Ditemukan 20198 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 15-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksn
Tanggal 30 April 2021 — Penuntut Umum:
ROGAS ANTONIO SINGARSA
Terdakwa:
HAIRULLAH Als. IRUL Bin JUHRI
5025
  • BUNNY BinMUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupapaket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksiLUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa kePolres Katingan untuk diproses lebih lanjut.Berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita AcaraPenimbangan Nomor: 011/10851/IL/2021, pada hari Rabu tanggal 09Februari 2021, yang ditandatangani oleh IKHSAN NIZAMI, selakuPengelola PT.
    BUNNY BinMUDI DOLIN langsung diamankan dan digeledah dengan temuan berupaHalaman 6 dari 27 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Ksnpaket Narkotika jenis Shabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksiLUKMANT Als. BUNNY Bin MUDI DOLIN beserta barang bukti dibawa kePolres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
    BUNNY Bin MUDI DOLIN datang dengan membawa paketNarkotika jenis Shabu pesan terdakwa, atas temuan tersebut terdakwa dansaksi LUKMANT Als.
    BUNNY Bin MUDI DOLIN langsungdiamankan dan digeledah dengan temuan berupa paket Narkotika jenisShabu, atas temuan tersebut terdakwa dan saksi LUKMANT Als.
Putus : 10-12-2008 — Upload : 15-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694K/PDT.SUS/2008
Tanggal 10 Desember 2008 — PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SUKABUMI UNIT PELAYANAN DAN JARINGAN CIBADAK ; USEP SAEPUDIN
292221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Baut klem tegangan kendor yang di sebelah kiri, pada saatdiperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;Bahwa dari temuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebagaiberikut:Bahwa untuk membatasi daya dan untuk mengukur energi listrik ditempat Termohon Keberatan, Pemohon Keberatan menggunakanAPP yaitu alat pengukur dan pembatas, alat pengukur adalah alatmilik PLN untuk mengukur daya dan energi listrik yang dipakaipelanggan sedangkan alat pembatas adalah alat milik PLN untukmembatasi
    Bahwa temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 3tersebut di atas berdasarkan: Pasal 11 ayat (1) Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor68.K/010/DIR/2000 adalah pelanggaran golongan C, yaitupelanggaran yang mempengaruhi pemakaian energi; Pasal 11 ayat (2) huruf a Keputusan Direksi PT PLN (Persero)Nomor 68.K/010/DIR/2000 adalah termasuk pelanggarangolongan C, karena temuan tersebut adalah:a. Segel bawah tutup terminal dalam keadaan rusak;b.
    Baut klem tegangan kendor yang sebelah Kiril, pada saatdiperiksa dibebani dan piringan KWH kadang tidak berputar;Bahwa temuan tersebut mengakibatkan piringan KWH (yangfungsinya untuk mengukur pemakaian energi listrik Termohon)kadang tidak berputar, sehingga hanya sebagian aliran listrikyang dipakai oleh Termohon terukur/tercatat di alat pengukurPemohon yaitu KWH meter;Dengan demikian terbukti bahwa temuan di tempat TermohonKeberatan tersebut dikategorikan golongan C;5.
    Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas terbukti dalampemeriksaan instalasi listrik milik Pemohon Keberatan yang ada ditempat Termohon Keberatan ditemukan adanya kelalaian/kerusakan/pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir D angka2 di atas, maka temuan tersebut merupakan tanggung jawabHal. 5 dari 27 hal.Put.No. 694 K/Pdt.Sus/2008Termohon Keberatan. Hal tersebut didasarkan pada peraturanperundangan yang berlaku yaitu:a.
    yang didapatidalam pemeriksaan tersebut adalah sah dan berdasar hukum; Bahwa dengan didapatinya temuan yang merupakan suatuperbuatan melawan hukum karena temuan tersebut merugikanPemohon Keberatan dan juga dikarenakan pemeriksaan di tempatTermohon Keberatan berdasarkan peraturan yang berlaku adalahsah dan berdasarkan hukum maka pemeriksaan temuan tersebutjuga sah dan berdasarkan hukum, bahwa selain sahnya pemeriksaandan temuan di atas berdasarkan peraturan perundangan yangberlaku dinyatakan juga
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2016 — - ARLIN HARUN alias AI
569
  • Saat itu ada rapat internal yang dipimpin langsung oleh Ketua UPKErwan Harun, disampaikan hasil temuannya;Bahwa Terdakwa ikut hadir pada rapat tersebut;Bahwa setelah rapat ada tindak lanjut terhadap hasil temuan audit keuangan, sempatditanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan hasil temuan tersebut dan Terdakwamenjawab bahwa itu memang kesalahan jadi Terdakwa mengakuinya.
    Mootilango pada tahun 2012 sampai dengantahun 2013, saat itu Terdakwa menjadi bendaharanya;Bahwa saat itu ada temuan pada tahun 2013 sehubungan dengan pengelolaan danabergulir SPKP pada UPK Kec.
