Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orangatau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa olehPenuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanyaSubyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktianpada unsur

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwasebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu, penekanan

sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap IwanSetiawan ; Bahwa saksi tidak memeriksa para terdakwa ;51 Bahwa , saksi dalam melakukan pemeriksaan sudah sesuai denganKUHP ;52 Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi saat diperiksakeadaan sakit ;53 Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tanya jawabnya lancarlangsung dijawab ;54 Bahwa sebelum ditanda tangani BAP dibacakan lebih dahulu baruditanda tangani ;55 Bahwa , saksi tidak melakukan penekanan

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksualmaka Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa merupakan suatukekerasan yang menimbulkan luka fisik, psikis dan seksual terhadap Anak Saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Saksi telah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untukmenghentikan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi namun Terdakwa tidakmemperdulikan permohonan Anak Saksi tersebut merupakan perbuatanTerdakwa melakukan suatu penekanan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang mayat perempuan berumur kirakira lebih tiga puluh tahun sesuai petunjuk Polisi dalam permintaan visum,lebam mayat pada seluruh tubuh tidak hilang dengan penekanan dan kaku mayatmudah dilawan;2.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function)..

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function).5.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);8.

Putusan Nomor 79/ B /PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat ;dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapat dilaksanakandalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pdf)sangatlah jelas diberi penekanan bahwa Pengadilan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsip Hukum Pidanasebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pad a hakekatnya lebin mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education sspecti, sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakdalam menggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Di sisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakHalaman 29 dari 134 halaman.

sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Di samping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnyalebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect) dengantidak meninggalkan dan menggalakkan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 15ayat (1) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan PutusanHalaman

Putusan Nomor 491 K/TUN/201535.36.37.lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan Negara;(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihakyang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan keputusan BPK;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Adapun penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:Yang dimaksud "pengelola termasuk pegawai perusahaan Negara/daerah dan lembaga atau badan lain;Yang dimaksud dengan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atauseluruh modalnya dimiliki oleh Negara/daerah;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Sudah sangat jelas diatur bahwa yang berhak untuk melakukanPenghitungan Kerugian Keuanngan Negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh badan hukumatau individu (rechtsperson) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk)sebagai lembaga negara yang oleh undangundang diberikankewenangan

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota;(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat).Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa Tergugat dalammelakukan audit wajib mengacu atau mematuhi syaratsyarat yangditentukan dalam Standar Audit Aparat Pengawas Intern PemerintahHalaman 27 dari 98 halaman.

Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya; Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.

Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.

Didalammelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsurHalaman 77 dari 84 Putusan Nomor 226/Pid.SUS/2016/PN Blapaksaan, penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santaidan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Menimbang, bahwa maka terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Yahya Harapap, S.H.yang

dilakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acarakemudian dibacakan dan waktu itu tidak ada yang komplin kemudian baru ditandatangani berita acaranya ; Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada melakukanpenekanan maupun pemukulan terhadap saksisaksi maupun Terdakwa; Bahwa seteleh hasil pemeriksaan selesai diketik lalu saksi suruh Terdakwamembaca lalu di paraf ; Bahwa Berita Acara konfrontir juga dibacakan ; Bahwa Terdakwa kooperatif dalam memberikan jawaban dan Saksi tidakada melakukan penekanan

Bahwa Saksi Tidak ada melakukan penekanan maupun pemukulan padasaat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun SaksiSaksi lainnya ;Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut , terdakwa memberikanpendapat bahwa saat memberikan keterangan ia diperiksa dalam keadaan dibawahtekanan.2.Saksi Verbalisan WAWAN KURNIAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa benar Saksi sebagai Penyidik pembantu telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa Iskandar Halim , Saksi Dedi

Dan untuk jadi bahan pertimbangan yang persidangan lalu yang menurut TerdakwaSagri Bin Arsid telah ada intimidasi dan penekanan dari Penyidik Polsek PulauPanggung dalam memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan, makauntuk itu kami memohon dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menerimabukti tambahan berupa rekaman video pada saat saksi Erlan Muhamad KunciMarga Bin Burhan, saksi Asrap Als Arsanudin Bin Arsid dan Terdakwa Sagri BinArsid diperiksa di Polsek Pulau Panggung ;Berdasarkan pertimbangan

