Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Penanganan Darurat Bencana di Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2016;11) 2 (dua) rangkap Telaahan Staf Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 188/BPBD/MS/VI-2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Status Darurat Bencana Gelombang Tinggi Air Laut di Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;12) 7 (tujuh) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 427 Tahun 2016 tanggal 26 Juni 2016 tentang Penetapan Status Tanggap

Bangun Minahasa Pratama Nomor : 024/pt-Bminp/S.Pen/XI/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Penawaran Pekerjaan Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ranoiapo sebesar Rp. 4.649.800.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);124) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 14 Maret 2017;125) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 362 Tahun 2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Longsor

Bahwa terkait dengan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Tanggap Daruratbencana:1. Adanya Keadaan bancana yang sudah terjadi;2. Ada status Tanggap darurat;3. Adanya permohonan bantuan;4. Pemrosesan permohonan (adatim verifikasi yang mengecek keadaan);5. Pengucuran dana (jika layak);6. Penyerahan dana dengan MOU kemudian;Halaman 100 dari 356 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd7.

Kemudian atas tindak lanjuttersebut, Struktur dibawah Direktur Tanggap darurat tersebutmempelajari dokumen permohonan dengan memperhatikan konteksdaruratnya, selanjuinya mereka menyimpulkan untuk diturunkan timverifikator yang sebelumnya dilaporkan terlebin dahulu secaraberjenjang dari mulai direktur Tanggap darurat atau deputi untukpenerbitan surat tugas tim verifikator.

, evaluasi, sertapelaporan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.Sesuai dengan pasal 127:Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 126,deirektorat tanggap darurat menyelenggarakan fungsia.

Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidangtanggap darurat.selaku Direktur Tanggap Darurat, saksi bertanggung jawab kepada DeputiBidang Penanganan Darurat yaitu Ir.

Kemudian atas tindaklanjut tersebut, Struktur dibawah Direktur Tanggap darurat tersebutmempelajari dokumen permohonan dengan memperhatikan konteksdaruratnya, selanjutinya mereka menyimpulkan untuk diturunkan tim verifikatoryang sebelumnya dilaporkan terlebih dahulu secara berjenjang dari mulaidirektur Tanggap darurat atau deputi untuk penerbitan surat tugas timverifikator.

Dalil ke 9 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap! sebagai berikut : Bahwa Pihak BNI Cab. Batulicin datang kerumah TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi di Daerah Sungai Danau untukmelakukan Survey.8. Dalil ke 10 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap!

Dalil ke 11 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap! sebagai berikut :Bahwa adalah benar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimeminta Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvens untuk mengirimkanuang sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta Rupiah).10. Dalil ke 12 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap!

Dalil ke 13 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap!

Dalil ke 14 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap! sebagai berikut :Bahwa menurut keterangan Pak RT~ setempat PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun datang ataumenghubungi Pak RT setempat untuk pengurusan IMB.13. Dalil ke 15 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap!

Dalil ke 22 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapatTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggap! sebagai berikut : Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengantegas dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.18.

Sekretaris Utama BNPB R.I di Jakarta.32) SPPD Nomor : 934133H/175/109 tanggal 07-05-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.33) SPPD Nomor : 956386H/175/109 tanggal 08-07-2014 perihal Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.34) SPPD Nomor : 053316E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan

Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.35) SPPD Nomor : 053317E/133/109 tanggal 28-06-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.36) SPPD Nomor : 088226E/133/109 tanggal 09-09-2013 perihal Pertanggungjawaban

Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.37) SPPD Nomor : 087695E/133/109 tanggal 06-09-2013 perihal Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana Dalam Bentuk Uang pada Satker Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bagian Direktorat Tanggap Darurat.38) SPPD Nomor

Operasional Kegiatan T.A 2013.41) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor : SP DIPA-103.01.1.648521/2014, Revisi ke: 09 tanggal 5 Nopember 2014, beserta Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2013.42) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 80/HK/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.43) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 85a/HK/2013 tanggal

11 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka. 44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan Palue Kabupaten Sikka.45) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Semburan

Sekretaris Utama BNPB R.I diJakarta.32) SPPD Nomor : 934133H/175/109 tanggal 07052014 perihalPenggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja BantuanSosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.33) SPPD Nomor : 956386H/175/109 tanggal 08072014 perihalPenggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja BantuanSosial pada Bagian Direktorat Tanggap Darurat.34) SPPD Nomor : 053316E/133/109 tanggal 28062013 perihalPertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan untuk KeperluanBelanja Bantuan Sosial Untuk