    Mootilango kurang lebih sebesar Rp.313.000.000,(tiga ratus tiga belas juta rupiah);Bahwa disampaikan temuan tersebut hasil audit dari Fasilitator Keuangan ;Bahwa tindak lanjut yang dilakukan oleh Saksi sebagai Ketua UPK sehubungandengan adanya temuan, kami sempat mengadakan rapat internal dan Terdakwaselaku bendahara menyampaikan dalam rapat tersebut akan bertanggung jawabterhadap adanya temuan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan sehubungan dengan adanya temuan hasil audit dilakukanrapat internal pada
    Kalau ada perbedaan dijadikan temuan oleh BP UPKkemudian akan langsung direkomendasikan kepada BKAD;Bahwa BP UPK melakukan pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanberdasarkan RKTL (Rencana Kerja Tindak Lanjut) pada BP UPK Kecamatan;Bahwa setiap pemeriksaan pasti ada temuan yaitu kesalahan mencatat dan kesalahanmenginput, tapi saat kami memeriksa Buku Manual UPK dan Buku LaporanBulanan UPK ternyata sama.
    dari BKAD sehubungan dengan adanya temuan tersebut yaitu, kamimengadakan rapat BKAD yang dihadiri oleh Sekretaris BKAD : JOHANPOLUWAN, PJOK : HERWANTO PATEDA, Sekretaris UPK IMRAN YUSUF dansetelah itu Terdakwa dipanggil untuk melakukan klarifikasi temuan dari FasilitatorKeuangan;Bahwa pada tahun 2014 kami melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa diSekretariat UPK dan Terdakwa datang bersama dengan suaminya;Bahwa sehubungan dengan adanya temuan dari Fasilitator Keuangan, kamimenanyakan kepada Terdakwa
Register : 23-10-2018 — Putus : 04-02-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 48/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 4 Februari 2019 — Penggugat:
FAUZAN
Tergugat:
BUPATI ACEH BARAT
12142
  • Atas temuan yang tersebut dalam LHPInspektorat Aceh Barat, Penggugat telah melakukan penyetorankembali sebahagian temuan tersebut semasa Penggugat penjabatKeuchik gampong Marek ke rekenening Kas Gampong Marek, temuanini merupakan penggabungan temuan sejak Keuchik yang lama(periode 2010 2016) bernama SABIRIN (mantan Keuchik gampongMarek);Bahwa Penggugat pada Tanggal 15 September 2018 menerima SuratKeputusan Bupati Aceh Barat Nomor 468 Tahun 2018, Tanggal 2Halaman 9 dari 73 HalamanPutusan Perkara Nomor
    , yaitu 2 (dua) temuanadministrasi dan 7 (tujuh) temuan keuangan;Bahwa, hasil temuan tersebut disampaikan kepada Camat yang termasukdengan Gampong Marek;Bahwa, setelah ada temuan, kemudian dibuat naskah dan diserahkankepada pihak yang mengaudit, dan beberapa hari kemudian dilakukanpertemuan untuk membahas tentang hasil audit, selanjutnya agar dibuatlaporan pertanggung jawaban keuangan, dan menyetor kembali danaGampong;Bahwa, yang hadir pada saat pembahasan hasil audit adalah, KaurPemerintahan Bapak
    semuanya berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000, (Seratusdua puluh lima juta rupiah), dan uang dari hasil temuan tersebut, adasebagian yang sudah disetor;Bahwa, setelah uang temuan disetor, tindakan selanjutnya bukti setorantersebut diserahkan kepada Inspektorat, kKemudian dari Inspektorat adalangkah penyelesaian;Bahwa, kepada Keuchik Marek dan Camat, ada disampaikan hasil audittersebut;Bahwa, yang menyampaikan hasil temuan kepada Keuchik adalah timaudit;Halaman 46 dari 73 HalamanPutusan Perkara
    Nomor:48/G/2018/PTUN.BNABahwa, setelah Tim Audit menyampaikan hasil temuan tersebut, tanggapanKeuchik baik dan akan diselesaikan;Bahwa, temuan berjumlah lebih kurang Rp.125.000.000, (Seratus duapuluh lima juta rupiah), belum diselesaikan, yang disetor baruRp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), dan sisanya lebih kurangRp.115.000.000, (Sseratus lima belas juta rupiah);Bahwa, uang temuan yang Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) tersebut,disetor pada tanggal 30 Juli 2018;Bahwa, setelah uang sejumlah
    Jabir ada temuan Inspektorat, karena M. Jabirpernah menjabat sebagai Kaur Pemerintahan di Kantor Desa Marek,kemudian M.
Putus : 15-01-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 15 Januari 2019 — HJ. ASNI, S.Pi
13401025 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GUNACIPTA MULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 (sembilan puluh lima)harga Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)tanggal kadaluarsa 27.08.16 jenis temuan pangan kadaluarsa;3. MONNA FRUIT COKTALI DEPKES RI MD 55720001295 PRODUKSIBOGOR INDONESIA jumlah 19 (sembilan belas) harga Rp532.000,00(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jenis temuan Tanpa Izin Edar(TIE);4.
    CALCIUM jumlah 10 (sepuluh) harga Rp200.000,00 (dua ratus riburupiah) jenis temuan Tanpa Izin Edar (TIE) dan Fruc;5. FRUTOSE MD 237909001173 jumlah 8 (delapan) jenis temuan TanpaIzin Edar (TIE);Dirampas untuk dimusnahkan,;4.
    GUNA CIPTAMULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 (sembilan puluh lima)harga Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratusrupiah) tanggal kadaluarsa 27.08.16 jenis temuan pangankadaluarsa;3. MONNA FRUIT ~ COKTALI DEPKES RI MD 55720001295PRODUKSI BOGOR INDONESIA jumlah 19 (sembilan belas)harga Rp532.000,00 (lima ratus tiga pulun dua ribu rupiah).Jenis temuan Tanpa ljin Edar (TIE);4.
    CALCIUM jumlah 10 (sepuluh) harga Rp200.000,00 (dua ratusribu rupiah) jenis temuan Tanpa ljin Edar (TIE) dan Fruc;5.
