Ditemukan 8598 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluarsa kedaluwarsa
Penelusuran terkait : Pangan kadaluarsa Makanan kadaluarsa Menjual barang kadaluarsa Hak menuntut pesangon
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
230 — 191
  • Bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa berisi uraianmengenai Eksepsi tentang kadaluarsa perkara atas nama Terdakwa MikaelKambuaya, sehingga kepada Terdakwa tidak dapat dilakukan penuntutan ( pasal40 (1) UU No.19/2019 Jo.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
92 — 25
  • zat, energi,dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baiksecara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakIngkungan hidup, dan/atau membahayakan Ingkungan hidup, kesehatan, sertakelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain, bentuknya antara lain:a. limbah infeksius : kapas, perban/kasa, sarung tangan dan kain dll yangterkena darah atau muntah;b. limbah benda tajam : jarum suntik bekas dan botol ampul bekas;Cc. limbah farmasi : obat kadaluarsa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
252 — 103
  • potensi, asumsi, prediksimaupun imajinasi, jadi betul betul mengacu kepada nilai buku yang hilang;Bahwa Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, menyebutkandalam hal dilakukanpemeriksaan atas suatu kejadian, harus didasarkan padakondisi faktual pada saat dilakukan pemeriksaan;Bahwa bila hasil auditnya yang expayed , kalau mau dipakai sebagai dasaruntuk menuntut seseorang maka harus dikonfirmasi dulu , datadatanya masihrelevan atau tidak ;Bahwa terkait dengan suatu hasil audit yang sudah kadaluarsa
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 09-02-2012 — Putus : 06-12-2012 — Upload : 26-03-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 6 Desember 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S., alias NJI RATU EPON IRMA PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA gelar dikadaleman INTAN DUANEPAKEN VS 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG,2.SATRIO BUDIYONO, S.H.
109 — 72
  • keberatan secara tertuliskepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ; BDGSehingga berdasarkan ketentuanketentuan tersebut Penggugat sudahtidak berwenang lagi untuk menggugat Surat Keputusan Pejabat TataUsaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo , karenatelah mempunyai kekuatan hukum pasti, maka atas dalil gugatan patutuntuk ditolak, sebab telah kadaluarsa
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 01-10-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 17 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.REZA SAFETSILA YUSA,SH
2.arin pratiwi quarta SH
3.FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
4.RIKA EKAYANTI SH, MH
5.FERA YUANIKA, SH
6.MAHESTI CAHYA ALIM SH
Terdakwa:
SYUHRIATUL WALIDAINI, SE.,M.A.AKT CA
236 — 179
  • lembagalembaga locus delicti, kadaluarsa dan keturutsertaan;Menimbang, bahwa dengan demikian, bagaimana atau ukuranukuran apa yang digunakan untuk menentukan beberapa perbuatan ituhanya diancam satu hukuman saja, karena haruslah dipandang sebagaisatu perbuatan tidaklah dijelaskan dalam rumusan undangundang. Inimerupakan kelemahan pengaturan dari pada perbuatan berlanjut dalamKUHP, sehingga nampaknya pembuat undangundang cenderungmenyerahkan pemecahannya pada praktek.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
138 — 272
  • Sertifikat Hak Milik No.444 s/d 474 dan SHM No.496 s/d 525 olehTergugat XV dalam kurun waktu tanggal 23 Desember 2003 dan tanggal 29Desember 2003.Halaman 155 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNDengan terlampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya SHMNo.444 s/d 474 dan SHM No.496 s/d 525 oleh Tergugat XV tanpa adanyakeberatan dan atau upaya hukum dari pihak pihak (Penggugat) maka gugatanPenggugat setelah waktu berlalu hingga lebih dari 13 tahun, maka gugatanPenggugat telah kadaluarsa
    PT.BJMtanggal 9 Oktober 2008;Sehubungan dengan perkara aquo, bahwa pendaftaran tanah yang pertamakali dilakukan oleh pemegang hak sebagaimana terurai diatas dilakukandalam kurun waktu tanggal 23 Desember 2003 dan 29 Desember 2003 sesualtanggal penerbitan 61 Sertifikat Hak Milik, dan hingga saat ini 61 SertifikatHak Milik objek gugatn aquo telah berusia lebih dari 13 Tahun, dengandemikian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 maka Gugatan Penggugat Telah Kadaluarsa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
299 — 151
  • Dumai belum pernahmenerima querry tentang losses BBM yang melebihi batas toleransi ;Bahwa kalau dilihat masalah kerugian seharusnya pihak penerima melakukanquerry memprotes kepada pihak kapal dengan mengirimkan Laporan Hasilpengukuran tenki terima dan Letter Of Protest dengan lampirannya berupadokumen hasil pengukuran kalau ada kelebihan losses itu di atas batas yangditentukan dan nota querry itu dikirimkan kepada saksi dalam batas waktu 30hari apabila lebih dari 30 hari kita menganggap itu sudah kadaluarsa
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penggelapan
Register : 18-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 14/Pid.B/2022/PN Kln
Tanggal 24 Februari 2022 — PIDANA - JPU : EKO WAHYU WIDIYATI, S.H. - terdakwa : Mega Putri Dea Bella Binti Gunawan
116 — 31
  • Sehingga daripada bahan mentah tersebut kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi maka penjual mau tidak mau harus menjualnya walaupun penjual rugi.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Brigjen TNI Teddy Hernayadi, S.E., M.M.
1099 — 5170
  • Yang bisamenyebabkan terjadinya amandemen adalah LCnya mati (masaberlakunya habis atau kadaluarsa, bisa juga karena dana kurangsehingga dana ditambah/increase dan dana kelebihan/decrease).Untuk pejabat yang berwenang dalam melakukan amandemenadalah Bendaharawan Khusus Kabid Bialugri Pusku Kemhan setelahada surat dari UO dan surat dari Dirjen Renhan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-10-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Oktober 2017 — 1. YENI R. HARAHAP,, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, , DKK
289 — 2861 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupun Para Penggugat saat ini sudah pensiuntapi masih berhak menggugat karena masih ada hak yang belumditerima; Kapanpun para pekerja pensiun, dan walaupun sudah tidak adaperjanjian kerja dengan Para Pekerja karena di PHK, tetapi jika parapekerja merasa ada hakhaknya yang belum terpenuhi maka parapekerja tersebut berhak mengajukan gugatan;Halaman 732 dari 747 hal.Put.Nomor 1082 K/Pdt.SusPHI/2017 Gugatan Para Penggugat belum kadaluarsa karena ketentuan pasal96 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 04-08-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 30-08-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PID/2022/PT DKI
Tanggal 30 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : DIAN JAYADI. Diwakili Oleh : YUNI ERLIANUS TELAUMBANUA, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SHUBHAN NOOR HIDAYAT,SH.
118 — 19
  • 2 (dua) buah Gembok berikut masing-masing anak kuncinya merk HASSTON dengan 2 (dua) untai rantai.
  • Barang supermarket milik PT.Ramayana yang telah expired/kadaluarsa berdasarkan Penetapan Nomor 1757/Pen.Pid/2021/PN.Jkt.Utr Tanggal 10 November 2021

    • Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

    1. Menetapkan biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan dibebankan pada Negara.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-04-2021 — Putus : 06-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 26/G/2021/PTUN.PBR
Tanggal 6 September 2021 — Penggugat:
SUMARTI SOEBRANTAS. S.
Tergugat:
LURAH RUMBAI BUKIT
Intervensi:
1.Faisal Syahreza
2.H. Sulaiman, S.E
3.Dra. Hj. Andarini
4.M. Toat Nasution
246 — 165
  • Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang kadaluarsa, yaitu pada pokoknya gugatan yang diajukan olehPenggugat telah lewat tenggang waktu (verjaring);4., Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang objek gugatan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) yaitu: padapokoknya objek sengketa tidak overlapping/ tumpang tindih dengan suratPenggugat;5, Bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s.d. 4tentang Error in Objecto, yaitu pada pokoknya karena
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 5 Maret 2019 — Billy Sindoro
412 — 220
  • Bekasi ;Bahwa saksi mengetahui IPPT merupakan syarat untuk penerbitan Site Plandan Sartek IMB ;Bahwa jika IPPT sudah habis masa berlaku, maka harus diperpanjang IPP Tnyadan tidak boleh menggunakan IPPT yang sudah kadaluarsa ;Bahwa saksi beranggapan bahwa karena IPPT sudah keluar dan IzinRekomendasi sudah keluar maka harus dilayani. Pada saat pengajuan siteplan itu, IPPT belum habis masa berlakunya.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
119 — 47
  • Dumai belum pernah menerima querrytentang losses BBM yang melebihi batas toleransi ;Bahwa kalau dilihat masalah kerugian seharusnya pihak penerima melakukan querrymemprotes kepada pihak kapal dengan mengirimkan Laporan Hasil pengukuran tenkiterima dan Letter Of Protest dengan lampirannya berupa dokumen hasil pengukurankalau ada kelebihan losses itu di atas batas yang ditentukan dan nota querry itudikirimkan kepada saksi dalam batas waktu 30 hari apabila lebih dari 30 hari kitamenganggap itu sudah kadaluarsa
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

209 — 58
  • HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN RapSehubungan dengan perkara aquo, bahwa pendaftaran tanah yang pertama kalidilakukan oleh pemegang hak sebagaimana terurai diatas dilakukan dalam kurunwaktu tanggal 23 Desember 2003 dan 29 Desember 2003 sesuai tanggalpenerbitan 61 Sertifikat Hak Milik, dan hingga saat ini 61 Sertifikat Hak Milik objekgugatn aquo telah berusia lebih dari 13 Tahun, dengan demikian berdasarkanketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 makaGugatan Penggugat Telah Kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
971 — 665 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indosat, Tok yang diajukan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu(FSP BUMN) (selanjutnya disebut Pelapor), berdasarkan suratnyatertanggal 18 Oktober 2006 dan selanjutnya diajukan 2 (dua) laporantambahan, masingmasing tertanggal 17 November 2006 dan 22Desember 2006 (selanjutnya disebut Laporan).Tanggal 2 April 2007 Pelapor telah mencabut Laporan dengan alasanproses pemeriksaan tidak sah karena sudah kadaluarsa dan Pelapor sulitmembuktikan Laporan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Upload : 09-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 120/PID.SUS/TPK/2014/PN JKT.PST
DR.TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING, MHA
530 — 207
  • jasa, mengakui prestasipekerjaan dan serah terima barang pada saat barang masih berada di gudangvendor (gudang penyedia barang yang memasok barang kepada rekananpemenang lelang;Bahwa hingga saat ini hasil pengadaan belum dapat difungsikan diantaranyaperalatan belum terinstalasi, belum diuji fungsi dan dilakukan pelatihan,hubunga antara peralatan belum terkoneksi menjadi sebuah sistem yangsalaing mendukung, peralatan telah rusak karena disimpan ditempat yangtidak sesuai, garansi dari pabrikan telah kadaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 4 Juni 2014 — INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. DJOKO SUSILO, SH., M.Si
2557 — 4254 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DJOKO SUSILO, SH, MSi) padaperiode sebelum diberlakukannya UU No. 8 Tahun 2010 tentangTPPU dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2002 yang telahdiubah dengan UU No 25 Tahun 2003", dengan alasan bahwaperbuatan pidana tersebut belum kadaluarsa (putusan JudexFacti tingkat banding halaman 1027).e Bahwa putusan Judex Facti tersebut jelas salah dalammenerapkan hukum dan melanggar hukum sebagaimana yangtertuang dalam pertimbangannya, karena persoalan yangmendasar adalah bukan pada perbuatan pidana yang belumHal