Status Tanggap Darurat PenangananBencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda diKecamatan Palue Kabupaten Sikka.44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret2013 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat PenangananBencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda diKecamatan Palue Kabupaten Sikka.45) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat PenangananBencana Semburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda diKecamatan

darurat;Bahwa benar masa jangka waktu penetapan status keadan darurattentang tanggap darurat tersebut sekira 1 tahun (mengalami masaperpanjangan sampai dengan masa tanggap darurat selesai);Bahwa dalam masa tanggap darurat tersebut Saksi selaku KepalaPelaksana BPBD Kabupaten Sikka melakukan kebijakan diantaranya :Memastikan tidak terdapat orang pada lokasi zona merah (Radius 3 Kmdari Puncak atau Pusat Erupsi);Mensosialisasikan kepada desadesa yang terdampak pada kecamatanPalue;Mengurus warga korban

TIBO, S.H., M.Si. bahwa ini adalah dana swakelola, dan inidana tanggap darurat dan ini kebijakan pimpinan, dansebenarnya dana untuk pekerjaan MCK tidak ada, namunKepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sikka Sdr.

tanggal 11 Maret 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;44) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 102/HK/2013 tanggal 25 Maret 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan BencanaSemburan Debu Vulkanik Gunung Api Rokatenda di Kecamatan PalueKabupaten Sikka;45) Keputusan Bupati Sikka Nomor : 152/HK/2013 tanggal 6 Mei 2013tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Penanganan BencanaSemburan

tua penggugatdan terakhir di rumah orang tua Tergugat ;Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018 rumah tangganyaselalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat ;Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain hanphone denganperempuan lain dan tidak tanggap

tua penggugatdan terakhir di rumah orang tua Tergugat ;Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatawalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2018 rumah tangganyaselalu diwarnai perselisinan dan pertengkaran;Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat danTergugat, terjadi di rumah orang tua Penggugat ;Bahwa Setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain hanphone denganperempuan lain dan tidak tanggap

31 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugattelah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islamselanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan AgamaJombang agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sering terjadiperselisinan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bermain hanphonedengan perempuan lain dan tidak tanggap

Bahwa sejak bulan akhir tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat bermainhanphone dengan perempuan lain dan tidak tanggap ketika ada masalah ;3. Bahwa sejak 9 bulan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugatberpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjung);4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2931/Padt.G/2020/PA.

dirumuskan di atas, perludianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijakpada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat danTergugat adalah suami isteri dalam kondisi bada dukhul, menunjukkan padaawalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namunsejak bulan akhir tahun 2018 keduanya berselisin dan bertengkar disebabkanTergugat bermain hanphone dengan perempuan lain dan tidak tanggap

Kecamatan Mapat Tunggul danMapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman, setelah itu berdasarkan hasilkerugian harus ditangani dengan segera daerah yang terdampak bencanadengan menggunakan dana tanggap darurat dari APBD Kab. Pasaman. Apabiladana tanggap darurat dari daerah tersebut tidak cukup maka diajukan ke BNPBPusat.

Darurat waktu itu saksi Admin di Jakartasebagai staf Direktorat Tanggap Daruratdi BNPB; bahwa Saksi selaku Tim Verifikasi dan Kaji Cepat BNPB berdasarkan SuratTugas Deputi Badan Penanganan Darurat Direktur Tanggap Darurat Nomor:ST.084/Dep.II/BNPB/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 bersamasama denganYudhy Herdiana Gemilang dan Lukman Hakim; bahwa Ada laporan dari BPBD Kab.

Tanggap Bencanae) Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (dikomandoi olehSekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, wakil Kepala BPBD)f) SK Perpanjangan Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencanag) Uraian Proposal yang dilengkapi dengan kajian teknis, gambar teknis, rencanakebutuhan biaya, per item pekerjaan bahwa Untuk Verifikasi yang dilakukan kaji cepat dan kajian perecepatanbencana alam; bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Bupati; bahwa Sekitar bulan Maret 2016 Tim berangkat ke Kab.

status tanggap Darurat dan menetapkan transisi daruratkepemulihan;bahwa Tanggap darurat tanggungjawab Pemerintahan Daerah dan BNPB Pusat;bahwa Setelan ada laporan dari Bupati ke BNPB Pusat maka pimpinanmenetapkan Tim Verifikasi yaitu Drs Budhi Erwanto, MM, Yudhy HerdianaGumilang dan Likman Hakim untuk melaksanakan kaji cepat PenangananDarurat Bencana Banjir dan longsor di Kab.

