Ditemukan 8923 data
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
Albar Arif,SE
71 — 0
tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional
Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77 /4.1 / SK / HK.02.02 / 01 / 2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan
123 — 22
kemudian disalurkan ke masyarakat korban gempa, melalui kelompokmasyarakat, yang tergabung dalam KSMP (Kelompok Swadaya MasyarakatPerumahan) ;Bahwa penyaluran dana/uang bantuan dari Pemerintah diberikan untuk masyarakatkorban gempa bumi tersebut, di Desa Jambu Kidul dikoordinir oleh Bu WIYANTIKepala Desa Jambu Kidul, dibantu oleh Fasrumantara lain Para Terdakwa(ARROYAN, JEFFRY dan SUPERIYO);Bahwa disebut Bantuan BLMP RR Susulan karena sebelumnya Pemerintahpernah memberikan Bantuan BLMP RR Murni/ Regional
saksi masih bisa dihuni, sehinggakerusakan rumah, masuk dalam katagori rusak ringan ;Bahwa setelah terjadi Gempa Bumi di daerah tempat tinggal saksi tahun 2006,pada tahun 2007, Pemerintah pernah memberikan bantuan kepada masyarakat yangrumahnya rusak akibat terkena gempa, dan bantuan diberikan kepada masyarakattersebut, berupa uang tunai, melalui program BLMP RR Susulan ;Bahwa bantuan tersebut disebut bantuan BLMP RR Susulan, karena sebelumnyaPemerintah pernah memberikan Bantuan BLMP RR Murni/ Regional
rumah saksi masih bisa dihuni, sehingga kerusakan rumah,masuk dalam katagori rusak ringan ;Bahwa setelah terjadi Gempa Bumi di daerah tempat tinggal saksi tahun 2006,pada tahun 2007, Pemerintah pernah memberikan bantuan kepada masyarakat yangrumahnya rusak akibat terkena gempa, dan bantuan diberikan kepada masyarakattersebut, berupa uang tunai, melalui program BLMP RR Susulan ;Bahwa bantuan tersebut disebut bantuan BLMP RR Susulan, karena sebelumnyaPemerintah pernah memberikan Bantuan BLMP RR Murni/Regional
1.TEDHY WIDODO, S.H., M.H.
2.SYAHNAN TANJUNG, B.Sc. SH
3.ASRY RETNO PURWANINGSIH, S.H., M.H.
4.BENHAR SISWANTO ZAIN
5.FADJAR, S.H., M.H.
6.AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H.,
7.ANDI SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum
8.DINAR GALUH SANGESTI, S.H.,M.H
9.AKHIRUDDIN, S.H.,M.H.
10.NOVAN HARPANTA., S.H.,M.H
11.HAFIZ KURNIAWAN, S.H.
12.JEMMY SANDRA, SH.MH
13.ERICK HERLAMBANG, S.H., M.H.
14.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, S.H.
15.GRISNITA DEVI DWI SUSINDRIA NURRAHMASARI, S.H.
16.DENATA SURYANINGRAT, SH.
17.JONI EKO WALUYO, S.H.
18.RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH.
19.WARTOYO UTOMO, SH.
20.RUDI PURWANTO, SH.
21.LA ODE TAFRIMADA, SH.
22.DIMAS RANGGA AHIMSA,SH.
23.HENDRO NUGROHO, S.H.
24.YUNITA LESTARI, SH.
25.SATRIA AJI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ANDRIAS TANUDJAJA
242 — 76
- 1 (satu) bundel fotocopy Kep Mentri Negera Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Nomor: Kep-21/MENLH/6/1998, tanggal 25 Juni 1998, tentang Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL regional Pembangunan kawan perumahan terpadu Laguna Indah PT. Pakuan Jati di Kota Madya tinggkat I Jawa Timur.
