Ditemukan 6898 data
1.Sahril Majido
2.SUKMAN
3.La Ilu, S.pd
4.Hasanuddin
5.Januddin
6.Jafarudin
Tergugat:
Kepala Desa Pajala
264 — 95
Jabatan Kaur Keuangan, nomor urut 3 ZainudinJabatan Kaur Umum dan Perencanaan, nomor urut 5 Fandy Asdar JabatanKasi Pelayanan, nomor urut 6 Alimudin Jabatan Kepala Dusun 1, nomor urut Laode Amaludin Jabatan Kepala Dusun 2 secara tegas menyebutkannama para perangkat desa baru yang dilantik sebagai subjek hukum, Individual: bahwa keputusan a quo bersifat Individual karena tidak ditujukanuntuk umum, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegas menyebut namaPara Perangkat Desa baru yang dilantik beserta
93 — 36
Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan para tergugat1 s/d 47 dan para turut tergugat 1 s/d 30 yang tanpa seizingdan sepengetahuan para penggugat menguasai danmemperjualbelikan tanah sengketa serta menerbitkansertifikat hak milik atas tanah sengketa untuk dan atas namapara tergugat dan atau turut tergugat adalah perbuatanmelawan hukum dan melanggar hukum ;8.
134 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2506 K/Pdt/201714.15.16.17.18.dikeluarkan oleh Turut Tergugat dan/atau Turut TergugatIl atas namaPara Tergugatl, TergugatIl dan TergugatIll;Menghukum dan membebankan Para Tergugat untuk membayar ganti rugiatas kerugian materil kepada Para Penggugat secara tanggung rentengsebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai uang sewatanah seluas 48.600 m?
Nomor 5559, seluas 3.085 M2 atas namaTermohon Kasasilll/ TergugatIll;e tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SertipikatHak Milik Nomor 5560, seluas 413 m2 yang kembali atas namaPara Termohon Kasasil/Para Tergugat yang kesemuanya dibuatdan diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasil/Turut Tergugatdan/atau Turut Termohon Kasasill/Turut TergugatIl;g) Selain itu, ternyata dokumen Akta Jual Beli antara Para Termohon Kasasidengan Termohon Kasasill dan Termohon Kasasilll sama sekali tidakada
78 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang belum diSPJkan sebesar Rp. 600.000.000, (enamratus juta rupiah) agar dibuat SPJnya;Untuk SPJ yang ditandatangani oleh saksi Amran, yaitu tahun 2011, padasaat Terdakwa berada di Jakarta telah memerintahkan saksi RAMDANI, SEuntuk mengirimkan, SPJ ke Jakarta untuk ditandatangani oleh saksi Amran.Selanjutnya, SPJ tersebut dititipkan ke pegawai Provinsi Maluku Utara untukditandatangani oleh saksi Amran di Sarifan Pacific Hotel Jakarta;Sedangkan, untuk penandatangan kwitansi penerimaan uang atas namapara
401 — 40
Bahwa oleh karena Hibah yang dimaksud batal demi hukum makasegala dokumen terkait obyek sengketa khususnya sertipikat atas namapara Tergugat yang diterbitkan tanpa adanya persetujuan dari paraPenggugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum dan harus dikesampingkan.12.Bahwa apa yang dilakukan oleh para Tergugat yang menguasai seluruhobyek sengketa secara sepihak dan atau. tidak memberikan hak wariskepada Para Penggugat dan Turut Tergugat jelas telah bertentangandengan hukum
70 — 20
dari perkara ini.SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat lain, TERGUGAT , mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IImemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALILDALIL PARA PENGGUGAT :Bahwa yang menjadi dalil/alasan diajukannya gugatan oleh ParaPenggugat adalah sehubungan dengan keberatan Para Penggugat ataspelelangan objek sengketa berupa sebidang tanah SHM Nomor 1974 atas namaPara
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
220 — 133
Bahwa atas bidang tanah milik PENGGUGAT sebagaimana disebutkan diatas, sejakditerbitkan tanda bukti hak berupa Akta Jual Beli telah mengalami beberapa kaliperalihan hak, sehingga untuk keperluan tersebut juga telah beberapa kali dilakukanpengecekan Ke Kantor Desa Kosambi Timur maupun ke Kantor Kecamatan Kosambidengan maksud untuk memastikan bahwa objek tanah tersebut masih atas namapara pemilik sebenarnya;4.
75 — 7
Lamiang Teloek Mambang yang juga bertindak untuk dan atas namapara ahli waris Alm. Hadrianus Teloek Mambang melalui Ketua Majelis HakimPengadilan Negeri Muara Teweh yang menangani perkara ini maka kamimempertanyakan mengenai layak tidaknya yang bersangkutan dalammengajukan gugatan karena itu kami mempertanyakan Surat Kuasa dari seluruhahli waris Alm.
109 — 55
Tergugat dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukanperbuatan melawan hukum, dimana Para Tergugat telah mengurus penerbitanSertipikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten LampungTengah, dimana Para Tergugat mengetahui bahwa tanah a quo bukan milikPara Tergugat melainkan milik Para Penggugat.Halaman 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Gns2:Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,dimana Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas namaPara
Pembanding/Penggugat II : FELIX SOESANTO Diwakili Oleh : LISSA V, SH
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : HELENA ISMAIL
Terbanding/Tergugat III : SUKARDY
Terbanding/Tergugat IV : HENDY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
68 — 36
Bahwa berkaitan dengan poin 5 dan 6 tersebut di atas, setelah ParaPenggugat membeli tanah dan bangunan diatasnya tersebut, selanjutnya ParaHalaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 352/PDT/2020/PT DKIPenggugat berkehendak mendaftar untuk membalik nama menjadi atas namaPara Penggugat ketiga Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebutpada poin 2 tersebut di atas; Sehingga Para Penggugat telah mendatangiTurut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat) danmengajukan Surat Keterangan
71 — 22
ini berkas dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Hakim/ Majelis No :05/Pen.Pid.B/2010/PN.Mal tertanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Hari, tanggal dantempat persidangan perkara tersebut ; Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan NegeriMalinau, Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: B.754/Q.4.21/Ft/12/2009tanggal 31 Desember 2009 berikut surat Dakwaan No Reg.Perkara :PDS01/MAL/11/2009 tanggal 31 Desember 2009 berikut Berkas Perkara atas namaPara
100 — 50
sejak tahun2002 atau setidaktidaknya pada tahun 2010 hingga tahun 2011, maka sangatlahjelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 143/Puncak Indah pada tanggal 25 Juni 2012 telah melampaui batas waktupengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Penggugat yangmemohon pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 143/ Puncak Indah atas namaPara
363 — 147
yang menyelesaikanmasalah tersebut bukan para Pemohon, melainkan kuasa hukum yang lain,karena sebelum masalahnya selesai para Pemohon melalui email tanggal 12Mei 2017 meminta para Termohon untuk mencabut kuasanya dan ataspermintaan para Pemohon, pada tanggal 17 Mei 2017 telah mencabut semuakuasa yang pernah diberikan kepada para pemohon (vide bukti P11A;P11B;TPI1; TPI2; TIl dan TIIl2; TIl dan TIll3);Menimbang, bahwa perkara gugatan nomor583/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST yang didaftarkan para Pemohon atas namapara
116 — 215
Menyatakan ...............2 Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara perdata gugatan register No. 18/Pdt.G/2012/PN.Sda atas namapara pihak tersebut diatas ;3 Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara perdata gugatan register No.18/Pdt.G/2012/PN.Sda atas nama para pihak diatas dipersidangan umum PengadilanNegeri Sidoarjo ;4 Menangguhkan penghitungan dan pembebanan biaya perkara yang timbulsehubungan dengan adanya perkara ini sampai dengan putusan akhir
600 — 355
xxxxxxxxxxx adalah ahli waris yang sah dariXXXXXXXXXXXj5Menyatakan menurut hukum bahwa xxxxxxxxxxx Tergugat II, xxxxxxxxxxxTergugat II, xxxxxxxxxxx Tergugat IV, xxxxxxxxxxx Tergugat V,XXXXXXxxxxx Tergugat VI, xxxxxxxxxxx Tergugat VII adalah ahli waris darialmarhumah xxxxxxxxxxx;Menyatakan menurut hukum tindakan para Tergugat menguasai,mengambil dan menikmati obyek sengketa adalah tindakan melawanhukum dan melanggar hak dari para Penggugat;Menyatakan menurut hukum bahwa segala suratsurat yang atas namapara
63 — 35
Apabila sertipikat hak atas tanah sudah tertulis atas namapara ahli waris, tetapi selanjutnya di antara mereka sepakatmenyerahkan hak bagiannya kepada salah seorang ataulebih, maka harus dibuat Akta Pembagian Hak Bersama(APHB).Bahwa dalam Posita No. 34, 35 dan Petitum No. 7 dalamgugatan PARA PENGGUGAT yang menyatakan bahwa atasperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGATbaik materil maupun imateril yang keseluruhannya adalahsebesar
131 — 69
Nasari; Bahwa setelah saksi melihat buku SIMASTER (PI.1, PIl.1,PIIlI.1,dan PIV.1) yang di tunjukan oleh Kuasa Para Pengugat, saksimengakui bahwa buku tersebut merupakan buku yang di keluarkanatau diterbitkan oleh NasariHalaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 95/PDT/2018/PT KPG Bahwa benar Tergugat telah melakukan penipuan danpenggelapan dana nasabah Bahwa benar ada 44 orang nasabah dan semuanya telah dijaminkan pengembalian dana oleh Nasari Bahwa benar 44 orang nasabah/ anggota tersebut tidak ada namapara
198 — 19
Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat aquo yang mendalilkanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalamkaitannya dengan peralihan tanah seluas 15.973 M2, terletak di KelurahanPasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (selanjutnyadisebut dengan tanah terperkara) dan penerbitan ke18 SHGB atas namaPara Tergugat II s/d Tergugat XII, yang semula berdasarkan peralihan dariTergugat kepada Abdul Kadir Azhari bin Murtabih dan kemudian kepadaAyub Muhammad hingga kepada
89 — 19
Hingga terbitlah sertifikat Hak Milik atas namaPara Pemegang hak Garap, yaitu :e Sertifikat HM No.154 atas nama SATARI KISUT luas Ik.11.960.
ISMAIL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 39
menyatakan bertugas Di BKD dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Dompu jabatan terakhir sejak tanggal 3 Januari 2017sebagai Sekretaris BKD Kabupaten Dompu;Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara iniberkaitan dengan keputusan Bupati tentang pencabutan Surat KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.3/415/BKD/2015 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas namaPara