Pasaman;bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Sementara (PHO) danSerah Terima Akhir (FHO) kegiatan tanggap darurat bencana alam pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kab.

Pada saat ituBus PO Yanti BA 3653 L yang memuat penumpang tersebut tidak dilengkapidengan : Pintu Darurat ;Alat Pemadam Kebakaran ;Martil Pemecah Kaca ;Alat Kendali darurat pembuka pintu utama ;Informasi tertulis tentang penggunaan fasilitas tanggap darurat.Yang merupakan kelengkapan dapat meminimalkan tingkat fatalitas dan jumlahkorban pada saat terjadi kecelakaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal5 ayat 2 Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat No.SK.1763.AJ501/DRJD/2003 tanggal 15

Okyangtober 2003 Tentang PetunjukTekhnis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor AngkutanPenumpang.

Oleh karena Bus PO Yanti BA 3653 L buatan tahun 1999 makakewajiban menyediakan Pintu Darurat, Alat Pemadam Kebakaran, martilPemecah Kaca, Alat Kendali darurat pembuka pintu utama dan Informasi tertulistentang penggunaan fasilitas tanggap darurat merupakan kewajiban dariTerdakwa selaku pemilik bus sebagaimana yang diisyarakatkan dalampengurusan ijin dan perpanjangan ijin trayek salah satu persyaratannyakendaraan yang akan dioperasikan harus memenuhi ketentuan KeputusanDirektur Jendral Perhubungan

SK.1763/AJ501/DRJD/2003tanggal 15 Oktober 2003 Tentang Petunjuk Tekhnis Tanggap DaruratKecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang. Pada saat mengurusperpanjangan izin trayek telah menyatakan dan menyanggupi untukmenyanggupi menyediakan kelengkapan tersebut dan dituangkan dalam suratpernyataan tertanggal 05 Mei 2009;Hal. 2 dari9 hal. Put. Nomor: 1750 K/PID.SUS/2014Penumpang Bus yang diangkut oleh PO.

pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

Tanggap Bencana, Simulasi Penanganan Banjir, Penanganan Karutla, Simulasi Gempa dan Tsunami Desa Se-Kecamatan Natal Tahun 2019, Minggu 22 Desember 2019 (Asli);

Sound System sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

(Delapan ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

/li>

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Transport Ambulance sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran Minyak Mobil sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2019 pada pelatihan Tanggap Bencana Alam Tahun 2019 (Asli);

1 (satu) lembar kwitansi untuk pemba

melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Prov NTB mendapat kucuran bantuan dana siap pakai sebesarRp 5.103.600.000, (lima milyar seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah)dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI yangbersumber dari APBN TA 2011 untuk penanganan tanggap

dan/ atau jasa diterima;2.Pasal 12 (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan APBN, menentukan bahwa Belanja atas beban anggaranbelanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yangsah untuk memperoleh pembayaran.Selain itu pengelolaan dana siap pakai tersebut harus mempedomaniketentuan khusus, sebagai berikut :1.PP RI No. 22 tahun 2008 tanggal 28 Pebruari 2008 tentangPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, BAB III PenggunaanDana Penanggulangan Bencana, Bagian Ketiga Tanggap

Uang lelah kab/kota dan 64.500.000, 64.500.000,ProvinsiJUMLAH 5.103.600.000, 5.102.682.00 1.767.670, 0 Semua telah diserahkan kepada masingmasing BPBD Kab/Kota untukpelaksanaan tanggap darurat bencana kekeringan di wilayah Kab/Kotabersangkutan.Bahwa pengelolaan dana penanganan bencana kekeringan di Kab LombokTengah sebesar Rp 769.050.000, menurut ketentuan (BAB III huruf d.Angka 1 Per Kepala BNPB No :BPBD,pengelolaannyalangsungberada6A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011, "Jikabelum dibentukdi bawah

Pembayaran lain di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringanuntuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lainlain sebesar Rp 120.361.000, (Seratus dua puluh juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah) ..

