Bahwa Saksi mengetahui ada penekanan dariPimpinan TNI apabila seorang anggota TNI melakukanperbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI sanksihukumnya sangat berat yaitu pemecatan;19. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa malu sertanama Saksi1 tercemar dan Saksi kecewa Saksi2 telahmengkhianati dan mencederai perkawinan Saksi denganSaksi2; dan20. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi selakusuami sah dari Saksi2 mengadukan perbuatan TerdakwaHal. 18 dari 82 hal.

Bahwa setelah berkumpul kemudian Saksi dan LettuInf Ainul memberikan penekanan atau arahan kepadaTerdakwa dan Saksi2 bahwa apabila ada keluarga yangditinggal Satgas Pamtas membutuhkan sesuatu ataukeperluan lain agar memberitahu kepada Bamin Kompibukan kepada perorangan atau individu, sehingga Baminbeserta beberapa anggota datang membantu agar tidakmenimbulkan fitnah atau halhal yang tidak diinginkan;14.

Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadaribenar akan tugas dan perannya dalam ikut berperang memberantasperedaran narkotika dimana negara Republik Indonesia dalamkeadaan darurat narkotika dan pemerintah telah menyatakan perangterhadap peredaran narkotika akan tetapi Terdakwa melakukanperbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa salahdalam memilih teman bergaul dan Terdakwa malah menjadi perantaradalam jual beli narkotika jenis shabushabu serta mengkonsumsinarkotika jenis shabushabu yaitu untuk mendapatkan kenikmatansesaat setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu, hal initentunya bertentangan dengan penekanan dari pemerintah danPanglima TNI agar prajurit TNI berperan serta dalam pemberantasannarkotika akan tetapi Terdakwa malah terlibat di dalamnya peredarannarkotika.b

kepada Prajurit TNI dijajarannya/bawahannya tentang larangan bagi Prajurit TNI untuk tidakmelakukan : hubungan seksual dengan sesama jenis(homoseksual/lesbian), persetubuhan di luar nikah yang sah, hidupbersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah yangharus dipatuhi dan ditaati dalam pelaksanaan tugas dan berperilakuseharihari sebagai Prajurit TNI bertujuan agar tercipta sikap, perilakudan perbuatan sebagai Prajurit TNI yang bermartabat dan menjagakehormatan diri dan dilanjutkan dengan penekanan

dari masingmasingKomandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakuisudah sering mendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagimaupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkanoleh Terdakwa dan justru Terdakwa melakukan perilaku seks yangmenyimpang dengan sesama jenis dan terlibat komunitas LGBT.Perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan tugas dankewajiban Terdakwa selaku prajurit TNI yang

Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan seringmemberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandananggota dilarang dan jangan memakai narkoba.11. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimanatempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yangdigunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwasebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dandiperiksa oleh dokter khusus karena ketergantungan dengan narkoba.12.

Bahwa sebelum perkara Terdakwa terjadi Kesatuan seringmemberikan pengarahan dan penekanan pada saat jam Komandananggota dilarang dan jangan memakai narkoba.10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahuinya kapan dan dimanatempat Terdakwa menggunakan narkoba dan narkoba jenis apa yangdigunakan oleh Terdakwa, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwasebelum perkara ini terjadi tidak pernah dirawat dirumah sakit dandiperiksa oleh dokter khusus karena Terdakwa ketergantungan dengannarkoba.11.

Pengetahuantersebut telah dimiliki oleh setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekirapukul 22.00 WIB Terdakwa, Saksi1 (Kopda MarHal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 16K/PMI02/AL//201810.11.Carnadi), Saksi2 (Pratu Mar Defit Prianto) tiba di sebuahrumah yang beralamat di Jin.

Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintahtersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya STPanglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk diHal. 90 dari 98 hal.

BjmBahwa saksi mengetahui hal itu waktu itu saksi di Staf OP ;Bahwa saksi mengetahui Bukti P 14 tapi tidak melihat langsung ;Bahwa saksi mengetahui hal itu waktu saksi di propam ;Bahwa saksi hadir pada sidang KKEP dan Pendamping Penggugatadalah pak Riswan ;Bahwa saksi mengetahui bukti P 26 ;Bahwa yang mendampingi Penggugat di persidangan 2 Orang, PakRiswan dan yang satunya lupa namanya ;Bahwa pada Saat persidangan tetap ada penekanan untuk efek jera ;Bahwa penekanan oleh Komisi ;Bahwa Penggugat dapat