185);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi verbalisan saksi Slamet Puroyodan saksi Anton Subagyo, SH selaku Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh PenyidikPolsek Pulau Panggung mendampingi Terdakwa yang menyatakan selama pemeriksaan diPenyidik, pemeriksaan dilakukan dengan cara tanyajawab, saksi verbalisan bertanyakemudian Terdakwa menjawab dan keterangan dalam BAP Terdakwa merupakanpengakuan yang keluar dari mulut Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukanpemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan

pengakuan yangdiberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar atau alasan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari persesuaian keterangan saksi SLAMET PUROYO dan saksi ANTONSUBAGYO, S.H. yang menerangkan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara tanyajawab, saksi bertanya kemudian para terdakwa dan dalam BAP Para Terdakwa merupakanpengakuan yang keluar dari mulut Para Terdakwa sendiri serta pada waktu dilakukanpemeriksaan tidak ada penyiksaan, penekanan

Bahwa demikian pula Pemeriksaan terhadap Pemohon sebagaitersangka disamping tidak dibuatkan Berita Acra Pemeriksaan, maka dalampemberian keterangan tersebut telah dilakukan oleh Termohon denganmelakukan penekanan terhadap Pemohon dengan mengatakan apakahibu nyandak tako ada orang besar/kuat dibelakang pelapor ( apakah ibuHalaman 9 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mndtidak takut ada orang besar/kuat dibelakang Pelapor, dimana kata katayang disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon tersebut

Dalil Pemohon jika penyidik melakukan Penekanan pada pemeriksaan ituadalah hal yang tidak benar sama sekali dimana setiap pertanyaan padaakhir pemeriksaan, Penyidik selalu menanyakan apakah merasa dipaksa ,ditekan atau diarahkan dalam pemeriksaan saat ini , yang diperiksamemberikan keterangan bahwa tidak pernah (merasa dipaksa , ditekan ataudiarahkan) dibuktikan dengan BAP yang telah ditandatangani Pemohon.Halaman 32 dari 62 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mnd7.

bersama Mantan WalikotaProbolinggo);e Mempertanyakan tujuan bertemu dengan Mantan WalikotaProbolinggo;Halaman 8 dari 65 halaman, Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN.Sby.e Reaksi mengetahui gambar meme (bersama Mantan WalikotaProbolinggo);e Mempertanyakan apakah telah melapor kepada atasan terkaitmeme (bersama Mantan Walikota Probolinggo);e Apakah pernah di beri tugas kedinasan;e Pendapat tentang kinerja Walikota sekarang;e Apakah sebelumnya pernah mendapat sanksi disiplin;h) Mempertanyakan apakah ada penekanan

berikut :a) Maksud dan tujuan pemeriksaan;Kondisi kesehatan Terperiksa;Kesedian untuk diperiksa;Identitas Terperiksa;Status pernikahan Terperiksa;f) Tempat tinggal Terperiksa;g) Mempertanyakan apakah ada tambahan atau perubahan padaketerangan pemeriksaan sebelumnya;Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan Nomor 181/G/2020/PTUN.Sby.h) Mempertanyakan apakah ada tambahan atau perubahan padaketerangan pemeriksaan sebelumnya;i) Loyalitas terhadap Walikota Probolinggo saat ini;j) Mempertanyakan apakah ada penekanan

NURILTYIN Bin ZAKARIA ABDUL; Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang Sat Reskrim Polres Aceh Jaya, pada siang hari, diruang tertutup; 4242Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut Saksi dibantu oleh Briptu FUADY;Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Terdakwa sudah sesuai denganaturan dan dalam melakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun Saksisaksi,penyidik tidak ada melakukan paksaan, penekanan dan arahan dalam memberikanketerangan; Bahwa mekanisme pemeriksaan dilakukan

orang Saksi saja tetapi Saksi tidakingat lagi namanama Saksisaksi yang Saksi periksa waktu itu karena sudah lama, dan44Saksi saat itu lebih sering bertugas mendampingi penyidik pembantu lain yang melakukanpemeriksaan; Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang Sat Reskrim Polres Aceh Jaya, pada siang hari, diruang tertutup; Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Saksisaksi sudah sesuaidengan aturan dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksisaksi, penyidik tidak adamelakukan paksaan, penekanan