Pembayaran lain di luar kegiatan tanggap darurat bencana kekeringanuntuk biaya perbaikan kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas dan lainlain sebesar Rp 120.361.000, (Seratus dua puluh juta tiga ratusenam puluh satu ribu rupiah) ..

melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ProvNTB mendapat kucuran bantuan dana siap pakai sebesar Rp5.103.600.000,00(lima miliar seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) dari Badan NasionalPenanggulangan Bencana (BNPB) RI yang bersumber dari APBN TA 2011untuk penanganan tanggap

NTB dan rincian tugas, fungsi dantata kerja Pelaksana BPBD Provinsi NTB, sebagai berikut :1 Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalampenyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD seharihari danmelaksanakan penanggulangan bencana secaraterintegrasi meliputiprabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.2 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PelaksanaBPBD menyelenggarakan fungsi :a Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulanganbencana

dan/atau jasa diterima;2 Pasal 12 (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman PelaksanaanAPBN, menentukan bahwa Belanja atas beban anggaran belanja Negaradilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.e Selain itu pengelolaan dana siap pakai tersebut harus mempedomani ketentuankhusus, sebagai berikut :1 PP RI No. 22 Tahun 2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Pendanaan danPengelolaan Bantuan Bencana, BAB III Penggunaan Dana PenanggulanganBencana, Bagian Ketiga Tanggap

menentukan bahwa penggunaan dana siap pakai terbatas padapengadaan barang dan/atau jasa untuk :a Pencarian dan penyelamatan korban bencana ;b Pertolongan darurat ;c Evakuasi korban bencana ;d Kebutuhan air bersih dan sanitasi ;e Pangan ;f Sandang ;g Pelayanan Kesehatan ; danh Penampungan serta tempat hunian sementara.2 Peraturan Kepala BNPB No: 6A Tahun 2011 tanggal 11 Juli 2011 tentangPedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan DaruratBencana, BAB II Penggunaan Dana, angka 2 Status Tanggap

lokasi bencana.3 Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :e Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainaselingkungane Pengadaan MCK darurat.e Pengadaan tempat sampah.e Upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.4 Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yangdiperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.Dengan Catatan, antara lain: Dana siap pakai dapat digunakan untuk pembayaranuang lelah semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalamsistem komando tanggap

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 466/459/BPBD/2018 tanggal 29September 2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat PenangananBencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah Drs. LONGKI DJANGGOLA, M.Si.

,memutuskan bahwa Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimanadimaksud Diktum Pertama ditetapkan selama 14 (empat belas) hari, terhitungsejak 29 September 2018 sampai dengan 12 Oktober 2018.Perbuatan Terdakwa ARIFIN tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 Ayat (1) ke2 KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

barang yang berhamburan akibat Gempa Bumi dan Tsunami denganmenggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha DN 6547 IA;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang berupa oli yang diambiloleh Terdakwa tersebut;Bahwa oli yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu sudahberceceran/berhamburan akibat Gempa Bumi dan Tsunami yang melanda KotaPalu dan sekitarnya pada tanggal 28 September 2018;Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 466/459/BPBD/2018 tanggal 29September 2018 tantang Penetapan Status Tanggap

LONGKI DJANGGOLA,MSI.memutuskan bahwa Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksuddiktum pertama ditetapkan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak 29September 2018 sampai dengan 12 Oktobber 2018;Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa oli adalah tanpa sepengetahuan atauseizin dengan pemiliknya;Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 536/Pid.B/2018/PN Pal.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah

atau bahaya perang.Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini juga bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atastelah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gebernur Nomor466/463/BPBD/2018 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penetapan PerpanjanganStatus Tanggap

WSSI menyadaritim khusus tanggap daruratSebagaimana diatasengelolaan Lingkungan,tensi Kebakaran Lahan dan Struktur Organisasi, diperlukanenangani kebakaran lahan* sertamenetapkan pedoman kep eRe turan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001yang mengatur mengen conn Kerusakan dan atau PencemaranLingkungan Hidup, =~ Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan ;Bahwa didalam es Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun2001 yang n Pedoman oleh PT.

