Ditemukan 12698 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/PDT/2010
PEMERINTAH RI. CQ.MENTERI PERHUBUNGAN RI.CQ. DIRJEND.PERHUBUNGAN LAUT RI.; HI. MOH. THAHIR HI. MOH. THAHA
2212 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan peruntukkanpemanfaatan tanah pelabuhan untuk kemaslahatan / kesejahteraanmasyarakat umum di sekitar pelabuhan Ogoamas dan desadesadisekitarnya khususnya dalam rangka pengembangan perekonomianbagi kawasan / daerah tertinggal ;c. Kepentingan Termohon Kasasi / Penggugat adalah sematamata untukmencari keuntungan, kepentingan individu /diri sendiri semata ;.
Register : 14-01-2011 — Putus : 02-03-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 9/Pid.B/2011/PN Kgn
Tanggal 2 Maret 2011 — Syamsudin Als Udin Bin Sambrani
604
  • keadaan terbuka, sebelumnyalemari tersebut dalam keadaan tertutup ; Bahwa saksi kemudian mengecek isi lemari dan barangberupa 1 (satu) tas kecil berisi gelang emas belitung,BPKB mobil, BPKB sepeda motor, serta uang tunaisebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta ima ratus riburupiah) telah hilang; Bahwa saksi kemudian mengecek pintu) belakang menujukamar mandi ternyata sudah rusak dicongkel, di bagianbelakang rumah saksi menemukan obeng yang tertinggalyang diperkirakan adalah milik orang yang mengambilyang tertinggal
Register : 16-10-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 169/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 18 Nopember 2014 — ROBBY anak dari LESSY
595
  • alami akibat dari pencurian tersebut sekitarRp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut pada waktu hilang tidak dalam keadaanterkunci karena pada waktu hilang kunci kontak berada di sepeda motor danditinggal anak saksi bermain sepak bola di lapangan sepak bola Dusun Krakitan dibelakang gawang dekat dengan jalan Raya MagelangYogya;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi;Bahwa sepengetahuan saksi benda atau barang lain milik pelaku yang tertinggal
Putus : 12-12-2013 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Desember 2013 — ABBAS Bin HAMZAH vs NYAK UMAR ABDULLAH, dkk
4320 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar berpijak majelis tersebut sudah salahmenurut hukum;Penggugat sebagai pencari keadilan sangat merasa heran keteranganketerangan saksi Penggugat yang menguntungkan Penggugat tidak dicatatoleh Panitera persidangan, disengaja atau tertinggal, hal ini menjadipertanyaan Penggugat.
Register : 16-12-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 07-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 737/Pid.B/2021/PN Btm
Tanggal 5 Januari 2022 — Penuntut Umum:
DESI SARI DEWI, SH
Terdakwa:
1.HENGKI Bin KAITONG
2.JAMALUDIN Bin AYIK SUPARDY
7124
  • Kiki berencana mencari barang yang bisa diambil yang tertinggal didalammobil. Selanjutnya Terdakwa II. Jamaludin Bin Ayik Supardi pergi merentalatau menyewa 1 unit mobil Daihatsu Senia warna Silver nomor Polisi BP1584 MF. Setelah merental 1 unit mobil, selanjutnya Terdakwa II. JamaludinBin Ayik Supardi menjemput Tersangka I. Hengki Bin Kaitong dan sdr. Kiki ditangki seribu daerah Batu Ampar.
Register : 28-02-2012 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 04-04-2012
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 44-K /PM III-17/AD/II/2012
Tanggal 7 Maret 2012 —
3219
  • Firman Lalengboto melaju dengan kecepatan tinggimeninggalkan Saksi yang pada saat itu menggunakan sepeda motorHonda sehingga Saksi tertinggal di belakang.8. Bahwa pada saat Saksi melintas di Jalan Arif Rahman HakimKota Gorontalo tepatnya di depan Kantor Bappeda ProvinsiGorontalo, Saksi melihat banyak orang sedang berkerumun dipinggir jalan, lalu Saksi berhenti dan melihat ternyata Terdakwa danAlm. Firman Lalengboto mengalami kecelakaan dengan caramenabrak pohon jati di samping badan jalan.9.
Putus : 28-01-2014 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 215/PID.B/2013/PN.SKW
Tanggal 28 Januari 2014 — SUHANTA Als ANTA Als POHAN Bin KACONG
334
  • tidak mengetahui siapa yang telah mengambil/mencuri sepeda motor tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban;e Bahwa benar saksi menerangkan (satu) unit sepeda motor merk YamahaJupiter MX warna hitam dengan Nopol KB 3089 YG, NokaMH31S7006AK611286, Nosin : 187611227 merupakan sepeda motor miliksaksi korban yang telah dicuri;e Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi korban pada saatmeninggalkan sepeda motor tersebut saksi korban lupa mencabut kunci sepedamotor tersebut sehingga masih tertinggal
