Ditemukan 63827 data
9 — 0
Trenggalek, menjatuhkan penetapan perubahan namapada Akta Nikah pemohon tersebut sesuai dengan dokumendokumenpribadi pemohon;Bahwa oleh karena itu Para Pemohon sangat membutuhkan penetapanperubahan nama pada AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, untuk dijadikan alas(Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurusdan melengkapi dokumen pemohon untuk persyaratan pembetulan KK danKTP;Bahwa Para Pemohon termasuk orang dalam taraf
7 — 5
Bahwa, untuk menghindari penyiksaan penderitaan lahirdan batin yang dilakukan Tergugat secara teruS menerus, dandisamping juga, untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik,Penggugat telah mengambil langkah dan sikap untuk sementarawaktu menghindari persoalan dengan Tergugat, dengan jalan pergimerantau dan menjadi T.K.W ke Luar Negeri yaitu di NegaraMalaisia, terhitung sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang,dengan tujuan agar Tergugat merubah sikap terhadap Penggugat;Akan tetapi selama Penggugat
328 — 2919 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponenutama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji PokokTahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satupersen ) kepada Para Penggugat terhitung mulai bulan April 2016Halaman 118 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PkK/Pdt.SusPHI/2017dengan perincian: Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.
Kenaikan Berkala, dan Perbaikan Taraf Hidup(PTH); Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)tahun 2016 2017 yang berlaku pada perusahaan sebagai dasarhukum menentukan peninjauan gaji pokok adalah mendasarkan padaKenaikan Berkala dan Keadaan Inflasi, tidak mengatur secaranormative kenaikan gaji pokok berdasarkan Perbaikan Taraf Hidup(PTH); Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali hanya terkaitdengan belum sepakat
Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/2017 Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup setiap tahunnya dituangkandalam Perjanjian Bersama (PB), dari hasil perundingan antaraPengusaha dengan Para Pekerja/Wakilnya sebagaimana kenaikantiga tahun terakhir, tahun 2013, 2014, 2015 sehingga terhadapperbaikan taraf hidup 2016 belum tercapai kesepakatan dalamPerjanjian Bersama (PB); Bahwa sesuai bukti P18, P19, dan P20, kenaikan Perbaikan TarafHidup (PTH) tahun 2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%,dan tahun 2015 sebesar
2,52%; Bahwa menimbang kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tidak bersifatnormative dan besaran kenaikan PTH tiga tahun terakhir rataratadibawah 3%, maka kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tahun 2016oleh Judex Facti serta merta sebesar 8,00% merupakan suatukekhilafan Hakim atau merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karenatanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan; Bahwa dengan mendasarkan kepada rangkaian pertimbangan diatas,beralasan hukum menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH)tahun 2016
Menyatakan kenaikan Perbaikan taraf Hidup (PTH) tahun 2016sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen);3.
9 — 0
pernikahan sebagaimempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang , sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;soneeee Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf
Ny. TUKIYEM
Tergugat:
SUKARDI
47 — 7
Smn Bahkan jika terdapat kesalahan dalam mengajukan gugatan kepadapengadilan yang dituju mengenai kewenangan absolut, maka MajelisHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan absolut dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukanpada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi(Pasal 134 HIR/ Pasal 160 RBg/ Pasal 132 Rv).Dari uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat
dan tercatat di KUA, adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan NegeriSleman tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini; Bahkan jika terdapat kesalahan dalam mengajukan gugatan kepadapengadilan yang dituju mengenai kewenangan absolut, maka MajelisHakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenanguntuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsitentang kewenangan absolut dari Tergugat, dan hal ini dapat dilakukanpada semua taraf
pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi(Pasal 134 HIR/ Pasal 160 RBg/ Pasal 132 Rv).Dari uraian tersebut diatas, Tergugat memohon dengan hormat kepada yangmulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan selaatas eksepsi kewenangan absolut ini, dan menyatakan sebagai hukumbahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena PengadilanNegeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2.
20 — 5
Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/1365/KPTS/2019, Tentang Penetapan Upah Minimum PropinsiSumatera Utara tahun 2019, telah ditentukan bahwa taraf kehidupanyang layak dalam Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalahsejumlah 2.303.402,00 (dua juta tiga ratus empat ratus dua rupiah);6.