;Bahwa walaupun terdakwa mengetahui hal demikian, namun terdakwamenenma(accept)ketidakadaan : sistem deteksi dini ; perangkat Timkhusus Tanggap Darurat beserta fasilitas alat komunikasi dan peralatanyang lengkap yang dimiliki perseroan ; SOP ; serta serba ket bayersarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian Soreransedangkan terdakwa kenyataanya memiliki kewenangan rf) dan ikut memutuskan kebijakan pada tingkatan operasional ilapangan, ;dengan setidaktidaknya mengajukan kepa er pengusulanpemenuhan

Wea ah diketahuimasyarakat dan Ketua Rukun Kampung (RK) Buatan gterdakwa, sehingga kebakaran lahan yang terjadi pada hari Minggu, tanggalAe Igsung dilakukanupaya pemadaman oleh masyarakat Desa Bu ng tergabung dalamTeam Siaga Tanggap Darurat Bencana 4upaya pemadaman telah dilakukan m quunportabel milik Team Siaga rng Bencana Desa Buatan Il,n Il, sehingga walaupunan 1 unit mesin pemadamnamun dikarenakan sumber ge erbatas diparit kanal dikarenakanjebolnya parit kanal, sehing tu menglair ke Sungai Siak

dan ketidaktersediaan embung (ko ae dilokasi, sedangkan tiupan angin yangkencang pada musi ae sehingga tindakan pemadaman menjaditerkendala dan j Res pi pada lahan gambut tersebut sukar dikendalikan,sehingga eS pada hari itu telah menghanguskan luasan lahan arealPT. wow s. 4 ha.Bah Lge keesokan harinya Senin, tanggal 24 Agustus 2015,eee dan pemuka masyarakat seria Team Siaga Tanggap DaruratBe ana, Desa Buatan Il tetap melakukan pemadaman kebakaran yangtrjadi dan kebakaran telah semakin meluas sekira

WSSI itu, dengan alat pemadam kebakaran milikTeam Siaga Tanggap Darurat Bencana kedua Desa tersebut .; Bahwa terdakwa H. THAMRIN BASRI selaku Pimpinan Kebun PT. WSSIbaru turun ikut melakukan pemadaman kebakaran pada Kebun Plasma PT.WSSI berlokasi di Dusun Lingkar Naga RT.18 RK 06 Kampung Buatan IlKecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak itu, setelah sekira lima hariterjadinyva kebakaran, sehingga tindakan terdakwa selaku pimpinankegiatan operasional perkebunan PT.

kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 bulan dan Denda sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

DUTA SILAING yangmerupakan rekanan pengadaan alatalat dapur umum berdasarkan kontrak Nomor : 04/KPATDR/DSTK/PPDU/IX2009 tentang kegiatan penanganan masalahmasalahstrategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa, pada pekerjaanpengadaan dapur yang padanya melekat tugas dan tanggung jawab untuk menjadipenyedia peralatan dapur umum baik secara sendirisendiri atau bersamasama denganARISMANTRI, A.

Agung Satria Putra, ST selaku anggota ;Bahwa bersamaan dengan pembentukan panitia pengadaan tesebut oleh bersamasama dengan saksi Herawati, BA Pgl Hera kemudian mempersiapkan pula panitiapemeriksa barang / jasa yang kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan KepalaDinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor : 16 tahun 2009 tentang pembentukan panitiapemeriksa barang / jasa pada kegiatan penanganan masalahmasalah strategis yangmenyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Kota Padang Panjangtahun

Padang Panjang TA. 2009 ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja KotaPadang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 01 April 2009 PerihalPembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kegiatan PenangananMasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat DanKejadian Luar Biasa Pada Dinsosnaker Kota Padang Panjang.

Padang Panjang TA. 2009 ;1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2009 Tanggal 01 April 2009Perihal Pembentukan Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Pada KegiatanPenanganan MasalahMasalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap CepatDarurat Dan Kejadian Luar Biasa Pada Dinsosnaker Kota Padang Panjang.

Kecamatan Mapat Tunggul danMapat Tunggul Selatan Kabupaten Pasaman,bahwa berdasarkan hasil kerugian harus ditangani dengan segera daerah yangterdampak bencana dengan menggunakan dana tanggap darurat dari APBDKab. Pasaman. Apabila dana tanggap darurat dari daerah tersebut tidak cukupmaka diajukan ke BNPB Pusat.

