• Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

  RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

  Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

  SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

  .1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

• merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

  Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

  merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

  BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

  Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

• JabatanAnalis Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/12/KUM,183.1/13/KUM, 183.1/14/KUM, 183.1/15/KUM, 183.1/16/KUM,183.1/17/KUM,183.1/18/KUM dan 183.1/19/KUM tanggal 27 Desember2017 serta Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/01/KUM, 183.1/02/KUM,183.1/03KUM dan 183.1/04/KUM tanggal 18 Januari 2018 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10Januari 2018 dibawah Register Nomor 11/SKU.Pdt/2018/PN.Ktb, Nomor4/SKU.Pdt/2018/PNKtb, Nomor 2/SKU.Pdt/2018/PN.Ktb, Nomor1

• Bahwa terhadap setiap orang yang akan memiliki, mengangkut ataumenguasai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yangtumbuh secara alami (bukan hasil budidaya) aturannya mengacukepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam.

  Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak, dinyatakan bahwa Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapidengan Nota Angkutan.

  Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang nota angkutan dan nota angkutan lanjutandipergunakan untuk :a. pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak di provinsi di pulau Jawa dan Bali.b.

  Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

  Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

• 1(satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002 yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank Aceh Cab. Langsa yang ditanda tangani tersangka dan Ketua DPRD Kab. Aceh Timur.
• 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21 Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.

  Aceh Timur pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa sesuai PMK Np. 04/04/KUM/2002 tanggal 19 Nopember 2002.

• 1(satu) bundel Akta Pemberian Pinjaman yang dikeluarkan Notaris Riza Octarina, SH. No.127 tanggal 21 Mei 2003.
• 1(satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor: 07/04/PT/2002.

• 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12 Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PT No.03/04/PT/2003.
• 1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan Kredit No.03/04/PT/2003.
• 1 (satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21 Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000,- berhubungan dengan pinjaman No.PMK/11/04/KUM/2003 dan PT No.18/04/2003.

  No.127 tanggal 21 Mei 2003.6.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.7. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000, berhubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.8.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.9. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000, berhubungan

  AcehTimur.3. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000, berhubungan denganpinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untukmendebet Rekening No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atasnama Pemda Kab.

  No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (Satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000, berhubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000, berhubungan denganpinjaman

  (tujuh milyar rupiah)sebagaimana Perjanjian Kredit ( PMK ) Nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp.7.000.000.000.

  Aceh Timur.2. 1(Satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank AcehCab.

• Untuk penatausahaan hasil hutan yangberasal dari hutan alam dan Hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hakmaka praturan yang mengatur dalam PUHH adalah Peraturan Mentri LHKNomor: : P. 85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo P.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/ 2017 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayu budidaya Yangberasal dari hutan hakBahwa yang dimaksud dengan SIPUHH adalah serangkaian perangkat danprosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan

  Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan NomorP.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam dan PermenLHK Nomor : P. 85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/ 2016 Jo.

  P. 48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPengangkutan hasil hutan kayu budidaya Yang berasal dari hutan hakBahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Lingkungan hidup danKehutanan Nomor : P. 60/menLHK/setjen/Kum.1/2016 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alam, bahwa penerbitan dokumen SKSHHK, salah satusyaratnya harus telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), DR

  P.48/MenLHkK/ Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang Perubahan atas PermenLHKNomor : P. 85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016Bahwa menurut Ahli bahwa Sdr. NANDES Bin SUHAIMI yang telahmengangkut hasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk ColtDiesel Nomor Polisi BG 4350 ML, dari Muara Danau Kab.

  P. 48/MenLHK/Setjen/ Kum.1/8/2017Tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor : P. 85/MenLHK/ Setjen/Kum.1/11/2016Halaman 24 dari 29 halaman putusan nomor 628/Pid.Sus.LH/2019/PN JmbMenimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telah mengangkuthasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit Truk Colt Diesel Nomor PolisiBG 4350 ML, dari Muara Danau Kab.

• JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015;

• 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCP MUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggun kemudian H-06456362 an. UCIN SUSANTI dan K-OO482594 an. SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit No : MBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

6.

JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomorMBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015.1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH~ dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.4.

JURAIYAH dengan perjanjian Kreditnomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015. 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016 Saksi tidakmengetahuinya;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan keterangannya benar ;2.

JURAIYAH dengan perjanjian Kreditnomor : MBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015.1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016 Saksi tidakmengetahuinya.Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan keterangannya benar ;4.

