Ditemukan 3760 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : waladun walatun walaupun walaun waladin walupun walauun waladul
Pengadilan PN Namlea Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Namlea Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nla
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
Tan Lie Tjen Alias Fery Tanaya
Tergugat:
1.Pemerintah Negara Indonesia Cq Mentri Agraria Tata Ruang (ATR)) Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku Cq. Kepala Kantor Pertanahan Buru
2.Pemerintah Negara Indonesia Cq. Jaksa Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku
176 — 126
  • bekas pemiliknya dansampai sekarang masih bercocok tanam apabila tanah tersebut akandigunakan untuk kepentingan umum harus mendapat ganti rugi;Bahwa mengusai secara fisik bukan memiliki, jadi apa yang dimaksuddengan mengusai secara fisik yaitu memelihara tanah tersebut tetapi bukanHalaman 51 dari 77 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Nlapemilik, kecuali tanah tersebut diperoleh secara hukum dapat mengusaitanah tersebut;Bahwa seseorang yang berhak atas tanah dan menguasainya selama kuranglebih 30 tahun walapun
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus.TPK/2017/PN Bna
Tanggal 23 Oktober 2017 — Nizwar, S.T Bin Usman Abdullah
81 — 25
  • Pemeriksaan Kualitas Mutu Air hasilolahan dari pembangunan WTP Kota Sabang juga belum dilakukan padasaat itu untuk memastikan apakah air yang dihasilkan IPA/WTP tersebuttelah memenuhi standar kualitas air minum sesuai peraturan MentriKesehatan Nomor : 492 / MENKES / SK / VII / 2010 tentang kualitas airminum;Bahwa walapun uji coba secara resmi dan lengkap serta uji kualias mutuair belum dilakukan sehingga WTP tersebut belum memiliki sertifikatstandar SNI dari pihak yang berkompeten, Terdakwa tetap
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 105/PDT/2019/PT MND
Tanggal 14 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : JEFRI TUMIWA
Terbanding/Penggugat II : FATH FRANKY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat III : Ir. ONNY NGANTUNG
Terbanding/Penggugat I : Dr. TEDDY NGANTUNG
Turut Terbanding/Tergugat IV : ELLIA SUMANGKUT
Turut Terbanding/Tergugat II : MEISKE TUMBEL
Turut Terbanding/Tergugat III : YOLANDA ESTER TUMIWA
72 — 38
  • Kerugian Immateriil:Bahwa Penggugat Rekonpesi secara psikis tertekan, kehilangan waktu,tenaga dan pikiran, merasa tidak nyaman serta merasa terhina denganperbuatanperbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Para PenggugatRekonpensi, walapun secara materi tidak dapat dinilai dengan uang, akantetapi dapat Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tetapkan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah);Bahwa tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, perolehannya jauh
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
HALIJAH. DKK.
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
2.KEPALA DINAS PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
3.KEPALA DESA SUNGAI PANCANG
128 — 50
  • Walapun pada saat gugatan ini didaftarkan telah ada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)Halaman 28 dari 111 halaman, Putusan Nomor 34/G/2017/PTUN.SMDKabupaten Nunukan akan tetapi pertanggungjawaban hukumnyaterhadap penerbitan sertifikat sebagai dimaksud dalam perkara aquo tetap melekat pada Kantor BPN Kabupaten Bulungan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-06-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 362/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Ivy Djaya Susantyo
Tergugat:
1.SIMON TAKKAENDENGAN
2.MUHAMMAD ARIEF SISWANDANA
3.RIA SOEMARDI IRIJONO
4.OBONG KUSUMA WIJAYA
5.YAMAL
Turut Tergugat:
1.L. RINA KARTIKA ATAU LUCIA RINA KARTIKA
2.YUNINGSIH, Spd
315 — 177
  • yang dibuat dihadapanNotaris Asbar Imran SH dinyatakan batal atau setidak tidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menyatakan akta No. 86 Tanggal 28 Juni 2008 yang dibuat dihadapanNotaris Yosephina Vhesta Raya S.H. dinyatakan batal atau setidaktidaknya dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar ongkosperkara yang timbul ; Memerintahkan Turut Tergugat rekonpenasi untuk menghormati isiputusan ; Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walapun
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Kuei Chao Yeh
Tergugat:
1.PT Tanjung Benoa Indonesia
2.PT. Tanjung Benoa Indonesia / Holiday Inn Resort Benoa, Bali
181 — 105
  • Tergugat telahmemenuhi standar kualitas pelayanan dan perlindungankepada tamu baik dalam hal keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan keamanan tertinggi/terbaik.Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps26.27.28.29.30.Bahwa penilaian Sertifikat Bintang 5 tersebut termasuk pulajaminan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamananterkait dengan penempatan dan model lemari kayu besar dilobby hotel Tergugat.Dengan demikian penempatan lemari kayu besar di lobby hotelTergugat walapun
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Putus : 29-01-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 65/Pdt.G/2012/PN.Mkl
Tanggal 29 Januari 2013 — Perdata - ISMAIL SINGKALI, Dkk. lawan TUNGGA , Dkk.
