Nomor 203 PK/Pid.Sus/2016dan Pasal 5 huruf b, c, e, f g dan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Dalam kegiatan DED Memberamo Il, Distamben Provinsi Papua telahmelakukan pembayaran kepada PTI KPIJ selurunhnya sebesarRp/7.658.275.990,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh delapan jutadua ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).Bahwa dalam mengajukan pembayaran pekerjaan DED Memberamo IIternyata PT KPIJ menggunakan laporan

MUSI DIDI selaku Direktur Utama PTKPIJ senilai Rp9.675.700.000,00 (sembilan miliar enam ratus tujuhpuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal kenyataannya panitiapengadaan tidak pernah melaksanakan lelang proyek DED Urumuka Ill.Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 huruf b, c, e, f gdan h Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;Dalam kegiatan DED Urumuka Ill, Distamben Provinsi Papua telahmelakukan pembayaran kepada PTI KPIJ selurunhnya

Bahwa semua dalildalil terdahulu yang telah kami Tergugat d.Rkemukakan dalam gugatan, Replik, kesimpulan dan dalildalil padaBagian Konpensi Dalam Memori Banding ini dapat secara mutatismutandis diambil over selurunhnya menjadi dalildalil pada bagianRekonpensi dalam Memori Banding ini, sehingga tidak perlu diulangkembali;2.

Rp.576.244.731,00 Rp. 159.312.421,00);Halaman 87 dari 70 Perkara Nomor 71/Pid.SusTPK/2020/PN MdnBahwa kemudian atas pembelian Barang Habis Pakai (BPH) untukLaboratorium RSUD Kotapinang tahun 2014 sebesarRp.27.047.400,00 (Dua Puluh Tujunh Juta Empat Puluh Tujuh RibuEmpat Ratus Rupiah) sama sekali tidak memiliki bon/data dukung yangsah sehingga tidak dapat diakui penggunaannya selurunhnya sebagaipengeluaran yang sah;Bahwa selama tahun 2014 dari total uang yang diterima saksiRahmawati Hasibuan selaku

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uangpengganti selurunhnya sebesar Rp. 5.189.225.683, (Jima milyar seratusdelapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratusdelapan puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang penggantipaling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilanmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksadan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidanatidak mempunyai harta yang

petitum nomor 2 tersebutmerupakan petitum inti dari gugatan Penggugat, sehingga terhadap petitum lainnyatidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga gugatan Penggugat ditolak untukseluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tertulis lainnya yang diajukan olehpara pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini makaMajelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansilagi dalam perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak selurunhnya

dan/atau Diusulkan kepada Kantor Pusat di Jakarta;Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mengajukan PermohonanPembayaran Klaim Garansi Bank kepada TERGUGAT II atas OutstandingHutang PENGGUGAT sebelumnya dengan PT.HOLCIM INDONESIA, Tbktersebut yang pembayarannya dijamin oleh Eks Bank Garansi tersebutadalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dantelah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT atas biayabiaya yang telahdikeluarkan PENGGUGAT dalam menerbitkan Bank Garansi Dan KontraGaransi selurunhnya

Kepemilikan saham Tergugat II (in casu Soedomo Mergonoto) dalamPT Santos Jaya Abadi yaitu sejumlah 130.000 (seratus tiga puluh ribu)saham, masingmasing saham bernilai nominal Rp100.000,00 (seratusribu) rupiah) atau selurunhnya dengan nilai nominal sebesarRp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah) atau sebesar 6,19%(enam koma sembilan belas persen) dari seluruh saham yang telahditempatkan dan disetor penuh dalam PT Santos Jaya Abadi;d.

., tertanggal 28 September 2005, bukti P19 (sama dengan T.IVII.3) tentang Putusan Mahkamah Agung RI No. 880K/PDT/2007, tertanggal 28 September 2007, memang benar Penggugat pernahmengajukan gugatan terhadap Tergugat untuk menuntut pengembalian tanahseluas 9 are (tanah sengketa dalam perkara aquo) yang oleh Majelis Hakim tingkatpertama dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat selurunhnya, namunHal. 108 dari 114 halaman, putusan No. 630/Pdt.G/2018/PN Dpsdalam tingkat banding Majelis Hakim mengabulkan