kiri atau kanan selain itubisa juga di depan atas kiri atau kanan, namun mengapa dalam VERyang ditandatangani tidak dapat menentukan sebab kematian, hal inimenyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang tidak bisadipertanggungjawabkan secara medis apalagi secara hukum.Oditur Militer juga dalam menguraikan merampas nyawa orang laintidak tuntas dalam artian bahwa tidak diuraikan dengan carabagaimana merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibatyang dilarang, yang menarik di sini adalah adanya penekanan

kiri atau kanan selain itu bisa juga di depan atas kiri atau kanan,namun mengapa dalam VER yang ditandatangani tidak dapatmenentukan sebab kematian, hal ini menyimpulkan bahwa terdapatkeraguan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medisapalagi secara hukum.Oditur Militer juga dalam menguraikan merampas nyawa orang laintidak tuntas dalam artian bahwa tidak diuraikan dengan carabagaimana merampas nyawa orang lain sehingga menimbulkan akibatyang dilarang, yang menarik di sini adalan adanya penekanan

katakan aturan kitabelum sampai disitu, demokrasi kita belum sehat karena juga masihsetengahsetengah, sehingga orang membuat atauran itu jugasetengahsetengah hati jadi pada kita membuat peraturan kita jugaterjebak disitu sama dengan statuta Roma misalnya ancaman pidanauntuk kejahatan kemanusiaan harus minimal tetapi putusan PengadilanHam itu kan 3 (tiga) tahun seperti Guiteres tetapi itukan sudahHalaman 61 dari 85 Putusan Nomor 212/Pid.B/2020/PN.Ambmelanggar tetapi sampai saat ini tidak pernah penekanan

berkomunikasidengan Kapolda dan membicarakan tentang tindakan tetsebut, tindakantersebut sulit mendapat unsur Pidana dalam pengertian Anslag sebagaiserangan yang di maksud apalagi dengan unsur tipu daya dengan katalain yang paling mungkin dalam kasus ini ada manufer tindak umummaka itu tidak terjadi maka tindakan para terdakwa merupakan tindakanyang merupakan tindakan yang bagian dari kebebasan warga Negaraatau kebebasan bernegara untuk mengekspresi dan berkumpul sertamenyatakan pendapat dan perekatan penekanan

Suatu sebab yang halal.garis bawah untuk penekanan, oleh ParaTergugatBahwa oleh karenanya, apabila benar dalil Penggugat dalam butir 11sampai 16 gugatan ada Perjanjian Kerja secara Lisan antara Penggugatdan Tergugat (hal mana ParaTergugat bantah) maka Perjanjian KerjaLisan tersebut bertentangan dengan kausa dalam butir 4, Suatu SebabHal 16 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selyang halal, Karena : bertentangan dengan hukum publik yaitu UUKetenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja

(Garis bawah untuk penekanan oleh ParaTergugat)Pasal 18 ayat (2) : Dalam pengikatan, penyedia jasa wajibmenyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlianuntuk disampaikan kepada pengguna jasa.Pasal 21 (1) : Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17, kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dansub penyedia jasa.Bahwa yang lebih penting, persyaratan dalam memberikan

Dalam hal Pemerintah menolak penawaran sesuaiPasal ini, Pemerintah dapat mengawasi penawaran itu kepadaWarga Negara Indonesia atau kepada Perusahaan Indonesia yangdikendalikan oleh Warga Negara Indonesia dan penaksiran sahamitu sesuai Pasal 24 ayat 6.Cetak tebal untuk penekanan 13 Jumlah saham yang wajib didivestasikan oleh Para Tergugat diatur dalam ketentuanPasal 24 ayat (3) KK dimana Para Tergugat wajib untuk mendivestasikan 31% sahamsahamnya dalam PTNNT kepada Peserta Nasional sesuai dengan mekanisme

Suatu penawaran kepada Pemerintah atau warga negara Indonesia atauperusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesiaakan disebut sebagai penawaran kepada Peserta Indonesia........Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan 44 Sehubungan dengan dalih Penggugat tersebut, dari bunyi Pasal 24 ayat (3) KKtersebut secara sederhana dapat dilihat bahwa:Tata cara pelaksanaan penawaran divestasi saham Para Tergugat dilakukandengan cara pertamatama ditawarkan kepada Pemerintah, dan jika Pemerintahmenolak

Deinikian pula pada saat meminta sertifikat aslinyadari Penggugat dan saat menghadap Notaris pada tanggal 1 Februari2006 dengan cara adanya suatu aneaman atau penekanan jugaadalah tidak benar dan mengadangada, sehingga haruslahdikesanipingkan dan haruslah nanti dapat dibuktikan oleh Penggugat,seperti apa dan bagaimana ancaman dan penekanan yang dilakukanoleh Turut Tergugat Il kepada Penggugat.Bahwa memang bcnar Turut Tergugat II saat itu mempunyai hutang atautagihan dari Tergugat sehingga meminta

Dijumpai lebam mayat pada daerah leher belakang yang tidak hilangpada penekanan.