92 — 47
  • orang tua saksi yang bernama Lai Gapang dan SoMau, bahwa semasa hidupnya Ne Kannuna ada menempatkan orang diTongkonan Posi yaitu Paluta untuk dijadikan orang suruhan ;Bahwa Ne Paluta tinggal diatas tanah sengketa sampai meninggal ;Bahwa saksi masih melihat rumahnya Ne Paluta tetapi sudah rapuh dantidak ditempati lagi ;Bahwa menurut cerita diatas tanah sengketa ada tanaman yang ditanam olehPaluta yang disuruh oleh Ne Kannuna ;Bahwa tanah sengketa sekarang sudah di Dozer oleh orang dari TongkonanPosi walapun
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0933/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 15
  • dapat maaf dari keluarga Penggugat mustahil juga bisa gantirugi uang milyaran, sama juga mustahilnya saya meninggalkan sembahyangselamanya (mantarakus sholah fagod kafaro) : barang siapa yangmeninggalkan sholat sungguh telah kafir, saya murtad dan kafir selamanya =kekal di neraka;Apa yang saya usahakan selama ini demi menjaga anak isteri dari api nerakadengan menanamkan nilainilai agama pada mereka jadi siasia jika sayasendiri membenamkan diri kedalam neraka;Saya dipenjara anakanak saya terlantar, walapun
Pengadilan PN SERUI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 05-10-2011 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN SERUI Nomor 26/Pid.B/2011/PN.Sri.
Tanggal 5 Oktober 2011 — JEAN MARTHA de KEYZER, DKK
83 — 115
  • Sri42e Bahwa barang hasil pengadaan oleh CV MERPATI INDAH belum diserahkan KepadaDinas perhubungan namun dilakukan pembayaran seratus persen;e Bahwa walapun belum ada penyerahan barang namun dilakukan pembayaran seratus persenoleh karena anggaran mau habis ; e Bahwa JEAN MARTHA DE KEYZER sebagai pemilik perusahaan yang sebenarnya tidakpemah berhubungan dengan saksi ,yang berhubungan dengan saksi adalah Sdr JAMALABDUL KADIR; Bahwa saksi pemah terima wang dari Sdr.
Pengadilan PA SERANG Perdata Agama
Register : 13-02-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PA SERANG Nomor 471/Pdt.G/2020/PA.Srg
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
142 — 87
  • ,semua anakanak terjamin hidupnya dan apa yang anak butuhkanselalu Tergugat penuhi tidak ada perhitungan Tergugat dalammencukupi semua kebutuhan anakanak, makanya anak bisa hidupsangat layak walapun nafkah yang diberikan lewat Penggugat tidaksemuanya Penggugat gunakan untuk kebutuhan anak.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2013 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 46/PID.SUS/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 4 September 2013 — Drs.MUCHLIS
73 — 16
  • Adapun perubahantersebut adalah sebagai berikut :e Satker Kota Bandung dan Cimahi sebesar Rp. 59,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.24,5/KgSatker Kabupaten Bandung I sebesar Rp. 65,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Kabupaten Bandung II sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5,/KgSatker Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Sumedang sebesar Rp. 69,5/Kg. atau dipotongSebesar Rp.14,5/KgBahwa walapun Terdakwa Drs.
    Adapun perubahantersebut adalah sebagai berikut :e Satker Kota Bandung dan Cimahi sebesar Rp. 59,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.24,5/KgSatker Kabupaten Bandung I sebesar Rp. 65,5,/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Kabupaten Bandung II sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5,/KgSatker Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 65,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.18,5/KgSatker Sumedang sebesar Rp. 69,5/Kg. atau dipotongsebesar Rp.14,5/KgBahwa walapun Terdakwa Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/PDT/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH, dk. VS ABDUL HADI M. YUNUS, dkk.
