Ditemukan 20297 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 21-12-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 21 Desember 2017 — - NIRWAN HASAN LAWAN - PT. MNC SKY VISION KPP GORONTALO - PT. PERMATA INDONESIA
82 — 33
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-05-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 43/G/2013/PHI.SMG
Tanggal 20 Mei 2014 — H.SUPRAYITNO, DKK. (PENGGUGAT) VS PT. SUBENDWIPA JAYA, DKK (TERGUGAT)
79 — 19
  • tahun 1994 sampai tahun 2012 apa lagimemberi gaji pada Penggugat dan Il yang tidak sesuai denganUMK Semarang serta memberi gaji terakhir mulai tahun 2011 padaPenggunggat sebesar Rp. 525.000; (lima ratus dua puluh lima riburupiah), Penggugat Il menerima gaji terakhir perminggu sebesarRp. 460.000; (empat ratus enam puluh ribu rupiah), pada saatnyananti akan Tergugat Buktikan.Dan adanya suatu obyek sengketa yang menurut Penggugat adalahHak Normatif Penggugat dan Il karena Pemutusan HubunganKerja (PHK
    Suprayitnodan Agung Subono) sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepadaKuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatan pemutusan hubungankerja (PHK) terhadap Turut Tergugat (ic. PT. SUN KUSUMAHATI).a. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2013, ParaPenggugat prinsipal (ic. H. Suprayitno dan Agung Subono) hanyamemberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk mengajukan gugatanpemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT. SUBENDWIPA JAYA(ic. Tergugat) dan PT. KUSUMAHATI, dan bukannya terhadap PT.
    SUBENDWIPA JAYA di mobildan truk juga ada tulisan SUN di gerbang perusahaan;Bahwa Saksi mengetahui yang bekerja dibagian absensi adalah bapakParjono;28Sri Supartinah, memberikan keterangan tanoa disumpah yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat meminta pesangon karena telahdi PHK oleh perusahaan dan tidak diberi pesangon;Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat terutama bapak Agung bekerjadi PT.
    LBHJT.13.10/139/PDT.G.PHItertanggal 31 Oktober 2013 yang mana dalam surat kuasa khusus tersebut tertulis"guna mengajukan gugatan PHK kepada PT. SUN KUSUMAHATI yang beralamat: Jl. Raya Semarang Demak KM.9/No.24 dan PT. SUBENDWIPA JAYA JI.
    Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang bagaimanakah antara ParaPenggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dan apa alasan serta dasarhukumnya?;3. Hakhak apa yang harus diberikan Tergugat dan Turut Tergugat kepada ParaPenggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut?
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 07-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pdt.Sus-PHI /2016/PN Gto
Tanggal 7 April 2016 — - RUDI KAHARUDIN DALI (Penggugat) MELAWAN PIMPINAN PT. AMANAH FINANCE yang di wakili oleh kuasanya BUNJAMIN, SH HERMAWAN RAHIM, SH dan SHAFFLY A. SADIQ KAWU, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum (Tergugat)
64 — 16
  • Penggugat, Tergugat tidak pernahmengajak Penggugat merundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHKtersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagakerjaan;Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 PHKyang sah adalah PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003
    pertemuan tersebut tidak mencapaikesepakatan, karena Tergugat tidak mempunyaiitikat baik untukmenyelesaikan PHK tersebut. sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melalui Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, makaPenggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadi pukulanbagi keluarga Penggugat.16 Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial maka pihak Tergugat diwajibkan
    :DALAM KONVENSIDALAM POKOK PERKARA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanadiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihan adalahmasalah PHK dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.
    yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat, sesuai Keterangan saksi Suryanto dan saksi MerdiSoepriasman yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan ada pemutusan hubungankerja (PHK) oleh PT Amanah finance terhadap sdr.
