tersebut kepada Penggugat namun sertifikat tersebut sampaidengan sekarang masih atas nama Tergugat (vide bukti surate Bahwa Penggugat bermaksud menemui Tergugat untuk mengurusproses balik nama sertifikat tanah tersebut namun ternyata Tergugathingga kini tidak diketahui lagikeberadaannya; Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat tersebut beralasanhukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan UUPA

Namun UUPA telah menciptakan unifikasi di bidang hukum tanahyang didasarkan kepada ketentuan hukum adat.

Meskipun dalam UUPA tidakdijelaskan apa yang dimaksud dengan jual beli tanah, namun dalam ketentuan Pasal26 UUPA yang menyatakan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan10wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untukmemindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.Oleh karena itu meskipun UUPA tidak mengatur secara khusus mengenai jual belitanah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UUPA, dapat dipahami pengertian jual belidalam hukum tanah

Sehinggajual beli tanah yang demikian ini pengaturannya termasuk dalam hukum tanahnasional;Menimbang, bahwa dalam perkembangannya lembaga jual beli tanahsebagaimana yang terkandung dalam UUPA mengalami modernisasi danpenyesuaian, tanpa merubah hakikatnya sebagai perbuatan hukum pemindahan hakatas tanah dengan sifat dan cirinya yang kontan, riil dan terang.

yang menyatakanHak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya denganhakhak lain harus didaftarkan menurut ketentuanketentuan yang dimaksud Pasal19 dan ketentuan Pasal 19 UUPA menyatakan untuk menjamin kepastian hukumoleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesiamenurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bahwa TERGUGAT 2, adalah Warga Negara Asing, berdasarkanketentuan pasal 2 dalam kesepakatan bersama tersebut rumah itu akandiserahkan sepenuhnya kepada Tergugat 2 , hal itu bertentangandengan ketentuan PASAL 21 UUPA Tahun 1960, yang mensyaratkanBahwa hanya Warga Negara Indonesia yang mempunyai Hak milik atastanah dan Faktanya TERGUGAT 2 adalah Warga Negara Asing.b.

maupunbersamasama dengan orang lain serta badanbadan hukum.Di Indonesia sendiri dalam sistem agraria menganut asas nasionalisme yangmenyatakan bahwa :Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atauyang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidakmembedakan antara lakilaki dengan wanita serta sesama warga NegaraIndonesia baik asli maupun keturunan.Halaman 10 dari 13 Putusan No. 74/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT.Asas Nasionalitas adalah salah satu asas dalam UUPA

Pasal 26 ayat (2) UUPA). Hak milik tidakdapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan hak milik kepada orang asingdilarang dengan ancaman batal demi hukum.Dalam asas ini ditegaskan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah diIndonesia dan hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki tanah diIndonesia. Jadi tanah itu hanya disediakan untuk warga negara dari negaranegarayang bersangkutan. Asas nasionalisme ini terdapat dalam UUPA Nomor 5 Tahun1960 Pasal 1 ayat (1) (2) dan (3).

Pasal 1 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa*seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesiayang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (2)UUPA, menyatakan bahwa Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasukkekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesiasebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsaIndonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Pada Pasal 1 ayat (3) UUPA, dinyatakanbahwa hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasatermasuk dalam ayat (2) Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.Menimbang, bahwa dari dua hal yang dipertimbangkan diatas yakni Pasal1320 KUHPerdata dan undang undang Pokok Agraria maka majelis Hakimberkesimpulan Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat IIadalah Batal Demi Hukum dikarenakan melanggar syarat obyektif yaknibertentangan dengan undangundang, warga Negara

berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentangkewenangan Pengadilan Agama Jambi dalammemeriksa,mengadili dan memutus gugatan, a quo,serta kedudukanhukum (legalstanding)Penggugat untuk mengajukan gugatana quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006,,;Tentang Perubahan atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989/ dan Perubahan kedua dengan Undang undangNomor 50 Tahun . 2009 (selanjutnya disebut UUPA

Oleh karena Penggugat bertempattinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana surat bukti P.1,maka Pengadilan Agama Jambi berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UUPA, gugatanperceraian diajukan oleh isteri.

