Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Anak
Register : 17-11-2020 — Putus : 21-12-2016 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1102/Pid.Sus/2016/PN Bjm
Tanggal 21 Desember 2016 — -MUHAMMAD PADELI Als PADELI Bin JAILANI -AMRULLAH Als ULAH Bin AMIR HASAN
282 — 71
  • 6926 lJ,oleh karena barangbarang tersebut milik Terdakwa Amrullah alias Ulah binAmir Hasan, maka barangbarang tersebut akan dikembalikan kepadaTerdakwa Amrullah alias Ulah bin Amir Hasan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Hal yang memberatkan: Perbuatan TerdakwaTerdakwa sebagai perbuatan yang tidak senonoh danasusila, tidak sepantasnya dilakukan oleh petugas Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 81/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
SURYANSAH USMARIANTO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
528 — 401
  • tersebut tidak ada mengaturmengenai tersedianya upaya administratif, bahkan dalam Pasal 42 PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 ditegaskan padapokoknya terhadap pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana tidakdapat dilakukan upaya administratif;Menimbang, bahwa upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal38 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, berupa banding administratifkepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat diajukan bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
2025 — 2459
  • Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1), (2)Peraturan Pemerintah Nomor : 53 tahun 2010 yaitu ayat (1) setiappenjatuhan hukuman disiplin ditetaobkan dengan keputusan pejabat yangberwenang menghukum ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud padaayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenangmenghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansiTEISEDLT j==e2e eae rer tr rrr einai enim eoBahwa
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 10-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 2/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ABEL JEHUDU BEPONG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
120 — 67
  • menjalankan hukuman dan dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak ada amarputusan ini soal hukuman tambahannya mengenai halhal pemberhentian dariPegawai Negeri Sipil, Kemudian dengan berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Bupati menyurati Presiden melaluiHalaman 41 dari 57 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNKPGMenteri Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
119 — 19
  • Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic danPuts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm. 37tiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.
    Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.3. PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak.
    Multi Bina Teknika Utama berupa alat laboratorium teknik sipilyang dikirim dari Jakarta melalui PT. Nirmala Jaya dan tiba diprogram studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 17 Desember2011 namun belum di Install.(3) PT. Magno Sardo berupa alat laboratorium teknik lingkungan yangdikirim dari Surabaya melalui PT. Amanah Trans Mulia Logistic dantiba di program studi teknik mesin Fak. Teknik pada tanggal 05Januari 2012 namun belum di Install.Puts. No. : 37/Pid.Sus/Tipikor/201 3/PN.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
MUGIARSIH, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
117 — 48
  • Bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyatakan : Pegawai negeri sipilyang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilapabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena : a. melakukansuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan ; .
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 30-05-2017 — Upload : 14-02-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 246/Pdt.G/2016/PN.Cbi
Tanggal 30 Mei 2017 — * Perdata - MINDO PANJAITAN, Dk X JURUSITA PENGADILAN NEGERI CIBINONG, Dk
47 — 39
  • Kelurga atas nama ~Mindo PanjaitanNo.(321070104110037), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P21;Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Merry SiregarNo.(32031428010809181), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda P22;Foto Copy Surat Keterangan Pindah Datang WNI Yang Dikeluarkan OlehPemerintah Kabupaten Bogor F1.08 pada tanggal 14 Agustus 2013,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P23;Foto Copy Surat Dari Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilYang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-11-2014 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 28 April 2015 — ELLY ZULIA BINTI ALM. SOETEDJO;1.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,2.ZAINAL ARIFIN
43 — 27
  • posisinya bersebrangan dengan rumahPenggugat; Bahwa saksi tidak pernah melihat keluarga Pak Zainal Arifin terjadi ribut besar; Bahwa Pak Zainal Arifin suka mengikuti atau hadir di kegiatan yang besarcontoh. acara 17 Agustusan; Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat meninggalkan rumah maupuntinggal lama diluar kota; Bahwa saksi pernah bertemu Pak Zainal Arifin 2 tahun yang lalu di Batamnamun tidak pernah bertemu di rumah; Bahwa saksi mengetahui Pak Zainal Arifin bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 12/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penggugat:
ANDRE ANTONONI, ST., MT
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
200 — 154
  • Juncto PeraturanPemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 Ayat (3) menyebutkan : Sebelummengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan sendiri atau bersama sama dengan isterinyauntuk diberi nasehat ;Bahwa faktanya Tergugat selaku Pejabat Instansi tempat Istri Penggugatbekerja tidak melakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan IstriPenggugat dengan upaya memediasi secara langsung; Memang adasurat panggilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 02-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 143/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos
Tergugat:
Walikota Medan
78 — 54
  • Penggugat pada saat melakukan tindak pidanatersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengembanjabatan (ambt bevogheids) dan amanah sebagai konsekwensi dari kKewenanganyang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 70/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
82 — 46
  • /Walikota diKabupaten/K 01a; 722 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan bahwa Presiden dapat mendelegasikankewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 25-09-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 90/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
IBRAHIM AKBAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
142 — 148
  • Di mana objek sengketa a quo (vide Bukti P.1 = BuktiT1) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang ditujukan langsung kepada Penggugat, sehingga berakibat hukum Penggugatmengalami kerugian kehilangan status Pegawai Negeri Sipil Pemerintah DaerahKabupaten Luwu Utara, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan sebagaimana adagium Point dinteret Point daction;Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif, oleh karena sengketa incasu merupakan
Pengadilan PN Melonguane Pidana Khusus
Register : 01-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 11-09-2021
Putusan PN Melonguane Nomor 51/Pid.B/2021/PN Mgn
Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
Terdakwa:
HERIANTO BAWULANG
402 — 344
  • Polisi karena adanya Tindak PidanaPornografi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi 4 (Terdakwa dalam berkasterpisah); Bahwa awalnya belum tahu siapa pelakunya, Tim Mata Merah turun kelapangan baru diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi 4(Terdakwa dalam berkas terpisah)); Bahwa Saksi termasuk dalam anggota Tim Mata Merah; Bahwa yang melakukan Pelaporan Kasus ini adalah Saksi;Bahwa ketika Saksi dengan Tim Mata Merah sedang berada dipelabuhan lalu mendengar ada cerita ada oknum Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 01-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PA BUNGKU Nomor 477/Pdt.G/2021/PA.Buk
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 55
  • tidak tahu apakah mereka masihberkomunikasi atau tidak;Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusahamendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa setahu saksi, Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggalbersama lagi dan telah berpisah sejak bulan Mei 2021;Bahwa setelah Termohon dan Pemohon tidak tinggal bersama saksitidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon, namun Pemohon masih membiayai anakanak;Bahwa setahu saksi, pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-02-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — UNIVERSITAS SRIWIJAYA., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
228 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentangKeikutsertaan Perancang PeraturanPerundangundangan dalam Pembentukan PeraturanPerundangUndangan dan Pembinaannya (PPKeikutsertaan Perancang) (vide Bukti P7);Pasal 1 angka 1:Perancang Peraturan Perundangundangan = yangselanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancangyang diberi tugas, tanggung jJawab, wewenang, dan haksecara penuh oleh pejabat yang berwenang untukHalaman 13 dari 62 halaman
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 03-12-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 63/G/2018/PTUN.PLG
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
DARMADI, S.Ag., M.Pd.I
Tergugat:
BUPATI MUSI BANYUASIN
152 — 89
  • DimanaPenggugat duduk sebagai Sekretaris, yang tidak ada hubungannyadengan jabatan dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang pada kasus tersebut Penggugat merasa dikorbankan dandikriminalisasikan, mengingat jabatan dan kedudukan Penggugat sebagaiSekretaris ICMI tidak memiliki Kewenangan dan tanggung jawab dalamhal masalah pengelolaan bantuan dana tersebut; Him. 7 dari 53 hlm. Put.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 19-08-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan PTUN AMBON Nomor 13/G/2011/PTUN.ABN.
Tanggal 28 Desember 2011 — Drs. SEMUEL LETELAY, M.Si sebagai Penggugat melawan BUPATI MALUKU BARAT DAYA sebagai Tergugat
123 — 46
  • Bupati MalukuBarat Daya (MBD) untuk diambil tindakan penegakan hukum Disiplin PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat yang kemudian diserahkan kepada SekretarisWilayah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kapasitas selaku Ketuamerangkap anggota Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, maka darihasil pertemuan oleh Ketua dan anggota Badan Pertimbangan Jabatan danKepangkatan Kabupaten maluku Barat Daya dalam rangka pembahasan hasiltemuan Kesbanglinmas terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 26-06-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0105/Pdt.G/2019/PA.Wgw
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
112 — 50
  • seadildilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi masingmasing datang didampingi oleh kuasanya;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 18-10-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5282/Pdt.G/2018/PA.Bwi
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 26
  • Bahwa Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru)yang tentunya tunduk pada Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Jo.PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANPEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZINPERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILyang berbuny!
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 4-K/PM.I-03/AL/I/2020
Tanggal 12 Februari 2020 — Oditur:
Yafriza Gutubela, S.H
Terdakwa:
Yalis Irfan Wijaya
86 — 25
  • Bahwa menurutinformasi Terdakwa dan Sadr.Fadli sudah sering di mengambilbarang milikHal 17 dari 65 hal Putusan No.04K/PM.103/AL/I/2020orang lain wilayah sekitaran Kota Tanjungpinang,Provinsi Kepulauan Riau.Bahwa dalam mengambil barang milik orang laintersebut Terdakwa selalu bersama denganseorang temannya yang merupakan warga sipilyang bernama Sdr.