Ditemukan 22081 data
5 — 3
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatanperceraian telah memiliki dasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka Le HIR joPasal 1910
9 — 2
Putusan Nomor 3025/Pdt.G/2016/PA.BL Keterangan saksisaksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahuinyasendiri, dengan disertai pula alasanalasan tentang apa yang diketahuinyatersebut Keterangan saksisaksi tersebut adalah saling bersesuaianoleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 145 (2) HIR dan pasal 1910 KitabUndangundang Hukum Perdata, keterangan saksisaksi tersebut adalah dapatditerima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat
15 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
9 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
10 — 3
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatanperceraian telah memiliki dasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
11 — 4
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata danPasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang bea meterai bernilai sebagaialat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinanPenggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubunganhukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
11 — 3
sesuai dengan aslinyadan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, buktitersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohondan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antaraPemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinanyang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasarMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
7 — 5
dibawahSumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, olen karenanyaberdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) HIR jo Pasal1909 KUH Perdata, pada asasnya saksisaksi keluarga atau orangorangyang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapatdidengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara inimenyangkut status hubungan hukum perkawinan seseorang (Statuskeperdataan), maka sesuai Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910
7 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
8 — 2
menghadirkan Saksi keluarga atau orang dekat di persidangan, danPutusan Nomor 1684/Pdt.G/2018/PA.BL. hal 7 dari 11 halamanternyata para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawahSumpahnya yang pada pokoknya menguatkan dalildalil pokok permohonanPemohon sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara di atas.Menimbang, bahwa atas bukti P.3 dan keterangan saksisaksi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan Pasal144, 145 ayat (2), 147 dan 172 HIR dan Pasal 1910
14 — 7
bahwa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.8 dan bukti P.4merupakan akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg/165 HIRjo Pasal 1868 dan 1870, KUHPerdata dan alat bukti tersebut berkaitandengan perkara ini, maka secara materil dapat diterima sebagai alat buktiyang sempurna dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat buktiketerangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana kedua orang saksitersebut, adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkanPasal 1909, Pasal 1910
19 — 5
Pasaltersebut Sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugatdengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satuorang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaiamana ketentuanpasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan duaorang saksi dan masingmasing telah memberikan keterangan dibawahsumpah.
8 — 4
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2ayat (3) UndangUndang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilaisebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukumperkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebin dahulu harusdinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubunganhukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraiantelah memiliki dasar hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR joPasal 1910
8 — 6
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
11 — 2
Urusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasankarena Anak Pemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untukmenikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaPenetapan No:0100/Pdt.P/2017/PABL hal. 7 dari 12 halamanketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
12 — 1
bahwa berdasarkan bukti P3 maka penolakan KantorUrusan Agama Kabupaten Blitar cukup beralasan karena anak angkatPemohon nyatanyata masih dibawah umur minimal untuk menikah;Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksisaksi di bawah sumpahyang telah menerangkan serangkaian peristiwa / kejadian tentang segalasesuatu atas apa yang dilihatnya dengan disertai alasanalasan, pula bahwaketerangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, makamenurut ketentuan pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910
8 — 0
Menimbang, bahwa saksi 1 adalah sebagai paman Penggugat dan saksi 2adalah sebagai bibi Penggugat, adalah orang yang berhak untuk menjadi saksidan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diaturdalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR;Menimbang, bahwa adapun hubungan saksi 1 dan saksi 2 ada hubungankeluarga dengan Penggugat, dalam hal ini majelis menilai karena perkara iniadalah tentang masalah perselisihan kedua belah pihak, maka sesuai ketentuanPasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 1910
7 — 4
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.
14 — 3
Pasal 1910 Kitab Undangundang Hukum Perdata,dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 KitabUndangUndang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syaratformil alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksisaksitersebut berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri sehinggaHal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2017/PA.Mpw.memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg. jo.
10 — 7
Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata caraagamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannyadalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo.Pasal 1910 KUH Perdata.