JURAIYAH dengan perjanjian Kredit nomor :MBD.STR/0172/KUM/2015, tanggal 23 Februari 2015. Pada Hari Selasatanggal 25 September 2018 sekira Pukul 15.50 Wita sebesar Rp. 2.507.000,(dua juta lima ratus tujuh ribu rupiah). dengan menggunakan nama adikTerdakwa an. M SAPUTRA sebagai Pengangun kemudian H06456362 an.UCIN SUSANTI dan K00482594 an. SYARIFAH HAMDAH denganperjanjian Kredit No : MBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November2016.

JURAIYAH~ dengan perjanjian (Kredit nomorMBD.STR/0172/KUM/2015 tanggal 23 Februari 2015;Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Tjs 1 (satu) exemplar dokumen agunan BPKB di Bank Mandiri KCPMUMUM TANJUNG SELOR an.M SAPUTRA sebagai Penanggunkemudian H06456362 an. UCIN SUSANTI dan K00482594 an.SYARIFAH HAMDAH dengan perjanjian Kredit NoMBD.STR/0688/KUM/2016, tanggal 09 November 2016.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;6.

Dimusnahkan;

• 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Bupati Balangan nomor 188.45/83/Kum tahun 2009, tentang Persetujuan peningkatan kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan operasi Produksi kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor :0466 K/30/MEM/2015, tentang Penyesuaian izin usaha Pertambangan Produksi dalam rangka penanaman modal Asing.

• 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Bupati Balangan nomor :188.45/Kum tahun 2010, tanggal 26 Pebruari 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi atas nama PT.

  PARAMITHA CIPTA SARANA, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/34/Kum tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Balangan nomor : 188.45/75/Kum tahun 2010, tentang Pemberian Izin lokasi untuk keperluan jalan angkutan batu bara;

• 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Balangan Nomor : 007 tahun 2012, tentang Persetujuan dokumen Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL);

1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/157/Kum tahun 2011 tentang Pemberian ijin Lokasi untuk pembangunan jalan angkutan batubara, kantor dan mess, kemudian di perbaharui dengan Keputusan Bupati balangan nomor : 188.45/68/Kum tahun 2013;

1 (satu) bundel Copy Surat Nota Kesepakatan Penetapan Area kewenangan dan Tanggung jawab Kepala Teknik Tambang (KTT) dalam rangka penggunaan bersama fasilitas Pertambangan;

1 (satu) bundel Copy Surat Sertifikat

• Sudirman,No. 14 Banjarmasin Kode Pos 70114, berdasarkan surat kuasakhusus Nomor :183.1/00058 B/KUM, tanggal 21 Januari 2013,memberikan kuasa kepada : ++ n2 neon ene nena1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. Nama: SUGIONO YAWIE, S.H., M.H.j ===:Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah ProvinsiKalimantan Selatan 5A.A. WARLIADI, S.H.M.H., 2222 22 ===: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro HukumSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ;: EDY HARPENDI, S.H. M.H.

  Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor: 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANGHal. 4 dari 10 hal. Put.

  ., tertanggal 1 Nopember 2012.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN SELATAN Nomor : 188.44/0519/KUM/2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014.

  Menyatakan benar dan sah Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor188.44/0519/ KUM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 TENTANGPERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRDKABUPATEN BANJAR MASA JABATAN TAHUN 20092014. . Menolak perintah untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor 188.44/0519/ KUM/2012 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIANANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJAR MASA JABATANTAHUN 20092014 dan; .

  No.149/B/2013/PT.TUN.JKTbahwa meskipun Tergugat/Terbanding tidak mengajukan eksepsi kompetensiabsolut, akan tetapi dalam perkara ini terdapat tentang kKewenangan mengadili;bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Banjar masa tahun 20092014; bahwa sengketa dalam perkara ini adalah karena tentang pergantian antarwaktu anggota DPRD di dalam tubuh Partai yang bersangkutan; bahwa objek sengketa (Nomor 188.44/0519/KUM/2012 tanggal 01 Nopember2012

• sisik trenggilingyang berada di dalam sebuah tas plastik berwarna kuning dengan berat + 1 (satu)kg, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Kaltenguntuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa Trenggiling dengan nama latin Manis Javanica merupakan jenis satwa yangdilindungi baik sesuai dengan ketentuan PP RI No. 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa maupun dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan = Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, yang mana satwa Trenggiling termasuk jenis satwa yang dilindungisebagaimana terdapat pada lampiran tersebut Nomor urut 84.Bahwa terhadap barang bukti sisik trenggiling yang disita dari terdakwa dilakukanpenimbangan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dilampirkan dalamBerita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor

  2) huruf d Undangundang RI Nomor5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya, setiap orang dilarang untuk dengan sengajamemperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat daribagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat diIndonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia ;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM

  .1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengannama latin Manis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi olehundangundang sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturanmenteri tersebut dengan nomor urut 84 ;Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkannya ;Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor

  .1/ 12/ 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 107/Pid.Sus/LH/2019/PNTmlKehutanan RI Nomor : P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, hewan trenggiling dengan nama latinManis Javanica merupakan jenis satwa yang dilindungi oleh undangundangsebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan menteri tersebutdengan nomor urut 84 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

• MENGADILI

  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

  2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sofyan Ahmad Kum bin Adrian Ahmad Kum) terhadap Penggugat (Sela Hasan binti Hasan Akili);

  4.