Pasal 76 ayat(1) UUPA;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksisebagaimana terurai dalamduduk perkara di atas, yang menurut) penilaian Majelis keterangankedua saksi tersebut mendukung alasan perceraian yangdikemukakan oleh Penggugaty) maka Majelis berpendapat bahwaalasan Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya, dandengankondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi alasanperceraianm, sebagaimana tercantum pada Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf f KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA, MajelisHakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Tergugat terhadapPenggugat ; dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka sesuai Pasal 149 R.Bg jo Pasal 27 ayat (4)Perturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan penggugat dapatdikabulkan

dengan verstek ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI NoNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober, 2002,maka Majelis perlu) memerintahkan Panitera Pengadilan AgamaJambi agar mengirimkansalinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetapkepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dicatat danditempat tinggal penggugat serta tergugat ;Menimbang, bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, makabiaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan

Implementasi darijaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitandengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalamUndangUndang Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagaitanah yang pernah terdaftar dan kelompok yang belumpernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat ( adat ) yangdiakui tanah milik adat dan; 2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperolehberdasarkan ketentuan hukum (undangundang) yang berupaPenetapan Pemerintah.

diubah kedalam bentuk baru (konversi)jenisjenis hak ciptaan UUPA.

Hubungan hukum antara subyek dan obyeknyadapat dibuktikan dengan alat bukti keperdataan tertulis yang lain.Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi UUPA,PMA No. 2 tahun 1960 tentang Pelaksana beberapa ketentuan UndangUndang Pokok Agraria Yo.

Bahwa namun demikian ada karakter hukum yang khas dari ketentuanpenegasan konversi hak kepemilikan atas tanah dalam UUPA. Hukummengatur adanya prinsipprinsip Nasionalitas yang wajib hukumnya harusdipenuhi bagi pemegang hak atas tanah agar dapat memperoleh pengakuandan penegasan hak atas tanahnya.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti Pl berupa KTP mengenai Kewenangan RelatifPengadilan Agama Kotabumi, dan oleh karena tidak ada eksespi dari Termohonmengenai hal tersebut, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkannya;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Kutipan Buku Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

sedapatmungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankanperkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas dikhawatirkan justru akanmenimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

No. 7 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (egal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No.3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama (selanjutnyadisebut UUPA

Dansesuai bukti Pl, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karenaitu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihak yangsah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tanggaPenggugat dan Tergugat

No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir, karena perkara inimenerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Penggugat tetapdibebankan pembuktian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa Pl dan P2 yang menurut majelis telah memenuhipersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UUPA

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek denganmenjatuhkan talak satu Bain Sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Bahwa tanah yang ditempati Penggugat belumbersertifikat karena sejak berlakunya Undang UndangPokok Agraria No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan kurangpahamnya Penggugat mengenai UUPA tersebut, sampaidengan tahun 1983 yang menarik uang sewa bukan lagiTergugat melainkan Kantor Perumahan Surakarta yangsudah dibubarkan sampai dengan tahun 1992 yang memungutsewa kepada Penggugat adalah PU ( Pekerjaan Umum ).Sejak tahun 1992 tidak pernah lagi dipungut yang sewakarena ada larangan dari Menteri Negara Agraria /Kepala

Bahwa terbukti Penggugat sejak diberlakukannya UndangUndang No.5 tahun 1960 (UUPA) adalah~ pihak ~~ yangmenguasai bekas tanah swapraja seluas 400m?

Menyatakan bahwa Turut Tergugat yang mengakumempunyai hak atas tanah di Jalan DiponegoroNo.21/39 Surakarta berdasarkan Domein MangkuNegaran (DMN) bertentangan dengan UUPA No.5 tahun1960.8.

No. 23tersebut dalam ketentuan konversi menurut UUPA,bukan merupakan tanah negara sebagaimanadimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf A UUPA yangdapat dibagikan kepada rakyat termasuk kepadaPenggugat, melainkan merupakan tanah danbangunan yang diperuntukan bagi Mangkunegoro,sehingga pelaksanaan konversinya disesuaikandengan Bagian KEDUA Pasal II ayat (1) UUPA,yaitu. Grant Sultan yang dikonversi menjadi hakmilik, maka DMN. No. 23 tersebut adalah haksubyektif atau hak milik Turut Tergugat..