HASIL PEMERIKSAANHalaman 84 dari 96 Putusan Nomor: 668 / Pid.B/ 2016 /PN/ Stb.Label jenajah : Tidak adaPembungkusan jenazah: Tidak adaPenutupan jenazah : Kain Putih panjang dua meter lebar satumeterPakaian jenazah : Tidak adaPerhiasan jenazah : Tidak adaBenda di samping jenazah : Tidak adaTandatanda kematian Dijumpai lebam mayat pada daerah leher belakang yang tidakhilang pada penekanan.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama darihukuman pidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajak dalammenggalakan fungsi penerimaan Negara (budgetair function

Bahwa selesai melaksanakan latihan menembak dari KompiMekanis dan Kompi Markas yang dikembalikan hanya berupakelongsong dan Saksi6 harus mengecek jumlahnya karenaberdasarkan ST Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor ST/1265/2014tanggal 1 September 2014 tentang penekanan pengembaliankelongsong harus terkumpul minimal 75 % (tujuh puluh lima) persendari jumlah munisi yang digunakan untuk latihan setelah Saksi6hitung jumlah kelongsong sudah sesuai dan Saksi6 simpan didalamgudang munisi.6.

langsung dengan benda/sesuatuyang mempunyai permukaan tumpul dan mengenai tubuh saudara HusenSeknun dengan sangat keras dan berulangulang;Bahwa ahli menjelaskan pada mata sebelah kanan dari jenazah HusenSeknun terjadi kekerasan tumpul yang menimbulkan luka memar sehinggaotototot penggantung pada bola mata menjadi lebin lemah dan longgar,kemudian terjadi pula kekerasan tumpul di daerah kepala belakang yangHalaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nilamenimbulkan lukaluka memar sehingga terjadi penekanan

milikPemerintah Propinsi DKI Jakarta cq PT Pulomas Jaya berdasarkanKeputusan MA No.88 PK/Pdt/2002 dilarang masuk tanpa ijin tertulisdari pemilik.13.Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatan ini disertaibuktibukti yang othentik maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim agar menyatakan putusan hakim dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebin dahulu walaupun TergugatTergugatmengajukan banding, Kasasi ataupun mengajukan peninjauankembali (uitvoerbar Bij Vooraad)14.Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan

Jadi,penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona), tetapi tentang apakahTerdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Supiyanto als Supiyan bin Badawi (Alm.)sebagai

Disamping itu menurutnya, ParaPenggugat harus mampu menjelaskan apakah peralihan masingmasing obyeksengketa kepada Para Tergugat secara di bawah tangan atau melalui pejabatyang berwenang dan Tergugat XXVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi II masihyakin ada pihakpihak yang tidak dimasukkan sebagai para pihak dalam perkaraini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggarisbawahi penekanan darimasingmasing point eksepsi yang diajukan tersebut diatas adalah masih adanyapihakpihak lain yang seharusnya juga turut

Marto Dimejopada kenyataannya dilakukan dalam beberapa tahap Penekanan dalam 1(satu) surat Akta Pemisahan Desa tanggal 23 Oktober 1991No.355/Pedan/X/1991 oleh Sumardjono, BA.PPAT Kec. Pedan ataurentang waktu yang berlainan antara peneken orangperorang dalam aktatersebut dan/atau jeda waktunya bertahuntahun penekenan akta tersebutoleh TI, TH, T Ill, T IV, T V, T VI, T Vil dan T VIII; orang tua T IX, T X dan TXI; orangtua T XII dan TXIII; dan Alm. Suami T XIV.

Oleh karena itu pihak keluargameminta Penggugat agar memberi surat cerai pada Tergugat,jawaban Penggugatakan menceraikan Tergugat dengan syarat keduaanaknya menjadi asuhan Penggugat, akhirnya Tergugat membuatsurat pernyataan tentang penyerahan pengasuhan anak kepadaPenggugat;Bahwa dalam memebuat surat perjanjian tersebut tidak adapemaksaan dan penekanan, pada saat itu yang penting bagi Tergugatcerai dengan Penggugat, demikian juga menurut pihak keluargaTergugat karena dosa besar bila isteri meninggalkan