Putus : 19-08-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Agustus 2013 — PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII, vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15656 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 54/B/PK/PJK/2013hasil pemeriksaan harus didasarkan pertimbangan yang sangat hati hati agartidak menimbulkan kerugian bagi Wajib Pajak;Bahwa dalam Lampiran surat Nomor PHP70/WPJ.19/KP.0305/2010(Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2008), hasil pemeriksaan PPN yangdiberitahukan mencakup temuan pemeriksaan pajak selama setahun (Januarisampai dengan Desember 2008), padahal SKPKB PPN yang Penggugat terimaadalah untuk setiap masa pajak pada tahun 2008 (12 SKPKB).
    Pemeriksaan;Jadi surat pemberitahuan hasil pemeriksaan merupakan satu kesatuandengan daftar temuan pemeriksaan.
    Dalam lampiran Peraturan DirekturJenderal Pajak Nomor PER:19/Pj/2008 telah ditentukan bentuk, jenisdan kode kartu, formulir,surat dan daftar yang digunakan dalampelaksanaan pemeriksaan lapangan;Lampiran dengan nomor urut 25 (Daftar Temuan Hasil PemeriksaanLapangan) dengan jelas dinyatakan bahwa Temuan Hasil Pemeriksaanharus dinyatakan per masa dan tahun pajak;Masa pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 1 (satu) bulankalender (Pasal 2 dan penjelasan Pasal 3 KUP).
    Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan yangdikirimkan tidak mencantumkan masa dan tahun pajak dan juga tidakmencantumkan nomor kode formulir;5. Tentang Pendapat MajelisHalaman 10 dari 25 halaman.
    Daftar Temuan Pemeriksaan (Kode FormulirF.3.0.........85)jelas tertulis bahwa Daftar Temuan HasilPemeriksaan harus dibuat per Masa dan Tahun Pajak (DiisiHalaman 16 dari 25 halaman.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 4/Pid.S/2014/PN Gst
Tanggal 12 Mei 2014 — Tabezisokhi Zamili
9011
  • ;Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kab/Kota untukditindaklanjuti;Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenangannya kepada instansi yang berwenang;Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemiluditingkat Kab/Kota ;Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslutentang pengenaan sanksi kepada anggota
    tersebut yang kemudian pada hari Jumattanggal 11 April 2014 saksi langsung melaporkan temuan tersebutkepada Panwaslu sesuai nomor temua : 005/TM/PILEG/IV/2014(Formulir B.2DD)jsnss2s22 sane ese serene nntcnseneneneeeesemee nnne Bahwa tugas dan wewenang sebagai Pengawas Pemilu Lapanganyang berdasarkan pasal 81 UU No.15 tahun 2011 tentangpenyelenggara Pemilihan Umum adalah :a.
    Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadaptahapan penyelengaraan Pemilu sebagaimana dimaksud padahuruf b kepada instansi yang berwenang;d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untukditindaklanjuti;e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuandan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsuretindak Pidana Pemilu sesuai dengan peraturan perundangundangan) 2222222 nanan nnn nnn nnn n nee nenneef.
    Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu kecamatanberkaitan dengan adanya dugaan pelenggaraan yang dilakukanoleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunyapenyelenggaraan terhadap Pemilu ditingkat desa/keluarahan;d. Menyampaikan laporan pengawasan atas tahapanpenyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya kepada PanwasluRS CAM TEIEN j~=~ == ~ = mmm nnn nnn nn nnn nnn nnn anne nnn nmensennenmensassase.
    tersebut kepada Ketua DPD PAN.Kab.NiasSelatan dan selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepadaPanwaslu Kab.Nias Selatan; Bahwa tugas sebagai saksi dari PAN sebagaimana surat tugas yangdikeluarkan oleh DPD PAN.Kab.Nias Selatan tanggal 9 April 2014adalah :13a.
Putus : 06-12-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 6 Desember 2018 — Rochmadi Saptogiri
520714 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /IJ/05/2017, tanggalMei 2017 perihal Pembahasan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK RI;1 (satu) lembar catatan tangan bertuliskan, "tl temuan PemeriksanBPk;1 (satu) bundel dokumen dari BPK RI kepada Sekretaris JenderalKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi, yang terdiri dari:a. 2 (dua) lembar Surat Nomor 17/LKKEMENDES/04/2017, April2017 perihal Penyampaian Temuan Pemeriksaan yangditandatangani oleh Andi Bananganom (Ketua Tim);b. 7 (tujuh) lembar surat dengan kop Terkait Penatausahaan
    Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/201875)76)77)78)79)80)81)1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 845 perihal TembusanTanggapan Temuan Pemeriksaan BPK RI pada Kementerian Desa,PDT dan Transmigrasi Tahun 2015 beserta 1 (satu bundel)lampirannya;1 (satu) lembar disposisi Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi Nomor Agenda 856 perihal TembusanPenyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015beserta 1 (satu bundel) lampirannya
    Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018154)155)156)157)158)159)160)161)Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan yang ditandatanganioleh Ketua Tim Pemeriksa Yudy Ayodya Baruna dan Drs. Sugito,MSi;2 (dua) lembar fotocopy Surat BPK RI Nomor 01/PDTT.
    Buku 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atasKepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan PerundangundanganKemendes PDTT 2016;1 (satu) bundel konsep temuan pemeriksaan atas LaporanKeuangan TA 2016 pada Kemendes PDTT;Hal. 28 dari 55 hal.