Bahwa tanah dengan hak Grant Sultan atau GrantSunan tidak termasuk tanah yang dapatdimohonkan oleh orang lain selain yangmempunyai hak Grant Sultan atau Grant Sunan,karena menurut UUPA tanah tanah tersebutdikonversi menjadi hak milik (Bagian KEDUApasal II ayat (1) UUPA).b. Bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimanatersebut pada angka 2 diatas, tanah danbangunan DMN.

Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tanggaPemohon

bukti Pmerupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutrelevan dengan pokok perkara, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formildan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah mengenai kedudukanhukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuanPasal 76 ayat (1) UUPA

Oleh sebab itu, permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak satu raji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP.

No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlumenambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera PengadilanAgama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atautempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sebagaimanamaksud pasal tersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu menurut Majelis, Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, Jo.Pasal 2 ayat (2) Perma No. Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2)PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwagugatan dapat diterima jika setelah mendengar keterangan saksisaksi yang berasal dariunsur keluarga atau orang dekat suami istri, oleh karena itu, Penggugat telah mengajukandua saksi yang merupakan unsur keluarga, sedangkan Tergugat mengajukan satu orangsaksi yang juga merupakan orang dekat.

Putusan Nomor 0060/Pdt.G/2014/PA.Amt.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA, Panitera PengadilanAgama Amuntai berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusanperceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuaiketentuan Pasal 89 ayat

No. 30 PK/TUN/2006.yang disebut dan dikehendaki oleh ketentuan hukum pertanahanPasal 16 UUPA No.5 Tahun 1960 ;c.

Bahwa secara fisik Para Penggugat Asal/Para TermohonPeninjauankembali tidak menguasai dan mengelola sertamenguasai tanah yang disebut dalam SKT tersebut ;Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 28 Agustus 1973seandainyapun dijadikan dasar, maka Para Penggugat/ParaTermohon Peninjauankembali hanya sebagai pihak penggarap,namun tanah tersebut menurut UUPA No. 5 Tahun 1960merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara ;Bahwa oleh karena menurut UUPA tanah Garapan status haknyatidak dikenal, maka

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA jo. PMDNNNo. 6 Tahun 1970 Jo. PMDN (Peraturan Menteri Dalam Negeri)No. 1 Tahun 1977 terdapatnya ketentuan Hak Pengelolaan ;f.

Kekeliruan dan kekhilafan Hakim menerapkan Pasal 18 UUPA jo. PeraturanMenteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 dalam Putusannya : Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada halaman 42, untuk mengabulkan gugatan ParaPenggugat Asal/Para Termohon Peninjauankembali mempertimbangkanPasal 18 UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.

ganti rugi ; Bahwa dalam kasus gugatan TUN sekarang ini yang bertujuanmembatalkan objek sengketa tida ada menyebut/menyinggungnyinggung ataupun mengkaitkan pencabutan dan pembebasan hak atastanah dengan ganti rugi ; Bahwa sebagaimana diketahui masalah pencabutan hak dengan gantirugi disamping diatur dalam Pasal 18 UUPA juga prosedur ganti rugitelah diatur dan ditentukan dalam UndangUndang No. 20 Tahun 1961,oleh karena itu pula penerapan Pasal 18 UUPA dalam perkara inimerupakan kesalahan, kekeliruan

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu,menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitas legitima persona standi in judicio (pihakyang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

Pasal 76 ayat(1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi HukumIslam.

sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebutmemenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehinggaketerangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon hanyamengajukan orang saksi;Menimbang, bahwa orang saksi yang diajukan oleh Termohon telah dewasa,sudah disumpah dan merupakan unsur keluarga atau orang dekat , sehingga memenuhisyarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

untuk kepentingansidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akanmenentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah untuk bercerai dengan TergugatMenimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, danpihak Penggugat bertempat' tinggal dalam wilayahs Kota Jambisebagaimana bukti surat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf (a)dan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama danPerubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