    2012 (Bukti T12), dan surat Perjanjian kerja waktu tertentu tertanggal 02Januari 2012 (Bukti T13), sehingga dengan demikian maka PHK terhadapPenggugat telah terbukti ;PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sesuai prosedur danbertentangan dengan UndangUndang Nomor : 13 Tahun 2003 tentangketenagakerjaan, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan PHK yangdilakukan kepada Penggugat secarah sah ;Menimbang, bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat tidak sah,maka fakta tersebut
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 05-10-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 5 Oktober 2016 — - GRACE PAKAYA sebagai Penggugat LAWAN - PT CAKRAWALA CITRAMEGA MULTIFINANCE
69 — 14
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 10-03-2016 — Upload : 27-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Gto
Tanggal 10 Maret 2016 — - SAYFULL ANDRIS ARDJAJA (Penggugat) LAWAN 1. PT. MITRA KARSA UTAMA, (Tergugat.1), 2. PT. XL AXIATA, Tbk., yang dahulu bernama PT. EXELCOMINDO PRATAMA, Tbk.,(Tergugat.2.)
100 — 39
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-11-2007 — Upload : 10-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76K/PDT.SUS/2007
Tanggal 19 Nopember 2007 — M. YAHYA ; BEST WESTERN HOTEL ASEAN INTERNATIONAL
627 — 572 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 02 Agustus 2006 tanpaalasan yang jelas, hanya melalui lisan ;Bahwa Tergugat dan Penggugat telah melakukan perundinganbipartite sebanyak 3 (tiga) kali di Perusahaan ;Bahwa perundingan bipartite tidak mencapai kesepakatan danmenemul jalan buntu (dead lock) dimana Tergugat hanya bersedia memberikankonpensasi sebesar 5 (lima) bulan gaji bukan dikali 2 (dua), tanpa uangpenghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan uang cutitahunan serta THR serta Penggugat meminta agar dalam rangka PHK
    terhadapPenggugat melalui lisan tanpa alasan yang jelas adalah sangat bertentangandengan peraturan perundangundangan, keadilan dan kebiasaan ;Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugatsecara sepihak tanpa penetapan lembaga Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial adalah sangat bertentangan dengan Pasal 155 ayat (1) dan (2)Undangundang Nomor. 13 Tahun 2008 ;Bahwa Tergugat juga menolak mengeluarkan surat skorsing yangdiminta Penggugat selama dalam proses pemutusan hubungan kerja
    ;Bahwa akibat tindakan Tergugat yang melakukan PHK sepihak dantanpa alasan yang jelas baik melalui tulisan dan lisan tersebut Penggugatsangat dirugikan akibat hilangnya sumber pencaharian dan hakhak lainnya,Hal. 3 dari 13 hal.
    sehariharikeluarga yang berjumlah 8 (delapan) orang terdiri dari 1 (satu) isteri dan 6(enam) orang anak, biaya pendidikan anak 3 (tiga) orang lagi yang masih kuliah,dan lain sebagainya ;Bahwa satusatunya yang menjadi harapan untuk dapat bertahanhidup adalah uang pesangon dan hakhak lain dari Penggugat yang harusdiberikan Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak ;Bahwa oleh karena kepentingan yang dilindungi Keputusan Tergugattidak seimbang dengan kepentingan Penggugat, mohon
    Menyatakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak bertentangan dengan Pasal 155 Undangundang Nomor. 13 Tahun2003 ;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesarRp.141.000, (seratus empat puluh satu ribu rupiah) setiap harinya sejakputusan diucapkan sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini ;6. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugatsesuai Undangundang Nomor. 13 Tahun 2003.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 10-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 10 Mei 2016 — - ISRAN M.TAKAREDAS Pihak Penggugat.M E L A W A N PIMPINAN MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE Pihak Tergugat
79 — 16
  • PHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan darilembaga penyelesaian hubungan industrial (LPPHI).610Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuanpasal 151 UU No. 13 tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan UU No.13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 1 dan 2 tentang kesepakatan kerja waktutertentu yaitu :1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaantertentu yang menurut jenis dan sifat atau
    UU No 13Tahun 2003 berupa uang Pesangon, Penghargaan masa kerja sertaPenggantian hak, terdiri dari :Cuti Tahunan yang belum diambil.Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatanBahwa PHK ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka Penggugatberhak atas uang Proses sejak Bulan September 2015 yang dikalikan upahperbulan sebesar Rp. 2.000.000 sampai dengan PHK ini mempunyaikekuatan hukum tetap yang yang dilaksanakan oleh Tergugat.Bahwa karena PHK tersebut adalah atas keinginan Tergugat maka
    dan hakhak yang timbul akibat PHK tersebut.