WIJIONO) dan selanjutnya membagi peran yangmana yang membagi peran tersebut adalah sdr RIDWAN yaituTerdakwa sebagai penerima kuasa dari sdr WIJIONO untukberhadapan dengan sdr MAYA CHRISTINA sehubungan denganperkara pemulangan istri sdr WIJIONO dan serta sebagai orangyang menekan sdr MAYA CHRISTINA, Sdr RIDWAN sebagai orangyang merencanakan peristiwa ini serta menyiapkan sarana danserta pada nantinya berpurapura ada di pihak sdr MAYACHRISTINA dan saat Terdakwa menekan sdr MAYA sdr RIDWANmenambahkan penekanan

Berat otak: seriou tiga ratus gram;Kesimpulan:Pada pemeriksaan jenazah lakilaki, berusia dua puluh empat tahunini, terdapat kekerasan tumpul yang terbesar didaerah kepala, wajahserta anggota gerak atas dan bawah berupa luka robek, memar danlecet, terdapat pendarahan yang luas didaerah permukaan otak dandaerah bawah selaput lunak otak (Pendarahan Sub Araknoid);Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di wajah dan kepala,sehingga terjadi pendarahan Sub Araknoid yang luas, yangmengakibatkan penekanan

Ihsan Wahyudi, Sp.F., yang menerangkan sebab kematian Korban adalah kekerasan tumpul diHalaman 54 dari 61 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN Cbnwajah dan kepala, sehingga terjadi pendarahan Sub Araknoid yang luas, yangmengakibatkan penekanan pada fungsi sistim saraf pusat (otak);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum apabiladihubungkan dengan hasil Visum et Repertum di atas pula, telah nyataperbuatan kekerasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 diatas yang dilakukan Anak

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan berita acara tersebut, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin menyatakan bahwa ia mencabutketerangannya di penyidikan, karena menurut mereka keterangan tersebutsalah, karena keterangan tersebut adalah keterangan penyidik dan iadipaksa serta disiksa untuk mengakuinya;Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN GnsBahwa di persidangan para penyidik, di bawah sumpah telah menerangkanbahwa penyidik tidak ada melakukan penekanan

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa kaidah tersebut juga berlaku bagi seorang saksi, mengingat seorangsaksi memberikan keterangan di bawah sumpah;Bahwa berdasarkan halhal di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa tidakada penekanan maupun paksaan kepada Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudindalam memberikan keterangan, serta adanya kesempatan bagi merekauntuk membaca berita acara sebelum menandatanganinya, maka MajelisHakim berpendapat bahwa pencabutan berita acara yang dilakukan olehSaksi Haris

jugadiartikan sebagai : 1) perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, 2) perbuatan yang melanggar haksubyektif orang lain, 3) perbuatan yang melanggar kaidahHal 66dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.tatasusila, dan 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian serta sikap kehatihatian yang seharusnyadimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DKyang melakukan penekanan

Olehkarena itu wajar dan patut Majelis Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo untuk mencegah dan melarang Para TergugatDR/Para Penggugat DK atau orangorang lain yang diberi hak daripadanya, untuk melakukan tindakantindakan penekanan terhadapmoral terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK dalam bentukapapun yang dapat menggangu proses pemeriksaan gugatan aquo, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan inimempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;4.

Hasani)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi7Oditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf d yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 dankembali pada saat lebaran, kemudian Saksi5 kembali pergimeninggalkan Hotel Widodo pada pertengahan Desember 2008sampai dengan awal Januari 2009.8. Keterangan Saksi8 (Sdr.

Sutiyono)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi8 iniOditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf g yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 selamasatu setengah bulan, kemudian Saksi5 kembali pergi meninggalkanHotel Widodo pada pertengahan Desember 2008 sampai denganawal Januari 2009.9. Keterangan Saksi9 (Serka Thomas Witohadi, A.Md.)