mempunyai' tujuan yang suci dan mulia,yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

tidak berhasilmendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakantetap pada permohonannya, dan Termohon tidak melakukan upaya nyata untukmempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian hal tersebut telahmenunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akanhidup rukun dalam rumah tangga;Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapatlah ditarikpersangkaan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benarbenar telah pecahdan telah sampai pada taraf

Tanjung Balai Karimun~ untuk memeriksa perkara nomor006/Pdt.G/2013/PA.TBK, yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saat ini (sudah sekian lama) Termohon telah bertempat tinggal menetap diKota Medan, sebagaimana alamat Termohon yang tercantum dalam permohonancerai talak yang diajukan Pemhon; Bahwa Termohon melanjutkan pendidikan akta IV di Universitas Islam SumateraUtara (UISU) Medan, adalah justru datangnya dari anjuran/perintah Pemohonsendiri dengan alasan agar kedepannya diharapkan ada perbaikan taraf

Sidoarjo,Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat senyatanya telah pecahdan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, dengandemikian penyelesaian atau jalan keluar untuk mengakhiri konflik yang dipandangcukup adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat)adalah perceraian.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Tergugat mengajukan gugatan ceraigugat terhadap Penggugat atas dasar perselisinan dan pertengkaran yang terjadisecara terus menerus

yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam AIQur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulituntuk bisa dicapai;Menimbang, bahwa faktafakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

gholidhonmempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tanggayang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quransurat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwaperkawinan Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampaipada taraf

Menyatakan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) sebagai salah satu komponenutama kenaikan gaji pokok tahun 2016;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar Kenaikan Gaji PokokTahun 2016 sebesar 14,61% ( empat belas koma enam puluh satupersen ) kepada Para Penggugat terhitung mulai bulan April 2016Halaman 118 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PkK/Pdt.SusPHI/2017dengan perincian: Inflasi sebesar 3,61%; Kenaikan Berkala sebesar 3,00%; Perbaikan Taraf Hidup sebesar 8,00%;4.

Kenaikan Berkala, dan Perbaikan Taraf Hidup(PTH); Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Kerja Bersama (PKB)tahun 2016 2017 yang berlaku pada perusahaan sebagai dasarhukum menentukan peninjauan gaji pokok adalah mendasarkan padaKenaikan Berkala dan Keadaan Inflasi, tidak mengatur secaranormative kenaikan gaji pokok berdasarkan Perbaikan Taraf Hidup(PTH); Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Pemohon PeninjauanKembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali hanya terkaitdengan belum sepakat

Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/2017 Bahwa kenaikan Perbaikan Taraf Hidup setiap tahunnya dituangkandalam Perjanjian Bersama (PB), dari hasil perundingan antaraPengusaha dengan Para Pekerja/Wakilnya sebagaimana kenaikantiga tahun terakhir, tahun 2013, 2014, 2015 sehingga terhadapperbaikan taraf hidup 2016 belum tercapai kesepakatan dalamPerjanjian Bersama (PB); Bahwa sesuai bukti P18, P19, dan P20, kenaikan Perbaikan TarafHidup (PTH) tahun 2013 sebesar 2,11%, tahun 2014 sebesar 2,20%,dan tahun 2015 sebesar

2,52%; Bahwa menimbang kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tidak bersifatnormative dan besaran kenaikan PTH tiga tahun terakhir rataratadibawah 3%, maka kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH) tahun 2016oleh Judex Facti serta merta sebesar 8,00% merupakan suatukekhilafan Hakim atau merupakan suatu kekeliruan yang nyata, karenatanpa alasan hukum yang dapat dibenarkan; Bahwa dengan mendasarkan kepada rangkaian pertimbangan diatas,beralasan hukum menyatakan kenaikan Perbaikan Taraf Hidup (PTH)tahun 2016

Menyatakan kenaikan Perbaikan taraf Hidup (PTH) tahun 2016sebesar 3,30% (tiga koma tiga puluh persen);3.