Darurat waktu itu saksi Admin di Jakartasebagai staf Direktorat Tanggap Daruratdi BNPB;bahwa Saksi selaku Tim Verifikasi dan Kaji Cepat BNPB berdasarkan SuratTugas Deputi Badan Penanganan Darurat Direktur Tanggap Darurat Nomor:Hal 46 dari 196 Putusan No : 10/Pid.SusTPK/2019/PN.PdgST.084/Dep.II/BNPB/03/2016 tanggal 14 Maret 2016 bersamasama denganYudhy Herdiana Gemilang dan Lukman Hakim;bahwa Ada laporan dari BPBD Kab.

Tanggap Bencanae) Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana (dikomandoi olehSekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, wakil Kepala BPBD)f) SK Perpanjangan Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencanag) Uraian Proposal yang dilengkapi dengan kajian teknis, gambar teknis, rencanakebutuhan biaya, per item pekerjaanbahwa Untuk Verifikasi yang dilakukan kaji cepat dan kajian perecepatanbencana alam;bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Bupati;bahwa Sekitar bulan Maret 2016 Tim berangkat ke Kab.

adanya bencana alam di kabupaten pasaman Bupatimenetapkan status tanggap Darurat dan menetapkan transisi daruratkepemulihan;bahwa Tanggap darurat tanggungjawab Pemerintahan Daerah dan BNPB Pusat;bahwa Setelan ada laporan dari Bupati ke BNPB Pusat maka pimpinanmenetapkan Tim Verifikasi yaitu Drs Budhi Erwanto, MM, Yudhy HerdianaGumilang dan Likman Hakim untuk melaksanakan kaji cepat PenangananDarurat Bencana Banjir dan longsor di Kab.

Pasaman;bahwa Saksi sebagai Anggota Panitia Serah Terima Sementara (PHO) danSerah Terima Akhir (FHO) kegiatan tanggap darurat bencana alam pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah Kab.

KabupatenLabuhanbatu (Stasiun Bus Sri Bilah) terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksikorban Khairul Amri Nasution;Selanjutnya terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Khairul AmriNasution dengan cara dimana pertama kali saksi korban Khairul Amri Nasution sedangmenunggu sewa dimana terdakwa bertanya kepada saksi korban Khairul Amri Nasution kamu trip terakhir ya;Selanjutnya saksi korban Khairul Amri Nasution datang ketempat terdakwa dengantujuan meminta api rokok, namun terdakwa salah tanggap

saksikorban Khairul Amri Nasution ;e Bahwa benar selanjutnya terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korbanKhairul Amri Nasution dengan cara dimana pertama kali saksi korban Khairul AmriNasution sedang menunggu sewa, dimana terdakwa bertanya kepada saksi korbanoeKhairul Amri Nasution kamu trip terakhir ya dimana saksi Korban Khairul AmriNasution tidak menjawab;e Bahwa benar selanjutnya saksi korban Khairul Amri Nasution datang ketempat terdakwadengan tujuan meminta api rokok, namun terdakwa salah tanggap

Kabupaten Labuhanbatu ( Stasiun Bus SriBilah) terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul AmriNasution ;Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Amri Nasutiondengan cara dimana pertama kali saksi korban Khairul Amri Nasution sedang menunggusewa, dimana terdakwa bertanya kepada saksi korban Khairul Amri Nasution kamu tripterakhir ya ;Bahwa saksi korban Khairul Amri Nasution datang ketempat terdakwa dengan tujuanmeminta api rokok, namun terdakwa salah tanggap

Kabupaten Labuhanbatu (Stasiun Bus SriBilah) terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Amri Nasution;e Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Khairul Amri Nasutiondengan cara dimana pertama kali saksi korban Khairul Amri Nasution sedang menunggusewa dimana terdakwa bertanya kepada saksi korban Khairul Amri Nasution kamu tripterakhir ya;e Bahwa saksi korban Khairul Amri Nasution datang ketempat terdakwa dengan tujuanmeminta api rokok, namun terdakwa salah tanggap

ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluhsen),berbeda dengan yang terdapat didalam Kontrak sebesar Rp 646.567.000,(enam ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Yang diambil berdasarkan dari hasil Audit yang dilakukan oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Acehdan juga berdasarkan hasil Penaksiran/Penilaian Harga Satuan TimPenaksir/penilai Harga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat Pada BadanPenanggulangan Bencana Aceh Sumber

Dan terhadap suratsurat yang dikeluarkan olehGubernur Aceh maupun atas nama Gubernur Aceh tersebut benar telahdikeluarkan, sehingga menjadi landasan penanganan tanggap darurat ataskejadian bencana yang terjadi didalam wilayah Provinsi Aceh..5. Bahwa benar dalil posita Penggugat pada poin 10, poin 11, dan poin 12,dimana Kepala Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)yang pada saat itu dijabat oleh Drs.