9 — 1
Bahwa sebagaimana Posita angka 6 (enam) di atas,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama + 3(tiga) bulan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugatsenyatanya telah pecah atau retak, dan atau dapat dikatakan telan sampaipada taraf yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, oleh karenanya agarmasingmasing pihak baik Penggugat maupun Tergugat tidak lebih jauhmelanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakanpenyelesaian atau jalan keluar terbaik untuk mengakhiri
yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampalpada taraf
10 — 1
akanmempertimbangkan sebagai berikut:02 nnn nnn nnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang pegawaiswasta yang bekerja di Batam, berdasarkan keterangan saksisaksi TergugatRekonpensi penghasilan anak buahnya saja telah diberikan sebanyakRp 2.000.000, (dua juta rupiah) berarti saat ini Tergugat Rekonpensipernghasilan lebin banyak dari dua juta rupiah, karenanya Majelis akanmenetapkan besarnya nafkah iddah tersebut sesuai dengan kelayakan dankemampuan Tergugat Rekonpensi dan pula disesuaikan dengan taraf
perkawinan putus karena talak bekassuami wajib memberikan mutah kepada bekas istri;Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang karyawan swasta danberpenghasilan lebih dari Rp 2.000.000, (dua juta rupiah) dan antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Tekonpensi selama ini telahmenjalani perkawinan selama 8 (delapan) tahun dengan penuh rasa sukadan duka, karenanya Majelis akan menetapkan besarnya mutah dan iddahtersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensidan pula disesuaikan dengan taraf
11 — 2
Bahwa karena Penggugat dan Tergugat adalah petani untukmeningkatkan taraf ekonominya dan masa depan rumah tangganya makaPenggugat dengan seijin Tergugat pergi bekerja ke Luar Negeri di TimurTengah (Saudi arabia, Abu Dhabi dan Qattar) sebagai pembantu rumahtangga sejak tanggal 20 Oktober 1997 sampai 22 Oktober 2005 ,selama 8(delapan) tahun bekerja di Luar Negeri gaji Penggugat selalu dikirimkankepada Tergugat untuk kebutuhan hidup Tergugat bersama anaknya.7.
8 — 0
Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telahpecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi,dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflikyang dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak(Penggugat dengan Tergugat) adalah perceraian ;9.
yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakanrumah tangga yang sakinah mawaeddah dan rahmah, sebagaimana dimaksuddalam AlQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf
12 — 1
mempunyai' tujuan yang suci dan mulia,yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf
90 — 28
pemberdayaan masyarakat sepertibantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulirkepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepadausaha mikro dan menengah ; Bahwa dalam rangka mengurangi pengangguran pada masyarakatKabupaten Lebak, maka dengan memanfaatkan kesempatankerja atau) mengisi lapangan kerja yang ada di luarnegeri melalui program pinjaman dana untuk pembiayaanpenempatan calon Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) yangberasal dari Kabupaten Lebak, selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan atau. taraf
pemberdayaan masyarakat sepertibantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulirkepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepadausaha mikro dan menengah ; Bahwa dalam rangka mengurangi pengangguran padamasyarakat Kabupaten Lebak, maka dengan memanfaatkankesempatan kerja atau mengisi lapangan kerja yang ada diluar negeri melalui program pinjaman dana untukpembiayaan penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia ( TKI) yang berasal dari Kabupaten Lebak, selanjutnya akanmeningkatkan kesejahteraan atau taraf
25 — 16
Bahwa sebagaimana posita angka 6 (enam) di atas,antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 3 ( tiga) bulan 2 ( dua ) minggu, sehingga perkawinan antara Penggugat denganTergugat senyatanya telah pecah atau retak, dan atau dapat dikatakan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan atau dirukunkankembali, oleh karenanya agar masingmasing pihak baik Penggugatmaupun Tergugat tidak lebih jaunh melanggar norma hukum dan normaagama, maka perceraian merupakan penyelesaian
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahantersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telahsampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugattelah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat.Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat
11 — 4
Kemudian para saksimenerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempattinggal sejak bulan Agustus 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yangsulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974
7 — 4
Pandan Mulyo Kec.Tajinan Kab.Malang;TsBahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukunlayaknya suami istri pada umumnya dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAKT umur 12 th; dan Angin Dwi Lestari umur 9 tahun;Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa berat dalam menanggung biaya hidup yangsemakin tinggi dimana Tergugat memang tidak bekerja, maka pada th 2002 hinggasekarang, Penggugat berangkat ke Hongkong untuk menjadi TKI dengan harapan dapatmemperbaiki taraf hidup
15 — 2
gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf
12 — 0
gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf
7 — 0
tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'ansurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;eae Menimbang bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang berbunyi "Bank1113.14.15.Sisa pokok untuk Perjanjian Kredit Nomor (3)2007/202/BDC/PSD,adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalarbentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak", selanjutnya dalam Pasal 4nya berbunyi "Perbankan Indonesia bertujuan menunjangpelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkanpemerataan
Pasal 4 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mana berbunyi:"Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dan masyarakatdalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalambentuk kredit dan atau dalam bentukbentuk lainya dalam rangkameningkatkan taraf hidup rakyat banyak selanjutya dalam pasal 4berbunyi: "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaanpembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan,pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatankesejahteraan
rakyat banyak";Hal. 23 dari26 halaman Putusan Nomor 268 K/Pdt/201424Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka secara eksplisit tersurat bahwa padaprinsipnya Bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat ataumasyarakat banyak.
13 — 3
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana Posita No. 6(enam) di atas telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua)tahun 2 (dua) bulan, sehingga dengan demikian perkawinan antaraPemohon dengan Termohon senyatanya telah pecah atau retak, dan/ataudapat dikatakan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikanlagi, dengan demikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhirikonflik yang dipandang cukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak(Pemohon dengan Termohon)