1 tahun ;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnyadan relaas panggilan beserta turunan surat gugatan telahdiserahkan kepadanya, namun. ia tidak datang dan tidak pulamengirimkan bantahan ; dengan demikian secara hukum Tergugatdianggap mengakui dalil dalil gugatan Penggugat dan tidakkeberatan terhadap maksud Penggugatuntuk bercerai dengannya ; Namun oleh karena perkara ini adalahperkara perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di atas,maka Sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (2) UUPA

terus menerus dan tidak ada harapanlagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa terhadap' perkara ini Majelis perlu. pulamempethatikan pendapat ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab*Ghoyatul Marom, yang artinya*Dikala isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadapsuami, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suamidengan talak satu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Majelis sepakat berkesimpulanbahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkantalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka sesuai Pasal 149 R.Bg = gugatan Penggugatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatans perceraian,maka sesuai dengan Pasal 84 UUPA serta Surat Edaran MARI NoNo.28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 maka Majelis Hakimperlu memerintahkan Panitera Pengadilan

Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatanhukum tetap kepada PPN di tempat tinggal Penggugat dan Tergugatdan di tempat perkawinan, mereka dicatat ;Menimbang, .bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yangberlakus dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

Perlindungan, pengertian Konversi Hak Atas Tanah adalah bagaimanapengaturan dari hak hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA(dalam hal ini Hak Eigendom) untuk masuk dalam sistem dari UUPA, yaknikegiatan menyesuaikan Hak Hak Atas Tanah Lama menjadi Hak HakAtas Tanah Baru yang ada dalam UUPA ;Bahwa sampai saat ini masih ada tanah tanah berstatus Eigendom yangbelum dikonversi dan masih dapat dikonversi menjadi Hak Milik, sebelumberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentangpendaftaran

Pengakuan hak hak tanah terdahulu ketentuan konversi di Indonesiamengambil sikap yang human atas masalah hak hak atas tanahsebelum berlakunya UUPA, yaitu hak hak yang pernah tundukkepada hukum barat maupun hukum adat yang kesemuanya akanmasuk melalui lembaga konversi kedalam sistem dari UUPA ;c.

Parlindungan, konversi hak hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hak hak atas tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA untuk masuk dalam sistem UUPA ;Dalam UUPA terdapat 3 (tiga) jenis konversi : Konversi hak atastanah, berasal dari tanah hak barat, Konversi hak atas tanah berasaldari hak Indonesia, Konversi hak atas tanah berasal dari tanah bekasSwapraja ;Khusus konversi hak atas tanah yang berasal dari tanah hak baratterdapat 3 (tiga) hak yang dikonversi kedalam UUPA, yaitu : HakEigendom,

Konsekuensi dariberlakunya ketentuan konversi (UUPA) mengharuskan semua buktikepemilikan sebelum berlakunya UUPA harus diubah status hak atastanah menurut ketentuan konversi yang diatur dalam UUPA.

Bahwa sejak berlakunya UUPA, maka pengaturanmengenai Hak atas Tanah Barat yang diatur dalam buku II KUH Perdatadicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNo. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Dansesuai bukti P1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA Jo. Pasal154 R.Bg Jo.

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Penggugat dantelah memberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian sebagaimanatersebut di atas, dan saksisaksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formildan materil;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan perceraian yang telah dibantah olehTergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa semua alasan

Olehkarenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai dan dalam keadaan bada dukhul (telah berhubungan layaknya suami istri),maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, MajelisHakim menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo.

Kemudian, Pasal 1 ayat (1)Bagian Kedua UUPA Tentang KetentuanKetentuan Konversimengatur tentang konversi hak atas tanah eigendom menjadi hakmilik sebagai berikut :Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunyaUndangundang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik,kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagaiyang tersebut dalam pasal 21Bahwa UUPA tidak mengatur mengenai definisi konversi hak atas tanah.Namun, menurut buku Konversi HakHak Atas Tanah karangan AP.Parlindungan (halaman

1), pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalamHalaman 10 dari 27 hal putusan Nomor 686/Pdt/2017/PT.DKIsistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hakhak atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.Bahwa selain dari itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanahkarangan Yamin Lubis (halaman 218), pemberlakuan konversiterhadap hakhak barat termasuk eigendom dilakukan

denganpemberian batas jangka waktu) sampai 20 tahun sejakpemberlakuan UUPA.