  Menetapkan anak bernama Adnan Ahmad Kum, umur 1 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;

  1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam riburupiah);

  Maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Adnan Ahmad Kum merupakan anakkandung dari Penggugat dengan Tergugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, alat bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugatbertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO.

  Berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwadalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Adnan Ahmad Kum lahir pada tanggal 04 Maret 2019;Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian.

• Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara PelepasanKawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi dalam Pasal 8dinyatakan persyaratan permohonan pelepasan kawasan hutan harusmemenuhi persyaratan administrasi dan teknis.2. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, persyaratanadministrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,meliputi:a.

  P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016 menyatakanbahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri berdasarkanpermohonan.5. Berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan No. P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016, PermohonanTim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:a.

  P.51/Menlhk.Setjen/KUM.1/6/2016.10.Dengan belum lengkapnya persyaratan administrasi dan teknis yangdiajukan oleh Pemohon untuk memperoleh Pelepasan Kawasan Hutansebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No.

  P.51/Menlh/Sekjen/KUM.1/2016 tentang Tata CaraPelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi tidak dapatdijadikan acuan untuk memproses permohonan Pemohon untukmemperoleh pelepasan kawasan hutan. Hal ini dikarenakan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

  I.Nomor : P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 secara substansi.

• terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis lburung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa danperubahan peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Mariska Tarantona, S.Hut,M.Sisetelah diperlinatkan barang bukti yang ditemukan setelah diamati dan ditelitibahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah satwa jenis burung ElangBrontok dan sudah ditetapkan sebagai jenis satwa yang dilindungi berdasarkanperaturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhandan satwa dan perubahan' peraturan pemerintah dengan peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

  /KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

• Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuataningkar janji pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 dalam bentukperjanjian tertulis yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11 November 2016 dan Surat PernyataanPenyerahan Jaminan tanggal 11 November 2016;2. Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut adalah Tergugatmengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit konsumtif pegawai dariPenggugat sebesar Rp. 88.000.000.

  Apabila Tergugat dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biayaHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbu10.Yang Berhutang/Tergugat dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuanyang berwenang dapat melaksanakannya.Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat dan Tergugat II adalah Tergugat danTergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, Karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a : Surat Perjanjian kreditNomor : 01429/KUM/MS/X1/2016 tanggal

  Foto copy Perjanjian Kredit Nomor : 01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11Nopember 2016 antara H. MUH. SUBANDI, S.Sos Direktur UtamaPerusahaan Daerah Bank Perkreditan Raktay Marunting Sejahtera denganSYAWALIAH, S.PD.AUD disetujui oleh IMAM SAHUDI ANWARI, untukselanjutnya diberi tanda P.1;2. Fotocopy Voucer Debet/Kredit tanggal 11 November 2016 tentang PencairanKredit An. SYAWALIAH sebesar Rp. 88.000.000,, untuk selanjutnya diberitanda P.2;3.

  dan Tergugat II yang telahdipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dantidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidakhadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa pokok gugatan dari Kuasa Penggugat adalah bahwaTergugat dan Tergugat II adalah Tergugat dan Tergugat II tidak memenuhikewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1ayat (3) huruf a : Surat Perjanjian kredit Nomor : 01429/KUM

  Suatu Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhisyaratsyarat adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, adanyaHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Pbukecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu danadanya suatu sebab yang halal (pasal 1320 KUH Perdata) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P1 berupa fotocopy Perjanjian Kredit Nomor : 01429/KUM/MS/XI/2016 tanggal 11 Nopember2016 antara H. MUH.