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
446 — 122
SAIPUDIN, AMK, SE, MH dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi Umum SekdaProvinsi Jambi.1 (satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biru antaralain Demokrat.....4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga 2017,status 11 september 20171 (satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atasnama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp5.087.620,1 (satu)
SAIPUDIN, AMK, SE, MHdalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Asisten Administrasi UmumSekda Provinsi Jambi.1 (Satu) buah buku agenda dengan sampul bertuliskan Regional Diplomatic Meeting, di halaman pertama terdapat tulisan tinta warna biruantara lain Demokrat.....4 (empat) lembar print out dokumen berjudul Estimasi Bina Marga2017, status 11 september 20171 (Satu) lembar print out cap basah dokumen pembayaran kamar atasnama ARFAN, ST, MR, nomor kamar 1023 dengan total tagihan Rp5.087.620,1 (Satu) lembar
Syaiful Anwar, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIFIN Bin ABDULLAH
246 — 19
Bangka Belitung;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00016;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00004;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00008;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00017;
- 1 (satu) bundel asli SPM Nomor 00020;
- 1 (satu) bundle fotokopi Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 1 (satu) bundle fotokopi Notulensi Desk Provinsi kepulauan Bangka Belitung Konsultasi Regional
SISWHANDONO
Terdakwa:
M. SYAHRIAL
139 — 68
4/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Sekretaris Daerah Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/11907/BKD/III/2019 tanggal 02 April 2019 perihal Permintaan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprovsu sebagai panitia seleksi JPT Pratama dilingkungan Pemerintah kotaTanjungbalai;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional
256 — 509
yaitu Koordinasi departemen, Penyelenggaraanadministrasi umum, Penyelenggaraan administrasi dengan kementeriandepartemen lain dengan LPMD dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikanoleh Menteri dalam kaitan tugas lain dan tugastugas yang berhubungandengan departemen kehutanan ;e Bahwa saksi selaku pejabat struktural dibawah Sekjen ada Biro Umum,Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum, Biro Kepegawaian, KepalaPusat Informasi, Pusat KLN, Pusat Pendidikan Pelatihan, PusatPenyuluhan, Pusat Pembangunan Regional
240 — 359
dan misi RSUD Embung Fatimah yaitumenjadi Rumah Sakit Unggulan dengan pelayanan prima.Bahwa standar Rumah Sakit yang dituju pada tahun 2011 s.d. 2012adalah Rumah Sakit Type C & RS PONEK.Bahwa Investarisasi dan kategorisasi penawaran distributor berdasarkankepada item kebutuhan.Bahwa setelah tersedianya alat ini dan beroperasi maka RSUD KotaBatam ditetapkan menjadi RSUD Kota Batam menjadi Type C dan TypeB dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) bulan dan terakreditasi sertamenjadi Rumah Sakit Rujukan Regional
200 — 303
B,3BRAUN dan susunana pengurusberdasarkan Akta Notaris NURUL HIDAJATI HANDOKO, SH Nomor: 12tanggal 12 Juni 2000 dan pada saat itu struktur organisasinya adalah : Komisaris : Hans Peter BrennerDirektur Utama : Manogaran AyalsamiVice President : Putty KartikaRp. 173.264.000,Rp. 41.823.000,Rp. 57.557.000,Rp. 425.000.172e General Manager : Robby Harjantoe Sales Manager : Dawam Setyawane Regional Manager : Idham Syafi'iBahwa benar ada 9 (Sembi lan) perusahaan yang diberikan dukungan :PT.
RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terdakwa:
AGUNG SULAKSANA Bin SUKANDAR Alm
191 — 83
- Surat Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.02.06/CK/PKPBM/III/163/2018 tanggal 21 Maret 2018 kepada (Daftar Terlampir), Perihal: Rapat Koordinasi Regional dan Evaluasi Kinerja Personil Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) T.A. 2018.
125 — 9
Pelaku PusatDirjen Pemberdayaan Masyarakat DesaPenanggung jawab Operasional Pusat (PJO Pusat)Konsultan Manajemen nasional dan regional Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan :a. Dana Bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLMProgram (PPK, PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan)Sasaran :yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dandigulirkan kembali ke masyarakatb.
138 — 43
Steel Nomor : 32/C/DUKS/Kpts/1999, dan justerumerupakan tindakan yang harus dilakukan dengan mengingat bahwaketentuan Upah Minimum Regional (UMR) tersebut adalah merupakankebijakan Pemerintah tingkat Propinsi yang harus diikuti olehperusahaan penyedia tenaga kerja ;Menimbang, bahwa pada tahun 2004 oleh Badan PemeriksaKeuangan (BPK) Republik Indonesia melakukan audit pada PIT.Krakatau Steel, audit mana merupakan general audit yangdilakukan rutin setiap tahun ;Bahwa, hasil dari audit yang dilakukan
1.Rosalita Anggi Pramudianti
2.PINGKAN W. I GERUNGAN, SH. MH.
3.Pidsus Kejati Sulut
4.OLLIVIA L. PANGEMANAN, S.H., M.H.
5.FAUZAL, S.H., M.H.
Terdakwa:
ADES AMBIA, SST
406 — 18
LUNTUNGAN, ST selaku Direktur Utama PDAM Kota Bitung dan MOHAMMAD NURCHOLIS LAMINULA, ST selaku Regional Manager KSO Sucofindo Amythyas ;
- 5 (lima) lembar salinan Surat Perjanjian Kerja Waktu tertentu Paruh Waktu Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Superintending Company Of Indonesia Nomor : 0193.6/LSI-III/PTT/2017 tanggal 8 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar salinan Surat Tugas Perusahaan Perseroan (Persero) PT.
Akta Notaris Indah Extensia,SH No.14, tanggal 28 September
- 1( satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Tugas Nomor: 0048.12/LSI-III/ST/2018 tentang Penugasan Yani Achyani sebegai regional manager 8 Kegiatan konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air minum dan sanitasi wilayah II
- 1(satu) Rangkap Fotocopy Legalisir rencan mutu kontrak pekerjaan konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah air minum dan sanitasi Wilayah II Tahun 2018 Revisi: 00 Nomor: Dokumen: RMK/SCI
Muhammad Yusuf , SH., MH.
Terdakwa:
ABDUL RAHIM, SE BIN ABDUL RAHMAN
108 — 0
tanggal 3 Januari 2020, tentang Penetapan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kecamatan Program Sembako Wilayah III Tahun 2020 yang telah dilegalisir
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 295 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 76/4.1/SK/HK.02.02/01/2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional
Bidang Hubungan Kelembagaan Pemerintah Dan Mitra Kerja Daerah Atas Nama ANNISA BINTANG KUSUMAWARDHANI
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI Nomor : 296 / 6.1 / SK / HK.02.02 / 5 / 2020 tanggal 4 Mei 2020, tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 77 /4.1 / SK / HK.02.02 / 01 / 2020 Tentang Pengangkatan Koordinator Regional Bidang Hubungan Kelembagaan
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
ALEKSIUS
241 — 62
dan BA Sidang SDA TA 2020 beserta segala isinya tersebut di bawah ini:
- Surat edaran nomor : 900/1079/BPKPD-B tentang percepatan pembangunan SPN Polda Kalbar di singkawang tanggal 15 April 2019, sebanyak 1 (satu) bundel;
- rencana kegiatan dana alokasi khusus infrastruktur PUPR TA 2020, sebanyak 2 (dua) bundel;
- BA manual sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik TA 2020 Bidang Infrastruktur, sebanyak 1 (satu) bundel;
- Lembar checklist pra konsultasi regional
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
494 — 92
Hal yang terakhir tersebut terkait denganpelaksanaan investasi seharusnya dilakukan dengan cara membuatberbagai kajian baik ditingkat internasional, regional, maupun nasionaldalam sebuah kurun waktu tertentu misalnya 3 (tiga) atau 6 (enam) bulanuntuk memperoleh kepastian bahwa investasi saham yang akan dilakukantidak akan merugikan negara, dalam hal ini PKT, Knususnya Dapen PKT,dan akan memberikan keuntungan / manfaat secara optimal.
238 — 185
pembayaran angsuran pinjaman, kepatuhan dalam penyampaianlaporan dan kondisi usaha dan kelembagaane Bahwa prinsip dalam pemantauan mengedepankan aspek pembinaankepada mitra LPDB dengan metode yang digunakan dalam monitoringada yang aktif dan ada yange Bahwa metode yang pasif adalah dengan menerima laporan dari mitraberupa laporan realisasi, laporan triwulan dan laporan pembaharuanfidusia, sedangkan metode yang aktif dilakukan dengan cara kunjunganlapangan dan atau temu mitra yang terdiri dari temu mitra regional
237 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.1648 K/Pid.Sus/201419)20)21)22)23)24)25)26)33)34)35)36)37)38)39)40)41)Penghargaan Ketahanan Pangan dari Presiden RI;Penghargaan Dwidya Praja Nugraha dari PB PGRI Pusat;Anugrah Prakarsa Pembangunan Manusia Indonesia dari PresidenRI oleh Menko Kesra;Penghargaan Persani;Penghargaan Gelar Adat Banjar Tatuha Nan Batuah' dariKalimantan Selatan;Penghargaan Riau Pelopor Penenrapan AKIP dari Menpora RI;Penghargaan Widyakrama dari Presiden RI;Regional Trade Tourism and Investment (RTTI) Award 2008 olehKetua
DPD RI;Penghargaan FFI dari Menteri Pariwisata;Penghargaan Pena Emas dari PWI;Penghargaan Kepemudaan oleh Presiden RI;Penghargaan Ketahanan Pangan oleh Wakil Presiden RI;Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja olehKementrian Tenaga Kerja;Penghargaan UNESCO tentang Penyelamatan Alam Riau (CagarBiosfer Giam Siak Kecil);Penghargaan Regional Champion dari Mendagri;Penghargaan dan Tanda Kehormtan Wiredatama Nugraha dariMendagri;Penganugrahan Gelar Doktor Honoris Causa dari Yang DipertuanBesar
134 — 21
pemberian atau janjidengan maksudsupaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perbuatan laterdakwa RUDDY TONNY LASUT,SE, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa RUDDY TONNY LASUT, SE adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terangkat tahun 1987 di Kantor Pengolahan Data Regional
Terbanding/Terdakwa : Perdana Putra Mohede
249 — 143
Penunjukan ini sebagai Agent Exclusive Regional selama 2(dua) tahun dari diterbitkannya surat ini, dengan masa berlaku dari 10November 2011 sampai dengan10 November 2013 ;Bahwa PT. MPP mendapat pembiayaan atas Kontrak Nomor : 047/1056/DA/DP/2012/AU Tanggal 09 Agustus 2012 dari PT. AAA yang manapembiayaan itu dikirimkan langsung kepada Principal menggunakan danadari PT. AAA yang didapat dari Bank BNI (terdakwa tidak tahu sumber danadiperoleh darimana karena hal itu diatur sendiri oleh PT.