Putus : 30-03-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 525 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 Maret 2011 — PAIJO ALIAS PAWIRO UTOMO
2924 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penjelasan apakah ada sperma yang tertinggal disprei sebagai bukti, demikian juga tidak jelas apakah celana tersebut robekyang dapat ditunjukkan di muka persidangan sehingga menjadi buktipetunjuk telah terjadi hubungan badan antara diri saya dengan saksi korban.Dengan demikian alatalat bukti tersebut bukan bukti yang dapatmenguatkan adanya hubungan badan antara diri saya dengan saksi korban.Demikian pula HP ataupun uang yang saya berikan kepada saksi korbanbukanlah bukti yang dapat memberikan
Putus : 15-12-2010 — Upload : 02-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 77/ Pid. B /2010/ PN.PTSB
Tanggal 15 Desember 2010 — TOMI Bin HERMAN
3823
  • unit sepeda motor Yamaha Mio warnahitam dengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan Nomesin 28D1114715, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitamdengan nomor Polisi KB 5316 FE No Rangka MH328D2049K123869 dengan No mesin28D1114715 dan 1 (satu) buah helm KYT warna hitam;Menimbang bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio tersebut diHalaman parkir Gereja Hati Maria Tak Bernoda dengan cara langsung menghidupkansepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang tertinggal
Register : 14-12-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2023 — Penuntut Umum:
A. GHUFRONI. SH., MH
Terdakwa:
Budi Efendi Bin Arpan
8935
  • Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa Padang Genting Tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
    , dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor : 959/KMK.07/2015, Nomor : 49 Tahun 2015 tentang percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
    Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  • 1 (satu) bundel
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
419801
  • setaradengan 1 (satu) kali gaji pokok penerima tunjangan padagolongan/jabatan fungsional yang sama per bulan.Pasal 10(1) Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru PNSD yang melaksanakantugas di Daerah Khusus.(2) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengankriteria penerima Tunjangan Khusus.(3) Daerah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olehMenteri.(4) Penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berdasarkan pada data dari Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal
    dan Transmigrasi dan data dari KementerianPendidikan dan Kebudayaan.(5) Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang masuk dalamkriteria penetapan daerah khusus oleh Menteri yaitu desa dengan statusdesa sangat tertinggal atau tertinggal.(6) Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) merupakan data daerah dalam kondisi tertentuyang memenuhi kriteria sebagai daerah khusus namun tidak termasukdalam
Register : 07-11-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 07-12-2022
Putusan PN WATES Nomor 156/Pid.B/2022/PN Wat
Tanggal 6 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.DIAN YUNITA, SH
2.Estining Ayu Pramushinta,S.H.,M.H.
Terdakwa:
BADI LESTARI Bin BOLO
8640
  • Handphone (HP) Merk Redmi type 10A 3/32 Gray, warna abu-abu, IMEI : 860412065058808 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type 10C 4/64 Gray, warna abu-abu, IMEI : 861191067610084 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Redmi type Note 11 6/128 Gray, warna abu-abu, IMEI : 863656068982524 ; 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme type Narzo 50i 4/64, warna hijau ; 1 (satu) buah tas ransel warna hitam ; 1 (satu) pasang sepatu kain warna coklat merk VANS milik tersangka SUWARDI yang tertinggal
Register : 30-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 08-06-2021
Putusan PN POSO Nomor 166/Pid.B/LH/2021/PN Pso
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
NOLDI SOMPI, S.H.
Terdakwa:
BADWI Alias BOLONG
1388
  • KEMITRAAN DAERAH TERTINGGAL / KPDT KENDARI 01 Tonase 37 GT;
    1 (satu) set alat tangkap jarring purse seine;
    1 (satu) unit mesin Gardan / mesin Takal;
    1 (satu) unit GPS Garmin Map 585;
    1 (satu) unit kompas;
    1 (satu) buah sibu-sibu/serok ikan;