    Putusan Nomor 2680 K/Pid.Sus/2018190)1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Konsep LHP;1 (satu) bundel Risalah Pembahasan Temuan Pemeriksaan;1 (satu) bundel Risalan Pembahasan Dengan Entitas;1 (satu) bundel Nota Kesepakatan Asersi Final;~ @ 209 51 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI dan BAPenyelesaian;g. 1 (satu) bundel Temuan Pemeriksaan BENI;h. 1 (satu) bundel TP21 Pemukiman Trans;i. 1 (satu) bundel TP22 Sarana Air Bersih;1 (satu) bundel TP23 Pembangunan Pemukiman;k. 1 (satu) bundel TP25 Pembangunan
Register : 10-04-2008 — Putus : 23-06-2008 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2008 — 1. Harry Syahrial, S.H, 2. dr. Okky Sofyan, Sp.OG, DKK;Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
211104
  • ternyatatelah terjadi pergantian Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Makassar, dan Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kota Makassar yang baru tidak dapatmenjelaskan alasan ketidak hadiran Penggugat,padahal yang sebenarnya ketidakhadiran Penggugattelah diketahui dan atas izin secara lisan olehKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassaryang lama, atau dengan kata lain ketidakhadiranPenggugat adalah sah dan dapat dibenarkan;Bahwa Tim pemeriksa menjadikan ketidakhadiranPenggugat sebagai temuan
    KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar yanglama, dan pada saat itu) Tim Pemeriksa menyatakanakan memperbaiki data temuan hasil pemeriksaan danHalaman 7 dari 53 Halaman Putusan Nomor:169/G/2008/PTUN JKT.10.11.12.memerintahkan Penggugat untuk kembali bertugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassar;Bahwa atas hasil pertemuan dengan Tim Pemeriksatersebut, Penggugat merasa lega dan kemudiansetelah itu) Penggugat kembali melaksanakan tugas diKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarsebagaimana
    mestinya seorang pegawai negeri sipildengan mengisi data absensi dari bulan Desember2006 sampai dengan bulan Maret 2007;Bahwa ternyata tanpa surat keputusan dari pejabatyang berwenang, gaji Penggugat ditahan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Kota Makassarterhitung sejak bulan Oktober 2007 dan terhadapkenyataan ini Penggugat tetap bersabar dan tetapmelakssanakan tugas yang diberikan pada Penggugat;Bahwa kemudian ternyata data hasil temuan TimPemeriksa mengenai ketidakhadiran Penggugat selama2
    bagi Penggugat adalah bahwa ketidakhadiran Penggugat selama 2 bulan itu adalah untukmembaktikan diri sebagai seorang anak denganmengurus dan merawat Ibu kandung (sebagaimana yangdiajarkan oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW)yang sedang sakit dan ketidakhadiran Penggugattersebut sah dan dapat dibenarkan karena telahmendapat izin secara lisan dari atasan Penggugat.Apalagi Tim Pemeriksa sudah menerima penjelasanPenggugat mengenai' ketidakhadiran Penggugat dansudaha berjanji akan memperbaiki data temuan
    Asas Pengharapan Yang Wajar, yaitu TimPemeriksa telah menjanjikan akan memperbaikidataihasil temuan mengenai ketidakhadiranPenggugat selama 2 bulan ketika Penggugatdatang untuk mengklarifikasinya. Akan tetapisebaiknya ternyata janji / harapan tersebuttidak dipenuhi oleh Terugat; c.
Putus : 12-05-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 5/Pid.S/2014/PN Gst
Tanggal 12 Mei 2014 — Sportif Telaumbanua
444
  • rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kab/Kotadari seluruhKGa MeL Ai eeseses reese nesessaneenrnEen ERE RRTS REEe Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suaraulang,Pemilu lanjutan dan PemiluBS WSL hj ~~~ ne nenie Proses penetapan hasil pemilu DPRD Kab/ROLE G~ nnnMenerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaanperaturan PerundangUndangan mengenaiPemilu ;Menyelesaikan temua dan laporan sengketa penyelenggaraanPemilu yang tidak mengandung unsure tindakPIGEING ~nnn nne nnn nnnMenyampaikan temuan
    dan laporan kepada KPU Kab/Kota untukditindaklanjuti;Meneruskan temuan dan laporan yang bukan~ menjadikewenangannya kepada instansi yangberwenanQq ;Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untukmengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan denganadanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunyatahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemiluditingkat Kab/Fa eases erie secemerce eerie nrinrriseenite nrierisennemiee oer seeeemee neMengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
    pelanggaran Pemilu yang terjadi di TPSVHilinamozaua,Kec.Teluk Dalam,Kab.Nias Selatan pada tanggal 14 April2014 sekira pukul 15.30 Wib;e Bahwa setahu Saksi sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkansalinan berita acara Pemungutan dan Penghitungan suara,serta hasilpenghitungan suara (formulir Model C1) telah diserahkan oleh Terdakwatersebut kepada saksi Baharui Lature selaku saksi dari Partai HANURAdan kepada saksi Efelinus Laia selaku Pengawas Pemilu LapanganTiga ESSBahwa setahu Saksi dengan adanya temuan
    Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadapPenyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf(Gh) pee cessMeneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaranterhadap tahapan penyelengaraan Pemilu sebagaimanadimaksud pada huruf b kepada instansi yangberwenanQq;.
    Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPSuntukditindaklanjuti;Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atastemuan dan laporan tentang adanya tindakan yangmengandung unsure tindak Pidana Pemilu sesuai denganperaturan perundangundangan); Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraPemilu;g.
Register : 29-11-2011 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43348/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 20 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10618
  • Sebagai contoh daridata yang semula belum terungkap antara lain adalah sumbangan yangdiperhitungkan sebagai biaya umum dengan tidak disertai rinciannya,sehingga tidak dapat diketahui bahwa sumbangan tersebut sebenarnya tidakdapat dikurangkan sebagai biaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.bahwa menurut Terbanding data baru dan/atau data yang semula belumterungkap adalah temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan berupapenyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung pemerintah ataudibebaskan
    dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.bahwa Majelis berpendapat temuan Inspektorat Jenderal DepartemenKeuangan a quo tidak termasuk dalam pengertian data baru dan/atau datayang semula belum terungkap menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan karena yang dimaksud data baru adalah data yang belumdilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan dan yang dimaksuddata yang semula belum terungkap adalah data yang sudah dilaporkan
    olehWajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan namun tidak diungkapkan secarajelas.bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor:470/WPJ.05/KP.127/2001 tanggal 22 Juni 2001, Pemohon Banding telahmenyampaikan datadata dan dokumen pendukung dalam rangka pemeriksaansehingga temuan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan tidak dapatdianggap sebagai data baru dan/atau data yang semula belum terungkapkarena semua data dan dokumen yang dipakai dalam menentukan temuanInspektorat Jenderal Departemen Keuangan
    berikan dalam pemeriksaan berupa dokumen Faktur PajakNomor: EAXXJ0350000946, EAXXJ0350000963 berisi data tentang jenisBarang Kena Pajak yang diserahkan, Pengusaha Kena Pajak Pembeli, daninformasi penyerahan Barang Kena Pajak lainnya, dokumen tersebut telahmemperoleh pengesahan dari Terbanding dengan tanda berupa cap telahMemperhatikanMengingatMemutuskandimanfaatkan untuk penetapan SKPLB Pajak Pertambahan Nilai/PajakPenjualan atas Barang Mewah.bahwa sesuai uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa temuan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 577 K/Pdt/2017
Tanggal 25 April 2017 — TUAN ALEX TICOGIROTH, VS PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) AREA CIPUTAT (PT PLN AREA CIPUTAT),
10773 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sementara didalam surat tugas yang dibawapetugas P2TL Tergugat tidak ada menyebutkan tentang ketentuanpetugas yang ditunjuk berwenang membawa barang bukti;Keempat, sebagaimana disebutkan didalam lampiran I1 dan lampiranI2.1 SK DIR PLN 1486 bahwa terhadap temuan dimaksud, pihakpetugas P2TL Tergugat terlalu premature telah menuduh langsungterhadap temuan yang terjadi, sebagaimana dokumen yangsalah/fatal didalam Berita Acara Pemeriksaan Bukti pada bukti P20,bahwa sepatutnya harus menyampaikan temuan
    dalam bentuk dugaan/indikasi terhadap temuan yang terjadi.
    Faktanya sudahdibuat tuduhan oleh petugas P2TL Tergugat yang bernama Gery.Hasil temuan baru dapat dikatakan terbukti bilamana sudah ada Ujilaboratorium independen pun dalam hal itu, perinal pembukaan alatHalaman 13 dari 46 hal. Put.
    Rekayasa temuan pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrikterhadap Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama: 1.Teddy Syahruddin, jabatan Asman Transaksi Energi dan 2.
    Pada Kolom VI.4, tentang pemeriksaan putaran meter kwh melaluisekering meter /terminal pengukuran 4 kawat isian nya kosongbaik saat diperiksa maupun setelah diperiksa tidak dapatmenjelaskan tentang temuan dilapangan secara lengkap;e.
Putus : 26-06-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PL
Tanggal 26 Juni 2014 — IRMAWATI
6619
  • Surat Pelimpahan temuan kerugian Negrara / Daeran Nomor : 900/3236/WK tanggal 25 Nopember 2009. 5. Surat Keterangan tanggung jawab mutlak dari sdri. IRMAWATI tanggal 02 Agustus 2010.6. Surat Keputusan Walikota Palu Nomor : 951/137/ITKOT/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang pembebanan ganti rugi.7. Surat Pernyataan sdri. IRMAWATI tentang kesediaan pemotongan gaji Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbulan tanggal 17 Januari 2012.8. Surat Pernyataan tersangka DAHYAR AK.
    Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat ;Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S. MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Palu.- Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.- (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah). Disetor ke Kas Negara8.
    Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesarRp. 2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec. Palu Barat> Dikembalikan kepada Inspektorat Kota Palu melalui saksi Dra. RAMNI S.MANSOBA, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat KotaPalu.10. Uang tunai sebesar Rp. 152.005.000.
    MANSOBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupunhubungan pekerjaan;Bahwa saksi bekerja pada Inspektorat Kota Palu jabatan Kasubag Evaluasi danPelaporan pada Inspektorat Kota Palu sejak tahun 2008;Bahwa setelah ada temuan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Palu yang dimuatdalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), saksi menerima dan mengarsipkanlaporan, selanjutnya saksi mengevaluasi tindak lanjut temuan dalam Laporan HasilPemeriksaan
    (seratus lima puluh dua juta lima ribu rupiah).Bukti setoran pengembalian temuan Tahun 2008 Kecamatan Palu Barat sebesar Rp.2.000.000. (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2013 Kec.
    MEYDILASRIE (Ketua Tim), EMMA AWALI, ST (Anggota), SAMSIR, SH (Anggota) danSUPRATMAN AJAUNA, SE (Anggota) dan pada saat itu terdapat temuan berupapenggunaan langsung penerimaan retribusi Pasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.(seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah), dimana kemudian dari temuan tersebutsudah dikembalikan oleh Terdakwa bersamasama dengan terdakwa bersama samadengan Sdr.
    (seratus tujuh puluh tiga juta lima ribu rupiah) tersebut ke kasdaerah.Menimbang, bahwa ketika pada tahun 2009 ada pemeriksaan di Kecamatan PaluBarat, pada saat itu terdapat temuan berupa penggunaan langsung penerimaan retribusiPasar Manonda sebesar Rp. 173.005.000.
Putus : 01-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN MADIUN Nomor 20/Pid.Sus/2016/PN Mad
Tanggal 1 Juni 2016 — - SUPRAPTO ,SH. Bin PAING
5427
  • Ada nasabah bernama Sarmini yang menitip sebagian pelunasan ke tellerlalu oleh terdakwa diminta dan tidak dimasukan ke kas seluruhnya namunhanya disetorkan untuk 1 kali angsuran.Ada uang THR untuk karyawan yang telah diterima terdakwa tapi sebagiantidak diserahkan ke karyawan yang berhak THR.Selengkapnya sebagaimana saksi uraikan dalaam BAP saksi.eBahwa barang bukti rekap hasil temuan adalah benar hasil temuan darihasil audit yang saksi lakukan.eBahwa berkaitan dengan temuan pertama, dalam melakukan
    pertama Rp.370.855.750,e Temuankedua Rp. 42.364.400,e Temuan ketiga Rp. 23.708.300,e Temuan keempat Rp. 13.083.200,e Jumlah Rp.474.976.850,eBahwa untuk temuan kedua, kartu piutang 27 nasabah yang telahmembayar angsuran (mencicil) diklarifikasi di lapangan denganmecocokan dari para nasabah tersebut, yang turun kelapangan Dirutdan Timnya, bahwa sdr.
    THR dikeluarkantunai, diajukan ke pusat BPR Surabaya Lestari diSurabaya.Seharusnya yang menyerahkan THR adalah KepalaOperasional kepada para karyawan bukan terdakwa.eBahwa dari keempat temuan tersebut, setelah diklarifikasi denganterdakwa, bahwa untuk temuan pertama yang dipergunakan unntuknalangi nasabah sejumlah Rp. 22.909.100, sedang untuk temuankedua, ketiga dan kempat tidak ada yang digunakan untu nalanginasabah.e Bahwa keterangan saksi dalam BAP syadah benar semua.Tanggapan terdakwa :Bahwa
    Ponto,dkk.e Bahwa temuan dari ahasil audit ada 4 temuan permasalahan, dan dari ke4 temuan tersebut yang saksi ketahui hanya yang berkaitan denganTHR saja.eBahwa berkaitan dengan temuan pengembalian jaminan terhadapnasabah yang sudah melunasi, seharusnya yang mengembalikankepala Operasional.eBahwa berkaitan dengan audit tersebut, saksi pernah melakukanklarifikasi, diantaranya dengan 9 nasabah dan selanjutnya 9 nasabahtersebut membuat surat pernyataan, mereka ada yang membayar dikantor ada yang membayar
Putus : 31-01-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 119/PID/2012/PT.BJM
Tanggal 31 Januari 2013 — - YANA MULYANA, S.Sos,MAP Bin H.ADANG SOMAD
8456
  • Handphone merk Black Berry tipe Gemini warna putih; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MUHAMMAD ASRIADI ; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe E 71 warna hitam ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Tri Winarno ; 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe GT C3303K warna putih ; Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Indra Muliosa Als Arnold ; 1 (satu) buah gunting ; 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang bukti dari Lembaga PemasyarakatanNarkotika Maburai ; 5 (lima) lembar foto barang bukti temuan
    Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaandan permupakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkanuntuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut : =e Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011, petugas LembagaPemasyarakatan Narkotika kelas II Tanjung yang diwakili oleh saksiDrs.Muhammad Saleh menyerahkan barang temuan
    di LP dimaksud berupa 7(tujuh) paket serbuk bening yang diduga sabusabu kepada pihak Polres Tabalongyang diwakili oleh saksi AIPTU NGADIMUN yang merupakan anggota POLRIpada satuan Narkoba Polres Tabalong, sebagaimana tertuang dalam Berita AcaraSerah Terima Barang bukti tertanggal 09 Juli 2011, selanjutnya saksi AIPTUNGADIMUN menyimpan barang bukti tersebut didalam lemari barang bukti diPolres Tabalong ; Kemudian terhadap barang temuan tersebut dibuatkan laporan polisi yang bertujuanuntuk mengungkapkan
    ke POLDAKalimantan Selatan, sehingga secara sadar tidak ada niat untuk menghilangkanbarang temuan tersebut ; 5 Bahwa sangat tidak logis barang temuan yang dibawah kekuasaan Terdakwa caramendapatkannya dengan mencuri mempergunakan gunting sebagaimana ternyatadalam fakta persidangan dan barang temuan tersebut sengaja dijual Terdakwa ataumengetahui adanya penjualan barang temuan yang dilakukan oleh Terdakwa atausaksi ASRIANDI kepada orang lain.
Putus : 29-05-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang VS ALEX TICOGIROTH
113103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa untuk menindaklanjuti adanya segel yang tidak sesuaisebagaimana dimaksud huruf b di atas dan untuk lebih meyakinkanbahwa pemeriksaan terhadap temuan P2TL bukan rekayasa sehinggadilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kondisi fisik bagian dalamkWh meter yang kemudian ditemukan sesuai dengan hasil tera yaituCounter/putaran angka kWh tidak sesuai dengan data di name plate yangtertulis 80 putaran/kWh, kenyataannya pada kWh meter yang diujiputaran sebanyak 80 putaran pada counter kWh menghasilkan
    Bahwa dalil Termohon/Tergugat/Konsumen pada angka 12 yangmengatakan: justru Termohon yang melakukan rekayasa pada temuan danatas tuduhan yang diberikan Termohon atau dengan kata lain berdasarkanbuktibukti yang akan Pemohon buktikan didalam dalildalil berikutnya padagugatan a quo ini sehingga oleh karenanya di hadapan hukum bilamanakesepakatan terhadap suatu tipu muslihat dan atau rekayasa maka secarahukum perjanjian atau surat yang dimaksud otomatis batal demi hukumsebagaimana diamanatkan Pasal 1320
    ayat (4) Kitab UndangUndangHukum Perdata (KUHPerdata) juncto Pasal 1355 KUHPerdata adalah dalilyang tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan faktafakta yangsebenarnya, adanya temuan dan penetapan sanksi berupa tagihan susulandilakukan atas dasar keadaan yang sebenarbenarnya/apa adanya yangterjadi pada kWh meter yang terdapat di persil Termohon/Tergugat/Konsumen yang seluruh proses P2TLnya baik dari pemeriksaan kWh meterdi persil Termohon/Tergugat/Konsumen sampai dengan pemeriksaan dilaboratorium
    Termohon (PLN) terlalu premature menuduh langsung sebagaimanadalam dokumen P20 yang seharusnya hasil temuan dikatakan terbuktibilamana sudah ada uji laboratorium independen;e. Terdapat rekayasa oleh kedua orang Termohon (PLN) yang mengatakanantara surat panggilan , Il, Ill, dan keIV terdapat tuduhan terhadaptemuan berbedabeda (Bukti P1, P2, P3, dan P4) dan Termohonsudah melakukan temuan dan temuan dimaksud hanya merekayasaHal. 5 dari 19 hal. Put.
    Bahwa tuduhan Termohon/Tergugat/Konsumen yang mengatakanPemohon/Penggugat/Pelaku Usaha merekayasa hasil temuan P2TL yangterdapat dalam surat panggilan , Il, Ill, dan IV adalah dalil yang mengadaada dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa surat Pemohon/Penggugat/Pelaku Usaha Nomor 1310/155/A.CPT/2012 tanggal 27 Juli 2012 dan Nomor 1390/155/A.CPT/2012tanggal 7 Agustus 2012 dan Nomor 1414/155/A.CPT/2012 tanggal27 Agustus 2012 menerangkan hasil temuan P2TL tanggal 17 Juli 2012yang berupa temuan pada
Putus : 10-03-2011 — Upload : 01-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 46/Pid.B/2010/PN.PTSB
Tanggal 10 Maret 2011 — HERMAN TONI Als AKUANG Bin LAUKHIWAH
39723
  • J17Bahwa menurut saksi berdasarkan Permen 02 tahun 2002 tentang peraturanMenteri Kehutanan jenis kayu yang boleh di lelang ada 3 jenis yaitu KayuRampasan, Sitaan dan Kayu temuan.Bahwa saksi mengatakan kayu temuan yang ditemukan oleh PAMHUT KapuasHulu yang PAMHUT lakukan Penyelidikan pada melakukan operasional di sungalUluk dan di ditemukan 12 titik kayu temuan tersebut.Bahwa saksi selama menjabat Plt pada tanggal 25 januari 2006 saksi ada melihatKwitansi sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh
    yang ditemukan oleh PAMHUT KapuasHulu yang di sungai Uluk dan di ditemukan 12 titik kayu temuan tersebut.Bahwa saksi mengatakan kayu temuan yang di temukan PAMHUT Kapuas Huludan ada NomornyaBahwa menurut saksi lelang kayu temuan dilakukan oleh Kehutanan Kapuas Hulubeserta KP2LL yang berada di pontianak dan di lelang pada tahun 2006 dari 12titik semuanya di lelang.Bahwa saksi ada menanda tanggani Berita Acara dari Camat untuk mengatakankayu MasyarakatTerhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa
    Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui dari Dinas Kehutanan bahwa ada 12 titiklokasi kayu temuan yang nantinya hasil kayu temuan tersebut akan dilelang, atasinformasi tersebut terdakwa memberitahukan kepada masyarakat untuk menitipkankayu kepada terdakwa yang nantinya akan dijual melalui lelang di dinaskehutanan.
    Bahwa sebelumnya terdakwa mengetahui dari Dinas Kehutanan bahwa ada 12 titiklokasi kayu temuan yang nantinya hasil kayu temuan tersebut akan dilelang, atasinformasi tersebut terdakwa memberitahukan kepada masyarakat untuk menitipkankayu kepada terdakwa yang nantinya akan dijual melalui lelang di dinas kehutanan.
    di Dinas Kehutanantermasuk milik terdakwa HERMAN TONI Als AKUANG Bin LAUKHIWAH adalahtidak berdasar karena saksi tidak dapat menunjukkan risalah lelang yang mencantumkanpelelangan kayu temuan yang dikuasai terdakwa dan Majelis Hakim menilai tidak adaurgensinya dengan perkara terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak dapatmembuktikan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah barang temuan DinasKehutanan Kapuas Hulu.
Register : 12-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KOTAMOBAGU Nomor 266/Pid.B/2019/PN Ktg
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ZULKARNAEN PERDANA MUSTAKA, SH
Terdakwa:
SUSILIANTI MOKOGINTA alias SUSI
739
  • .> Temuan terdapat saldo kredit fiktif berjalan dalam buku angsuran/kreditnasabah yang dibuat oleh perempuan SUSILIANTI MOKOGINTA selaku kasir PT.Berkah Morindo Cabang Kotamobagu pada bulan Juni tahun 2018 sampai denganbulan April tahun 2019 sebanyak 40 nama nasabah dengan total nominan sebesarRp. 129.172.250 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua RibuDua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan perincian nama nama nasabah, tanggalkredit, jangka waktu, angsuran, saldo kredit awal, terbayar
    :Hasil temuan dalam pemeriksaan Bukubuku Alur Kas dan Uang Tunai:e Terdapat pembayaran kredit dari nasabah yang di terima dan tidak dibukukan oleh kasir SUSILIANT MOKOGINTA sebanyak 22 nasabah dengantotal nominal sebesar Rp. 17.082.325 (tujuh belas juta delapan puluh dua ributiga ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian nama nama nasabah dannominal pembayaran kredit dalam bentuk tabel terlampir .