Sengketa Konsumen) Nomor :04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/IIV2016 tanggal 17 Maret 2016, adalah tidakberwenang secara absolute (wewenang multlak);Menimbang, bahwa Eksepsi mengenai kewenangan/ kekuasaanabsolute, dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaanberlangsung, dimana Hakim karena jabatannya, harus menyatakan dirinyatidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan , meskipuntidak ada eksepsi dari Termohon Keberatan ataupun Termohon Keberatanll, dan hal ini dapat dilakukan pada setiap taraf

pemeriksaan, termasukdalam taraf Banding dan Kasasi (Pasal 134 HIR);Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari (bukti P1),ternyata bahwa Termohon Keberatan pada tanggal 20 April 2011 telahmemesan 1 (satu) unit rumah dari Pemohon Keberatan yang terletak diHalaman 27 dari 32 halaman Putusan No.274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Tng.Perumahan Serpong Park Blok BV.G 1038, Kelurahan Jelupang,Kecamatan Serpong Utara, yang diikat berdasarkan Perjanjian PengikatanJualBeli (PPJB) berikut Lampiran PPJB tersebut

PaniteranPengadilan Negeri Tangerang;Menimbang , bahwa ternyata Termohon Keberatan dan TermohonKeberatan Il masingmasing mengajukan Eksepsi Absolut, sehingga eksepsitersebut, dapat diajukan dan diputus setiap waktu selama prosespemeriksaan berlangsung dengan Putusan Sela, dan Hakim karenaJabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksaperkara permohonan Keberatan a quo, walaupun tidak ada eksepsi dariTermohon Keberatan maupun Termohon Keberatan Il, dan dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan , termasuk dalam taraf Banding dan Kasasi(Pasal 134 HIR);Menimbang , bahwa ternyata Putusan BPSK Kota TangerangSelatan Nomor : 04/PTS/BPSKTANGSEL/PTS/ IIV2016 tangga 17 Maret2016, diputus oleh BPSK, Eksepsi tersebut, bersamasama dengan putusanakhir, putusan mana dalam eksepsi :menolak Eksepsi TERMOHON danTERMOHON I;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat , terdapatcukup beralasan menurut hukum, untuk mengabulkan

mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk bersama temanteman Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggalselama kurang lebih 2 bulan serta pihak keluarga tidak berhasil mendamaikanPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dari fakta di atas, maka Majelis Hakim dapat menarikkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,perselisihan mana dipandang termasuk yang teruS menerus karena telahberakibat pada perpisahan tempat tinggal serta sudah sampai pada taraf

Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai dan mempertahankanperkawinan dalam kondisi yang demikian itu justru akanmenimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belahpihak ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

mewujudkan rumahtangga (keluarga) bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allahdalam AlQuran surat ArRum ayat 21 yang berbunyi ; AD 195 254 Ris frog Lge MN pS JArtinya: Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan oleh NYAdiantara kamu rasa kasih dan sayang; Adalah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas juga telah menunjukkanbahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah sampai pada taraf

gholidhonMempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yangsakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi HukumIslam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, makatujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinanPemohon dan Termohon benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf

mempunyai' tujuan yang suci dan mulia,yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

mempunyai' tujuan yang suci dan mulia,yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, sebegaimana dimaksud dalam al Quran surat Ar Rumayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo.pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuanpernikahan menjadi tidak bisa dicapai ; Menimbang bahwa fakta fakta tersebut di atas telahmenunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benarbenar telah pecah dan telah sampai pada taraf

Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa berat dalam menanggung biaya hidup yangsemakin tinggi dimana tergugat memang tidak bekerja maka pada tahun 1994hingga tahun 1996, Penggugat berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi TKIdengan harapan dapat memperbaiki taraf hidup keluarga.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2 tanggal 24 Januari 2011.3. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20114. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 20115. 1 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum Kab. Muna.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.. 1 (Satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 2011. 1 (Satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 201 1. 1 (Satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Copy Daftar alat berat dalam taraf perbaikan dan Kartu InventarisBarang (KIB) peralatan Mesin Dinas Pekerjaan Umum KabupatenMuna TA 2011;6. Copy tanda bukti kas untuk pembayaran biaya belanja jasa servicealat berat untuk kelancaran kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan alatalat berat TA.2011 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna;7. Copy kwitansi pembayaran oleh pihak ketiga atas biaya sewa alatberat;8. Copy bukti penyetoran penerimaan sewa alat berat ke Kas Daerah;9.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 2011. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 2011. 1 (Satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.Halaman ke 135 dari 146 halaman Putusan Perkara No. :02/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi1363. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20114. 1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 20115. 1 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Muna No.DPA.SKPD : 1.03.103.001.23.10.5.2tanggal 24 Januari 2011.1 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Januari 20111 (satu) lembar Legalisir Daftar Alat berat dalam taraf perbaikan DinasPekerjaan Umum Kabupaten Muna bulan : Agustus 201 11 (satu) rangkap legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) B Perlatan danMesin Dinas Pekerjaan Umum Kab.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwatanaman tembakau adalah merupakan tanaman pertanian yang unggulandibandingkan dengan tanaman pertanian yang lain, terbukti harga jualtanaman tembakau lebih tinggi dibandingkan tanaman yang lain, sehingga haltersebut cukup menjanjikan bagi para petani tembakau (dalam hal ini ParaPenggugat) untuk meningkatkan taraf hidup yang layak (secara ekonomi) ;9.

Pasal 9 : nn 2222 n nnn nn nn nnn nn nnnn nnn nn ne1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup,meningkatkan taraf hidupnya ;2) Setiap orang berhak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia,sejahtera lahir dan batin ;3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ;16.Bahwa berdasarkan UU HAM tersebut di atas, tampak jelas bahwa ParaPenggugat yang bermata pencahariaan (profesi) sebagai Petani Tembakautelah dijamin hak haknya, tidak hanya sebatas wacana dalam konstitusibelaka

Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani ; c.

jelas terlihatketika pihak Tergugat melakukan perbuatan dengan mendirikanorganisasi FUSTT yang dipimpinnya, dilanjutkan dengan melakukanaktifitasnya berkampanye anti rokok, dengan adanya kondisitersebut ada warga masyarakat lain yang dalam hal ini ParaPenggugat (petani tembakau) menerima dampak / akibat dariperbuatan Tergugat tersebut, yaitu dengan menurunnya hargatembakau, sehingga harapan para petani tembakau (ParaPenggugat) yang awalnya dapat berpenghasilan lebih (tingkatekonomi yang mapan / taraf

terikat dengan kesepakatankesepakatan atauperjanjianperjanjian yang telah dibuat oleh dan antara TermohonKasasi/Penggugat dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat sebelumnya.Kalaupun benar quod non ada hubungan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat Il, maka hubungan hukum itu adalah hubungan hukum antaraTurut Termohon Kasasi/Tergugat dalam kapasitasnya sebagai bankdengan Pemohon Kasasi/Tergugat Il dalam kapasitasnya sebagaianggota masyarakat yang berhak menerima penyaluran dana dari suatubank untuk meningkatkan taraf

uraian pada poin 19 di atas sangatlah jelas bahwa21sebagai sebuah institusi perbankan, Turut Termohon Kasasi/Tergugat harus tunduk pada UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan ("UU Perbankan") yang dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perbankanmenyebutkan "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadamasyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalamrangka meningkatkan taraf

Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan tindakan Pemohon Kasasi yangmenerima uang sebesar Rp 357.579.666, (tiga ratus lima puluh tujuhjuta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enamHal.17 dari 30 hal.Put.No.1683 K/Pdt/2007rupiah) dikategorikan sebagai perobuatan melawan hukum karenamenurut Pasal 1 ayat (2) UU Perbankan, anggota masyarakat berhakmenerima penyaluran dana dari bank (Turut Termohon Kasasi/Tergugat) baik dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya untukmeningkatkan taraf

Tergugat Il:1.Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena:Pokok masalah dalam perkara ini yaitu dana sebesar Rp 357.579.666,sebagian dari dana kredit Penggugat dari Bank sebesar Rp 1.900.000.000,sesuai perjanjian telah didebet oleh Tergugat ke rekening Tergugat Il 19Juni 1989, tanpa izin dari Penggugat dan Penggugat berkeberatan,sementara Tergugat Il menerima saja tidak menolak bahkan merasa berhakdengan dalih sebagai anggota masyarakat menerima pengeluaran danauntuk memperbaiki taraf

Kemudian para saksi menerangkan pula bahwa Penggugat denganTergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah bersifat terus menerus dan sudah sampai pada taraf yangsulit untuk dirukunkan;Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukanoleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974