    Dikembalikan kepada KUB RIA JAYA

    Uang hasil penjualan Ikan 150 (seratus lima puluh) kg sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Register : 25-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 19-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 11 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.SYAFRUDDIN, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH Terdakwa: SULFI JAKARIA
1990
  • Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendamping Desa;19. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2015;20. Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016;21.
    Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan dan Pengendalian Tenaga Pendamping Profesional Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;27. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa Kab. Halmahera Tengah daftar nama tenaga ahli tahun 2016;28. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa Kab. Halmahera Tengah daftar nama tenaga ahli tahun 2017;29.
Register : 22-04-2022 — Putus : 08-08-2022 — Upload : 09-08-2022
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pdg
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ANDI SURYADI,SH,M.Si,DKK
Terdakwa:
JUFRI DARWIS Bin DARWIS Pgl PAK JORONG
179117
  • Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa 2019 ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
  • Satu rangkap kwitansi Nomor 023/KWT-NT/TU 004/SETWAN/2019 atas nama: 1.
    bidang pembangunan desa atau nagari ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta tanggal 7 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019, terdiri dari Dari Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta
    tentang Program Pembangunan Daerah Tertinggal Bidang Pembangunan Desa Atau Nagari;
  • Satu rangkap kwitansi Nomor 107/SPM-25 BJ SPPD 2019 atas nama: 1.
    R Mangkuto, dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tansmigrasi Republik Indonesia tentang Bantuan Desa Tertinggal di Jakarta tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019, terdiri dari Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM), dan Daftar Pengeluaran Riil, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, tiket pulang pergi, bill hotel, kwitansi rental mobil, Laporan Perjalanan Dinas, dokumentasi dalam rangka koordinasi dan
    konsultasi ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Bantuan Desa Tertinggal di Jakarta;
  • Satu rangkap kwitansi atas nama Ilhamlis Siregar, S.E., dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke Dirjen P2KP Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta tentang pengembangan kawasan pertanian dan transmigrasi tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019, terdiri dari Surat Pernyataan
Register : 24-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Juni 2016 — Pidana Korupsi - ABDUL KHOIR
462167
  • ; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20142015; masa sidang : IV;Hari/tanggal : Jumat/ 12 Juni 2015; Pukul : 16.30 20.45 WIB. 882 (dua) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20142015; masa sidang : IV;Hari/tanggal : Rabu/ 10 Juni 2015; Pukul
    : 10.10 13.50 WIB 892 (dua) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20142015; masa sidang : ; Hari/tanggal : Senin/ 26 Oktober 2015; Pukul : 13.45 15.45 WIB 903 (tiga) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
    ; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20152016; masa sidang : ; Hari/tanggal : Senin/ 14 September 2015; Pukul : 14.15 18.30 WIB 912 (dua) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20152016; masa sidang : ; Hari/tanggal : Rabu/ 16 September 2015
    ; Pukul : 10.00 16.30 WIB 923 (tiga) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20152016; masa sidang : ; Hari/tanggal : Selasa/ 27 Oktober 2015; Pukul : 13.45 15.45 WIB 935 (lima) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan
    Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20152016; masa sidang : ; Hari/ tanggal : Senin/ 14 September 2015; Pukul : 14.15 18.30 WIB 912 (dua) lembar asli Laporan Singkat Komisi V DPR RI BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal; BadanMeterorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Badan SAR Nasional,BPLS, dan BPWS; tahun sidang 20152016; masa sidang : ; Hari/tanggal : Rabu/ 16 September
Register : 13-10-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 22-02-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 25 Januari 2017 — 1. PETRUS AMADOREN alias PETU 2. H. MUDA MAMONTO alias H. MUDA
65226
  • Permata intan perkasa 10. 1 (satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunan daerah tertinggal republik indonesia nomor : 4 / PER /M-PDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggal tahun anggaran 2009 .11. 1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitungan teknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing and primary technical calculation of transport boat pax 50) tahun 2009.12. 1 (satu