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil audit dan mendapat kepastianpenilaian atas pekerjaan tanggap darurat pada Badan PenanggulanBencana Aceh yang telah dilakukan oleh Penggugat, dibentuklah TIMPENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAPDARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH denganKeputusan Gubernur Aceh Nomor: 602/768/2012 tanggal 18 November2012, dan TIM PENILAI/PENAKSIR HARGA KONTRAK PEKERJAANTANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANAACEH tersebut telah melakukan kajian dengan

membuat LaporanPenaksiran/penilaian Harga Satuan Pekerjaan Kegiatan Tanggap Daruratpada BPBA Tahun Anggarann 2012 (kegiatan Tahun 2010 dan 2011), danharga upah tenaga kerja mengacu pada daftar harga satuan GubernurAceh Tahun 2011.8.

Bahwa merujuk pada hasil rekomendasi dari TIM PENILAI/PENAKSIRHARGA KONTRAK PEKERJAAN TANGGAP DARURAT PADA BADANPENANGGULANGAN BENCANA ACEH dan juga hasil temuan Tim AuditBPKP Perwakilan Aceh, Penggugat telah membuat Harga Perkiraan Sendiri(HPS) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) BadanPenanggulangan Bencana Aceh atas nama JARWANSYAH, SPd, MAP,MM, dengan nilai Pekerjaan yang dibulatkan sebesar Rp 646.567.000,(enam ratus empat puluh enam = juta lima ratus enam puluh tujuhriburupiah),.

Boni dan Giharto atas perintah IbuHj.Nichanah Dalhar ; Bahwa benar terdakwa menormalisasi tanggap daruratmenggunakan alat berat backhoe dan ayakan pasir =; Bahwa benar terdakwa saat diberhentikan, petugastidak dapat menunjukkan Surat Tugas dan membuat SuratPenyitaan alat berat dibuat ditempat ; Bahwa benar kegiatan ini disarankan untuk berdampingansecara lisan oleh ESDM ; Bahwa benar menurut Ibu Hj.Nurchanah penambangantersebut sudah memiliki ijin ;Terdakwa II Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16

Nurchanah ~ untuknormalisasi tanggap darurat ; Bahwa benar terdakwa bersama sama dengan Abas dan Bonimelakukan kegiatan menggunakan ~alat berat Backhoe,armada truck dan ayakan pasir dan hasil normalisasitanggap darurat untuk dibawa ke Depo ; Bahwa benar setahu' terdakwa atas perintah Ibu Hj.Nurchanah tersebut telah memiliki ijin dan kegiatantersebut adalah normalisasi tanggap darurat bukanpenambangan pasir ; Bahwa benar normalisasi yang dilakukan menurut BapakMadjid harus berdampingan dengan ESDM

T.Ill2, yaitu Surat Gubernur Aceh Nomor 602/768/2012 tanggal14 November 2012 tentang Penunjukan Personil Tim Penilai/PenaksirHarga Kontrak Pekerjaan Tanggap Darurat pada BadanPenanggulangan Bencana Aceh sumber dana APBA Tahun Anggaran2012, selanjutnya diberi tanda bukti T.II2;3. Bukti T.III.38 yaitu Fotokopi Laporan Penaksir/Penilaian Harga SatuanPekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat pada BPBA Tahun Anggaran2012 (Kegiatan tahun 2010 dan 2011);4.

Bukti T.IIl6 Fotokopi Laporan Tim Penilai/Penaksir Harga KontrakPekerjaan Kegiatan Tanggap Darurat pada BPBA Tahun Anggaran2012;7.

