Ditemukan 3760 data
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
542 — 676
yang disampaikan oleh seseorangkarena hak dan kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabatyang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinyaperistiwa pidana, dan Dalam Pasal 108 KUHAP ayat (1) : setiap orangyang mengalami, melihat, menyaksikan dana tau menjadi korbanperistiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukanlaporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisanmaupun tertulis;Bahwa pelaporan pidana tersebut, bahwa seseorang yang barumengetahui walapun
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, SH, MH
Terdakwa:
RETNO LESTARI
79 — 18
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
144 — 59
Tergugat walapun telah dinyatakan sebagaimana pemenanglelang berdasarkan Risalah Lelang dan pemilik yang sah dan satusatunya atas tanah berdasarkan SHGU No. 33/1994 yang saat initelah diperpanjang dan diperbaharui dengan SHGU No. 80/2018,SHGU No. 81/2018, SHGU No. 82/2018, SHGU No. 83/2018, danSHGU No. 84/2018, Tergugat tidak dapat secara langsungmenguasai sebagian fisik dari tanah tersebut dikarenakan TurutTergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut TergugatVill, Turut Tergugat X, Turut
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
117 — 61
saksi untuk pembangunan gereja karena ada kesepakatandalam musyawarah gereja bahwa setiap tahun ada sumbangan ke gejera sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa pembangunan listrik mikro hidro tidak dilaksanakan pada tahun2018, karena di desa Togoreba Sungin sudah tersedia fasilitas listrik dan anggaranuntuk pembangunan listrik mikro hidro memerlukan biaya ratusan juta sehingga sayapernah menegur Terdakwa untuk memperbaiki APBDES tersebut, namun tidakdiperbaiki oleh Terdakwa; Bahwa walapun
204 — 96
sampai dengansekarang ini belum pernah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut;Bahwa secara hukum, apabila Pewaris telah meninggal dunia maka terbukalahwarisan untuk dibagi di antara seluruh Ahli waris yang berhak hal tersebutselaras dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwaPewarisan hanya terjadi karena kematian, namun TERGUGAT ;TERGUGAT Il; TERGUGAT Ill; TERGUGAT IV; TERGUGAT V danTERGUGAT VI tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembagianatas harta warisan dimaksud, walapun
250 — 85
MBD selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang.Halaman 1919 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PNBahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak berdasarkandokumen dan berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KonsultanPengawasan, yaitu :a)Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultanpengawasan;Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultanpengawasan dan PT Polaris
MBD selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak berdasarkandokumen dan berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KonsultanPengawasan, yaitu :a) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultanpengawasan;b) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultanpengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;c) Dokumentasi kemajuan
69 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu, walapun dalam PerjanjianPengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan HakHak Atas Tanahtertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga ataskedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara IIatau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari hargaHal. 63 dari 129 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2014jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs.
75 — 19
BHSserta tidak diminta untuk ditetapbkan masingmasing memperoleh '%2 (seperdua)bagian, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur,Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatanPara Penggugat kabur karena petitum tersebut merupakan hak ParaPenggugat, walapun Para Penggugat tidak pernah meminta untuk ditetapkanharta bersama antara Almh. RIH dengan Alm.
45 — 25
14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding /Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
55 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah sebagaimana diaturdalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.02/2008 harusdisediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yangmemerlukan pengadaan tanah, dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitandengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekanrekannya selaku PanitiaPengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panitia Anggarandan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.122Bahwa walapun
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
61 — 31
: 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
36 — 73
dicairkan setahu terdakwa salah satu syarat untukpencairan dana tersebut adalah berupa tanda tangan tanda terima uang dari para Camatsudah terpenuhi ;Bahwa yang membuat daftar tanda terima uang yang ditanda tangani oleh para Camattersebut itu adalah dari DP2KAD dan yang menyuruh para Camat untukmenandatangani daftar tanda terima uang adalah terdakwa dan Asisten AdminstrasiPemerintahan dengan maksud agar dana tersebut dapat cair untuk dipergunakan membelisemen dan sebagai bukti bahwa uang sudah diterima walapun
50 — 19
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
SLAMET PUJIONO, SH
Terdakwa:
KHOLIFAH
193 — 178
;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun1999 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawanhukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
110 — 93
Pemohon memiliki sifat dengki terhadap orang tua Termohon.e Bahwa tuduhan ini juga yang sangat tidak berdasar, jika Pemohondengki dengan orang tua Termohon, sudah sejak awal saat diambilnnyauang amplop hasil resepsi, Pemohon tidak akan berlaku sopanterhadap orang tua Termohon.e Bahwa Pemohon tidak pernah membalas cacian dan makian orangtua Termohon, walapun secara adat, Orang Tua Termohon tidak bolehmemaki Pemohon, orang tua Pemohon saja tidak pernah berlakuseperti itu terhadap Pemohon.
104 — 27
memenuhi isi putusanini, maka layak menurut hukum PARA PENGGUGAT menuntut uangpaksa (dwangsom) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus olehPengadilan sampai TERGUGAT I, II dan III melaksanakan isi putusan ini.Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentikdan dikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180HIR sudah seharusnya apabila putusan di dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu walapun
41 — 8
dengan cara menyalurkankredit kepada debitur yang berasal dari showroom sepeda motor yang akanHalaman 81 dari 151 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm.membeli sepeda motor secara kredit, dalam proses penyaluran kredit tersebuttidak melalui proses peninjauan ke rumah atau lokasi usaha pemohon terlebihdahulu, dan terdakwa selaku Direktur Operasional sekaligus selaku pejabatpemutus kredit yang berwenang, mengetahui dan memberikan persetujuanpencairan kredit kepada debitur dari showroom sepeda motor, walapun
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
415 — 346
Sby jo Putusan Pengadilan Tata Usaha SemarangNo. 37/G/2012/PTUN Smg, yang menegaskan :Walapun Penggugat adalah Penggarap Tanah akan tetapi Penggugatmengalami kerugian akibat diterbitkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara, sehingga Penggugat berhak dan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya SuratHalaman 47 dari 232.
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN
400 — 254
Utrberada di sekitar pegunungan di atas Tamadue Napu sehinggaaparat akan berusaha mengejar dan menangkap kami karena kamisadar jika saat ini kelompok kami sedang di caricari oleh aparatkeamanan karena kami diduga telah melakukan perbuatan terror diwilayah kab Poso dan sekitarnya, walapun kami akui menurutpendapat kami perbuatan yang telah kami lakukan diantaranyamembunuh warga sipil ataupun aparat keamanan (Polri dan TNI)selama ini kami yakini sebagai bentuk amaliah jihad.Yang saksi ketahui yang
123 — 237
lain;Bahwa benar saksi sampai sekarang sebagai apoteker dibeberapaapotik ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau sebagai Panitia pengadaanobat;Bahwa benar saksi tahu Keputusan Menteri tahun 2005 tentangpedoman pengadaan obat yang dilaksanakan harus dari farmasi atauPBF;Bahwa apabila ada 2 (dua) patokan harga yaitu Apotik dan ISOmaka yang paling tepat dipakai adalah harga dari ISO ;Bahwa yang menentukan Harga Eceraan Tertinggi (HET) adalahpemerintah ;Bahwa tidak mungkin harga Vicalcine Rp. 650 walapun