86 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abdul Haris M.T walapun selaku kapasitasnya selakuKetua Tim, namun seyogyanya Pengadilan Negeri Banda Aceh mampumelihat secara lebih teliti Karena kebijakan untuk menilai dan memutuskanhasil audit harga tersebut bukan berada pada Ir. Abdul Haris M.T selakupribadi akan tetapi berada pada Gubernur Aceh/Tergugat Ill.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
297 — 102
  • Surat Edaran No. 3, tahun 1978, tanggal 1April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepadaKetua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidakmenjatuhkan putusan serta merta walapun syaratsyarat dalampasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telahdipenuhi.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 26-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG ; Drs. Suhaidir, Mpd Bin H.M Su
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karnaberdasarkan basil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh ahli teknis JawotoSuma JAYA dan Kurniawan BE selaku pengelola teknis kegiatan pekerjaanpelapis tebing tersebut per desember 2007 prosentase pekerjaan barumencapai 63,825 %.Bahwa benar Terdakwa ada menandatangani dan menyetujui suratpenetapan persetujuan penetapan pemenang tanggal 19 November 2007yang intinya menetapkan CV.JOFUAL BROTHER sebagai pemenang lelangpekerjaan pembangunan pelapis tebing taman wisata hutan lindung konakKepahiang tahun 2007 walapun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Hj. JUMRIAH VS H.SUPENDI DKK
89 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ida Farida) sama sekali, baik dalam posita maupundalam petitum, walapun keduanya dijadikan Tergugat dan II, mohonHalaman 74 dari 78 hal.Put. Nomor 1963 K/Pdt/20174.Mahkamah Agung R.I. periksa secara teliti gugatan penggugat dalamperkara Nomor 432/Pdt.G/2010/PN.Tng;Bahwa Gugatan Tidak Diajukan Orang Yang Sama, Mengingat: Bahwa dalam perkara Nomor 432/Pdt.G/2010/PN.Tng diajukanoleh H. Cecep Miharja; Bahwa sedangkan dalam perkara Nomor 782/Pdt.G/2014/PN.Tngdiajukan oleh Hj.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 347/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
Ali Irsya Amroni Siregar
Tergugat:
1.Clive Daniel Mario sutanto
2.PT Bank Artos Indonesia
3.KPKNL Bandung
4.Drs. Hendrawan Sukma Saputra
5.Dewi Lestari SE
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
65 — 11
  • (tiga ratus lima belas meter persegi) walapun sertifikat berada padapihak Kepolisian, tetapi eksekusi lelang tetap dapat berjalansebagaimana ketentuan Undangundang;7. Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak secara tegas dalil GugatanPara Penggugat sebagaimana angka 15 s/d angka 30, karena: Bahwa sebagaimana Putusan Nomor 404/PDT.G/2009/PN.BDG,Tertanggal 16 Juli 2010 Jo. Nomor 63/PDT/2011/PT.BDG, Tertanggal25 April 2011 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3365 K/Pdt/2016
Tanggal 25 April 2017 — PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT cq., GUBERNUR JAWA BARAT cq., KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT vs HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY, dkk.
80 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • memenuhi isi putusan ini,maka layak menurut hukum Para Penggugat menuntut uang paksa(dwangsom) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilansampai Tergugat I, II dan II melaksanakan isi putusan ini;Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentik dandikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIRsudah seharusnya apabila putusan di dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu walapun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2014 — Putus : 29-12-2014 — Upload : 12-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 252/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 Desember 2014 — RAMAWATY, Lawan 1. TRIHARTI SOEKARNO, 2. JUDY RAHARJO (AHLI WARIS dari SITI SOEPKANDIJAH), 3. SAPARTIAH SOERJANTO (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 4. BUDI IRMAWAN SOERJANTO (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 5. IRNA GAYANTI (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 6. MIRA RAYANTI (AHLI WARIS dari IR. SOERJANTO), 7. BANDORO RADEN AYU MAHYASTOETI NOTONAGORO, SH. 8. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN,
82 — 52
  • BAHWA OLEH KARENA SECARA HUKUM TELAH TERPENUHINYA UNSURUNSURPERBUATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARATERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT DIATAS, MAKA BERKENAN KIRANYA PENGADILANNEGERI JAKARTA SELATAN CQ MAJELIS HAKIM PERKARAUNTUK MEMERIKSA DANMEMUTUS PERKARA INI SECARA BENAR DAN SUNGGUHSUNGGUH SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU. 20.21.Bahwa walapun PENGGUGAT telah mengetahui secara pasti PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan PARA TERGUGAT, PENGGUGAT tidakserta merta langsung mengajukan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-09-2016 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.BlB
Tanggal 11 April 2017 — - 1. TARUMANEGARA RIVAI ( PENGGUGAT I ) - 2. MAYA AACHENITA ( PENGGUGAT II ) - 1. PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK (CNB), ( TERGUGAT I ) - 2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, ( TERGUGAT II ) - HERRY IMANTA SITEPU ( TERGUGAT III ) - NOTARIS/PPAT HIMSAR, SH ( TURUT TERGUGAT I) - NOTARIS/PPAT CHENDRA WITARSIH SUSILOSETIAWATI DJAMHARI, ( TURUT TERGUGAT II ) - PPAT ANDRI PRASETYO, SH ( TURUT TERGUGAT III) - KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI, ( TURUT TERGUGAT IV )
208 — 62
  • Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentik dandikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIRsudah seharusnya apabila putusan di dalam perkara ini dapat dijalankanterlebin dahulu walapun ada bantahan, banding kasasi maupun upayahukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad)5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Upload : 22-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Firdauzi Firmansyah Kejaksaan Negeri Surabaya
95 — 11
  • . ; Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.