Penerbitan SPMK tidak sesuai dengan ketentuan tanggap darurat;2. Terhadap pekerjaan perkuatan perbaikan jalan, tanggul dan talud,Gampong Leubok Pusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten AcehUtara Tahun anggaran 2010 tidak tersedia dana tanggap darurat ataudana siap pakai;3. Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran belanja tak terduga padaDPKKA tahun anggaran 2010 sebesar Rp50.000.000.000,00 dan tahunanggaran 2011 sebesar Rp50.000.000.000,00;Halaman 36 dari 84 hal.Put. Nomor 100 K/Pdit/20164.

Nomor 100 K/Pdit/20162)Kesesuaian terhadap status tanggap darurat yang pada pokoknyamenguraikan bahwa penerbitan SPMK tersebut tidak sesuai dengankreteria dan ketentuan yang berlaku (vide halaman 5 Bukti T.V10);Alokasi anggaran yang pada pokoknya menguraikan bahwaPekerjaan Perbaikan Jalan Tanggul Gampong Leubok Pusaka,Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran2010, SPMK Nomor 360/02/2010 tanggal 22 Desember 2010 denganrekanan CV Usi Kencana, tidak disediakan dana tanggap daruratatau

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah keliru, karenapekerjaan Perbaikan Jalan Tanggul dan Talud di Gampong LeubokPusaka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara bukan pekerjaanyang bersifat tanggap darurat;.

Penetapan status tanggap darurat;b. Data korban dan instansi sosial; danc.

4 diketahui bahwapenentuan status tanggap darurat ditetapbkan oleh pemerintahsesuai dengan skala bencana. penetapan status tersebut untukskala nasional dilakukan oleh presiden, skala provinsi dilakukanoleh Gubernur dan skala Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota dan ada jangka waktu penetapan status tanggap darurat;Bahwa benar jangka waktu penetapan status tanggap daruratpaling lama 14 (empat belas) hari.

darurat tanggal 21September 2012, penghitungan bantuan bencana didasarakanpada jumlah korban bencana dan masa tanggap bencana di kali40 gram dikali 3 kali makan.

(dua juta lima ratus ribuBahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, saksi mengatakan kepada vaksinatoryakni para terdakwa bahwa pembayarantersebut tidak sesuai dengan yangditandatangani karena telah dipakai untuk perluan lain;Bahwa selain dana tanggap darurat dari Kota Payakumbuh, juga ada biaya operasionaldari Dinas peternakan Propinsi Sumatera Barat dan dana tersebut juga ada saksiberikan kepada vaksinator kecuali Gusman Efendi;Bahwa laporan pelaksanaan vaksinasi untuk dana tanggap darurat juga

Khyang selanjutnyaterdakwa menandatangani laporan tersebut dan jumlah vaksinasiyang dilaporkan lebih besar dari jumlah yangdilaksanakan;Bahwa awalnya terdakwa tidak mau menandatangani laporantersebutkarena dijadikan sebagai pertanggungjawaban untukmencairkan dana Tanggap Darurat dari APBD Kota PayakumbuhTahun 2007 sebesar Rp. 100.300.000. (seratus juta tiga ratus ribuBahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerimasebanyak Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah) dari Drh.

(seratus juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerima Rp. 2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Drh. Hari Yeni pada awal bulan Juli 2007sedangkan di kuitansi yang terdakwa tanda tangani tertulis Rp. 5.000.000.

Kh;Bahwa terdakwa mengetahui adanya laporan tersebut pada saat menandatanganilaporan dimana Hari Yeni sudah memberitahukan kepadaterdakwa;Bahwa dalam laporan tersebut jumlah vaksinasi yang dilaporkan lebih besar darijumlah yang dilaksanakandan dijadikan sebagai pertanggungjawaban untukmencairkan dana Tanggap Darurat dari APBD Kota Payakumbuh Tahun 2007sebesar Rp. 100.300.000. (seratus juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerima Rp. 2.500.000.

Khyang selanjutnya data tersebutdiketik dalam bentuk Laporan PelaksanaanVaksinasi; e Bahwa terdakwa mengetahui adanya laporan tersebut untuk permintaandana dan terdakwamenandatanganinya;e Bahwa sepengetahuan terdakwa laporan tersebut dijadikan sebagaipertanggungjawaban untuk mencairkan dana Tanggap Darurat dariAPBD Kota Payakumbuh Tahun 2007 sebesar Rp. 100.300.000. (seratusjuta tiga ratus ribu Bahwa dari Dana Tanggap Darurat tersebut, terdakwa menerima Rp.2.000.000.