1), pengertian konversi hak atas tanah adalahbagaimana pengaturan dari hakhak tanah yang ada sebelumberlakunya UUPA (dalam hal ini, hak eigendom) untuk masuk dalamsistem dari UUPA, yakni kegiatan menyesuaikan hakhak atas tanahlama menjadi hakhak atas tanah baru yang dikenal dalam UUPA.Bahwa selain dari itu, menurut buku Hukum Pendaftaran Tanah karanganYamin Lubis (halaman 218), pemberlakuan konversi terhadap hakhakbarat termasuk eigendom dilakukan dengan pemberian batas jangkawaktu sampai 20 tahun

sejak pemberlakuan UUPA.

No. 214/Pdt.G/2013/PA.Ktbmdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Dansesuai bukti P.1, Penggugat telah berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaKotabumi, maka terhadap perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabum1;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA yangmenjelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan Penggugat...dst.

Pasal 7 ayat (1) KHI, olehkarena itu, menurut Majelis Penggugat berkualitas legitima persona standi in judicio(pihak yang sah yang mempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA, MajelisHakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar danmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat

No. 214/Pdt.G/2013/PA.Ktbmpersyaratan materil dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagaimana diatas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA Jo. Pasal 22 ayat(2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo.

Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkandengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya Jo. Pasal 35 PP No. 7 Tahun 1975, Pengadilan Agama Kotabumimelalui Majelis Hakim perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan satu helai salinanHal. 11 dari 15 hal. Put.

No. 31/Pdt.G/2013/PA.KtbmMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan

perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan 1. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Pemohon adalah mengenai perceraian karena talakyang termasuk bidang perkawinan sebagaimana dalam Pasal 49 huruf (a) angka 8penjelasan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama berwenangmengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPA

Dan berdasarkan bukti P.1, dan hasil pemeriksaan persidangan yangmenunjukkan bahwa Termohon telah berbuat nusyuz (pergi meninggalkan tempatkediaman bersama tanpa izin Pemohon), maka terbukti bahwa Pemohon telahberdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka terhadap perkara inimerupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabumi;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPA menjelaskanbahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan

Pasal 76UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 UUPA, Majelis Hakim perlu mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga atau orangorang dekat Pemohonyaitu Samudin bin Mislan, dan Agus Mulyanto bin Sunardi, keduanya telahmemberikan keterangan dibawah sumpah yang saling bersesuaian sebagaimana tersebutdi atas;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dua orang saksi, jikadihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak 6tahun 6 bulan rumah tangga Pemohon dan

Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untukmenjatuhkan talak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 UUPA dengansegala perubahannya jo.

Perdata; Pasal 35 ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960; Pasal 19PP No.10 Tahun 1961 atau Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun"997; Pasal 1548 KUH Perdata Jis Pasal 31 ayat (1) PP No.24Tahun 1897 san Pasal 19 PP No.10 Tahun 1961 serta Pasal 1666Jo. Pasal 1682 KUH.Perdata: Pasal 5 ayat (1) PP. No.31 Tahun2005; Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (2.a) PP. No.31 Tahun2005 dan Arsip Negara berupa Putusan Pengadilan Neger!

Yang berlaky Sejak tanggal 24 September 1960 (sejakberlakunya UUPA.

No.2 Tahun 1960 Pasal 13, dan/atau berupa Sertifikat HakGuna Bangunan (untuk bangunan rumah yang dibangun sejakberlakunya UUPA. No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960)sedemikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UUPA.No.5 TahunHalaman 13 dari 91 Putusan No.244/PDT/2017/PT.MKS.Dipindai dengan CamScannerUf yr. Nisfr. qe Vawf LEN oy2 PpNY, het Ha 4 Sat 2al4 1960.

No.2 Tahun 1960 Pasal 13 Jis Pasal 711 atau Pasal 720KUH.Perdata dan Pasal 35 ayat (1) UUPA. No.5 Tahun 1960.c.2. Pasal 4 ayat (2) Junctis PMA. No.2 Tahun 1960 Pasal 13 Jis Pasal 744 atau Pasal 720KUH.Perdata dan Pasal 35 ayat (1) UUPA. No.5 Tahun 1960; Pasal11 PP. No.8 Tahun 1953 Jo.Pasal 1 PMA.No.9 Tahun 1965.c.3. Pasal 4 ayat (3).c.4. Pasal 4 ayat (5)c.5. Pasal 9.Ternyata :a.