    Terdapat kekurangan uang kas tertanggal 24 Juni 2019 sebanyak Rp.95.518.776, (Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Belas RibuTujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan Penanggung Jawab KeuanganKas adalah SUSILIANTI MOKOGINTA selaku Kasir pada PT Berkah MorindoCabang Kotamobagu dan hasil perincian uang kas terlampir.Bahwa adapun bukti pendukung berdasarkan hasil temuan audit yangdilakukan oleh terdakwa di antaranya : Berkas nasabah drop fiktif diantaranya : Surat Permohonan.
    temuan adanya Pinjaman Fiktif,Pembayaran Kredit Nasabah yang tidak di bukukan dan ketekoran kas PT BerkahMorindo Cab.Kotamobagu; Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang perusahan saatmenjabat selaku kasir sekitar bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juni 2019sebagaimana Temuan oleh Tim Audit, Terdakwa mengakui telah melakukanpenggelapan uang milik PT.
    Berkah Morindo Kotamobagu sudah tidak di ingatlagi jumlah berkas maupun nama namanya namun berdasarkan hasil temuan sekitar59 berkas; Bahwa Terdakwa membuat Permohonan Fiktif (Drop Fiktif)berdasarkan temuan tim audit dari 59 orang nasabah dengan jumlah nominal pinjamandari setiap Permohonan Fiktif, maksimal sebesar RP. 10.000.000, sedangkan yangpaling rendah sekitar Rp. 3.000.000, selang waktu Bulan Juni 2018 sampai denganJuni 2019; Bahwa adapun yang melakukan pembayaran angsuran perbulanlangsung
Register : 26-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 18-05-2018
Putusan PA BALIKPAPAN Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Bpp
Tanggal 26 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
3528
  • Audit InternalPada PT Bintang Selatan Agung auditor internal mempunyai peran yaitu dengan menyusun agenda audit dengan melakukan audit internalmutu, memverifikasi status temuan hasil audit sebelumnya, melaporkan hasil audit kepada wakil manajemen serta mengeluarkanpermintaan tindakan perbaikan.3. Direktur pemasaranMemastikan bahwa sistem pemasaran yang dilakukan berjalan secara efektif.4.
    Kepala divisi keuanganMenyusun anggaran penerimaan & pengeluaran dana secara rutin dan rencana anggaran yang akan dialokasikan, melakukan pengawasnterhadap cash flow serta mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil temuan proses pemantauan audit.7. Kepala divisi alat & kendaraanMembuat pelapopran dan backup quality lapangan, serta memastikan bahwa pemeliharaan alat & kendaran terpelihara dengan baik.8.
    Temuan Audit Internal:> Terdapat kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh staff yang tidak diperiksa kembali oleh atasan bagian tersebut.Kasus:> Pada akun kas sebelum dan sesudah dilakukannya audit berbeda.
    Temuan Audit Internal:> Terdapat nota pengeluaran maupun pendapatan yang hilang yang belum disreahkannya kepada pihak pembukuan.Kasus:> Kurang terjaganya nota rangkap mengakibatkan dokumentasi yang dilakukan oleh staff.> Pada saat dilakukannya audit kurang akuratnya data yang ada pada buku dengan yang ada di tangan.Rekomendasi:> sebaiknya semua nota pengeluaran hendaknya dijaga dan staff sebaiknya melakukan pemeriksaan setiap hari dan melaporkankepada kepala bagian agar di cek kebenaran pengeluaran
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 176/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 —
136 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor6 harus dikoreksi dengan membatalkan temuan ini;Bahwa Terbanding membandingkan data GR barang yang diimpor melalui DHLdengan data barang impor di rekapitulasi data PIB (BC 2.0) atas namaPemohon Banding. Tentu saja data GR tersebut tidak akan ditemukan dalamrekapitulasi data PIB (BC 2.0) tersebut karena impor melalui DHL diselesaikandengan PIBK (BC 2.1).
    Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6harus dikoreksi dengan membatalkan temuan ini;Bahwa perubahan part number barang yang dipesan (part number ordered)dengan part number barang yang dikirim (part number shipped). GR mencatatpenerimaan barang tersebut dengan part number saat pemesanan (part numberordered), namun PIB di input dengan part number barang yang dikirimkan (partnumber shipped).
    Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6 harusdikoreksi dengan membatalkan temuan ini:Bahwa Terbanding melakukan duplikasi rekapitulasi GR barang yang diimpor ditahun 2010 juga diperhitungkan sebagai penerimaan di GR tahun 2009.Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6 harus dikoreksi denganmembatalkan temuan ini;Bahwa Terbanding menyatakan adanya beberapa penerimaan barang impor diGR tahun 2009 yang tidak ditemukan PIB nya.
    Sehubungan dengan hal tersebut maka KKA Nomor 6 harusdikoreksi dengan membatalkan temuan ini:Bahwa kesalahan penulisan P/N di GR. GR diisi secara manual dengan datayang terdapat dalam invoice attached sheet. Data tersebut adalah P/N, partname, lot number, quantity yang disalin dari invoice attached sheet dan tanggalditerimanya barang di gudang. Pengisian secara manual berisiko terjadinyakesalahan tulis.
    Sehubungan dengan hal tersebutmaka KKA Nomor 6 harus dikoreksi dengan membatalkan temuan ini;Bahwa dari temuan Terbanding dalam KKA Nomor 6 hanya terdapat 1 (satu)penerimaan barang impor melalui DHL yang tidak ditemukan fotokopi PIBKnya. Pemohon Banding setuju untuk melunasi tagihan bea masuk dan pajakdalam rangka impornya. Temuan tersebut terdapat dalam KKA Nomor 6 NomorUrut 169 berupa JET PILOT 40, NINJA 250 sejumlah 500 pcs yang diterima digudang pada tanggal 2 April 2011.