(tiga puluh dua milyar enam ratusempat puluh tujuh juta rupiah) atau sebanyak 32.647 (tigapuluh dua ribu enam ratus empat puluh tujuh) lembar saham,yang mana peningkatan sebesar Rp. 8.647.000.000, (delapanmilyar enam ratuS empat puluh tujuh juta rupiah) atausebanyak 8.647 (delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh)lembar saham tersebut diambil selurunhnya dan disetor penuholeh Raharjo Sapto Ajie Sumargo (Tergugat III) dan PT.TrinityInterlink (Tergugat IV) dengan memperhitungkan dan/ataumengkonversi

menyerahkan uang tunani dengan rincianperliternya pada bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 setiapliternya dihargai Rp. 4.100, (empat ribu seratus rupiah) dan sejakJuli sampai dengan Oktober 2013 dihargai Rp. 5.000, (lima riburupiah) per liternya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa terdakwa telahbersamasama dengan saksi Adnan dan saksi Abdul Muthalib tidak melaksanakanpekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak dan Terdakwa yangtidak melaksanakan pengadaan BBM jenis solar selurunhnya

dan selebihnya ;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa karena suatu gugatan Rekonvensi adalah merupakanasesor dari gugatan Konvensi, maka sebagai konsekwensi yuridis dari haldemikian maka jika gugatan konvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya ataupunsebagian tetapi yang dikabulkan adalah yang menyangkut substansi materi pokokkepemilikan atas objek perkara yang menjadi dasar alasan utama diajukannyagugatan bersangkutan seperti dalam perkara a quo maka gugatan Rekonvensiyang demikian harus ditolak untuk selurunhnya

Pada notice lembar ke4 (arsip samsat) dengam cara menghilangkanBiaya BBNKB 2 dan mengurangi nilai PKB pada kendaraan yangdimutasikan dari 23 notice pajak, selurunhnya sebesar Rp. 34.774.560,(tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus enampuluh rupiah);e.

atau setelahlelang dinyatakan gagal ternyata ada persyaratanpersyaratan tertentu yangdisampaikan sehingga perusahaan tertentu tidak bisa mengikuti lelangkedua tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi dengan dilakukannya lelang ulang tersebutberdampak akan memperpanjang masa pelaksanaan dan sebagaimanadiketahui pekerjaan harus sudah selesai pada akhir Desember 2011; Bahwa saksi mengetahui ternyata pencairan anggaran dilakukan 100%namun pekerjaan di lapangan belum mencapai 100% atau belumterselesaikan selurunhnya

Tujuan UUPAdibentuk adalah: (1) pengakuan hakhak kepemilikan adat atas tanahtanah masyarakat Indonesia, (2) menghapus dualisme sistempertanahan di Indonesia, (3) perlindungan hukum terhadap masyarakatekonomi lemah dari penguasaan tanahtanah oleh golongan ekonomikuat, dan (4) memberikan kepastian hukum mengenai hakhak atastanah bagi rakyat selurunhnya UUPA Pasal 1 ayat (1);Halaman 94 dari 149 halaman.

Toha,M.Pd siapa pemenangnya ,dijawab saksi Dr.Toha ,M.Pd CV.ViefarMediatama ,kalau mau kerjakan bersama sama ;Bahwa setahu saksi pencairan dana pengadaan alatalat olahraga danpermainan tersebut sekitar bulan Desember 2013 sebelum habiskontrak ;Bahwa pencairan dana dilakukan sekaligus walaupun pengadaanbarang belum dipenuhi selurunhnya (masih ada kekurangan ) dan tidaksesuai spesifikasi teknis sebagaimana dalam kontrak ;Bahwa saksi melaporkan kepada saksi Dr.Toha ,M.Pd secara lisansebelum pencairan

, ganti rugi seluruhnya Rp. 25.300.000, (Dua puluhlima juta tiga ratus ribu rupiah), ganti rugi tanaman pisang 25 pohon Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah), jadi total selurunhnya yang bersangkutanmenerima Rp. 25.400.000, (Dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).Bahwa saksi pernah melihat permohonan Hak Pakai atas tanah di DesaKeramas Kec. Blahbatuh Kab.

Makadenda yang dibayarkan sesuai pasal 39 selurunhnya merupakan terkaitpidana pajak;Bahwa apabila dasar penerbitan SKPKB/SKPKBT dari TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Putusan MahkamahAgung, maka Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan Putusanatas tindak pidana, dan sudah dikenakan sanksi pidana;Bahwa dengan demikian, dasar hukum penerbitan Surat KetetapanPajak, yaitu Pasal 13 ayat (1) dan 15 ayat (4) UU KUP Nomor 16Tahun 2000 menjadi tidak relevan dalam hal ini;Bahwa dari sudut

olehpenerima juru bayar (bendahara pembantu) yang dijabat olehEndang Mukmin dan disetujui oleh Pengguna Anggaran dandiketahui oleh PPTK dan Bendahara pengeluaran.Bahwa Julian Firdaus selaku bendahara pengeluaran membuatberita acara penyerahan uang panjar Nomor900/050/DPPKA/bend/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran selaku pihak yangmenyerahkan dana dan terdakwa Frans Anthony, SE MM selakuPPTK yang menerima dana sebesar Rp. 465.000.000..Bahwauang sebesar Rp. 465.000.000, selurunhnya

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yangada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka tidakperlu Semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telahterbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah bahwa barangsesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah selurunhnya atau sebagiankepunyaan

Makadenda yang dibayarkan sesuai Pasal 39 selurunhnya merupakan terkaitpidana pajak.Halaman 77 dari 139 halaman.