    Mabar dengan Kontraktor pelaksana PT.Permata intan perkasa10.1 (satu) berkas dokumen peraturan menteri negara pembangunandaerah tertinggal republik indonesia nomor : 4 / PER /MPDT/III/2009 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasikhusus bidang sarana dan prasarana pedesaan didaerah tertinggaltahun anggaran 2009 .11.1 (satu) berkas dokumen Gambar desain utama dan perhitunganteknik dasar kapal penumpang KAP 50 (basic design drawing andprimary technical calculation of transport boat pax 50) tahun
    Permata Intan Perkasa yang mengerjakan kapal kayu 35 GT ;Saksi diangkat dan menjabat sebagai Kepala Dinas pada tahun 2003 ;Bahwa saksi menjabat Kepala DinasDinas Perhubungan, Informasi danKommunikasi Kabupaten Manggarai Barat.Halaman 50 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa besaran dana yang di terima dari Kementrian PembangunanDaerah Tertinggal sebesar 1,2 Milyar.
    Dana ini bersumberdari Dana Alokasi khusus yakni dari Kementrian Pembangunan DaerahTertinggal RI.Mekanisme pencairan dana adalah Dana Kementrian PembangunanDaerah Tertinggal akan dicairkan melalui Rekening PEMDA setempat.Bahwa yang melakukan perencanan pengadaan kapal kayu 35 GTdimulai pada tahun 2008 kami dari Dinas Perhubungan Kab. Mabarmerencanakan dan membuat Proposal kepada Kementrian Perhubungandi Jakarta untuk pengadaan Kapal tahun anggaran 2009 di DinasPerhubungan Kab.
    Mabar yang memberitahukan kepada Kamibahwa ada dana untuk pengadaan Kapal tahun anggaran 2009 dariKementrian Pembangunan Daerah tertinggal, mendengar demikiansehingga kami (Dishubinfokom) membuat Perencanaan tentangPengadaan Kapal tersebut sehingga sampai adanya pengadaan sepertisekarang ini.Halaman 58 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGPihakpihak yang hadir dalam proses pelelangan kapal kayu 35 GT yaitu :PT.
    Mabar ;Bahwa jabatan saksi sehubungan dengan Pengadaan Kapal Kayu 35 GTtersebut sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Kapal Kayu 35 GT ;Bahwa Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus dariKementrian Pembangunan Daerah tertinggal sebesar Rp. 1.495.000.000(satu miliar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dariAPBD Kab. Mabar sebesar 186.875.000, (seratus delapan puluh enamjuta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
Register : 08-07-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 02-01-2014
Putusan PN PARIAMAN Nomor 106/Pid.B/2013/PN.Prm
Tanggal 23 Oktober 2013 — FERDI HASAN Als. EDI SIKUMBANG Bin LATIF KOTO
8819
  • Tubuh mayat dari pinggang hingga kepala tidak terdapatjaringan lunak, yang tertinggal hanya beberapa tulang.ll. PEMERIKSAAN DALAM18. Jaringan lemak bawah kulit, otototot dan sekat rongga badan: tidak ada.Tulang dada : tidak adaIgaiga : terdapat sebagian tulang iga (tidakditemukaan tanda kekerasan)19. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher : tidak adaotot leher : tidak ada20.
    Tubuh mayat dari pinggang hingga kepala tidak terdapatjaringan lunak, yang tertinggal hanya beberapa tulang.ll.
    Tubuh mayat dari pinggang hingga kepala tidak terdapatjaringan lunak, yang tertinggal hanya beberapa tulang.ll. PEMERIKSAAN DALAM18.Jaringan lemak bawah kulit, otototot dan sekat ronggabadan : tidak ada.Tulang dada : tidak adaIgaiga : terdapat sebagian tulang iga (tidakditemukaan tanda kekerasan)19. Jaringan ikat bawah kulit daerah leher : tidak adaotot leher : tidak ada20.
Register : 14-12-2022 — Putus : 20-03-2023 — Upload : 27-03-2023
Putusan PN BENGKULU Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2023 — Penuntut Umum:
A. GHUFRONI. SH., MH
Terdakwa:
Herian Muliadi bin Naziran
9130
  • Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Desa Padang Genting Tahun 2017;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
    , dan Transmigrasi Nomor 900/5356/SJ, Nomor : 959/KMK.07/2015, Nomor : 49 Tahun 2015 tentang percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan
    Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
  • 1 (satu) bundel Salinan photocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  • 1 (satu) bundel
Register : 24-02-2023 — Putus : 17-04-2023 — Upload : 17-04-2023
Putusan PA PADANG Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Pdg
Tanggal 17 April 2023 — Penggugat melawan Tergugat
456
  • tanggal 13 Pebruari 2023 tersebut;

DALAM REKONVENSI

  • Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
  • Menetapkan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berupa:

2.1 Nafkah iddah, sejumlah Rp 3.000.000,00 (tigajuta rupiah);

2.2 Mutah berupa uang sejumlahRp6.000.000,00 ( enam juta rupiah);

2.3 Nafkah madhiyah/nafkah tertinggal