• Kepolisian yang selanjutnyamengamankan terdakwa beserta barang bukti daging bekantan untuk dilakukanproses penyidikan lebih lanjut;Bahwa terdakwa tidak memiliki perizinan dari pejabat yang berwenanguntuk melukai dan membunuh 1 (Satu) ekor bekantan tersebut;Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli ETTIE TATIANA BintiARPAN, diketahui bahwa 1 (satu) ekor bekantan tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P. 106/Menlhk/Setjen/Kum

  .1/12/2018 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, terdapat dalam daftar lampiran dengan nomor urut 18 dengan namaiimiah Nasalis Larvasus;Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebutadalah karena menurut terdakwa bekantan tersebut merupakan hewan perusakpohon buah jeruk yang harus dibasmi;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

  Bahan Anak dari WaldemarBahan, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya; Bahwa menurut Terdakwa, Bekantan tersebut merupakan hama yangmemakan buahbuahan dari perkebunan warga; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya; Bahwa Bekantan adalah jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018

  .1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Bekantan berada dalam nomor urut 18dengan nama ilmiah Nasalis Larvatus dengan nama Indonesia Bekantan,sehingga termasuk dalam jenis satwa yang dilindung!

• .1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian danPerpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Negara;f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Smlg) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan

  Kehutanan NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.22/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik LingkupKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan;j) Peraturan

  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan HutanHak;k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;m) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP

  .77/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pemanfaatan Hasil HutanBukan Kayu Pada Hutan Produksi dan Pemungutan Hasil Hutan BukanKayu pada Hutan Negara;n) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.78/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;0) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan ProduksiLestari Nomor P.17/PHPLSet/2015 tentang Pedoman PelaksanaanSistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu;Bahwa Hutan Rakyat dapat

  Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2019 tentangHutan Adat dan Hutan Hak; Bahwa Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidakdibebani hak atas tanah; Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan padasetiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan, di manaberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan

• terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

  Sesuai dengan surat kematiandari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem YogyakartaNomor BA.594,592,550,604/K.22/Wil.II/KSA/8/2018) dan saat ini di simpan didalam frezeer Stasiun Flora Fauna Bunder, Kabupaten Gunungkidul; Bahwa Trenggiling (manis javanica) merupakan salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis tumbuhan dan satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudahsering memberikan sosialisasi kepada Masyarakat di Gunungkidulsemua tumbuhan dan satwa yang sudah harus dilindungi;Bahwa tindakan menjual trenggiling berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistem pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a joPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/

• P66/MenlhkSetjen/ Kum.1/10/2019 TigPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.Dokumen yang digunakan adalah Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKHHk).Bahwa benar Ahli menerangkan, untuk pengangkutan hasil hutanbudidaya yang berasal dari hutan hak diatur dalam Permen LH danKehutanan RI No. P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/8/2017 Ttg. PerubahanAtas Permen LH dan Kehutanan No.

  P.48/MenlhkSetjen/Kum. 1/11/2017Ttg.Perubahan Atas Permen LH dan Kehutanan No. P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Pengangkuan Hasil Hutan Kayu Budidaya YangBerasal Dari Hutan Hak. Bahwa benar Ahli menerangkan, dampak yang ditimbulkan olehterdakwa Masrul Efendi Bin Mastor Eri mengangkut, menguasai,ataumemiliki hasil hutan kayu berupa 2(dua) batang logpond/kayu bulatdengan menggunakan 1(satu) unit mobil truck colt diesel Canter warnakuning No.

  P66/MenlhkSetjen/ Kum.1/10/2019 Ttg Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang BerasalDari Hutan Alam. Dokumen yang digunakan adalah Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKHHkK).Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, untuk pengangkutan hasil hutanbudidaya yang berasal dari hutan hak diatur dalam Permen LH danKehutanan RI No. P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/8/2017 Ttg. Perubahan AtasLH dan No.

  P.48/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2017 Tig.Perubahan Atas Permen LH dan KehutananNo.P.85/MenlhkSetjen/Kum.1/11/2016 Pengangkuan Hasil Hutan KayuBudidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak. Bahwa dokumen atau suratsurat yang diperlukan dalam prosedurpenebangan, mengangkut, dan menguasai kayukayu yang berasal darihutan adalah :a. Harus memiliki izin yang sah berupa IUPHHK/HPH (Hak PengusahaanHutan), IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) dan Hutan Hak.b.

• Bahwa satwaKijang Muncak (MUNTIACUS MUNTJAK) dan satwa Rusa Sambar(RUSA UNICOLOR) adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undangdan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan dan satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, yang memuat daftar tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

  ekor kijangdan 1 (satu) ekor rusa;Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan ali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi;Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut;Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dankondisi barang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu)potong ekor kijang tersebut merupakan hasil buruan Terdakwa

  kijangdan 1 (satu) ekor rusa; Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan tali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi; Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut; Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.

• Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

  .1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai

  Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

  Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik