• Bahwa posita dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat tidakdijelaskan secara jelas dan tegas apa yang sebenarnya menjadi dasarhukum (rechteliike grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan penggugat.Hal ini dapat dilinat dari mulanya Penggugat mempermasalahkanusahanya yang mengalami kerugian sehingga kurang mampu untukmelakukan pembayaran kepada Tergugat sebagaimana disebutkandalam posita Penggugat Nomor 10.Kemudian Penggugat mempermasalahkan upayaupaya

  mendiskripsikan dengan jelas dan tegas tindakan apasaja yang telah dilakukan Tergugat dalam melakukan ancama, tekanandan intimidasi.Bahwa berdasarkam uraian diatas, maka Penggugat dalam mengajukangugatannya tidak mempunyai dasar Hukum (rechtelijke grond) samasekali sehingga terkesan dalil Penggugat dalam gugatannya hanya asalasalan saja.Dengan tidak dijelaskan dan ditegaskannya apa yang menjadi dasarHukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta Hukum (feiteliike grond) yangsebenarnya atas peristiwa yang mendasari

• melakukanpelanggaran kerja maka Termohon Kasasi bersedia untukmengundurkan diri dan atau diputuskan hubungan kerjanya.Bahwa merujuk kepada Surat Pernyataan yang telah dinyatakan olehJudex Facti mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi TermohonKasasi, dan ternyata sebagaimana bunyi amar putusan dalam perkara aguo pada poin 4 dan 5 terbukti bahwa Termohon Kasasi kembalimelakukan Pelanggaran Kerja yang sanksi dari Pelanggaran tersebutadalah pemutusan hubungan Kerja (PHK), maka seharusnya mengacudan mendasari

  Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perbuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja dan bawahanTermohon Kasasi bahkan bagi karyawan lainnya dan ini sudah pasti akanmenjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masa depanperusahaan;Mendasari

  seluruhnya;Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan Perundangundangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang BersangkutanBahwa Judex Facti dalam perkara ini telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang yang mengancam kelalaian itudengan batalnya putusan yang bersangkutan dengan alasanalasanyuridis sebagai berikut:e Judex Facti Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Setiap BuktiDan Data Yang Diajukan Dalam PersidanganBahwa mendasari

  landasan hukum dalam menjembatani hubunganindustrial antara Pemohon Kasasi dan Pekerja, termasuk Termohon Kasasidan juga merupakan landasan hukum untuk menyelesaikan permasalahanyang berhubungan dengan Hubungan Industrial;Maka yang menjadi landasan hukum bagi Pengusaha dan Pekerja dalam halini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang hukum mengikat dalamhubungan industrial adalah Perjanjian Kerja Bersama dan Buku PedomanHubungan Industrial PT Freeport Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;Bahwa mendasari

  maksud dan tujuan dari pasal tersebut akanmenyimpang apabila terhadap pekerja telah berkalikali diberikantindakan pembinaan akan tetapi kembali lagi melakukan pelanggarankerja, oleh karenanya tidak akan mungkin untuk dilakukan pembinaanterus menerus karena akan menimbulkan ketidakberlakuan padaperaturan perusahaan sedangkan ketentuan Pasal 161 UU 13/2003mendasari apa yang diatur dalam perjanjian kerja dan peraturanperusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila Judex Facti dalamperkara a quo hanya mendasari

• Invoice Nomor GTR/22/060404tanggal 6 April 2004 dengan total tagihan USD 1.155,(Include PPN) berdasarkan Bank Receipt Voucher tanggal 12Mei 2004 dan Rekening Koran Pemohon Banding pada BankMandiri dengan Nomor Rek: 1220001118598 (Giro RupiahIDRCor) sebesar Rp 10.260.000,00, dengan perinciansebagai berikut....Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

  Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/201410.2.Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut,sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaksesuai dengandan telah bertentangan dengan Pasal 76 danPasal 78 Undangundang Pengadilan Pajak;Bahwa seandainya pun Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dapat membuktikan Faktur Pajaktersebut

  Majelis tetap meneliti Rekening Koran PemohonBanding dan terlihat bahwa Pemohon Banding memang tidakpernah menerima pembayaran atas tagihan sebagaimanaInvoice Nomor GTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004tersebut sehingga secara faktual Invoice NomorGTR/04/130104 tanggal 13 Januari 2004 tersebut telahdibatalkan;Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) berpendapatbahwa:Bahwa Majelis Hakim telah tidak cermat dalam amarpertimbangannya karena hanya mendasari

  pertimbangannyadengan analisa uang masuk dalam rekening Koran atasinvoice dari Faktur Pajak yang menurut Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) batal, padahal nyatanyata dalam uji bukti materi, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikanFakturPajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibatalkandengan dokumen pihak ketiga maupun dokumen resmi dariTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sendiri yang mendasari dibatalkannya Faktur Pajak tersebut

  yangkemudian menyatakan: ..sehingga Majelis berpendapatbahwa Faktur Pajak Nomor 0580000151 tanggal 23 Maret2004 telah dibatalkan dan diganti dengan Faktur PajakStandar Nomor EBYEB05800001 73 tanggal 28 Mei 2004;Bahwa nyatanyata dalam uji bukti materi, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak dapatmembuktikan Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajakyang dibatalkan dengan dokumen pihak ketiga maupundokumen resmi dari Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) sendiri yang mendasari

• Bahwa mendasari dari tanggal terbitnya Surat Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal07 Agustus 2017, dengan tanggalpengajuan gugatan ini pada tanggal 11 10 2017 maka oleh karenanyagugatan yang diajukan oleh Penggugat ini masih dalam tenggang waktu sesuaiketentuan dalam Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; III. Kepentingan Penggugat : 725.

  dan perempuan pendamping yang biasadi kenal dalam usaha hiburan dengan nama sebutan Purel ; Bahwadikarenakan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediriadalah tempat hiburan karaoke keluarga maka biasanya tamu yang datangadalah pelanggan yang banyak di kenal oleh karyawan Karaoke, MakananDan Minuman INUL VIZTA Kediri ; Bahwa tempat hiburan Karaoke, Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kedirimilik dan yang dikelola oleh Penggugat buka setiap hari kecuali hari rayakeagamaan semisal bulan Ramadhan atau mendasari

  kejadian selanjutnya dari sekitar jam 01.00 WIB sampai sekitarjam 02.00 WIB dini hari tanggal 14 Juli 2017 seluruh karyawan "Karaoke,Makanan Dan Minuman INUL VIZTA Kediri yang ada langsung dilakukaninterogasi oleh sekitar 7 (tujuh) orang a quo yang ternyata benar daripetugas Kepolisian Daerah Jawa Timur di mana saat itu ditunjukkan olehsalah satu dari sekitar 7 (tujuh) orang a quo akan Surat Tugas ke resepsionisCan S@CUrity ; n nnn nnn nnn nn enn nnn nnn enn nre nnn mn nnn nenn nnnBahwa setelahnya mendasari

• Dengan kata lain bahwa keterangan tersebut disampaikankepada Sdri MARIA RATNA MINDIYANI sebab mendasari adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008 yang dilakukan di hadapan NotarisHENDRO WINATA, SH. Hal itu membuktikan bahwa Sdri MARIA RATNAMINDIYANI bukanlah asalasalan atau tanpa ada dasar hukumnya dalammemberikan keterangan dalam sidang perkara No. : 434/PID.B/2009/PN BLTtanggal 3 Desember 2009.3. Alat bukti pemohon yang mendukung laporan Polisinya :a.

  Bahwa Sdri MARIA RATNA MINDIYANI memberikan keterangan ataskepemilikan mesin molen tersebut mendasari atas adanya KesepakatanBersama nomor 4 tanggal 5 Maret 2008.Putusan No. 01/Pid.Prap/2014., Hal. 7 dari 17c.

  Mendasari SEMA Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penjabat Pengadilan yangmelaksanakan tugas Yustisial tidak dapat diperiksa, baik sebagai saksi atautersangka kecuali yang ditentukan oleh Undangundang Pejabat Pengadilantidak perlu memenuhi panggilan tersebut apabila menyangkut suatu perkarayang sudah diputus maupun yang masih dalam proses pemeriksaanpengadilan.

• Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991;Bahwa adapun faktafakta yang mendasari diajukannya gugatan a quo olehPENGGUGAT adalah sebagai berikut:aBahwa PENGGUGAT adalah pemegang Ijin Lokasi, sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur, Nomor 33/BPN16/UM29/XII1991, tanggal 25 Desember 1991, tantang Jjin Lokasi danPembebasan Hak /Pembelian Tanah Seluas 7.000 HA di Desa Sekatak Bujidan Desa Sekatak Bengara, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulunganuntuk Perkebunan

  Sanjung Makmur sesuai dengan pasal 53 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan dalil dalil sebagai berikut :bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5Tahun 1986 maka yang dimaksud Penggugat adalah seseorang atau BadanHukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KeputusanTata Usaha Negara ;bahwa apa dan siapa yang dimaksud dengan kepentingannya dirugikanukurannya ditentukan oleh ada tidaknya alas hak yang mendasari seseorangatau badan hukum perdata

  yang merasa haknya dilanggar atau dirugikandengan adanya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ;bahwa Penggugat mendasari alas haknya pada izin lokasi yang diterbitkan olehGubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT.

• Kasad Nomor : Kep/42820/VI/2013tanggal 27 Juni 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur MiliterNomor : Sdak/IV/2013 tanggal 30 April 2013 Terdakwa didakwa melakukantindak pidana : Penganiayaan sebagaimana dimaksud pasal 351 ayat (1)KUHP dan pada persidangan pertama Terdakwa tidak hadir karena Terdakwatidak berada di satuan.Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan bahwatidak ada jaminan lagi bagi Oditur untuk dapat menghadapkan Terdakwadalam persidangan berikutnya, mendasari

• dalam perkara ini Terdakwa meskipun mengajukanbanding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajarisecara seksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi Catatan Persidangan Pengadilan Negeri PadangSidempuan nomor : 02/Pid.R/2014/PN.Psp tanggal 29 Agustus 2014, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

• I AURELIA SUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ,yamg masih dibawah umur ; Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal8 September 2013 karena sakit ; Bahwa benar saksi mengetahui selama perkawinan Pemohondengan almarhum suami Pemohon ( ROHMAD SUBEKTI) adamemiliki Sebuah bangunan permanen terletak di KomplekPerumahan Permata Rhabayu Blok B No.33, atas namaPemohon FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIA SUBEKTI danRAHMATUL ALFA ZIO ; Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon membutuhkan biayauntuk guna

  Menyatakan bahwa Pemohon , FITRI MENDASARI, adalah orangtua( ibu) kandung dan sekaligus Wali Pengurus dari anakanak yang belumdewasa bernama : SHOFI AURELIA SUBEKTI, perempuan , lahir diBatam, tanggal 8 November 2010 ( tanggal delapan November duaribusepuluh ) dan RAHMATUL ALFA ZIO , lakilaki, lahir di Batam, tanggal 4November 2013 ( tanggal empat November duaribu tigabelas ) ;3.

  Menyatakan memberi jin kepada Pemohon FITRI MENDASARI sebagaiorangtua (ibu) kandung dan sebagai wali pengurus sekaligus mewakillperbuatan hukum anakanak yang bernama SHOFI AURELIA SUBELTIdan RAHMATUL ALFA ZIO, anakanak sah dari perkawinan Pemohondengan ROHMAD SUBEKTI ( almarhum ) Khusus untuk membuat dan /atau menanda tangani suratsurat yang diperlukan dalam rangka menjualtanah dan bangunannya berdasarkan Sertifikanh Hak Guna Bangunan No.819, Desa/ Kel.

  Sungai Pelungut, NIB 32.02.13.06.03748, letak tanah diKomplek Perumahan Permata Rhabayu Blok B No. 33 ; Surat Ukurtanggal 12/10/2011, No.00177/2011, Luasa 66m2 ( Enampuluh enammeter persegi ) atas nama FITRI MENDASARI , SHOFI AURELIASUBEKTI dan RAHMATUL ALFA ZIO ;4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 241.000.

• adalah Rp350.000.000,(tigaratus limapuluh juta rupiah).Bahwa, Penggugat dan Tergugat II telah saling berjanji dan mempercayalsatu sama lain bahwa uang hasil penjualan tanah berikut bangunan tokoyang dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.350.000.000,(tigaratus limapuluhjutarupiah) tersebut, akan dibagi dua bagian yaitu Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Penggugat dan separuhnya lagiRp.175.000.000, (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Tergugat II.Bahwa Tergugat dengan mendasari

  harga toko dimaksud, maka secara hukum Tergugat nyatanyata telah melakukan ingkar janji atas perikatan berupa Akta Jual BelliNomor : 250/2013 yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat dan II berupa :e Hilangnya Hak Penggugat dan II untuk menyewakan toko tersebutkepada pihak lain yang ditaksir harga sewa pertahun Rp 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) akibat toko itu telah dikuasali, dimiliki, sertadialinkan status kepemilikan dari Penggugat dan Tergugat II ke atasnama Tergugat dengan mendasari

  perjanjian jual beli itu cacat yuridis materiil substansial,halaman 11 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA30.31.32.33.karenanya sangatlan beralasan hukum Pengadilan menyatakan Akta JualBeli No. 250/2013 tanggal 17 Juli 2013 batal, tidak sah, tidak berharga dantidak berkekuatan hukum.Bahwa tindakan Tergugat V yang telahmelakukanpencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama hak kepemilikan Penggugat dan Tergugat II padaSertifikat Hak Milik Nomor 22353 tanggal 27 Juni 2011 ke atas namaTergugat dengan mendasari

  juta rupiah) perharinyahalaman 12 perkara perdata Nomor. 98/Pdt/2017/PT BNA34.kepada Penggugat I, jika sekiranya Tergugat lalai melaksanakan putusanperkara ini terhitung sejak putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetapsampai dengan hari Tergugat melaksanakan putusan.Bahwa mengingat sengketa Ini timbul sematamata karena tindakanwanprestasi Tergugat dan II yang telah merugikan Penggugat dan II akibatdokumen alas hak Penggugat telah dilakukan perubahan pencatatankepemilikan oleh Tergugat V dengan mendasari

  Menyatakan tindakanTergugat V melakukan pencoretan, pencatatan,perubahan/balik nama kepemilikan pada Sertifikat Hak Milik No. 22353tanggal 27 Juni 2011 dari kepemilikan Penggugat dan Tergugat II menjadimilik Tergugat dengan mendasari pada Akta Jual Beli No. 250/2013 tanggal17 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat IV adalah cacat yuridis, tidak sah, tidakberharga dan tidak berkekuatan hukum;.

• Pada halaman ke 33, mengenai pertimbangan Majelis Hakim Banding dalammenanggapi keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer TingkatPertama yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan daridinas militer kepada Pemohon Kasasi.Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 26 KUHPM, pidana tambahan berupapemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yang buruk, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diPengadilan Militer (Tingkat Pertama) mempunyai

  Yang kedua Pemohon Kasasi akan menelaah secara yuridis bahwa benar JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sebagaimana dalampertimbangannya Judex Facti mendasari Pasal 26 KUHPM.

  Mendasari pertimbangan JudexFacti yang menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dapatdijatuhkan terhadap prajurit TNI yang nyatanyata mempunyai tabiat yangburuk. Mengikuti dasar yang digunakan Judex Facti di atas berarti sesuai denganPasal 53 huruf b tersebut, yang mana seharusnya pemecatan dari dinas militerdilakukan oleh pejabat yang berwenang secara administrasi, sebagaimana dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 55 ayat 1, 2 dan 3.

  Menurut pendapat Pemohon Kasasi, dari sudut kriteria individualtersebut Judex Facti lagilagi mendasari tolak ukur yang ditentukan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 ayat (2) huruf c jo huruf hdalam penjelasannya. Kriteria yang bersifat individual yang digunakan JudexFacti sebagai dasar pertimbangannya telah salah, karena itu dalam lingkupadministrasi.

  Jadi Judex Factiselain telah salah mendasari lingkup administrasi yang dianggap sebagaikompetensi dalam hal pertimbangan untuk memutus perkara ini, juga telah tidaktaat dan patut pada aturan administrasi itu sendiri.Selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Facti dari sudut kriteria normatifyaitu perkara susila yang melibatkan keluarga besar TNI (KBT). Mengapa padaperkara yang sama yaitu susila dan subyeknya sama yaitu anggota TNI, JudexFacti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

• dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohonterikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.1 dan P.2 maka oleh karenaitu Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan Permohonan cerai talaksebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil yang mendasari

  sebagaimana ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal66 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR dan pasal1868 KUH Perdata, bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki nilaipembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

  No. 1236/Pdt.G/2016/PA.Jbgwuts ols xa. w Le il,>etLiooJlArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: MLII aU I JI J Mol peanwlArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon dan jawabanTermohon

• Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 1983

• 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas nama pemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter C nomor 1031 Persil 80 d.III luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih
• 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu
• 1 (satu) unit Excavator warna ungu
• 1 (satu) buah anak kunci Excavator

• Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN;

Harjo Sunyoto tanggal 31 Desember 19831 (Satu) lembar foto copy surat keterangan riwayat tanah atas namapemohon Marlikah tanggal 15 Desember 1933 mendasari buku letter Cnomor 1031 Persil 80 d.lll luas 2360 m2 atas nama Darip P Sunarsih 2 (dua) lembar Peta Blok 010 Kelurahan Temas Kec, Batu, Kota Batu 1 (Satu) unit Excavator warna ungu 1 (Satu) buah anak kunci ExcavatorDipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa NAFIAN4.

SUNARSIH mendasari Petok D No. 1031 PersilHalaman 13 dari 112 Putusan Nomor 289/Pid.B/2020/PN Mig80, sehingga sejak saksi LIEM LINAWATI membeli tanah tersebut, tanahdikuasai oleh saksi LIEM LINAWATI.

Bahwa sesuai dengan buku leter C nomor 1031 Persil 80 Kelas d.IIIdenan luas 2.360 m2 tersebut tercatat atas nama DARIP, sedangkanhingga saksi menerbitkan surat keterangan riwayat tanah yangmenyatakan fisiknya dikuasai oleh Ahli warisnya DARIP dikuasai sejaktahun 2000 hingga sekarang ini mendasari keterangan dari Saksi HERISUSIYO dan mendasari surat pernyataan menguasai fisik tanah yangditandatangani oleh semua ahli waris DARIP, sedangkan di dalam buku Cdesa maupun kerawangan tidak tercatat kalau

Bahwa hal tersebut diatas dapatterjadi karena Terdakwa baru melakukan pengajuan penerbitan SPPT PBBatas obyek pajak mendasari kelengkapan surat tanah yang diterbitkan olehpihak desa dimana salah satunya yang menjadi pertimbangan suratpernyataan tanah tidak sengketa, penguasaan fisik mendasari alas hakberupa letter C desa nomor 1031 persil 80 D III dengan luas 2.360m2terletak di kel. Temas kec.

Bahwa mendasari lokasi yang di tunjuk nomor 181.0 sudah terbit SPPTatas nama LIEM LINAWATI, akan tetapi juga diklaim oleh pihaknyaSUNARKO atas wajib pajak DARIP mendasari surat yang di terbitkan olehkelurahan Temas Kec. Batu Kota Batu sehingga dari pihak Dispenda tidakdapat menolak walaupun atas fisiknya sama karena masingmasingmemiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tanah sesuai dengan yangdidaftarkan.

• hukumnya, telah mengajukan surat bukti yangdiberi tanda (TI,Il1) yaitu foto copy surat sertifikat hak milik No.709diterbitkan oleh BPN Pekanbaru tanggal 6 Januari 2004 dan tidak ajukanSaksisaksi oleh Tergugat I, Il tersebut ;Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan Penggugattersebut diatas, yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah apakahada perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugatdan apakah hutanghutang tersebut telah dibayar atau belum pihakpenghutang ;Menimbang, bahwa mendasari

  Tuan Raja Djusmar Djohan ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam akta pengakuanhutang tersebut dicantum Clausula bahwa asli surat pemilikan atassebidang tanah yang diserahkan sebagai jaminan selama pengakuanhutang ini berlangsung wajib diserahkan kepada dan disimpan olehpihak ke 2 (dua) dan setelah hutang pihak pertama lunas seluruhnya,maka surat tersebut dikembalikan kepada pihak pertama atau kuasanyayang sah bersamaan dengan penyerahan pelunasan hutang pihakpertama ;Menimbang, bahwa mendasari

  (seratus enam puluh juta rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada faktafakta tersebutpengakuan Tergugat dalam jawabannya maka Majelis Hakim dapatmenyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada suatu ikatanperjanjian pengakuan hutang dengan jaminan SKGR tertanggal 23Februari 1999 No. 37/5922/LB/11/1999 Reg Camat 23 Februari 1999 No.493/037 KT sebagaimana tersebut dalam bukti P1 ;17Menimbang, bahwa selanjutnya apakah hutang hutang denganjaminan tanah SKGR tertanggal 23 Februari 1999 No. 37/5922

• dasar dasar apa yangdipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkankeberatan Pembanding, sebagai berikut ;DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa keberatan Pembanding, sebagaimana tertuang dalammemori banding tanggal 19 September 2012, dalam Eksepsi pada pokoknyaadalah sebagai berikut : Bahwa posita gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscure libel, karenayatanyata dalam berkas gugatan Terbanding / Penggugat, dalildalil gugatanyang berisi alasanalasan, peristiwa hukum yang mendasari

• tercantum dalam akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021;

  5. Menyatakan akta Pengoperan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 07 Tanggal 16 Februari 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
  6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki dan/atau dikeluarkan dan/atau dibuat berkaitan dengan upaya penguasaan dan pengusahaan yang di miliki oleh Tergugat I dan II serta pihak lain yang menyangkut tanah objek sengketa yang mendasari

• Tidak jelasnya dasar hukum dan dasar fakta dalil gugatanCc.Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasarfakta peristiwa atau kejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokokgugatan tidak di sertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (eenduiddelijk en bepaalde conclusie);Hal mana seharusnya penggugat menyatakan dengan jelas dan tegassejak kapan tergugat menguasai tanah objek sengketa aquo, lalukemudian mendirikan

  dalildalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali halhal yang di akuisecara tegas kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan tergugat;Bahwa apa yang telah kami kemukakan dalam eksepsi secara mutatis danmutandis di anggap merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yangtak terpisahkan dalam pokok perkara;Bahwa setelah membaca dan memahami serta menganalisa formulasi Suratgugatan yang diajukan oleh penggugat, kami kesulitan untuk memahamidan menganalisa mengenai alasan alasan yang mendasari

  Gugatan Obscuur Libel dengan alasan :Bahwa surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk), Karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa ataukejadian yang mendasari gugatan, serta pokok pokok gugatan tidak disertal dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duiddelijk enbepaalde conclusie);Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelasdan tegas mengenai batas batas, letak, dan luas tanah objek sengketaaquo yang di kuasai oleh Tergugat;Bahwa dalam posita

• Mediator kepada Penggugat dengan Tergugatagar perkara harta bersama in casu diselesaikan secara damai ataukekeluargaan namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud PERMANomor 1 Tahun 2016 ;Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan materipokok perkara, Majelis memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebuah gugatan atau tidak ;Menimbang, bahwa setelah memeriksa gugatan Penggugat, telahdiuraikan dasar hukum dan fakta kejadian yang mendasari

  Bukti P. 2 adalah bukti yang mendasari diajukannyagugatan harta bersama. Bukti P.3 tidak memiliki kaitan hukum langsung dengangugatan harta bersama, namun lebih berkaitan dengan faktor penyebabperceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya bukti tersebutharus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti bahwa benar adanyaharta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi objek sengketaantara Penggugat dan Tergugat.

  Bukti 1.5 dan 1.6merupakan bukti yang mendasari diajukannya gugatan harta bersama ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugatbahwa tanah dan bangunan rumah tersebut dibeli setelah Penggugat danTergugat melangsungkan pernikahan, oleh karena itu Majelis menilai bahwaketerangan saksisaksi dari Penggugat tersebut cukup sebagai bukti bahwatanah dengan rumahnya~ atau objek sengketa sebagai harta bersamaPenggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaansetempat

• dari gugatan Penggugatperkara aquo, nampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) padadasar, kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidakjelas atau gugatan mengandung cacat obscuur libel, dengan adanya haldemikian berakibat fatal yakni gugatan Penggugat menjadi tidak sah / cacatformil;Kekaburan atau ketidakjelasan gugatan Penggugat, pada dalidalilgugatan Penggugat tidak menjelaskan kejadian dan dasar hukum yangjelas, dalil demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas

  PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsiTergugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya eksepsi yang padapokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat perkara aquo kabur, nampakkekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel) pada dasar, kejadian atau peristiwayang mendasari

  Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugattersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya menyatakan jikamencermati posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat perkara a quonampak kekaburan dan ketidakjelasan (obscuur libel), pada dasar kejadian atauperistiwa yang mendasari gugatan Penggugat tidak jelas atau gugatanmengandung cacat (obscuur libel), dengan adanya

• Bahwa Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janjiyang menyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;4. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) sementara dalam hal tertulisyang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan ingkar janji yangmenyatakan pihak Tergugat tidak memenuhi apa yang diperjanjikansebagaimana posita gugatan Penggugat;2. Bahwa dalam posita gugatan Penggugat yang menerangkan tentang nilaikerugian yang diderita Penggugat dalam posita tertulis dengan kerugiansejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sementara dalam haltertulis yang diberi kode ( ) tertera tiga puluh lima juta rupiah.

  bersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa eksepsi di atas menurut pendapat Hakim bukanmenyangkut kompetensi suatu Badan Peradilan tetapi menyangkut formalitasgugatan sehingga sudah tepat dan benar apabila dipertimbangkan dan diputusbersamasama dengan pokok perkara;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat, Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatanPenggugat obscuur libel karena uraian dalil Gugatan Penggugat menyatakanPenggugat tidak mendasari