Hakim berpendapat kesediaan TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 3.600.000, untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp.600.000, setiap bulan masih terlalu rendah berbanding dengan penghasilanyang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteriselama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yanglayak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tarafekonomi masingmasing, untuk taraf

ekonomi menengah ke bawah yangmerupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurangkurangnyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000, setiap hari, maka biaya yangdibutuhkan selama 6 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000, dengan perincian25.000 x 30 x 6 = 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 9.000.000,untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp.1.500.000, setiap bulan masih terlalu tinggi berbanding dengan biaya hidupyang layak bagi taraf ekonomi menengah ke bawah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dalam pertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalumemberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila TergugatRekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan

Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuanhukum syara, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al BaqarahAyat 228 sebagai berikut:$995 GW yguabl quo yi olilbollyArtinya: Dan wanitawanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga kali quru...Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteriselama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yanglayak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tarafekonomi masingmasing, untuk taraf

ekonomi menengah ke bawah yangmerupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurangkurangnyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000, setiap hari, maka biaya yangdibutuhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari adalah sebesar Rp. 2.250.000,dengan perincian 25.000 x 90 = 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluhribu) rupiah).

Bahwa pencabutan gugatan sepenuhnya adalah hakdari Penggugat, dan oleh karena terhadap perkaranyamasih dalam taraf pemeriksaan persiapan maka tidakdiperlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, ditentukan Penggugatdapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban ;8.

Bahwa oleh karena dalam kasus a quo terhadapperkaranya masih dalam taraf pemeriksaan persiapandan dengan demikian Tergugat juga belummemberikan jawaban, maka berdasarkan ketentuanPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana terakhir telah diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,permohonan Penggugat dikabulkan ;9.

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan keluarga, dengan seijin pihakTergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013 berangkat bekerja sebagaiTKW di Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di Taiwan Penggugat selalumengirimkan biaya hidup untuk keluarganya dirumah.

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan kluarga, dengan seijinpihak Tergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013berangkat bekerja sebagai TKW di Taiwan, dan selama Penggugatbekerja di Taiwan Penggugat selalu mengirimkan biaya hidup untukkeluarganya dirumah.

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan kluarga, dengan seijin pihakTergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013 berangkat bekerjasebagai TKW di Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di TaiwanPenggugat selalu mengirimkan biaya hidup untuk keluarganya dirumah.Bahkan Penggugat telah berpesan kepada Tergugat agar sebagian uangtersebut ditabung untuk masa depan kluarga, akan tetapi kenyataanya padawaktu pihak Penggugat pulang pada bulan Nopember tahun 2016 telahterjadi pertengkaranpertengkaran yang

antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut ;Bahwa dengan diserahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, orang tua kandunganak tersebut secara sadar telah sepakat, rela dan ikhlas serta tanpa paksaanmenyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk dididik, dibina, dibimbingdan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri ;Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah tidak lain untukmensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya, misalnya :perbaikan taraf

akanmempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, SEMA Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anak, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Pengangkatan Anak ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalahtidak lain untuk mensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya,misalnya : perbaikan taraf

hidup, perbaikan dalam pendidikan serta untuk masa depan anaktersebut, terhadap alasan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat sangatberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalahtidak lain untuk mensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya,misalnya : perbaikan taraf hidup, perbaikan dalam pendidikan serta untuk masa depan anaktersebut, terhadap alasan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat sangatberalasan

1.320.000, 6 8B ahias00, Bahwa Terdakwa telah menerima uang secara bertahap dari Serka Supriyanto hasilpengutipan uang siswa secaba PK di Kompi A yang digunakan untuk membayar barangbarangpengadaan Satdik Secaba antara lain sebagai berikut:d.)2)1.320.000,528.000,)))))b.))Cc.)))))))2.200.000, 19.624.000,d.)e.))))f.)g.))tiTahap I pada tanggal 11 Nopember 2010, antara lain:Bed Papan Nama Orientasi 88 buah x Rp. 3.500,Tanda pangkat siswa PDL 3 stel 88 x Rp.15.000,) Logo Secaba 3 stel 88 x Rp. 6.000,Tanda taraf