Untuk rumah yang dibangun setelah berlakunya UUPA No,5:tahun1960 (tanggal 24 September 1960) harus dibuktikan denganSertifikat Hak Guna Bangunan sedemikian berdasarkan Pasal 35ayat (1) UUPA No.5 Tahun 1960.. Bukti atau dokumen Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas tanah :b.1.

Bahwa berdasarkan UUPA No. 5 tahun 1960 Bagian Il pasal 19 ayat 1dan 2, dan PP. 10 Tahun 1961, PP.

No.24 tahun 1997 mengenai tata cara"Pendaftaran Tanah" yang juga sistem pengukuran dan pemetaan sertapengelolahan data yuridis dan data fisik, apakah penerbitan isi sertipikattersebut tidak bertentangan dengan UUPA No.5 tahun 1960, PP No.10, 1961dan PP No. 24 tahun 1997 ;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agarmemberikan putusan sebagai berikut :Primair :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan

No. 2687 K/Pdt/2009Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo yang mempertimbangkan bahwasemula Penggugat kemudian Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidakdapat membuktikan dalil gugatan, bahwa alat bukti surat yang diajukan didepansidang oleh semula Penggugat kemudian Pembanding sekarang PemohonKasasi telah sesuai dengan Hukum Adat, hukum Pembuktian dalam Buku ke IVKUHPerdata dan HIR dan Undang undang ( Vide pasal 26 UUPA No.5/1960juncto pasal 19 PP No 10 / 1961 juncto pasal 37 ayat 1 dan pasal 42

Soedjoto, yaitu pada tanggal 3 Oktober 1977 dan sudahberubah buku Letter C no 1327a, ini sesuai dengan UndangUndang, PeraturanPemerintah (vide pasal 26 UUPA No. 5/1960 juncto pasal 19 PP.

Petok D atau SPPTPBB tidak dapat serta merta dijadikan dasar atau alas hak dalam permohonanSertipikat oleh Pemilik, jadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya joPengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo sangat bertentangan sekali denganpasal 26 UUPA. No.5 /1960 juncto pasal 25 PP. No.10/1961 juncto pasal 24 PP.No. 24/1997.Hal. 9 dari 11 hal. Put.

hidup dan pendidikan anak =;Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada kedua belah pihak, baik secara langsung pada setiapkali persidangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil ;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a UndangUndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasaloe73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jam nang untukmemeriksa dan mengadili perkara nOMenimbang, bahwa berda alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah mem@auhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka hadiPwdinFatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan wrohgat telah dan masih

dikemukakan olehPenggugat serta tidak keberatan terhadap maksud untukbercerai ; berdasarkan pengakuan tergugat tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa dalildalil yang dikemukakan olehpenggugat telah terbukti kebenarannya, dan dengan demikiantelah jelas bagi Majelis tentang ketidakharmonisan rumahNyOtangga Penggugat dengan tergugat sert tel jelas pulatentang penyebabpenyebabnya =; meseapah demikian, Majelistetap harus mendengar keteranga akpei dari pihak keluargasebagaimana yang dikehendaki 6 ayat (2) UUPA

suratpernyataan Tergugat ( P.3) yang dibenarkan pula olehPenggugat, yaitu biaya yang ditanggung oleh Tergugat untukkedua orang anak tersebut adalah sebesar Rp.3.000.000,hingga kedua anak tersebut dewasa ; Oleh karena kedua belahpihak telah sepakat tentang hal tersebut, maka Majelis tidak10Operlu mempertimbangkan lebih jauh, aN ukup dengantmengadopsi kesepakatan tersebut NOke dalam amar putusan ini sebagai usan Majelis ;nya menuangkannyaMenimbang, bahwa tenta aya perkara, berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

ms biaya perkara dibebankankepada Penggugat; OyMenimbang, b berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Maka gugatan Penggugat dapat dikabulkanseluruhnyimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPA serta SuratEdaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Jambi untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat