai baik kubu Bali maupun KubuAncol, sehingga menurut ahli putusan ini tidak multitafsir;Halaman 121 dari 194 halaman. Putusan Nomor 62/G/2015/PTUNJKT.2.
Pengadilan PN Parigi Pidana Khusus
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN Parigi Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN PRG
Tanggal 11 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SUDIRMAN, SH
Terdakwa:
H. MOCH AMIN BADAWI
152 — 58
  • Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah mengadung unsurunsur sebagaiberikut:Halaman 98 dari 126.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 10-12-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Psb
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
1.SAWALMAN Glr. SUTAN LAUIK API
2.MARWAN HAKIM Glr. DATUAK MAGEK PUTIAH
3.TASLIM Glr. DATUAK SUTAN KABASARAN, SE
4.BAKHTIAR Glr DATUAK SUTAN MAINDO
5.SAJI
6.JUNAIDIN
Tergugat:
1.PT.ANAM KOTO JAKARTA Cq. PT. AKO MEDAN, Cq. PT. AKO PASAMAN BARAT
2.JAYAT, SH. MKn
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
3.BUPATI PASAMAN BARAT
123 — 91
  • TERGUGAT IV untuk seluruhnya; Menyatakan PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing sebagaiPenggugat; Menyatakan dan mengeluarkan TURUT TERGUGAT IV dari gugatan aquo karena melanggar hukum acara perdata formil;1 Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menetapkan biaya perkara yang berlaku menurut hukum.Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili putusan sela dalameksepsi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).2.Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-04-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 19-03-2013
Putusan PN PADANG Nomor 11/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 13 Agustus 2012 — Drs. MENDALARDI, MM
77 — 36
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun 2001, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yangsifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai Negeri89sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 22/ Pid.TPK / 2014 / PN.TK.
Tanggal 28 Mei 2014 — - Dra SUGIYANTI Binti HADISUMARTO
50 — 99
  • Pejabat ain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannnya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa unsur ini mengadung adanya dua elemen yang sifatnyaalternatip, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 26-08-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2050/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 22 Juli 2020 — Suraya Bibi, SH. binti H. M. Yunus Naru, SH MELAWAN Melawan Syamsuddin, SH. MH. bin Drs. Kamaruddin P BANK BRI Cabang Somba Opu BANK BTN Jalan Kajaolalido
107 — 70
  • Nomor 400K/AG/2014 tanggal 28 September 2014 danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/AG/2016, tanggal 24Agustus 2016 yang mengadung kaedah hukum bahwa jika harta bersamadijadikan jaminan di Bank, maka status harta bersama yang dijaminkantersebut tidak mutlak lagi di bawah kekuasaan suami isteri, sehinggagugatan untuk membagi harta bersama yang masih dalam hak tanggunganpihak bank dinilai masih prematur, hal tersebut sesuai pula dengan SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — ARMAINI SEVANTI
233 — 551 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Harunselaku Pimpinan Resiko Kredit Kecil (RKC) pada SKC, yang dimuatdalam MPK PAK, yakni kredit dapat disetujui setelah adanya lIzinPrinsip Hak Atas Tanah Dari Bupati setempat Serta covernotepengikatan HT dari PPAT rekanan BNI, dalam SKK telah diubah denganmengganti kata Serta yang mengadung arti kumulatif menjadi kataatau yang berarti alternatif, yaitu syarat Izin Prinsip Hak Atas TanahDari Bupati tidak menjadi mutlak.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 20-03-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Stefanus Lukas Wirabudi
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor
Intervensi:
Alvin Sutanto
244 — 132
  • Bahwa menurut Majelis Hakim, denganmelakukan peralinan hak terhadap kedua objek sengketa a quo berdasarkak Aktayang mengadung Kuasa Mutlak maka keputusan peralihan tersebut melahirkanketidakpastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidangtanah in casu Penggugat sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugatmelanggar asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Menimbang bahwa Asas Profesionalitas adalah pedoman bagi pejabat tatausaha dalam menerapkan tugas dan fungsi kerja secara total