I Secaba 3 stel 88 x Rp. 6.000,Karet pentil sepeda 2 buah 88 x Rp. 1.500,Jahit pangkat PDL siswa 3 stel 88 x Rp. 15.000,Pangkas satu kali 88 x Rp. 8.000,Cucian PDL:magar 1 kali 88 x Rp. 5.000,JumlahTahap IT pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain:Pakaian aerobik 2 stel 88 x Rp. 130.000,Tas Belajar/Tas IB 1 buah 88 x Rp. 90.000,JumlahTahap III pada tanggal 24 Nopember 2010 antara lain:Buku pintar dasar prajurit 1 buah 88 x Rp. 120.000,Tanda taraf I PDH 1 stel 88 x Rp. 3.500,Tanda pangkat PDH 1

Tahap I diberikan pada tanggal 11 Nopember 2010 antara lain:) Bed papan nama orientasi 87 buah x Rp. 3.500, =Rp. 304.500,) Tanda pangkat siswa PDL 3 stel 87 x Rp. 15.000, =Rp. 1.305.000,) Logo Secaba 3 stel 87 x Rp. 6.000, =Rp. 522.000, ) Tanda taraf I Secaba 3 stel 87 x Rp. 6.000, =Rp. 522.000,) Karet pentil sepeda 2 buah 87 x Rp. 1.500, =Rp. =: 130.500,6) Jahit pangkat PDL 3 stel 87 x Rp. 15.000, =Rp. 1.305.000,) Pangkas 1 kali 87 x Rp.

Tahap III diberikan pada tanggal 24 Nopember 2010 antara lain:1) Buku pintar dasar prajurit 1 buah 87 x Rp.120.000 =Rp. 10.440.000,2) Tanda taraf I PDH 1 stel 87 x Rp.3.500, =Rp. 304.500,3) Tanda pangkat PDH 1 pasang 87 x Rp.4.500, =Rp. 391.500,4) Buku saku prajurit 1 buah 87 x Rp.5.000, =Rp. 435.000,5) Permak pakaian PDH 1 stel 87 x Rp. 35.000, =Rp. 3.045.000,6) Kopel Rim 1 buah 87 x Rp.30.000, =Rp. 2.610.000,7) Drahrim 1 buah 87 x Rp.25.000, =Rp. 2.175.000,Jumlah =Rp. 19.401.000,d.

Hasil pemeriksaan MMPI pada tanggal 05 Oktober 2020,Pada taraf kapasitas mental dijumpai (potensi kerja, kemampuanadaptasi, kendala psikologis, perilaku beresiko, integritas moral)menunjukkan taraf Sangat buruk,Pada profil klinis : dijumpai gejala klinis : dijumpai gejala klinis somatikyang terkait problema psikologis, gejala klinis perilaku psikopatik = (antisosial), Gejala klinis emosi negatif yang berlebihan, Geyjala klinispengalamanpsikologis yang aneh dan tidak wajar, Gejala klinis yangterkait

Pasal 70 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,permohonan pemohon tentang /zin ikrar talak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang kesediaan pemohon akan memberi mutahkepada termohon sebesar Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah), karena perceraianatas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menetapkan besarnya mut ahyang harus dibayarkan oleh pemohon kepada termohon yang besarnya harusdisesuaikan dengan kemampuan pemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp1000.000,00

majelis hakim dapat memerintahkankepada pemohon untuk membayar mutah kepada termohon sebesar Rp1000.000,00 (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang keinginan pemohon akan memberi nafkahselama iddah kepada termohon sebesar Rp Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah)setiap bulan selama masa iddah, karena perceraian atas kehendak suami, makamajelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkanoleh pemohon kepada termohon yang besarnya harus disesuaikan dengankemampuan pemohon dan taraf

Dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkahanak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan olehpemohon melalui termohon yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuanHalaman 7 dari 16 Putusan Cerai Talak No.0193/Pdt.G/2014/PA.CNpemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah) setiapbulan, Oleh karena itu majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon untukmembayar nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa setiapbulan

Bahwa demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga,;maka dengan seijin Tergugat, Penggugat memutuskan pergi bekerja diluar negeri dengan menggunakan identitas baru ( Miftakur Rohmah, lahirdi Tulungagung 1 Januari 1980 dengan alamat yang sama ) padatanggal 25 Januari 2000 pulang cuti dan kembali lagi bekerja di luarnegeri (Hongkong) sampai sekarang ;6.

Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isterbadadukhul dan dikaruniai seorang anak yang diberinama yangPutusan Cerai Gugat, nomor 0829/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 17lahir di Tulungagung, 22 Maret 1996 sekarang tinggal KabupatenTulungagung: Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung; Bahwa , awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sangat harmonis , sebagaimana layaknya keluarga yangbahagia ; Bahwa demi meningkatkan taraf

1995; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa selamamenikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isterbadadukhul dan dikaruniai seorang anak yang diberinama yanglahir di Tulungagung, sekarang tinggal Kabupaten Tulungagung: Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung; Bahwa , awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sangat harmonis , sebagaimana layaknya keluarga yangbahagia ; Bahwa demi meningkatkan taraf

Bahwa demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga ,makadengan seijin Tergugat, Penggugat memutuskan pergi bekerja di luar negeridengan menggunakan identitas baru (, lahir di Tulungagung 1 Januari 1980dengan alamat yang sama ) pada tanggal 25 Januari 2000 pulang cuti dankembali lagi bekerja di luar negeri (Hongkong) sampai sekarang ;4.

Rekonvensi, yang nominalnya akan disebutkan dalam amarPULUSAN NANT ;2 nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn ccc ccc ccncn ncnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawanswasta/pegawai agen pertama di Surabya dan antara Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi selama ini telah menjalani perkawinan selamasepuluh tahunan dengan penuh rasa suka dan duka, karenanya Majelis akanmenetapkan besarnya mutah dan iddah tersebut sesuai dengan kelayakandan kemampuan Pemohon dan pula disesuaikan dengan taraf

mempertimbangkan antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, selanjutnyaMajelis akan menentukan sendiri besar/banyaknya Tergugat Rekonvensiuntuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi, yangnominalnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan swasta/Pegawai koperasi, karenanya Majelis akan menetapkan besarnya nafkahanak tersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan TergugatRekonvensi dan pula disesuaikan dengan taraf

,psikolog klinis dengan hasil kesimpulan :1)Taraf kecerdasan yang dimiliki Anak Korban XXXX XXXXX XXXXXXXX berfungsi, ada taraf ratarata dalam norma kelompok usianya(IQ 102, Skala Weschler).la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untukmenyelesaikan permasalahan yang ia hadapi.Kelincahan berfikir yang ada mampu ia kembangkan sehingga mampumemberikan respon dalam penyelesaian masalah.Daya ingat baik, sehingga mampu mengingat kejadian kekerasanseksual yang pernah ia alami.Kepribadian yang ia

Sedangkan dalam Pasal 200 RBg dinyatakan Terhadaphukumanhukuman dengan verstek tidak dibenarkan dimajukanpermohonan peradilan banding, akan tetapi bila Penggugat semula adamengajukan permohonan banding terhadap putusan hukum itu makadalam taraf banding itu pihak Tergugat dapat memajukan segalaperlawanan terhadap gugatan yang bersangkutan, dalam hal itu ia tidakakan dapat dibenarkan lagi untuk seperti dalam taraf pertama memajukanverzet terhadap keputusan hukum tersebut;Menimbang, bahwa sementara

PENETAPANNomor : 264/Pdt.P/2019/PN.Krg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonpermohonan secara lisan pada tanggal 3 Desember 2019 yang padapokoknya mencabut perkara No. 264/Pdt.P/2019/PN.krg, ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut sudahsampai pada taraf Pembacaan permohonan ;Menimbang, bahwa dari Laporan Panitera Muda Perdata yangisinya menyatakan

., dinyatakan bahwa kecerdasan AJlWIJAYA GUNAWAN berada dalam taraf kecerdasan ambang(borderline IQ).Orangorang dengan taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ)mudah untuk dipengaruhi, dibujuk dan dibohongi tanpa mengertiresikonya.Borderline 1Q adalah termasuk Orang Dalam Ganggungan Jiwa(ODGJ).Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pat.Bth/2019/PN Sby6.7.8.BahwaBahwaBahwaDikatakan ganggungan jiwa apabila kondisi jiwa seseorangmenimbulkan penderitaan (distress), disabilitas, dan terdapatgejalagejala

klinis yang bermakna berupa pola perilaku ataupunpola psikologis.hasil pemeriksaan yang menyatakan kecerdasan AJI WIJAYAGUNAWAN dalam taraf kecerdasan ambang (borderline !

Spesialis Kedokteran Jiwa diR.S Mitra Keluarga Surabaya sejak tahun 2013 sampai dengansekarang ;Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Mitra Spesialis Kedokteran Jiwa diKlinik Welas Asih Medika Surabaya sejak tahun 2019 sampai dengansekarang ;Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Aji WijayaGunawan sebanyak 2 kali atas permintaan penyidik polrestabesSurabaya dan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama AjiWijaya Gunawan dan hasilnya adalah : Taraf

Gugatan A quo kabur ( obscuur libelium ).Ad. 1.Gugatan A quo Prematur :Menimbang, bahwa menurut Tergugat penggabungan gugatan antaragugatan perceraian dengan gugatan atas harta bersama tidak berdasar hukum.Dalam gugatan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, sekarang inimasih dalam taraf pemeriksaan ditingkat kasasi (belum dikeluarkan putusankasasinya).

Guagtan A quo kabur ( obscuur libelium ) :Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan perceraian antaraTergugat dan Penggugat masih dalam taraf pemeriksaan kasasi, sehinggagugatan Penggugat A quo telah mencampur adukan antara perceraian denganperkara harta bersama, sehingga gugatan tidak jelas. Demikian juga telahmelakukan perubahan gugatan yang menyebabkan cacat formil ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Aquo sangat jelas dan tidak kabur.

Bapak Taraf Labetubun;Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2015/PA TI. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah AkasRaharusun sebagai ayah kandung Pemohon Il dengan saksisaksi nikahmasingmasing bernama Abubakar Rahanyamtel dan lbrahim Raharusundengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)dibayar tunai;.

adalah AdikKandung Pemohon ; Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il sebagai pasangan suamiistri; Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon llmelangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Nopember 1999; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan di Desa.Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon danPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama AkasRaharusun selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Alm.Bapak Taraf

karena saksi adalahSaudara;Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon Il sebagai pasangansuami istri;Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon llmelangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Nopember 1999;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan di DesaFiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon danPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama AkasRaharusun selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Alm.Bapak Taraf

diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni asas manfaat,asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian,asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian,dan asas pembangunan yang berkelanjutan;Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1,Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannyamenurunkan taraf

Putusan Nomor 18 P/HUM/20151/PERMENKP/2015 sebagai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf qUndangUndang Perikanan sehingga telah memperhatikan asasasas sebagaimana dalam UndangUndang Perikanan, khususnyaasas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yangkeberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjaminhak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecilsekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapatmemanfaatkan sumber daya ikan secara lestari gunameningkatkan taraf hidup

Dalil Para Pemohon,;Bahwa dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta denganlampirannya menurunkan taraf hidup Pemohon dikarenakan hilangnyasumber mata pencaharian Pemohon dikarenakan Pemohon tidak lagibisa melakukan kegiatan penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp).

PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 tersebut diterbitkan untukmemberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesiatermasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yangakan datang untuk tetap dapat memanfaatkan Lobster (Panulirus spp),Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp) secaralestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dandengan memperhatikan seluruh asasasas sebagaimana diatur dalamUndangUndang Perikanan;. bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/

Putusan Nomor 18 P/HUM/2015meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikankecil:Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMENKP/2015, bertujuanantara lain:a) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan dib)WPPNRI;Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehinggaproduksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikanjaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela(traw/s) dan alat penangkapan

yang layak dan kemampuanseorang suami;Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagikebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf

ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelas menengah menurut Majelis Hakimsekurangkurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 15.000, (lima belasribu rupiah) setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 hari adalahsebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) denganperincian 15.000, x 90 = 1.350.000,.

Dengan demikian tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)sebagaimana tersebut di atas dianggap terlalu besar dan melampaui standarkelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah, bahkan telah masukkategori standar kelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/TR.1 sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya, ternyata status Tergugat Rekonvensi ditinjaudari sudut kelas perekonomian masyarakat Kota Langsa adalah termasukdalam

/2015/MS.Lgs28Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa kiswah yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dan atau selama 3 bulan dapat dibandingkan dengan kiswahyang layak dipakai oleh kebanyakan masyarakat di sekitarnya dandisesuaikan dengan taraf

ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelasmenengah menurut Majelis Hakim sekurangkurangnya membutuhkan 4 stelkiswah dengan harga 1 stel sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah).

Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,Terbitan Mahkamah Agung 2008 Halaman 52 bagian E tentang wewenangAbsolut, butir 2 dan 3, yang menyatakan Butir 2 Eksepsi mengenaiKekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaanberlangsung, kemudian Butir 3 Hakim karena jabatan harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi;Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, berdasarkan faktapersidangan pemohon maupun anak yang akan diberikan perwalian adalahberagama Islam sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah29 tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahPengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yanglainnya sudah selayaknya Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan

Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha beriktikad baik denganmelakukan angsuran dalam setiap bulannya kadangkalanya terlambat haridalam melakukan angsuran akan tetapi masih dalam taraf kewajaran,walaupun usaha Penggugat mengalami kemacetan, tetapi tetap berusahauntuk menyelesaikannya, terlihat Penggugat sudah melakukan pembayaran11 (sebelas) kali angsuran Rp6.600.000,00 x 11 = Rp/2.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) jadi

Bahwa pada posita 2 Penggugat mengakui dengan tegas telahterjadi keterlambatan membayar angsuran kreditnva atau tidak sesuaidengan sebagaimana yang telah diperjanjikan/disepakati antaraPenggugat dan Tergugat , selain itu Penggugat menyatakan bahwa haltersebut masih dalam taraf kewajaran.

Namun demikian Penggugattidak dapat menyebutkan berdasarkan apa keterlambatan tersebutdisebut dalam taraf wajar atau pasal mana dalam perjanjian kredit yangmembolehkan Pengugat melakukan keterlambatan pembayaran;b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) dan posita4 (empat), pada dasarnya Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadikemacetan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam membayarangsuran, namun pada dalil ini Penggugat menyebutkan bahwaHalaman 4 dari 11 hal. Put.

Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbulketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RIyang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karenamelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yangHalaman 3 dari 33 Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/201 7/PT.DKI.sah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkanmerajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasionaldi Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha Pengusaha Tionghoa

Dikatakan, kekecewaan pengurus PERPIT yang sah timbulketika surat permohonan yang disampaikan kepada Menkum HAM RIyang minta agar pengesahan PERPIT tandingan dibatalkan karenamelanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERPIT yangsah, namun hingga sampai saat ini PERPIT tandingan dibiarkanmerajalela bahkan disinyalir akan melakukan aktivitas taraf Internasionaldi Bali pada tahun depan dengan mengundang seluruh Pengusaha Pengusaha Tionghoa di seluruh dunia.