    28 Mei2013 ( Bukti P1),dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Bukti P2),Menimbang, bahwa mengenai terjadinya PHK yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat, sesuai Keterangan saksi Adriyanto Mile dan Roma Pesta UliSirait yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan ada pemutusan hubungan kerja(PHK) oleh PT Mitra Phinastika Mustika Finance terhadap sdr.Isran M Takaredasdan adapun alasan PHK tersebut adalah dikarenakan Penggugat sudah habiskontraknyaMenimbang, bahwa demikian pula terhadap bukti yang diajukan
    hakhakPenggugat sebagai akibat dari PHK tersebut sebagai berikut.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 5 April 2018 — - PIMPINAN PT. BESS FINANCE LAWAN - MOH. SYAFRI NAWAWI, ST
160 — 131
  • Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat Menyalahi Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;3.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2018 — - MUHAMMAD RIZAL HANTULU LAWAN - PIMPINAN BRI CABANG GORONTALO, Dk
113 — 30
  • Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I dan tergugat II karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4.
    Maka jelas pihak perusahaan telah melanggar ketentuan UUK 13/2003.Bahwa Pihak Perusahaan mem PHK tanpa ada pemberitahuan ataupun tidakpernah mengajak saya merundingkan maksud PHK tersebut, sehingga PHKtersebut telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan;Bahwa PHK yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Gorontalodan PT.
    Menyatakan PHK yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan UUNomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.3.
    sepihak dan PHK yang dilakukan oleh tergugat tidak sesuaidengan ketentuan Pasal 150155 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa menurut Tergugat I, penggugat yang bekerja padatergugat tidak di PHK oleh tergugat karena tergugat tidak memilikikewenangan/hubungan hukum dalam melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)terhadap penggugat tetapi tergugat hanya mengembalikan penggugat kepadatergugat Il dalam binaan tergugat Il sebagai penyedia tenaga kerja berdasarkanperjanjian kerja
    ditentukan oleh pihak perusahaan dan tidak pernahmelakukan pelanggaran atau mendapat peringatan sampai menerima suratpemberitahuan berakhirnya kontrak kerja tanggal 09 Mei 2017 dan pihak perusahaanmem PHK tanpa ada pemberitahuan ataupun tidak pernah mengajak merundingkanmaksud PHK sehingga tergugat dan tergugat I melakukan PHK secara sepihakterhadap penggugat tanpa ijin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubunganHalaman 39 dari 47 Putusan Nomor15/Pdt.SusPHI/2018/PN Gtoindustrial sehingga bertentangan
    Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dantergugat Il karena PHK sejak dibacakan putusan ini ;4.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 21-12-2017 — Upload : 01-02-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 21 Desember 2017 — - RIVAL GANI LAWAN - PT. MNC SKY VISION KPP GORONTALO - PT. PERMATA INDONESIA
79 — 30
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 16 Maret 2016 — - JEFRI KONIYO MELAWAN PIMPINAN PT. Nusa Surya Ciptadana (NSC) Finance
125 — 34
  • oleh Tergugat dengan alasan tidak mencapai target yang ditentukanoleh Tergugat.Bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena tidak mencapai target padaBulan April 2015 hal tersebut yang menjadi alasan Tergugat mem PHK Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan SuratPeringatan Ke III.Bahwa sebelum Tergugat mem PHK Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugatmerundingkan maksud PHK tersebut sehingga PHK tersebut telah bertentangan
    dengan Pasal151 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003. tentang ketenagkerjaanBahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 PHK yang sah adalahPHK yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial(LPPHI).Bahwa karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai ketentuan pasal 151 UU No. 13tahun 2003 maka PHK ini adalah PHK sepihak.Bahwa sesuai pasal 155 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 selama Putusan Lembaga PenyelesaianPerselisihan
    tersebut. sehingga penggugat meneruskan perselisihan ini melaluiLembaga Perselisihan Hubungan Industrial.Bahwa karena akibat dari PHK yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat kehilanganpekerjaan dan penghasilan dan hal ini menjadi pukulan bagi keluarga Penggugat.Bahwa oleh karena selama dalam proses PHK ini Tergugat tidak membayar Upah Penggugatsebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (2) jo pasal 93 ayat (2) huruf (f) UU No. 13 Tahun 2003dan PHK mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan
    ;2 REMON S.AMALI Bahwa saksi tahu masalah PHK terhadap penggugat sdr Jefry Koniyo ;Bahwa saksi tahu yang melakukan adalah pimpinan PT.
