Ditemukan 22081 data
12 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
9 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
14 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
7 — 2
BL~ Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaianoleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 KitabUndangundang Hukum Perdata, keterangan saksisaksi tersebut adalah dapatditerima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menuruthukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkandengan buktibukti tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta yang nyata menuruthukum, bahwa: Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaanrukun
8 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 5
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 1
telahmemberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memperkuat dalildalilgugatan Penggugat ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910
9 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 3
Pasal 1910 KUH Perdata.Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain ituketerangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikianmereka telah memenuhi syarat material sesuai Pasal 171 dan 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksisaksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi Penggugat tersebutMajelis Hakim berpendapat patut dinyatakan dalilldalil
6 — 3
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
6 — 4
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
7 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya Serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata. Para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesHal. 7 dari 11 Hal. Put.
8 — 2
Pasal 1910 KUHPerdata;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah,telah menerangkan adanya peristiwaperistiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri oleh saksibahwa sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcokandisebabkan oleh perilaku Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta denganperempuan lain, sering mabukmabukan, sering mengkonsumsi narkoba
6 — 2
Pasal 22PP No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat danTergugat untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang dekat dipersidangan, dan ternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangandibawah sumpahnya Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2)dan 172 HIR dan pasal 1910 Kitab Undang undang Hukum Perdata,hal. 8 dari 13 halamanketerangan saksisaksi tersebut adalah dapat diterima dan dinilai sebagaialat bukti yang sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa dari acara jawab menjawab
12 — 3
Pasal 1910 KUHPerdata;Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut secara terpisah,telah menerangkan adanya peristiwaperistiwa yang terjadi dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang diketahui dan didengar sendiri olehsaksi bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidakrukun dan sejak 2 tahun terakhir, Tergugat telah pergi meninggalkan tempatkediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidakpernah mengirim sesuatu apapun kepada Penggugat termasuk kabar tentangkeberadaan
12 — 4
berdasarkan bukti P22 maka penolakan KantorUrusan Agama Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar cukup beralasan karenaAnak Pemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
9 — 0
sumpahnyadan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal1909 KUH Perdata, pada asasnya saksisaksi keluarga atau orangorangyang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapatdidengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara inimenyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (statuskeperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910
10 — 4
Agama Kabupaten Blitar cukup beralasanPenetapan Nomor 0191/Pdt.P/2017/PA BL halaman 7 dari 12 halamankarena Anak Pemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untukmenikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
8 — 1
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka penolakan KepalaKantor Urusan Agama Kota Blitar cukup beralasan karena Anak Pemohonnyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
6 — 1
tahu Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering hutang tanpasepengetahuan Penggugat ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakimpatut mempertimbangkannya sebagai berikut;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri,dengan disertai pula alasan alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut ;e Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaian ;Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910