    (Pemutusan Hubungan Kerja) apakah benar Tergugat telah melakukan PHK sesuai prosedur sertaberapakah hakhak yang timbul akibat PHK tersebut, namun Majelis Hakim menganggap bahwa masalahtersebut merupakan bagian dari sengketa mengenai hakhak yang timbul akibat PHK ;Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa diberhentikan secarasepihak pada tanggal 5 Mei 2015 karena tidak mencapai target pada bulan April 2015, hal tersebutyang menjadi alasan Tergugat mem PHK Penggugat , Sedangkan
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 27-03-2018 — Upload : 10-08-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 27 Maret 2018 — - ADAM LAIMA LAWAN - KOPERASI SIMPAN PINJAM SEPAKAT JAYA MANDIRI
124 — 36
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 02-08-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 2 Agustus 2018 — - ABD. RAHMAN RAUF LAWAN - PIMPINAN PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PERSERO GORONTALO, Dkk
93 — 9
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 22-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 22 Mei 2018 — - FAHRUDIN ALI LAWAN - PIMPINAN PT. CIPTA LANGGENG MITRA SUKSES
58 — 12
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 26-04-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 26 April 2018 — - HILMAN SAID LAWAN - PIMPINAN PT. MNC SKY VISION, Dk
81 — 34
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 29-03-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 29 Maret 2018 — - ISMAIL DALI LAWAN - PIMPINAN PT. FINANSIA MULTI FINANCE KREDIT PLUS
82 — 19
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 05-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Gto
Tanggal 5 Oktober 2016 — - FARID BUNTINA sebagai Penggugat LAWAN - WAWAN HASAN PIMPINAN PT. MEGA AUTO CENTRAL FINANCE sebagai Tergugat
53 — 13
  • Phak pertama telah melakukan PHK terhadap Pihak kedua pada 2Januari 2015 karena perusahaan mengalami kerugian sehingga perlumengurangi jumlah pekerja;PASAL 2Bahwa atas tindakan PHK seperti disebutkan dalam Pasal 1 para pihakdalam perundingan secara biparti sepakat mengahiri hubungan kerja dankarena itu Pihak pertama bersedia membayar kepada Pihak kedua kompensasiPHK sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);PASAL 3a.
    Pihak Kedua telah menerima Kompensasi PHK sebenar tersebut dalamPasal 2 dimana pembayarannya dilakukan secara tunai pada saatPerjanjian Bersama ini ditanda tangani;b.
    Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka penyelesaianperselisihan PHK antara Para Pihak dinyatakan telah selesai dan masingmasing Pihak tidak akan saling mengajukan tuntutan apapun berkaitandengan isi perjanjian ini;b. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan kekuatan hukum yangsama dan masing masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap;c.
    Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa ada unsur paksaan daripihak manapun;Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dihadapan Majelis Hakimtersebut Tergugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Uang sejumlahRp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai Uang Kompensasi PHK PerkaraPerdata 12/PDTSUSPHI/2016/PN.Gto dan uang tersebut diterima olehPenggugat sendiri ;Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkaratersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 21-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Gto
Tanggal 21 Maret 2018 — - PIMPINAN PT. AMTRAN JAYA LAWAN - MUS ABAS BILONDATU
101 — 36
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus PHI
Putus : 09-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gto
Tanggal 9 Oktober 2018 — - NURDIN HASAN Lawan - PIMPINAN PT. BRANTAS ABIBPRAYA
95 — 28
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Perdata (Perdata Khusus) Perselisihan Hubungan Industrial Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial PHK Karena Melakukan Kesalahan Berat
Kata Kunci : PHK Kesalahan Berat
PDT.SUS/2.e/SEMA 3 2015
2893 — 0
  • Dalam hal terjadi PHK terhadappekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-I/2003,tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus ... [Selengkapnya]

  • Dalam hal terjadi PHK terhadappekerja/buruh karena alasan melakukan kesalahan berat ex Pasal 158 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasca Putusan MK No. 012/PUU-I/2003,tanggal 28 Oktober 2004), maka PHK dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusanpidana berkekuatan hukum tetap (BHT).